Salemba, Jakarta â€“ Presiden RI Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Monuman Pancasila Sakti, Kamis (1/10). Upacara diikuti para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Negara beserta Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat.
Kepala Perpustakaan Nasional, berkesempatan mengikuti upacara tersebut dengan didampingi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Madya secara virtual dari Aula Perpustakaan Nasional. Meski upacara dilaksanakan secara daring dan sederhana namun tetap berlangsung khidmat dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan.
Sementara itu, dalam pidatonya secara terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menyampaikan, dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila dapat melakukan refleksi diri dalam mengenal Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa.
Sekarang ini terasa sulit membayangkan bencana yang melanda karena pandemi ini secara bersamaan mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi dan krisis pembelajaran. Namun, di masa sulit seperti ini sila-sila dari Pancasila justru terlihat mendarah daging di masyarakat.
Seperti halnya, lilin Pancasila terlihat menyala dalam pengorbanan tenaga medis yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan pasien Covid-19,
"Pandemi ini menantang negara dan menguji ketangguhan kita sebagai rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di hati kita masing-masing dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi sesama," ungkapnya.
Reporter : Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Hari Kesaktian Pancasila, Momentum Refleksi Diri dalam Mengenal Pancasila

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menginisiasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah yang bertempat di Ruang Serbaguna lantai 4 Perpusnas, Jalan Merdeka Selatan No 11 pada Kamis, (31/1). Acara tersebut dihadiri Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator,Pengawas, Staf PPK dan Auditor di lingkungan Perpusnas.
Dalam sambutannya Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar berharap adanya sosialisasi mampu memberikan pengetahuan baru bagi seluruh pegawai khususnya yang bersinggungan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpusnas. Sri Sumekar menguraikan mengenai pengadaan barang/jasa di Perpustakaan Nasional pada tahun 2018 mencapai nilai sebesar Rp 465.076.327.000 dari total anggaran sebesar Rp 584.933.638.000 atau 80% dari pagu. â€œKita menyadari mempunyai tanggung jawab yang berat dalam membelanjakan anggaran yang diberikan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita negaraÂ  melalui program atau kegiatan yang kita laksanakan,â€ ujar Sekut Perpusnas.
Sri melanjutkan bahwa pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpusnas harus melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, dan pelaksanan kegiatan yang berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku. â€œSaya pesan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti dengan serius dan sungguh-sungguh seluruh materi yang diberikan oleh narasumber, yang kemudian kita aplikasikan dalam pelaksanaan program/kegiatan dengan baik dan sesuai prosedur,â€ pesan Sri menutup sambutan.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Menyambut Terbitnya PP No. 16 tahun 2018

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Nilai-nilai agama menjadi modal dasar yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dalam ikut andil merajut dan menyatukan masyarakat heterogen dan beragam. Makanya kenapa nilai agama lantas menjadi amat penting saat ini.Â Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai agama, apapun etnis dan latar belakang kesukuannya. Alasan itulah yang membedakan (nilai khas) Indonesia dengan negara-negara lain. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin saat menjadi narasumberÂ Seminar Internasional Penaskahan Nusantara dengan tema' Nilai-nilai Luhur Keagamaan dalam Naskah Nusantara sebagai Acuan Kehidupan Beragama di Indonesia' di Teater Soekarman Perpustakaan Nasional, Rabu, (19/9).
Menteri Agama melanjutkan bahwa untuk memahami nilai agama perlu kearifan yang bisa diperoleh dari wawasan dan pengetahuan yang memadai. Pada prinsipnya semua agama mengacu pada teks. Teks ini kemudian menjadi pegangan, sesuatu yang niscaya yang harus dipahami. Namun, hal yang lebih penting adalah memahami esensi dari agama.Â 
"Pemahaman esensi agama bisa berbeda dari setiap orang. Apakah kulit luar dari suatu agama yang harus dipertahankan sebagai jatidiri bangsa atau yang dipertahankan itu esensinya, seperti nilai-nilai luhur dari suatu agama," ujar Lukman Hakim Saifudin dihadapanÂ ratusan pegiat filologi, masyarakat pegiat penaskahan nusantara dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Â 
Belajar dari masa lalu, menjadi sangat penting untuk bagaimana mempersiapkan diri menuju masa depan.Â Indonesia bisa sepertiÂ Â sekarang karena masa lalu, dan seperti apa masa depan sangat tergantung bagaimana mempersiapkan diri saat ini. Jadi ada keterkaitan yang tidak terputus antara masa lalu, sekarang dan masa depan. " Tema ini penting karena nilai-nilai agama menjadi modal dasar yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dalam ikut andil merajut dan menyatukan masyarakat yang sangat heterogen dan beragam. Semua manusia memiliki agama atau kepercayaan tapi bisa menjadi potensi konflik karena hanya memahami konteks luarnya. Bukan esensi agama," tambah Menag.
Menag Lukman setuju jika dikatakan manuskrip memberikan pelajaran penting. Memahami manuskrip itu tidak mudah. Perlu wawasan dan pengetahuan yang cukup memadai. Artinya, tidak bisa tunggal. Berdiri sendiri. Perlu disiplin ilmu yang lain memahami manuskrip. Penafsiran mau dibawa kemana karena masing-masing punya pemahaman sehingga mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam manuskrip. Saat ini, pihaknya sedang membuat Pusat Kajian Manuskrip Nusantara dan program doktoral (S3) yang sudah berlangsung sejak 2014 untuk berbagai disiplin keilmuan.
Hadir dalam seminar tersebut selain Menteri Agama adalah budayawan Mudji Sutrisno dan filolog Erwin Mieringa. Seminar Internasional Pernaskahan Nusantara merupakan bagian dari rangkaian Festival Naskah Nusantara ke-IV yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manasa). Festival Naskah berlangsung selama sepekan (16-22 September) di Perpustakaan Nasional Jalan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta Pusat.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Menag Lukman Hakim : Pahami Esensi Agama Demi Cegah Potensi Konflik

