Â 
Salemba, Jakartaâ€”Dalam naskah Sumpah Palapa pada Kitab Pararaton tertulisÂ  bahwa Â Maha Patih Gajah Mada tidak akan menghentikan mati raga atau puasanya sebelum mempersatukan Nusantara.
Sumpah Palapa tersebut merupakan embrio paling kuat bagi janin persatuan Indonesia. Wilayah Nusantara yang disatukan oleh Gajah Mada telah menjadi acuan perjuangan berat para pahlawan nasional mengikat Indonesia. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111, pada 20 Mei 2019, sangat relevan jika dimaknai dengan teks Sumpah Palapa tersebut.
Lebih dari satu abad Indonesia menorehkan catatan penghormatan dan penghargaan atas kemajemukan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Di tengah kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, sekali lagi Indonesia membuktikan mampu menjaga persatuan hingga saat ini.
â€œKita pasti mampu merajut kembali dan bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat, dari keterbelahan sosial, dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas bagi bangsa ini, yaitu persatuan Indonesia,â€ ucap Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando membacakan isi pidato Menteri Komunikasi dan Informatika pada Peringatan ke-111 Hari Kebangkitan Nasional di Salemba, Senin, (20/5). Â 
Jadi, sekiranya sangat relevan apabila peringatan Hari Kebangkitan Nasional, disematkan tema "Bangkit Untuk Bersatu", tulis Menkominfo Rudiantara.
Belajar dari kearifan para leluhur, nenek-moyang bangsa Indonesia yang telah dipupuk selama berabad-abad, jiwa gotong-royong bukanlah semangat yang sudah renta. Sampai kapan pun semangat ini akan senantiasa relevan, bahkan semakin mendesak sebagai sebuah tuntutan zaman yang sarat dengan berbagai perubahan.
Dengan bertumpu pada kekuatan jumlah sumber daya manusia dan populasi pasar, Indonesia diproyeksikan akan menjemput harkat dan martabat baru dalam arus ekonomi dunia. Bersama negara-negara besar lainnya, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, ekonomi Indonesia akan tumbuh menjadi sepuluh besar, bahkan lima besar dunia, dalam 10 sampai 30 tahun mendatang.
â€œKuncinya terletak pada hasrat kita untuk tetap menjaga momentum dan iklim yang tenang untuk bekerja. Kita harus jaga agar suasana selalu kondusif penuh harmoni dan persatuan,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Arwan SubaktiÂ

Upacara Peringatan ke-111 Hari Kebangkitan Nasional : Bangkit Untuk Bersatu

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Sejak 2010, industri buku terpuruk karena disrupsi oleh perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara orang mengakses sumber pengetahuan. Iklim ekosistem digital masih suram sebab masih ada satu hal yang diperlukan agar ekosistem berjalan dinamis, yakni konten. Itu sebabnya, industri buku gagal bangkit ketika berupaya merespon dengan teknologi saja.
Dunia digital tidak bisa tanpa konten. Di tambah, penerbit belum tahu bagaimana membuat buku digital. Meskipun pengguna peranti digital terus naik melebihi jumlah penduduk, penerbit belum kebagian kue bisnis digital. Pada 2011-2013, buku digital sudah hadir melalui sistem bundling dengan tablet, namun masih sepi peminat dikarenakan belum ada peraturan pembelian buku digital, penerbit yang masih ragu soal keamanan hak cipta sehingga dikuatirkan mematikan buku cetak (printing), dan belum menemukan model bisnis yang tepat.
â€œTeknologi Digital Rights Management atau DRM kemudian menjawab persoalan tadi sekaligus mengelola konten digital dengan cara kriptografi dan aplikasi seluler,â€ imbuh CEO Aksaramaya Sulasmo Sudharno pada kesempatan Webinar Mewujudkan Karya Melalui Konten Digital pada Pekan Perpusnas PRESS, Rabu, (28/7).
Konsep inilah yang melahirkan perpustakaan digital iPusnas yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Aplikasi iPusnas kemudian menjadi titik tolak transformasi layanan.
Cara baru ini mengikis tradisi lama dimana buku-buku disimpan, ditaruh di rak, bahkan ditumpuk yang mengakibatkan konten (kandungan informasi) didalamnya tidak bisa dimanfaatkan oleh publik.
Buku memang memiliki identitas berbeda dengan media cetak lainnya, semisal koran. Jika koran terbatas pada dimensi waktu yang jika dibaca keesokan harinya tidak lagi menarik antusiasme. Namun, buku tidak demikian. Buku bisa diakses kapan pun.
â€œSehingga penting bagi publisher memiliki sensitivitas tema, mampu mengendus isu, dan insting membaca masa depan agar buku yang diterbitkan tidak lantas basi,â€ ujar CEO Rayyana Publishing Salim Shahab.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Pekan Perpusnas PRESS : Masa Depan Cerah Buku Digital

