Jakarta -&nbsp;Penting hukumnya bagi perpustakaan khusus di Indonesia untuk mampu menyebarkan konten yang mudah dimengerti dan diakses oleh pemustaka.
&ldquo;Konten yang dibangun harus bisa menyebar dan mudah untuk diakses. Sehingga dibutuhkan portal web yang mampu mengakomodir konten-konten tersebut,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando pada kegiatan Pendataan Perpustakaan Khusus, di The Acacia Jakarta Hotel, Senin (17/10/2022).
Dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi perhatian utama. Kepala Perpusnas mengajak seluruh pustakawan dan pengelola perpustakaan khusus yang hadir untuk memainkan perannya dengan baik.
&ldquo;Sudah menjadi tugas perpustakaan untuk mengumpulkan informasi yang berserakan dan menyebarkannya kepada pemustaka sesuai dengan kebutuhan mereka,&rdquo; tambahnya. &nbsp;
Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
Disebutkan oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi bahwa Pasal 15 Ayat (3) huruf e UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan agar pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memberitahukan keberadaannya kepada Perpusnas.
&ldquo;Salah satu upaya Perpusnas sebagai perpustakaan pembina yakni dengan melakukan pendataan seluruh jenis perpustakaan serta mengeluarkan kode unik berupa Nomor Pokok Perpustakaan (NPP),&rdquo; ucap Deni.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A. Gani menjelaskan bahwa Perpusnas menjadikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai&nbsp;enabler&nbsp;untuk penataan tata kelola dan peningkatan mutu layanan perpustakaan.
Sebagai program nasional, Perpusnas saat ini sedang ikut mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perpres No. 95 Tahun 2018 dan Satu Data Indonesia pada Perpres No. 39 Tahun 2019.
&ldquo;Pemanfaatan SPBE dan Satu Data Indonesia tidak hanya terbatas pada internal antar instansi tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan layanan dan data publik bagi masyarakat,&rdquo; jelasnya.
Menurut Peraturan Perpusnas No. 10 Tahun 2021, Satu Data Perpusnas merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah lingkup Perpusnas yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah.
Ketua Umum FPKI Periode 2022-2025, Riko Bentari Pertamasari memaparkan peran strategis Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) dalam pendataan perpustakaan khusus mendukung satu data perpustakaan adalah dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, dan advokasi kepada anggota FPKI tentang pentingnya pendataan perpustakaan.
&ldquo;Pendampingan kepada anggota FPKI dalam membangun repositori institusi sebagai simpul data mendukung satu data perpustakaan khusus Indonesia,&rdquo; paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Muda dari Perpustakaan Kemendikbudristek, Chaidir Amir mengingatkan pada Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan tertulis layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan. Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.
&ldquo;Adapun manfaat yang didapatkan dari jejaring dan kerja sama perpustakaan tersebut diantara meningkatkan kualitas layanan, berbagi sumber daya, berbagi pengalaman dan praktik baik, serta meningkatkan nilai akreditasi,&rdquo; ungkap Amir.
Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Rizqi Amelia Putri, menyosialisasikan bahwa NPP merupakan kode identitas yang dipakai untuk melakukan pendataan seluruh jenis perpustakaan yang tersebar di wilayah NKRI.
Amel mengatakan manfaat dari NPP antara lain untuk mengidentifikasi keberadaan perustakaan, perpustakaan dapat melaporkan perkembangannya melalui pemutakhiran data, perpustakaan yang memiliki NPP akan menjadi prioritas program penerima pembinaan dan pengembangan urusan perpustakaan, serta berhak memasang NPP pada papan nama perpustakaan.
&ldquo;Untuk pengajuan NPP, persyaratan yang harus dipenuhi yakni memiliki SK Pendirian Perpustakaan atau Surat Keterangan Domisili atau Keberadaan Perpustakaan yang disahkan oleh minimal Kepala Lembaga atau Pejabat Daerah Setempat,&rdquo; pungkas Amel.
Kegiatan ini juga dirangkaian dengan Pengukuhan Pengurus Pusat FPKI Periode 2022-2025 dan&nbsp;Soft-Launching&nbsp;Agricultural Knowledge Center (AGRIKeCe) milik Kementerian Pertanian.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin
&nbsp;

