Mbay, Nusa Tenggara Timur - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK Julie Sutrisno Laiskodat sebagai Bunda Baca Provinsi NTT periode 2019-2023. Pengukuhan dilakukan pada malam puncak Festival Literasi Nagekeo 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur NTT Nomor 330/Kep/HK/2019 tentang Pengangkatan Ibu Julie Sutrisno Laiskodat sebagai Bunda Baca Provinsi NTT.
Bunda Baca memiliki lima tugas berkaitan dengan literasi, yang harus dilaksanakan hingga akhir masa jabatannya. Pertama, mengkampanyekan dan mensosialisasikan gerakan literasi. Kedua, mendorong Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK Negeri, Desa, Kelurahan, dan Dasawisma untuk secara aktif melakukan sosialisasi gerakan literasi kepada keluarga di Provinsi NTT.
Ketiga, mendukung program inovasi layanan perpustakaan, pendidikan sejak dini kepada ibu hamil melalui kegiatan di posyandu. Keempat, mendukung gerakan literasi yang diaplikasikan sebagai salah satu program pokok PKK yaitu pendidikan dan keterampilan. Kelima, bersinergi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mensukeskan gerakan literasi di Provinsi NTT.
Saat pengukuhan, Syarif Bando menyatakan, Bunda Baca Provinsi NTT harus menjadi panutan dalam membangun sumber daya manusia NTT. â€œSaya percaya bahwa saudara dapat menjadi role model dan menginspirasi dalam membangun sumber daya masyarakat NTT untuk maju bersama rakyat, cerdas, sehat, dan sejahtera,â€ ucap Syarif dalam pidato pengukuhannya di Lapangan Berdikari, Mbay, Nagekeo, NTT, pada Senin (30/9/2019).
Usai dikukuhkan, Julie Sutrisno menyerahkan bantuan berupa alat permainan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagekeo yang diterima Kepala Dinas Reinata Fernandes. â€œIni adalah permainan untuk anak-anak yang sudah zaman now, jadi bermain dengan belajar. Mohon diterima,â€ ujar istri gubernur NTT tersebut.
Pengukuhan disaksikan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco Do, Sahabat Duta Baca Indonesia Alvin Adam, dan para bupati dan wakil bupati di NTT.
Reporter: Hanna Meinita/Agus Joko