Jakarta - Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional RI diinstruksikan agar segera menyerahkan arsip, khususnya arsip inaktif, kepada pengelola arsip Perpusnas. Penyerahan arsip inaktif merupakan bukti kesungguhan dari unit pimpinan tinggi pratama dalam pengelolaan arsip secara konsisten dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga ke depannya, pengelolaan arsip di lingkungan Perpusnas tidak ada yang terbengkalai.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando pada pembukaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (30/9/2020). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 9 ayat 2, pengelolaan arsip dinamis meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pada pasal 3, pengelolaan arsip dinamis disebut merupakan tanggung jawab pencipta arsip yang dalam hal ini unit yang ada di lingkungan Perpusnas.
â€œKami telah mengeluarkan surat edaran untuk memastikan secara bertahap semua unit eselon satu diberi waktu sampai dengan Oktober untuk menginstruksikan kepada seluruh pimpinan tinggi pratamanya diatur sedemikian rupa sehingga pada bulan November penyerahan arsip inaktif agar semua unit eselon satu secara bertahap sudah dilakukan kepada pengelola arsip Perpusnas,â€ urai Syarif Bando.
Syarif Bando memastikan Perpusnas berkomitmen dalam pengelolaan arsip. Komitmen ini diwujudkan dalam beberapa beberapa kegiatan antara lain bimtek pengelolaan arsip dinamis dan ditindaklanjuti dengan praktek yang melibatkan arsiparis Perpusnas. Selain itu, Perpusnas sudah membentuk tim pengelola arsip dan pembangunan central file di lingkungan Perpusnas.
â€œMaka kita harus bisa memastikan berapa banyak arsip inaktif yang dihasilkan Perpusnas dan sudah selesai pengelolaannya dan kemudian dengan JRA (jadwal retensi arsip, red) kita bisa menata. Dan bukan tidak mungkin di antara arsip-arsip inaktif itu mungkin saja ada yang akhirnya masuk kategori arsip statis yang kemudian tempat penyimpanannya di Arsip Nasional RI,â€ jelasnya.
Dalam daftar yang dirilis Arsip Nasional RI (ANRI), Perpusnas masuk dalam daftar lembaga negara yang telah menyerahkan arsip statis 2015-2019. Perpusnas berada di peringkat 13 dari 48 lembaga negara yang menyerahkan, di mana ada 124 lembaga negara belum menyerahkan. Syarif Bando mengaku bangga dengan hal ini. Dia berharap ke depan, jajarannya untuk terus berkomitmen dalam menunjukkan kapasitas dan kualitas dalam pengelolaan arsip.
Saat ini, ada 14 arsiparis di lingkungan Perpusnas. Jumlah ini dinilai masih belum memadai karena tidak semua unit kerja memiliki arsiparis. Karenanya ke depan, Perpusnas akan mengajukan kebutuhan arsiparis ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Bimtek diikuti para arsiparis, pejabat struktural, koordinator dan subkordinator, pejabat fungsional tertentu dan pelaksana di lingkungan Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Penyerahan Arsip, Bukti Kesungguhan Pengelolaan Arsip yang Konsisten