Jakarta - It is legally important for special libraries in Indonesia to be able to disseminate content that is easily understood and accessed by users.
&ldquo;Content that is built must be able to spread and be easy to access. So a web portal is needed that is able to accommodate this content," said the Head of the National Library of Indonesia, Muhammad Syarif Bando at the Special Library Data Collection activity, at The Acacia Jakarta Hotel, Monday (17/10/2022).
In an effort to make Indonesia a producing country, the quality of Human Resources (HR) must be a major concern. The Head of National Library of Indonesia invited all librarians and special library managers who were present to play their roles well.
"It is the duty of the library to collect scattered information and disseminate it to users according to their needs," he added.
A special library is a library that is limited to users in government institutions, community organizations, religious educational institutions, houses of worship, or other organizations.
Mentioned by Plt. Deputy for Development of National Library Resources, Deni Kurniadi that Article 15 Paragraph (3) letter e of Law no. 43 of 2007 concerning Libraries mandates that the establishment of libraries located in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) notify their existence to National Library.
"One of the National Library of Indonesia's efforts as a library supervisor is to collect data on all types of libraries and issue a unique code in the form of a Library Identification Number (NPP)," said Deni.
Meanwhile, Head of National Library of Indonesia's Data and Information Center, Taufiq A. Gani explained that National Library has made Information and Communication Technology (ICT) an enabler for structuring governance and improving the quality of library services.
As a national program, National Library of Indonesia is currently participating in developing an Electronic-Based Government System (SPBE) in Presidential Decree no. 95 of 2018 and One Indonesian Data on Presidential Decree No. 39 of 2019.
"The use of SPBE and One Data Indonesia is not only limited internally between agencies but also as a form of fulfilling the need for services and public data for the community," he explained.
According to National Library Regulation No. 10 of 2021, One National Library of Data is a government data management policy within the National Library of Indonesia which aims to create quality data, easily accessible, and can be shared between Central and Regional Agencies.
The Chairperson of the FPKI for the 2022-2025 period, Riko Bentari Pertamasari explained the strategic role of the Indonesian Special Library Forum (FPKI) in collecting library data specifically to support one library data by conducting outreach, mentoring, and advocating to FPKI members about the importance of library data collection.
"Assistance to FPKI members in building institutional repositories as data nodes to support one Indonesian special library data," he explained.
On the same occasion, the Young Expert Librarian from the Ministry of Education and Culture Library, Chaidir Amir reminded of Article 14 of Law no. 43 of 2007 concerning written libraries, integrated library services are realized through collaboration between libraries. Integrated library services as referred to in Paragraph (6) are carried out through telematics networks.
"The benefits derived from the library network and collaboration include improving service quality, sharing resources, sharing experiences and good practices, and increasing the value of accreditation," said Amir.
National Library of Indonesia's First Expert Librarian, Rizqi Amelia Putri, socialized that NPP is an identity code used to collect data on all types of libraries spread across the territory of the Republic of Indonesia.
Amel said the benefits of the NPP included identifying the existence of a library, libraries could report their progress through updating data, libraries that had NPPs would become priority programs for recipients of guidance and development of library affairs, and had the right to put NPPs on library nameplates.
"For submitting an NPP, the requirements that must be met are having a Library Establishment Decree or a Certificate of Domicile or Library Existence that is legalized by at least the Head of an Institution or Local Regional Official," concluded Amel.
This activity was also part of the inauguration of the Central Board of FPKI for the 2022-2025 period and the Ministry of Agriculture's Soft-Launching Agricultural Knowledge Center (AGRIKeCe).
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpustakaan Khusus Harus Inovatif dan Kreatif dalam Memainkan Peran