Kepala Perpusnas Kukuhkan Julie Laiskodat sebagai Bunda Baca NTT

Salemba, Jakarta - Dalam rangkaian HUT Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar Sosialisasi Standard Nasional Indonesia (SNI) dalam konteks standarisasi bidang perpustakaan di Indonesia secara daring, Selasa (23/5/2023)
Kegiatan ini menghadirkan dua nara sumber, yaitu Agus Rifai PhD dari Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah selaku Anggota Komisi Teknis 01/01 Badan Standarisasi Nasional dan Ir. Abdul Rachman Saleh selaku Pustakawan utama di Institut Pertanian Bogor (IPB).
&ldquo;Dalam konteks standarisasi bidang perpustakaan di Indonesia, SNI ISO 9707:2008 menjadi acuan penting bagi perpustakaan dalam menjaga dan melestarikan koleksi mereka agar tetap terjaga dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama&rdquo;, ungkap Agus.
Penting untuk berkoordinasi dengan BPN atau instansi terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan terkini mengenai penilaian kualitas untuk perpustakaan nasional di Indonesia.
Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam konteks standarisasi SNI ISO 9707:2008 di perpustakaan di Indonesia, yaitu Konservasi Bahan Pustaka, Standar ini memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi bahan pustaka dari kerusakan fisik, artinya perpustakaan di Indonesia perlu memahami dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam konservasi bahan pustaka mereka sesuai dengan standar ini. 
Penggunaan Bahan Pustaka yang Tahan Lama, SNI ISO 9707:2008 juga mengarahkan perpustakaan untuk menggunakan bahan pustaka yang tahan lama dan berkualitas tinggi. Artinya dengan menggunakan bahan pustaka yang tahan lama, perpustakaan dapat memastikan bahwa koleksi mereka tetap dapat digunakan oleh generasi mendatang.
Penyimpanan dan Penanganan yang Tepat untuk bahan pustaka.&nbsp; Dan Perencanaan Bencana dan Pemulihan Darurat untuk perpustakaan, SNI ISO 9707:2008, artinya perpustakaan di Indonesia perlu memiliki rencana yang komprehensif untuk mengatasi situasi darurat yang dapat membahayakan koleksi mereka.
Dalam rangka menerapkan standar ini, perpustakaan di Indonesia dapat bekerja sama dengan Badan Perpustakaan Nasional (BPN) atau lembaga terkait lainnya untuk mendapatkan panduan dan pelatihan yang diperlukan. Penting bagi perpustakaan untuk memahami pentingnya standarisasi dalam perlindungan bahan pustaka agar dapat menjaga dan melestarikan koleksi mereka dengan baik, memastikan ketersediaan sumber pengetahuan yang berkualitas bagi masyarakat sekarang dan di masa depan.
Sementara Abdul Rachman Saleh dalam paparannya menjelaskan tentang SNI - ISO 21248:2019 dalam konteks perpustakaan.
&ldquo;Dalam konteks perpustakaan, sosialisasi SNI - ISO 21248:2019 perpustakaan juga dapat menerapkan standar yang relevan untuk meningkatkan kualitas layanan dan operasionalnya. Dalam konteks perpustakaan penting untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada pengguna. Dengan standar ini, perpustakaan dapat mengukur dan meningkatkan kinerjanya secara sistematis untuk mencapai tujuan strategis dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna&rdquo;, timpalnya.
Acara ditutup dengan clossing statement oleh kedua nara sumber.&nbsp; &ldquo;Bahwa teruslah berinovasi dalam memajukan perpustakaan&rdquo;, ucap Abdul Rachman, kemudian Agus Rifai menyampaikan &ldquo;bahwa bagaimana pentingnya standar dalam memajukan perpustakaan di Indonesia dan saya yakin dengan respon teman-teman pada hari ini yang cukup luar biasa semangat, mari kita bangun perpustakaan indonesia ini dengan penuh semangat kedepan&rdquo;, pungkasnya.
Reportase : Herwin Saswita
Dokumentasi : Herwin Saswita