Bogor, Jawa Barat - Perpustakaan khusus perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, perpustakaan khusus dalam berbagai aspeknya perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas layanannya kepada pemustaka yang berada di dalam lembaga induknya.
Dalam rangka tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Perpustakaan Khusus Tahun 2023 secara langsung di Hotel Swiss-Belinn Bogor, Senin (13/3/2023).
Adapun 3 (tiga) tema besar yang diangkat pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, melalui rekaman videonya antara lain terkait repositori perpustakaan khusus, penataan kelembagaan perpustakaan khusus Indonesia, dan akreditasi perpustakaan khusus.
&ldquo;Ada 3 poin besar yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini, pertama bagaimana perpustakaan khusus menjadi repositori pengetahuan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi, kedua adalah bagaimana perpustakaan khusus kita tingkatkan agar institusi menjadi lebih adaptif dan agile yaitu melalui penataan kelembagaan sehingga perpustakaan khusus mampu menjadi center of excellence, dan ketiga adalah bagaimana mendorong perpustakaan khusus bisa meningkatkan kualitas pengelola dan pelayanannya untuk mendapatkan akreditasi dari Perpustakaan Nasional,&rdquo; jelasnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Khusus ialah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kelembahaan dan Tata Laksana Pembangunan MAnusia dan Kebudayaan, KemenPANRB, R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, menyampaikan ada perubahan konsepsi organisasi pada perpustakaan khusus. Saat ini bentuknya adalah hierarkikal, ke depan organisasi perpustakaan khusus akan berbentuk flexible.
Pada konsep hierarkikal terdapat birokrasi bertingkat, dengan jenis kepemimpinan hirarki (top down), intruksi yang detil, dan silos. Sedangkan konsep flexible merupakan hasil integrasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan proses bisnis.
&ldquo;Dengan konsep flexible ini fokusnya berada pada aksi, perubahannya cepat dan dinamis dengan sumber daya yang fleksibel, memiliki kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakan, serta membangun kerja tim yang bertanggung jawab pada hasil,&rdquo; terangnya.
Lebih lanjut, Asdep Vera memaparkan 5 (lima) rekomendasi untuk keberhasilan perubahan konsepsi tersebut, pertama optimalisasi jabatan fungsional dalam pengelolaan perpustakaan khusus lembaga pemerintah; kedua, sinkronisasi pelembagaan perpustakaan khusus dengan karakterisik tugas dan fungsi pengelolaan perpustakaan; ketiga, penguatan pembinaan pustakawan dan tenaga perpustakaan; keempat, optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan teknis dan layanan pemustaka; dan kelima, peningkatan promosi perpustakaan.
Sementara itu, Subkoordinator Pelaksana Fungsi Kebijakan Repositori Nasional BRIN, Hermin Triasih, pihaknya membentuk Repositori Ilmiah Nasional (RIN) untuk menjadi sarana menyimpan, melestarikan, mengutip, menganalisis, dan berbagi sata penelitian yang dikelola oleh Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah BRIN.
Menurutnya, urgensi dibangunnya RIN ialah untuk menegaskan bahwa data riset tidak kalah penting untuk dikelola guna keberlanjutan riset di masa mendatang, terutama untuk mengantisipasi kasus seperti pencurian device hingga force majeure. 
&ldquo;Untuk bisa mewujudkan pemanfaatan RIN secara lebih masif tentunya kami berkoordinasi dan bekerja sama juga dengan beberapa pihak eksternal seperti kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, swasta, maupun BUMN,&rdquo; ungkapnya.
Perpustakaan BRIN dan RIN ke depan akan menjadi model baru sistem kepustakaan riset dan inovasi nasional. Karena sebagai perpustakaan riset, perpustakaan BRIN harus mampu bertransformasi dalam mendukung tusi lembaga dengan mengembangkan &ldquo;Layanan User Forum&rdquo;. Tujuannya yakni&nbsp; mengoptimalkan koleksi digital dan fisik yang ada.
&ldquo;Sebagai dampak dari layanan tersebut, BRIN dapat menangkap potensi hasil riset baru melalui kegiatan riset yang ada,&rdquo; ucapnya. 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus Perpusnas, Nani Suryani, pada laporan kegiatan menginfokan bahwa sampai saat ini sesuai data yang bersumber dari data.perpusnas.go.id, baru terdapat 3.006 dari 6.552 perpustakaan khusus yang terdata. Untuk itu, dia mengajak perpustakaan khusus yang belum terdata, agar mengisi datanya secara mandiri pada tautan data.perpusnas.go.id.&nbsp;&nbsp; 
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Gilang Arwin Saputri