Salemba, Jakartaâ€”Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kupang pada 2008. Letak wilayah yang terdiri dari dua pulau itu sangat jauh dari pusat kota dan termasuk daerah terluar. Namun demikian, wilayah ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di kemudian hari. Kekayaan alam kabupaten yang dikelilingi perairan ini di antaranya berupa hasil laut, garam, dan rumput laut.
Memahami potensi tersebut, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pendidikan. Dalam kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional pada Senin (1/11/2021), Ketua Komisi I DPRD Sabu Raijua Dominikus Dadi Lado beserta rombongan menyatakan tekadnya untuk membangun gedung perpustakaan daerah sebagai salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
â€œDi kabupaten kami, 50-60% masyarakat Sabu Raijua, itu rata-rata pendidikannya hanya SD, sehingga bagi kami penting untuk meningkatkan literasi anak-anak di masa depan,â€ ujar Dominikus.
Diakuinya perpustakaan desa yang telah ada selama ini tidak aktif karena kekurangan koleksi. Sebagai kabupaten yang belum lama terbentuk dan lokasinya yang terisolir, masih banyak hal yang belum memadai, terutama jika melihat porsi anggaran APBD.
Oleh karena itu, Dominikus berharap rencana pembangunan gedung perpustakaan daerah dapat diwujudkan melalui bantuan DAK. Pihaknya menyatakan telah siap melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan proposal pembangunan gedung perpustakaan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Upriyadi mendukung rencana pembangunan dan menyemangati agar Sabu Raijua dapat melengkapi persyaratan bantuan DAK yang sebelumnya pernah diajukan tetapi belum lengkap.
â€œUntuk 2022, sudah tutup, berarti tahun 2023. Masih ada waktu untuk menyiapkan dokumen atau data-data yang dimaksud,â€ jelasnya.
Lebih lanjut Upriyadi memaparkan menu DAK lain yang dapat dipilih selain pembangunan gedung, seperti perluasan gedung, renovasi gedung, perabot, TIK, dan koleksi. Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan pembina memberikan berbagai bantuan sebagai stimulan bagi daerah agar dapat meningkatkan prestasinya. Progam bantuan yang disediakan, yaitu koleksi untuk komunitas, daerah 3T, daerah transmigrasi, lapas, rumah sakit, mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling, program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan Pocadi.
â€œSebuah perpustakaan itu mempunyai fungsi tidak hanya mencerdaskan tapi juga menyejahterakan masyarakat,â€ pungkasnya.
Â 
Â 
ReporterÂ  Â  Â  Â  Â  Â  : Eka Cahyani
FotograferÂ  Â  Â  Â  Â  : Robby Rodhian
Â

Sabu Raijua Ingin Bangun Gedung Perpustakaan

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Perrpusnas) menggelar sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 yang merupakan hasil penyempurnaan NSPK sebelumnya.
Dalam kegiatan yang digelar secara daring ini, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan NSPK ini merupakan adalah implementasi dari pada penjabaran Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
â€œDi dalamnya mengatur perpustakaan menjadi salah satu urusan wajib yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kita menjabarkan undang-undang untuk memainkan peran masing-masing. peran Perpustakaan nasional sebagai regulator wajib merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang akan memandu teman-teman di semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia ,â€ papar Syarif pada Senin (30/8/21) saat memberikan sambutan pada kegiatan SosialisasiÂ (NSPK) Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi.
Bambang Supriyo Utomo yang hadir sebagai narasumber mengatakan NPSP ini adalah suatu payung hukum atau pedoman agar pelaksanaan tugas limpah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta pelaku pasar bisa seragam. â€œJadi tidak mungkin kita akan membuat suatu peraturan yang ada, yang sempurna. Tetapi yang penting ada suatu pokok-pokok aturan, tinggal nanti dikembangkan oleh teman-teman di daerah, pelaku pasar, pelaku perpustakaan,â€ jelasnya.
Sri Sularsih, Staf Ahli Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas mengatakan bahwa dengan adanya upaya penyempurnaan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi tahun 2021 dari versi sebelumnya yaitu tahun 2018 dilakukan untuk memberikan acuan agar pembinaanÂ  dan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjalan optimal dan menghasilkan pelayanan yang prima bagi pemustaka. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Sri berharap dapat memberikan informasi secara garis besar terkait NPS ini kemudian nantinya bisa mencermati, memahami, dan juga mengimplementasikannya.
â€œIni merupakan salah satu upaya menyamakan persepsi di antara kita semua dalam upaya untuk memahami NSPK yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Nasional. Dengan adanya NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pengelola Perpustakaan agar memudahkan dalam melakukan upaya layanan terbaik bagi para pemustaka di lingkungannya,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Sri mengatakan NPSK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ini sebagai alat pendukung menciptakan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dalam proses belajar mengajar di sekolah. Serta bagian integral dari sekolah untuk peningkatan program gemar membaca bagi peserta didik dan pendidik. Serta sebagai dasar penyelenggaraan perpustakaan Sekolah/Madrasah yang berkualitas sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
Reportase: Eka Purniawati
Â 
Â