Perpusnas Selenggarakan Sosialisasi Standard Nasional Indonesia

Bogor, Jawa Barat - Perpustakaan khusus perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, perpustakaan khusus dalam berbagai aspeknya perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas layanannya kepada pemustaka yang berada di dalam lembaga induknya.
Dalam rangka tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Perpustakaan Khusus Tahun 2023 secara langsung di Hotel Swiss-Belinn Bogor, Senin (13/3/2023).
Adapun 3 (tiga) tema besar yang diangkat pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, melalui rekaman videonya antara lain terkait repositori perpustakaan khusus, penataan kelembagaan perpustakaan khusus Indonesia, dan akreditasi perpustakaan khusus.
&ldquo;Ada 3 poin besar yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, pertama bagaimana perpustakaan khusus menjadi repositori pengetahuan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi, kedua adalah bagaimana perpustakaan khusus kita tingkatkan agar institusi menjadi lebih adaptif dan agile yaitu melalui penataan kelembagaan sehingga perpustakaan khusus mampu menjadi center of excellence, dan ketiga adalah bagaimana mendorong perpustakaan khusus bisa meningkatkan kualitas pengelola dan pelayanannya untuk mendapatkan akreditasi dari Perpustakaan Nasional,&rdquo; jelasnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Khusus ialah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kelembahaan dan Tata Laksana Pembangunan MAnusia dan Kebudayaan, KemenPANRB, R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, menyampaikan ada perubahan konsepsi organisasi pada perpustakaan khusus. Saat ini bentuknya adalah hierarkikal, ke depan organisasi perpustakaan khusus akan berbentuk flexible.
Pada konsep hierarkikal terdapat birokrasi bertingkat, dengan jenis kepemimpinan hirarki (top down), intruksi yang detil, dan silos. Sedangkan konsep flexible merupakan hasil integrasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan proses bisnis.
&ldquo;Dengan konsep flexible ini fokusnya berada pada aksi, perubahannya cepat dan dinamis dengan sumber daya yang fleksibel, memiliki kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakan, serta membangun kerja tim yang bertanggung jawab pada hasil,&rdquo; terangnya.
Lebih lanjut, Asdep Vera memaparkan 5 (lima) rekomendasi untuk keberhasilan perubahan konsepsi tersebut, pertama optimalisasi jabatan fungsional dalam pengelolaan perpustakaan khusus lembaga pemerintah; kedua, sinkronisasi pelembagaan perpustakaan khusus dengan karakterisik tugas dan fungsi pengelolaan perpustakaan; ketiga, penguatan pembinaan pustakawan dan tenaga perpustakaan; keempat, optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan teknis dan layanan pemustaka; dan kelima, peningkatan promosi perpustakaan.
Sementara itu, Subkoordinator Pelaksana Fungsi Kebijakan Repositori Nasional BRIN, Hermin Triasih, pihaknya membentuk Repositori Ilmiah Nasional (RIN) untuk menjadi sarana menyimpan, melestarikan, mengutip, menganalisis, dan berbagi sata penelitian yang dikelola oleh Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah BRIN.
Menurutnya, urgensi dibangunnya RIN ialah untuk menegaskan bahwa data riset tidak kalah penting untuk dikelola guna keberlanjutan riset di masa mendatang, terutama untuk mengantisipasi kasus seperti pencurian device hingga force majeure. 
&ldquo;Untuk bisa mewujudkan pemanfaatan RIN secara lebih masif tentunya kami berkoordinasi dan bekerja sama juga dengan beberapa pihak eksternal seperti kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, swasta, maupun BUMN,&rdquo; ungkapnya.
Perpustakaan BRIN dan RIN ke depan akan menjadi model baru sistem kepustakaan riset dan inovasi nasional. Karena sebagai perpustakaan riset, perpustakaan BRIN harus mampu bertransformasi dalam mendukung tusi lembaga dengan mengembangkan &ldquo;Layanan User Forum&rdquo;. Tujuannya yakni&nbsp; mengoptimalkan koleksi digital dan fisik yang ada.
&ldquo;Sebagai dampak dari layanan tersebut, BRIN dapat menangkap potensi hasil riset baru melalui kegiatan riset yang ada,&rdquo; ucapnya. 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus Perpusnas, Nani Suryani, pada laporan kegiatan menginfokan bahwa sampai saat ini sesuai data yang bersumber dari data.perpusnas.go.id, baru terdapat 3.006 dari 6.552 perpustakaan khusus yang terdata. Untuk itu, dia mengajak perpustakaan khusus yang belum terdata, agar mengisi datanya secara mandiri pada tautan data.perpusnas.go.id.&nbsp;&nbsp; 
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Gilang Arwin Saputri