Jakarta &ndash; Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh. Syarif Bando menjadi narasumber Forum Kafe BCA V dengan tema &ldquo;Belajar Lebih Baik: Membaca dari Generasi ke Generasi&rdquo; yang diselenggarakan di Menara BCA Jakarta pada Rabu (15/3). Turut hadir sebagai narasumber lainnya yaitu Dekan Fakultas Psikologi UI Tjut Rifameutia Umar Ali, Dosen Sosiologi UI Lucia Ratih Kusumadewi, Host Kick Andy Metro TV Andi F. Noya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Dadang Sunendar dan Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja serta moderator Yuswohady. Peserta yang hadir pada acara tersebut terdiri dari Manajemen BCA, Penerima Beasiswa, PPA &amp; PPTI, Blogger dan Media.
Mengambil tema &ldquo;Membaca dari Generasi ke Generasi&rdquo;, Kafe BCA V membahas peran sentral perpustakaan dengan koleksi buku yang senantiasa diperbaharui sebagai salah satu kunci menuju generasi muda Indonesia yang gemar membaca. Kepala Perpusnas RI Muh. Syarif Bando menyampaikan bahwa budaya baca masyarakat Indonesia sangat tinggi hanya saja jumlah bahan bacaan yang tersedia masih sangat rendah. &ldquo;Salah satu hambatan dalam penyediaan bahan bacaan secara nasional adalah adanya kesenjangan wilayah yang tinggi. Secara umum perpustakaan di wilayah Indonesia barat seperti Jawa dan sekitarnya sudah baik, tapi tidak demikian dengan wilayah timur seperti Papua&rdquo;, kata Syarif.
Tjut Rifameutia dari sisi psikologi menjelaskan bahwa minat baca tidak muncul seketika, tetapi diawali dengan melihat orang sekitarnya membaca. &ldquo;Apakah membaca itu menyenangkan atau memberikan keuntungan bagi orang yang membaca&rdquo;, jelasnya. Keluarga harus sejak dini menanamkan minat baca terutama pada usia emas anak-anak yaitu umur 1-6 tahun. Orang tua harus memberi contoh suka membaca, kemudian dilanjutkan sekolah juga lingkungan masyarakat sehingga bisa melahirkan generasi gemar membaca.
Dadang Sunendar dari Kemendikbud memberitahukan sejak dua tahun terakhir Kemendikbud memiliki program &ldquo;Gerakan Nasional Literasi&rdquo; yang merupakan gerakan literasi yang dilakukan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pada tahun 2015 dikeluarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, yang didalamnya salah satunya kewajiban peserta didik atau siswa untuk membaca sebelum pelajaran dimulai selama 15 menit. Persoalan yang terjadi saat ini yaitu kurangnya panduan buku apa yang harus dibaca. Salah satu tugas dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menyediakan buku-buku pengayaan untuk mendampingi buku teks wajib yang ada di sekolah.
Sementara dari sudut pandang sosiologis Lucia Ratih Kusumadewi menerangkan bahwa masyarakat nusantara ini mempunyai karakteristik yang khas yang secara garis besar dimiliki oleh sebagian besar masyarakat asia yaitu komunal dan memiliki budaya lisan. Lucia berpendapat bahwa ada yang perlu diubah dari sistem pembelajaran yang ada saat ini. Pendidikan yang ada saat ini hanya satu arah yang diasosiasikan pendidik adalah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, seharusnya dua arah sehingga terjadi timbal balik antara pendidik dan siswa didik. &ldquo;Semua pihak perlu diedukasi pentingnya membaca sehingga minat membaca masyarakat Indonesia juga meningkat&rdquo;, jelas Lucia.
Andy F. Noya menceritakan bahwa buku memiliki kekuatan besar dan sangat berharga pada awal pendidikan yaitu sekolah dasar. Orang tua Andy yang saat itu kondisi ekonominya kurang memadai, menyisihkan penghasilan untuk dibelikan koran untuk Andy baca. Kegemaran membaca Andy dapat merubah persepsi orang terhadap dirinya karena wawasan dan pengetahuan yang didapat diaplikasikan dan berguna dalam kehidupannya sehingga bisa seperti saat ini. Andy F. Noya juga pernah menjadi Duta Baca Indonesia oleh Perpustakaan Nasional RI.
Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam kesempatan tersebut menjelaskan BCA berkomitmen untuk menumbuhkan kembali semangat membaca di berbagai pelosok Indonesia, BCA memperkenalkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan berbagi &ldquo;Buku untuk Indonesia&rdquo;.
Acara ditutup dengan pemberian piagam ke narasumber dan peluncuran gerakan &ldquo;Buku untuk Indonesia&rdquo; yang nantinya paket donasi dari masyarakat akan dikonversi menjadi buku dan disalurkan ke beberapa daerah di Indonesia.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Membaca dari Generasi ke Generasi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Presiden Joko Widodo menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 di Istana Negara. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna melaporkan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan opini tersebut juga meningkat dari sebelumnya sebanyak 82 entitas di tahun 2018 menjadi 85 entitas di tahun 2019. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada LHP LKPP 2019 berhasil mendapatkan predikat WTP. Â Ini merupakan ke-empat kalinya penghargaan WTP diraih Perpusnas secara berurutan sejak 2016-2019.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya meminta agar hasil pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai parameter perbaikan bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggarannya masing-masing.
Presiden juga mengharapkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan transparan. Selain itu, tata kelola juga harus baik dan tepat sasaran.
â€œSaya minta sederhanakan prosedur, buatlah menjadi ringkas. Anggaran harus cepat disalurkan karena dibutuhkan oleh rakyat, namun tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas,â€ tegas Presiden Jokowi di hadapan para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Senin siang, (20/7).
Kepada K/L yang berhasil memperoleh predikat WTP, Presiden meminta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, reform, dan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara.
Sedangkan bagi yang belum meraih predikat WTP, Kepala Negara menginstruksikan untuk secepatnya melakukan perbaikan dan langkah perubahan yang signifikan.
"Saya akan memonitor terus menerus, apa saja langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh para menteri dan lembaga. Langkah perbaikan betul-betul harus konkret dan nyata sehingga setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan uang yang dikeluarkan untuk rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ucapnya.
Dalam kaitannya dengan situasi saat ini di mana anggaran sebesar Rp695,2 triliun dialokasikan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 di Tanah Air, Presiden menekankan bahwa anggaran dengan jumlah yang sangat besar itu harus dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dijalankan secara cepat, tepat, dan tetap akuntabel.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan dan bantuan dari BPK untuk membantu pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran penanganan pandemi tersebut dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab.
LHP LKPP 2019 mencakup tujuh komponen laporan penyelenggaran, yakni laporan realisasi anggaran, laporan saldo perubahan Â anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atau laporan pengeluaran.
Pada kesempatan penyerahan LHP LKPP 2019, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando bersama seluruh petinggi Pratama dan madya menyaksikan nya secara virtual.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Penyerahan LHP LKPP 2019, Perpusnas Raih 4x WTP Berturut- turut