Perpusnas Sosialisasikan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Terbaru

Dairi, Sumatera Utara - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi berkomitmen bahwa pembangunan bukan hanya fokus pada sektor infrastruktur, melainkan juga sektor sumber daya manusia (SDM).
 
Salah satu cara membangun kualitas SDM adalah dengan menyediakan sumber-sumber pengetahuan yang akan mendongkrak pengetahuan warga melalui perpustakaan.
 
Demikian disampaikan Bupati Dairi Edy Keleng Ate Berutu usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Dairi bersama Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, dan Anggota Komisi X DPR RI Djohar &nbsp;Arifin Husin, pada Kamis, (4/5/2023).
 
"Pengembangan perpustakaan sangat penting karena perpustakaan pusat literasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas SDM, serta memicu kreativitas serta inovasi yang akhirnya memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi," ungkapnya. 
 
Itulah sebabnya, lanjut Bupati, pada gedung perpustakaan yang berada di Taman Rekreasi Sidikalang, ini akan menjadi ruang terbuka masyarakat. Dengan secara terus menerus melakukan kegiatan inklusi yang dapat diikuti oleh masyarakat.
 
"Warga yang sudah mendapatkan pengalaman dari ilmu pengetahuan bisa mempraktekkannya, apabila ada hambatan dapat saling berbagi pengalaman dengan warga lainnya," lanjutnya.
 
Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Dairi ini dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan senilai Rp 10 miliar.
 
Terdiri dari tiga lantai, gedung perpustakaan memiliki berbagai fasilitas. Diantaranya, ruang baca, ruang baca outdoor, ruang layanan perpustakaan digital, ruang audio visual, auditorium, co working space, dan foodcourt.
 
Gedung dengan ornamen khas suku Pakpak ini diberi nama Perpustakaan Raja Naga Jambe. Penamaan tersebut diberikan setelah dilaksanakannya musyawarah rapat besar oleh para tokoh adat Sulang Silima.
 
Menurut tokoh adat, Raja Ardin Ujung, pemilihan nama Raja Naga Jambe memiliki filosofi tersendiri. Raja Naga Jambe adalah satu pemilik nama suak kepas dari 7 nama. 
 
"Beliau adalah leluhur suak Kepas dan panutan dari si 7 marga yang merupakan salah satu nenek moyang suku Pakpak," katanya.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan perpustakaan memiliki peran penting di masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM. 
 
Bahkan, perpustakaan menjadi jembatan ilmu pengetahuan masa lalu, masa kini dan akan datang.
 
"Semoga apa yang dilaksanakan hari ini menjadi suatu catatan sejarah dalam menetapkan pondasi pembangunan SDM di Kabupaten Dairi yang merupakan penjabaran dari RPJMN Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas pun mengapresiasi komitmen Pemkab Dairi dalam upaya mencerdaskan anak bangsa melalui perpustakaan.
 
"Keberadaan perpustakaan ini universal, bukan hanya milik Kabupaten Dairi tetapi milik Sumatera Utara milik Indonesia," lanjutnya.
 
Dia pun mendorong Pemkab Dairi bekerjasama dengan para guru, wartawan, maupun komunitas untuk menulis buku lokal tentang sejarah, adat, budaya, potensi pariwisata serta potensi lainnya yang ada di Kabupaten Dairi.
 
"Kami sangat mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk menulis buku lokal," imbuhnya.
 