Perpustakaan Khusus Jadi Center of Excellence

Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur - Literasi adalah kunci dalam memajukan sebuah bangsa. Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan menjadi pusat pengetahuan yang memainkan peran sentral dalam peningkatan literasi masyarakat.
Demikian disampaikan Pj. Bupati PPU, Makmur Marbun usai meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten PPU bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, Kamis (16/11/2023).
&ldquo;Kabupaten PPU telah menjadi Serambi Nusantara yang memiliki peranan penting sebagai pintu gerbang utama bagi seluruh elemen bangsa yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan dan perkembangan negara,&rdquo; katanya.
Menurut Makmur, pentingnya literasi tidak bisa diabaikan karena literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan berpikir kritis. Selain itu, literasi juga membantu individu dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga pengambilan keputusan sehari-hari.
Gedung seluas 2.270 m2 yang dibangun di atas tanah seluas 17.930 m2 menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 sebesar 10 miliar, diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat pembelajaran, penelitian, dan pengembangan diri masyarakat.
&ldquo;Dengan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis, masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi perubahan zaman dan bersaing di tingkat nasional maupun global,&rdquo; harap Makmur.
Kepala Perpusnas dalam hal ini sependapat bahwa seyogyanya sebuah bangunan pasti memiliki perannya masing-masing di tengah masyarakat, begitu pun dengan gedung perpustakaan yang memainkan fungsinya sebagai jantung pendidikan.
&ldquo;Kalau cuma fisiknya saja buat apa? Ini merupakan bentuk komitmen kita bersama dalam menjalankan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa,&rdquo; ucapnya.
Dia juga menekankan bahwa aktivitas membaca menjadi sebuah kewajiban karena dengan membaca seseorang mampu mengukur tingkat pengetahuannya. Selain itu, transfer teori dan praktik baik dari buku ke otak manusia, hingga akhirnya mampu menghasilkan sebuah produk atau jasa tidak mungkin terealisasi tanpa membaca.
&ldquo;Tujuan akhir dari persaingan global adalah menentukan pemenang. Negara-negara yang menjadi produsen menjadi bukti bahwa mereka adalah contoh dari negara-negara yang makmur. Akan bermasalah sebuah negara jika hanya terus menjadi konsumen,&rdquo; ujarnya.
Sementara itu, dalam sesi talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan Kabupaten PPU, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Abdullah Sanneng mengajak seluruh peserta yang hadir luring maupun daring untuk bersama mengubah mindset tentang literasi.
&ldquo;Literasi pada zaman dulu hanya seputar baca dan tulis, sedangkan saat ini di mana sudah ada ribuan perguruan tinggi, mindset tentang literasi harus diubah. Literasi masa kini harus berorientasi pada produksi barang dan jasa,&rdquo; terangnya.
Abdullah lantas menginformasikan bahwa sejak 2018 Perpusnas memiliki program unggulan sekaligus menjadi salah satu program nasional yaitu Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang telah memberikan dampak ke banyak masyarakat Indonesia.
&ldquo;Program ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat terutama ketika masa pandemi. Sekitar 2 juta masyarakat merasa terbantu karena mereka dapat memproduksi barang dan jasa untuk tetap&nbsp; menjalankan roda perekonomian keluarga,&rdquo; jelasnya.
Dalam mengantisipasi benturan digitalisasi yang dihadapi anak-anak di Kabupaten PPU, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten PPU, Marjani mengatakan pihaknya telah melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholders untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan bahan bacaan.
&ldquo;Selain menghadirkan perpustakaan desa/kelurahan, kami juga menghadirkan perpustakaan keliling yang harapannya mampu mengakomodir kebutuhan akan bahan bacaan anak dan berkolaborasi dengan bunda-bunda literasi kecamatan serta para komunitas literasi,&rdquo; ungkapnya.
Selaku Dosen FKIP Universitas Balikpapan, Indrayani mengungkapkan rendahnya indeks literasi di Kabupaten PPU menjadi tanggung jawab bersama. Orang tua maupun lingkungan informal berperan besar untuk menciptakan anak yang melek informasi atau literat.
&ldquo;Bukan karena anak-anak malas membaca, tapi pola pikir rasional dan moralitas orang tua maupun lingkungan informal anak juga harus dibangun. Itu saya rasa menjadi tugas tambahan untuk bunda literasi, jd bukan hanya membangun perpustakaan tapi juga membangun edukasi,&rdquo; tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Penggagas Komunitas Gemar Belajar (Gembel), Achmad Fitryadi mengisahkan perjalanan komunitasnya yang sejak 2015 hingga kini hadir untuk senantiasa membuka lapak belajar bagi anak-anak di Kabupaten PPU.
&ldquo;Berawal dari kepekaan sosial, Gembel hadir mulai dari 2015 dengan menggelar lapak buku di lorong pasar dan saat itu jumlah bukunya masih sedikit karena belum mendapatkan hibah. Hingga sekarang 2023, kami membuka lapak baca di depan pemkab, selain buku kami juga menyediakan kertas kosong dengan pensil warna. Meskipun anak-anak yang hadir tidak semuanya membaca buku, namun juga menggambar dan mewarnai, misi kami berhasil karena setidaknya mereka meninggalkan gawainya. Para orang tua pun sambil menemani anaknya jadi ikut membaca, sehingga bisa dikatakan semua ruangnya terpenuhi,&rdquo; kisahnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Perpustakaan Daerah Kabupaten PPU Mainkan Peran Sentral Tingkatkan Literasi Masyarakat