Perpustakaan Khusus Jadi Center of Excellence

Medan Merdeka Selatan Jakarta-Data dari seluruh jenis perpustakaan di Indonesia belum memenuhi standar yang diharapkan. Padahal, data tersebut penting sebagai paramater untuk menentukan kebijakan anggaran maupun program perpustakaan. Kelengkapan data perpustakaan akan berujung pada pemberian sertifikasi akreditasi yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai rekomendasi dari Perpustakaan Nasional.
"Data perpustakaan itu penting karena saat ini dan seterusnya kinerja pemerintah akan berdasarkan data," terang Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando pada arahan Webinar Pendataan Perpustakaan 2020, Selasa, (21/7).
Lebih lanjut Kepala Perpusnas mengatakan data perpustakaan menjadi penting karena pertama akan jadi alat ukur (paramater) beban kerja perpustakaan di Indonesia, termasuk mengetahui struktur organisasi dan jumlah sumber daya manusia (tenaga perpustakaan).
Kedua, data menjadi penting karena dari situ akan terlihat berapa biaya (anggaran) yang dikelola dan diserap oleh setiap jenis perpustakaan. Ketiga, untuk mengetahui koleksi yang tersebar untuk pendataan katalog induk nasional (KIN), sehingga bisa diketahui koleksi apa dibutuhkan, apa yang kurang dan yang belum tersedia. Dan keempat, untuk mengetahui sarana prasarana yang tersedia dan yang diperlukan dari setiap perpustakaan.
"Hasil dari data yang dikumpulkan akan memunculkan perpustakaan yang terakreditasi. Perpusnas menargetkan di 2021 sertifikat akreditasi perpustakaan akan diserahkan melalui pemerintah daerah. Sekaligus untuk melihat keseriusan dan perhatian pemda terhadap pengembangan perpustakaan," tambah Syarif Bando.
Ke depan, Perpusnas akan memfasilitasi semua pengelola perpustakaan di daerah agar mempunyai akun dan password untuk menginput segala data yang dibutuhkan termasuk problematika dan aktivitas perpustakaan disana.
Kepala Perpusnas beralasan jika data dan bukti telah terangkum, ini akan disampaikan kepada pihak Presiden, Bappenas, kementerian keuangan, dan mitra Komisi X DPR-RI. "Selama ini mungkin mereka belum mengetahui data dan capaian positif yang telah dihasilkan oleh perpustakaan," tambahnya.
Indonesia tercatat memiliki tidak kurang dari 164 ribu jenis perpustakaan. Angka yang banyak jika menilik prestasi sebagai negara nomor dua terbanyak di dunia. Tapi, terasa kecil jika melihat esensinya. Maka, penting dipahami bahwa data perpustakaan bukan sekedar laporan melainkan sebagai aset bangsa. "Perpustakaan adalah simbol peradaban. Institusi yang selalu mencerahkan masyarakat," terang Syarif Bando
Perpusnas berjanji untuk kepemilikan hak akses tidak akan dibatasi. Bagi daerah yang memiliki akses internet, seluruh akses perpustakaan nasional bisa dilayankan.
Webinar Pendataan Perpustakaan Indonesia 2020 diikuti oleh 100 pengelola perpustakaan provinsi/kabupaten/kota se-wilayah Sumatera. Peserta webinar juga diberikan tutorial penginputan verifikasi registrasi dan validasi akun nomor pokok perpustakaan (NPP) baru, pengecekan duplikasi NPP, dan pengeditan data perpustakaan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Webinar Pendataan Perpustakaan 2020 : Perpusnas Targetkan Sertifikasi Akreditasi Perpustakaan Keluar pada 2021