Dalam acara tersebut juga dirangkaikan dengan pengukuhan Romy Mariani Eddy Berutu sebagai Bunda Literasi Kabupaten Dairi, dan peluncuran kopi Aur Khas Sidikalang.
 
Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Dairi, Dimitria Tabitha Berutu menyampaikan, dia terinspirasi pengembangan kopi Aur terinspirasi dari ucapan Kepala Perpusnas yang menyatakan bahwa literasi memiliki makna yang luas. Literasi bukan hanya membaca tetapi sampai pada jenjang inovasi bahkan sebagai sarana pengembangan taraf hidup.
 
Dikatakan, daerahnya memiliki potensi lokal yakni kopi. Dengan literasi, potensi lokal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi produk komoditas. Peluncuran kopi Aur khas Sidikalang ini sebagai bentuk nyata dari literasi.
 
"Saya berharap bahwa anak-anak muda dan pelaku UMKM lainnya beserta semua masyarakat di Dairi dapat juga menggunakan ilmu yang mereka miliki, literasi yang dimiliki menjadi Inovasi dan juga menaikkan taraf hidup masyarakat," ungkapnya.
 
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah menuturkan, di tahun 2023 terdapat dua kabupaten/kota yang mendapat DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan, yakni Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Simalungun.
 
"Kami berharap tidak hanya berhenti di delapan kabupaten/kota ini, tahun depan banyak kabupaten/kota lain yang juga menginginkan pembangunan perpustakaan," tuturnya.
 
Dalam upaya pengembangan dan peningkatan literasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pembangunan pojok baca dan pengadaan layanan perpustakaan keliling.
 
"Tahun ini ada lima kabupaten/kota yang akan kita berikan bantuan. Inilah upaya kita untuk membangun daerah ini untuk mempersiapkan generasi muda supaya mampu bersaing dan dapat menjadi tuan rumah di kampung sendiri karena begitu banyak potensi yang kita miliki," katanya.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aditya Irfan

Perpustakaan Raja Naga Jambe di Dairi Diresmikan

Senayan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pertama kali dengan Anggota DPR terpilih periode 2019-2024, yakni Komisi X DPR-RI, Selasa, (19/11). RDP diikuti langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan seluruh jajaran struktural pejabat pimpinan tinggi utama, pustakawan utama, pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pengawas yang terkait di lingkungan Perpustakaan Nasional. Adapun agenda rapat yaitu mengenai perkenalan, program kerja Perpusnas dan lain-lain.
RDP yang dihadiri oleh 40 dari 53 anggota Komisi X dipimpin oleh Syaiful Huda (Fraksi PKB) dan jajaran pimpinan Komisi X DPR RI lainnya yaitu Agustina Wilujeng Pramestuti (Fraksi PDI Perjuangan), Hetifah Sjaifudian (Fraksi Golkar), Dede Yusuf Macan (Fraksi Demokrat), Abdul Fikri Faqih (Fraksi PKS). Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan paparan dari Kepala Perpustakaan Nasional RI, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI. Pada RDP tersebut tersebut diperoleh sejumlah kesimpulan, antara lain:
<ol>
<li>Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan yang disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, sebagai bagian dari hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI.</li>
<li>Terhadap paparan dari Perpustakaan Nasional RI, Komisi X DPR RI memberikan masukan dan catatan sebagai berikut:</li>
</ol>
<ul>
<li>Ketersediaan bahan bacaan yang lengkap di pelosok daerah harus menjadi prioritas program/kegiatan Perpusnas RI.</li>
<li>Mendorong Perpusnas RI untuk berkoordinasi dengan Kemendikbud RI dalam penyediaan bahanÂ Â  bacaan di setiapÂ Â  satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan danmenciptakan kurikulum yang mendorong minat baca masyarakat.</li>
<li>Peningkatan jumlah sarana prasarana perpustakaan untuk perluasan akses perpustakaan di daerah.</li>
<li>Peningkatan layanan perpustakaan dalam rangka akses informasi di daerah baik secara luar jaringan maupun dalam jaringan (online) agar terciptanya budaya membaca.</li>
<li>Perlunya penetapan Perpusnas RI sebagai destinasi wisata, menjadi pusat studi dan informasi kebudayaan Indonesia.</li>
<li>Mendorong Perpusnas RI untuk melaksanakan fungsi deposit secara optimal, sehingga diharapkan Perpusnas RI menjadi pangkalan data, informasi dan manuskrip maupun kearifan lokal nusantara untuk membangun identitas bangsa.</li>
<li>Dalam rangka penguatan kelembagaan perpustakaan, Perpusnas RI harus aktif berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga lain terkait.</li>
<li>Mendorong Perpusnas RI untuk menyusun strategi percepatan pemenuhan sumber daya manusia perpustakaan (pustakawan) yang berkualitas.</li>
<li>Mendorong PerpusnasÂ Â  RIÂ Â  untukÂ Â  menyusunÂ Â  langkah-langkah strategi percepatanÂ Â  penyelesaian masalah akses perpustakaan melalui program prioritas dan peningkatan anggarannya.</li>
</ul>
Â 
Â Reportase: Arwan Subakti, Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando Memaparkan Program Kerja Dihadapan Anggota DPR Komisi X Periode 2019-2024