Maratua, Kabupaten Berau - Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (15/3) di gedung pertemuan Pratasaba Resort, Maratua, Kalimantan Timur. Pada kesempatan tersebut ia mendorong agar perpustakaan dapat memberikan solusi terhadap rendahnya literasi.
Menurut Syarif Bando, Hanya ada dua masalah pokok yang menyebabkan literasi kita rendah. Masalah pertama adalah rasio ketersediaan bahan bacaan dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia. "Indonesia telah menikmati penghakiman dunia berpuluh-puluh tahun, sebagai bangsa yang rendah daya bacanya. Tidak ada yang bisa menjawab, kecuali menyalahkan satu sama lain. Padahal jawabannya cuma satu, satu buku ditunggu 90 orang. Standar Unesco minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun. Jadi masalahnya cuma satu, kurang bahan bacaan bukan kurang budaya baca." ujarnya.Â Â Â 
Masalah pokok yang kedua adalah rendahnya tingkat inovasi. "Indonesia adalah negara dengan tingkat inovasi yang rendah di dunia, dengan tingkat produksi yang rendah (juga)," tambahnya.
Dua masalah ini dijadikan dasar oleh Presiden untuk merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Â (RPJMN) 2020-2024 yang salah satunya berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). "Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan kecuali meningkatkan kualitas SDM," katanya.
Rendahnya kualitas SDM menyebabkan Indonesia saat ini hanya berperan sebagai penyuplai bahan mentah ke negara maju. Syarif Bando memberi contoh pada komoditas batu bara. "Batu bara senilai 5 miliar dikirim ke tiongkok dan digunakan untuk energi industri elektronik dan otomotif yang jual kembali ke Indonesia dengan nilai 90 miliar," ucapnya.
Karenanya perpustakaan harus terus memperluas aksesnya ke masyarakat untuk menciptakan manusia unggul dengan tingkat literasi tinggi, bukan sekedar literasi baca tulis, tetapi kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat menciptakan barang atau jasa yang berkualitas tinggi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Di Kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, mengakui pentingnya perpustakaan dalam proses pendidikan di keluarganya. Prestasi yang dicapai anak-anaknya, tidak lepas karena kesadarannya membangun perpustakaan di rumah.
Ketika merencanakan membangun rumah, ia dan istrinya sepakat untuk menyediakan ruangan Mushola yang merangkap perpustakaan. â€œJadi di sepanjang dinding Mushola itu buku, saya punya ribuan buku dan alhamdulillah itu menjadi motivasi bagi anak saya (untuk berprestasi)," ucapnya.
Pria yang berpengalaman sebagai pendidik ini selalu membangun iklim yang kondusif untuk membaca bagi anaknya. Hasilnya adalah prestasi akademik yang luar biasa. â€œAnak saya kelas 4 SD sudah membaca novel, waktu kelas 6 SD dia sudah punya facebook dan menghasilkan tulisan-tulisan berkualitas yang dikira sebagai tulisan orang dewasa.Â  Setelah lulus SD, anak saya mendapatkan beasiswa SMP dan SMA di sekolah internasional yang berada di Abu Dhabi, dan sekarang sudah kuliah di Malaysia. Itu karena aspek literasi atau membaca," ujar Hadi bersemangat.
Mengutip Howard Gardner tentang delapan tipe kecerdasan yang meliputi kecerdasan spasial atau visual, kinestetik, linguistik, intrapersonal, interpersonal, logis, musikal, dan naturalistik. Hadi mendorong pendidikan di Indonesia agar dapat mengakomodir berbagai potensi bakat berdasarkan tipe tersebut.
Setiap orang bisa mengakselerasi lebih dari dua tipe kecerdasan tersebut. Karenanya pendidikan baik formal maupun non formal harus dapat menyediakan sarana agar literasi dalam konteks tersebut bisa tumbuh. "Sekolah itu harus ada sarana musik, olah raga, dan guru yang kompeten, sehingga seluruh anak bangsa kita bisa tumbuh dan berkembang dengan tipe kecerdasan yang bermacam-macam," tekannya.
Rakornis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur berlangsung selama 2 hari. Selain Kepala Perpustakaan Nasional, hadir pula Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto, sebagai pembicara. Tema yang diangkat adalah Penguatan Data Kepustakawanan dan Kearsipan dalam rangka Kalimantan Timur Kuat dan Berdaulat. Peserta Rakornis terdiri dari perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, komunitas, pegiat literasi, serta pengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, dan perguruan tinggi.
Pada Rakornas ini Perpustakaan Nasional juga melakukan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang kerja sama perpustakaan, peningkatan gerakan membaca, dan gerakan literasi untuk kesejahteraan. Sebelumnya di hari yang sama, Wakil Gubernur Kaltim bersama Kepala Perpusnas juga membuka kegiatan Semarak Literasi di Pulau Maratua dan peresmian Perpustakaan Ka'Entoman.
Reportase: Radhitya Purnama