Jakarta&mdash;Memaknai peringatan ikrar Sumpah Pemuda dapat melalui integrasi peran negara dan pemuda dalam membangun semangat nasionalisme dan literasi kebangsaan.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Pustakawan Ahli Utama Hartono dalam apel pagi via daring, Senin (4/11). Hartono menggarisbawahi bahwa pemuda harus senantiasa menumbuhkan semangat kebangsaan, rasa cinta terhadap tanah air, dan penghargaan terhadap budaya, bahasa, dan identitas nasional.
&ldquo;Memaknai peringatan sumpah pemuda tidak lepas dengan integrasi peran perpustakaan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan sebagai pilar utama pengetahuan dan pembelajaran masyarakat, memperluas akses terhadap informasi melalui literasi digital, mendukung pertumbuhan intelektual dan profesionalitas yang terus berkembang,&rdquo; jelasnya.
Pidato Bung Karno pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1963 merupakan momentum pengingat bagi para pemuda untuk bersatu dan membangun masyarakat yang lebih baik. Hartono menegaskan Perpustakaan Bung Karno menyediakan sumber informasi dari berbagai koleksi-koleksi&nbsp; buku berisi ide, gagasan dan pemikiran Bung Karno dalam hidup berbangsa dan bernegara.
&ldquo;Tingginya minat dan kunjungan masyarakat atas perpustakaan membutuhkan variasi koleksi, aksesibilitas informasi, dan penguatan dalam penghimpunan berbagai koleksi Bung Karno,&rdquo; tambahnya.
Menyoroti semangat nasionalisme melalui literasi kebangsaan dengan memupuk rasa cinta tanah air, rela berkorban, menghargai keragaman bagi bangsa Indonesia, Hartono berpesan bagi para ASN untuk tetap bekerja, berkarya, terus semangat, disiplin, berkreasi, berinovasi, saling menjaga kerukunan antar umat beragama, serta tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai Aparatur Sipil Negara.
Reporter: Prakas Agrestian

Literasi Kebangsaan untuk Mempersiapkan Generasi Emas 2045

Pancoran, Jakarta â€“ Di hari terakhir pelaksanaan acara Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 dengan tema â€œInovasi dan Kreatifitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional, Deni Kurniadi, kembali mengingatkan bahwa persyaratan atas dokumen pendukung untuk pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) menu pembangunan gedung perpustakaan harus dipersiapkan dengan baik. Upaya ini dilakukan untuk tidak mengulangi kegagalan yang pernah terjadi di tahun anggaran 2019. Maka dari itu, pada kesempatan ini Deni menjelaskan dengan rinci perihal petunjuk operasional DAK fisik bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun anggaran 2020.
â€œDari pengalaman pengajuan usulan DAK tahun anggaran 2019, dengan anggaran sebesar 300 Milyar yang diampu oleh 222 dinas perpustakaan baik provinsi dan kabupaten/kota, ada 3 lokasi yang gagal menyelesaikan pekerjaannya yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Malaka. Berkat kegagalan tersebut, Perpusnas mendapatkan punishment untuk tahun anggaran 2020. Â Untuk itulah, semoga di tahun anggaran 2020 ini kita semua bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah menjadi komitmen awal kita,â€ terang Deni panjang lebar.
Berdasar pada pengajuan usulan DAK tahun anggaran 2019, ada 32 daerah yang mendapatkan DAK untuk menu pembangunan gedung perpustakaan dengan anggaran sebesar 312 Milyar. Kemudian, ada 22 dinas perpustakaan baik di provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat anggaran masing-masing sebesar 4,5 Milyar maksimal untuk menu perluasan gedung perpustakaan. Dan terakhir ada 9 dinas perpustakaan daerah yang mendapat DAK untuk menu renovasi gedung perpustakaan.
Adapun dokumen pendukung yang menjadi syarat dalam pengajuan usulan DAK untuk menu pembangunan gedung perpustakaan di daerah adalah sertifikat tanah dan Detailed Engineering Design (DED). â€œMelihat pengalaman yang terjadi di tahun 2019, sekali lagi diingatkan bahwa sertifikat kepemilikan tanah dan DED yang isinya adalah gambar Rencana Anggaran Belanja (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) harus di siapkan dengan baik. Semua itu dilakukan untuk menghindari permasalahan yang terjadi akibat tidak lengkapnya dokumen pendukung di tahun 2019 agar tidak terulang di tahun 2020 ini,â€ himbau Deni.
Reporter: Basma Sartika

Berita

Perpusnas Ingatkan Persyaratan Pengajuan DAK