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ - Â Dalam rangka penguatan sinergi antar lembaga baik lembaga pemerintahah maupun swasta, Perpusnas berkomitmen untuk berkolaborasi dalam peningkatan budaya literasi di seluruh lini masyarakat termasuk di dalamnya mahasiswa.
â€œKami memang memiliki beberapa program prioritas seperti layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pojok baca digital yang merupakan program nasional kami yang Â dimana mindset kita sudah sedikit berubah yang dulu masyarakat datang ke perpustakaan tapi sekarang bagaimana kita mendekatkan akses informasi kepada masyarakat.â€ terang Sri Marganingsih
Bertempat di gedung layanan Perpustakaan Nasional (21/06/2022) telah dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama Sebagai bentuk tindak lanjut nota kesepahaman antara Perpustakaan Nasional dengan Universitas Syiah Kuala yang telah ditandatangani sebelumnya pada tahun 2022.
Pada kesempatan kali ini dilakukan tiga penandatangan perjanjian kerja sama antar beberapa unit teknis di Perpustakaan Nasional diantaranya dengan Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terkait penerbitan lalu Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi serta Pusat Data Informasi terkait penelitian dan magang dosen dan mahasiswa dalam bidang data, informasi dan teknologi informasi.
Perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kedua belah pihak dalam hal ini Perpustakaan Nasional maupun Universitas Syiah Kuala
Â 
Reportase: Fauzan Abdi

Perpusnas Jalin Kerja Sama Dengan Universitas Syiah Kuala

Salemba, Jakarta - Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan tubuh masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Covid19 serta percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah Indonesia terus menggencarkan program vaksinasi booster untuk masyarakat.
Tidak terkecuali Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang turut menggelar vaksinasi booster bagi seluruh pegawai di gedung auditorium Salemba pada hari Kamis pagi. (24/02/2022)
â€œVaksinasi lanjutan, booster, ini bukan berarti sudah vaksin kita bebas melakukan apapun, tetap jaga prokes, karena nyatanya virus corona masih ada,â€ ujar Ofy Sofiana, Plt. Sestama sekaligus Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dalam sambutannya.
Dalam kegiatan tersebut, mengundang pihak - pihak terkait yang mendukung pelaksanaan vaksinasi Perpusnas. Turut hadir perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Puskesmas Kecamatan Senen, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dan tim vaksin dari RS. Kartika Pulo Mas.
â€œTetap memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Divaksin booster bukan berarti sudah selesai, virus masih ada. Tetap jaga kesehatan dengan baik dan melakukan protokol kesehatan dengan ketat,â€ pesan Ofy.
Vaksinasi booster Perpusnas dilaksanakan dalam satu hari penuh dengan tetap melakukan observasi calon penerima vaksin booster dan protokol kesehatan.
Â 
Reporter : Anastasia Linawati

Berita

Perpusnas Gelar Vaksinasi Booster bagi Seluruh Pegawai