Jakarta - Komisi X DPR RI mendukung usulan peningkatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Hal ini tersampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Perpusnas dengan Komisi X DPR RI yang diadakan secara hybrid di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (2/6/2021). RDP kali ini membahas tentang peningkatan literasi dengan upaya menambah jumlah buku bacaan untuk daerah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memberikan masukan kepada Perpusnas terkait upaya peningkatan literasi yang akan dilakukan untuk memperkuat dasar permintaan peningkatan anggaran TA 2022.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa Komisi X DPR RI siap mendorong Perpusnas untuk menyiapkan program dan kegiatan pada RAPBN TA 2022, antara lain layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, wahana belajar sepanjang hayat, tempat menghimpun khazanah intelektual budaya bangsa, dan memperbesar akses buku bacaan yang dibutuhkan pada kenormalan baru di daerah terutama daerah 3T.
â€œPerpustakaan Nasional diharapkan terus berperan aktif dalam mewujudkan peningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah pandemi Covid-19 melalui sumber-sumber bacaan yang berkualitas dan pembudayaan kegemaran membaca sehingga mereka dapat keluar dari belenggu kebodohan dan kemiskinan,â€ ujarnya.
Selain itu, anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan menambahkan dalam menanggulangi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, Perpusnas harus memberikan pelatihan kepada masyarakat. â€œPerpusnas bisa membuat gerakan penanggulangan krisis Covid-19 dengan melatih orang-orang yang disinkronkan dengan UMKM dari Kemenparekraf,â€ terang Putra.
Sementara itu, legislator dari Fraksi Partai Gerindra, Djohar Arifin Husin meminta agar distribusi buku bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat daerah pelosok.
Anggota Komisi X DPR RI, Rian Firmansyah juga menegaskan bahwa meningkatkan penyebaran jumlah buku dan jumlah perpustakaan berstandar nasional di beberapa daerah khususnya daerah 3T memiliki bobot khusus dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat.
Menurut legislator Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo menekankan bahwa Indonesia di tahun 2045 akan dipenuhi dengan generasi produktif yang bisa diharapkan untuk membangun negara dalam segi ekonomi dan inovasi. Selain memiliki fungsi untuk meningkatkan minat baca atau pun meningkatkan produksi buku, perpustakaan juga memiliki andil untuk menjadi pusat aktifitas masyarakat. â€œKalau bicara soal pendidikan, belajar adalah kegiatan lifetime karena tidak berhenti pada pendidikan formal tetapi justru wajib hukumnya untuk menambah ilmu saat masuk ke dunia kerja,â€ jelas Bram.
Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI, Adrianus Asia Sidot meyakinkan apabila persepsi tentang pentingnya perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat sudah dibangun sama di semua jajaran pemerintahan pusat maupun daerah, maka usulan peningkatan anggaran untuk Perpusnas niscaya akan lebih dipertimbangkan.
Legislator PAN, Desy Ratna Sari turut memberi masukan agar Perpusnas tidak hanya memperbanyak jumlah fisik perpustakaan namun juga meningkatkan sisi psikologis masyarakat tentang perpustakaan, sehingga mereka bisa memahami pentingnya perilaku membaca dalam hidup.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menjelaskan bahwa penghakiman dunia tentang rendahnya kegemaran membaca masyarakat Indonesia harus segera dihilangkan dengan memperbaiki sisi hulu. Menurutnya, permasalahan bukan ada di minat baca melainkan kurangnya jumlah buku terutama untuk daerah 3T.
â€œUntuk memperkuat budaya literasi, rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk saat ini adalah 1 buku ditunggu 90 orang, maka dari itu di tahun 2022 rasio tersebut harus diperkecil. Akan tetapi dengan anggaran yang minim, angka ketersediaan buku pasti meleset,â€ ungkap Syarif Bando.
Perpusnas berupaya untuk membuat mirroring data sehingga masyarakat di daerah 3T tidak perlu menunggu lama dan langsung bisa mengakses buku yang diperlukan sama seperti mereka yang berada di Jakarta. Syarif Bando memastikan pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk dukungan kebutuhan fasilitas jaringan guna keperluan mirroring data dan K/L lain untuk pemenuhan distribusi koleksi buku bacaan di daerah.
â€œPerpustakaan mengambil bagian penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan visi tingkatan literasi keempat itu jelas bersoal pada eksekusi, akan tetapi hal tersebut mustahil dilakukan dengan anggaran minim. Indonesia kelaparan buku,â€ ucapnya.
Perpusnas mendapatkan alokasi pagu indikatif RAPBN TA 2022 sebesar Rp. 667.521.289.000. Akan tetapi jumlah tersebut masih minim untuk menjalankan program peningkatan literasi masyarakat Indonesia, untuk itu Perpusnas meminta dukung dari Komisi X DPR RI atas pengajuan usulan peningkatan anggaran yang telah disampaikan melalui surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas.
Â 
Reporter: Basma Sartika

Komisi X DPR RI Dukung Usulan Peningkatan Anggaran Perpusnas Tahun 2022

<div dir="auto">Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional menggelar upacara hari Pahlawan dengan menerapkan protokol kesehatan. Meskipun dalam masa pandemi covid, namun upacara tetap berlangsung khidmat.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Â Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November saja, namun menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah rela mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Â "Apa yang dilakukan para pahlawan dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang melawan berbagai permasalahan bangsa , termasuk berjuang melawan pandemi Covid 19 yang saat ini melanda dunia," ujarnya saat membaca sambutan dari Menteri Sosial Juliari Batubara, Selasa (10/11).</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Dikatakan, Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 yang mengambil tema "Pahlawanku Sepanjang Masa" dapat memberikan energi tambahan untuk mengunggah kesadaran masyarakat untuk bersatu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat kepahlawanan yang terus menyala, dapat dijadikan sebagai motor penggerak dalam upaya mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Mari berkontribusi dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain," lanjutnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reporter : Wara Merdeka</div>
<div dir="auto">Fotografer : Ahmad Kemal Nasution</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Â </div>

Berita

Perpusnas Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan

Pencarian