Hadir di Rakornis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim, Kepala Perpusnas Dorong Pembangunan Literasi yang Produktif

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan delegasi Director National Library Board (NLB) of Singapore Tay Ai Cheng, Senin, (3/12). Pada kesempatan tersebut, NLB Singapura ingin menjajaki kerja sama (MOU) terkait copy digital koleksi untuk dipamerkan pada peringatan 200 tahun kependudukan Inggris di Singapura.
â€œSelain ingin meng-copy digital koleksi Singapura yang ada di Perpusnas, kami juga sedang menghimpun hal yang sama dari perpustakaan-perpustakaan di belahan benua Eropa,â€ ujar Director NLB. Kepala Perpusnas menyatakan kesediaannya namun meminta pihak NLB untuk bersurat resmi sebelum melakukan MOU. Bahkan, Kepala Perpusnas mengajukan permintaan serupa untuk koleksi Indonesia yang berada di NLB Singapura. â€œKami ingin kerjasama ini mutualisme,â€ ucapnya.
Pada pertemuan tersebut, Kepala Perpusnas yang didampingi Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir, Perpusnas bekerja sama dengan The Coca Cola Foundation telah sukses mendorong kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan pojok-pojok ekonomi baru lewat kreatifitas dan inovasi. â€œProgram PerpuSeru yang dikembangkan mereka adalah bagian dari perpustakaan yang berbasis inklusi sosial,â€ papar Muhammad Syarif.
.
Perpusnas pun melanjutkan tongkat estafet program tersebut dengan memasukkannya sebagai usulan kepada Bappenas. Alhasil, pada 2019 program perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah masuk ke dalam bagian prioritas pembangunan nasional satu. Implementasi program tersebut salah satunya adalah dengan menghadirkan trainer/pendamping di kantong-kantong masyarakat di 60 kabupaten/kota. â€œPeran lebih besar juga diberikan kepada para pustakawan untuk aktif bergerak mendekatkan bahan bacaan yang diperlukan masyarakat (librarian movement),â€ ujar Deputi Woro Titi
Di samping librarian movement (pustakawan bergerak), mobil perpustakaan keliling (MPK), Perpusnas juga memiliki aplikasi Indonesia One Search (IOS). IOS adalah sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia. Selain itu, portal ini juga menyediakan akses ke sumber elektronik internasional (e-resources) yang dilanggan oleh Perpusnas untuk semua anggota yang terdaftar.
Foto Terkait :Â 
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas Kukuhkan Julie Laiskodat sebagai Bunda Baca NTT

Perpusnas Selenggarakan Sosialisasi Standard Nasional Indonesia

Perpustakaan Khusus Jadi Center of Excellence

Perpustakaan Daerah Kabupaten PPU Mainkan Peran Sentral Tingkatkan Literasi Masyarakat

Hadir di Rakornis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim, Kepala Perpusnas Dorong Pembangunan Literasi yang Produktif

NLB Singapura Jajaki MOU dengan Perpusnas Â