Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berencana akan membuka seleksi terbuka untuk Jabatan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pramata.
Sebanyak satu posisi Jabatan Tinggi Madya, yaitu Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Dan empat Jabatan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Kepala Pusat Preservasi Bahan Perpustakaan dan Alih Media, Inspektur, dan Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar.
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana dalam amanat Apel Pagi yang diselenggarakan secara daring pada Senin, (20/6/2022).
Ofy mengajak, kepada seluruh PNS di lingkungan Perpusnas yang memenuhi syarat agar dapat mengikuti seleksi tersebut. "Karena di pundak anda sekalian tongkat estafet kepemimpinan Perpusnas harus tetap dijalankan dan peran lembaga ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk menghasilkan SDM unggul dan profesional," kata Ofy.
Pengumuman terkait proses seleksi jabatan ini, dapat dilihat di laman Perpusnas www.perpusnas.go.id. Secara komprehensif pengumuman tersebut akan diunggah di laman tersebut.
"Saya yakin banyak pegawai Perpusnas yang berkualitas, memiliki kompetensi yang mempuni dan mampu bekerja secara profesional. Inilah saatnya Bapak/Ibu untuk mengambil peran memajukan Perpusnas di masa depan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ofy menjelaskan, pelaksanaan seleksi terbuka ini sebagai wujud penerapan Human Capital Management Strategy yang kelima, yakni promosi, rotasi dan karir.
"Pelaksanaan Human Capital Management Strategy merupakan salah satu jalan utama untuk mengoptimalisasikan pengembangan ASN demi tercapainya birokrasi kelas dunia," jelasnya.
Penerapan 6P yang terdiri dari Perencanaan, Perekrutan dan Seleksi, Pengembangan kompetensi, Penilaian kinerja dan penghargaan, Promosi, rotasi, dan karir, Peningkatan kesejahteraan ini ditujukan untuk menciptakan ASN berintegritas, memiliki rasa nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, serta memiliki kemampuan hospitality, networking, dan entrepreneurship yang tinggi pada tahun 2024.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Bakal Gelar Seleksi Terbuka Jabatan Struktural

Pekanbaru, Riau - Talkshow Duta Baca Indonesia (DBI) kembali sukses digelar dengan meriah di Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau pada Senin, (13/3/2023).
 
Kegiatan yang merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution dan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
 
Wakil Gubernur Edy Natar Nasution menyampaikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, perpustakaan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Dan kiprah perpustakaan dalam pembangunan nasional saat ini menjadi perhatian seluruh pihak.
 
"Kami terus berupaya untuk meningkatkan minat baca khususnya di Provinsi Riau, dengan menghimbau kepala daerah kabupaten/kota serta OPD terkait untuk berkoordinasi meningkatkan literasi," ungkapnya.
 
Dia mengatakan, nilai indeks kegemaran membaca di Provinsi Riau pada tahun 2022, yakni 55,03 persen atau masuk dalam kategori sedang. 
 
Pihaknya berharap nilai indeks kegemaran membaca dapat terus meningkat tiap tahunnya. Maka Pemprov Riau meminta kepada stakeholder terkait untuk berperan aktif dalam peningkatan literasi masyarakat di Provinsi Riau.
 
"Karena dengan literasi yang baik, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
 
Wakil Gubernur Edy menerangkan pihaknya juga sangat mendukung program perpustakaan berbasis inklusi sosial. 
 
Menurutnya, program ini sejalan dengan arahan International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dengan keberagaman budaya.
 
"Bangsa yang maju tidak hanya terlihat dari sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga masyarakat yang literat dan aktif berperan pada kemajuan budaya baca," terangnya.
 
Sementara itu, dalam pidato kuncinya Kepala Perpusnas mengatakan bahwa saat ini literasi masih terfokus pada baca dan tulis.
 
Padahal, lanjutnya, literasi merupakan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan yang diimplementasikan dengan inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global.
 
"Literasi tidak hanya sekadar mengenal huruf dan kata, baca dan tulis. Tetapi bagaimana seorang individu dapat menciptakan barang/jasa yang digunakan dalam kompetisi global, menjadi tingkat paling puncak literasi," lanjutnya.
 
Dalam sesi Talkshow yang mengusung tema &ldquo;Membaca itu Sehat, Menulis itu Hebat&rdquo;, Penulis Fakhrunnas MA Jabbar mengemukakan bahwa literasi terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan. Menurutnya, dengan literasi dan sastra membuatnya dapat mengunjungi berbagai negara, seperti Perancis, Azerbaijan, dan daerah lainnya.
 
"Dengan literasi dan sastra, membuat saya sejahtera dan bahagia. Rugi orang yang tidak membaca, apalagi yang tidak menulis. Karena tulisan dan bacaan dapat mengubah hidup kita," ungkap penulis bergenre sastra ini.
 
Senada, Yuli Astuti seorang pengusaha jahe merah di Pekanbaru mengaku, berkat membaca buku di perpustakaan, dirinya mendapatkan ide untuk membuat inovasi produk jahe merah tinggal seduh.
 
"Saya membaca salah satu buku di perpustakaan, yakni Jahe Merah si Rimpang Ajaib. Dari membaca ini saya berinovasi untuk memproduksi jahe merah tinggal seduh," ungkap penerima manfaat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini.
 
Dia mengatakan, omset yang didapatkan dari hasil usahanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari. Bahkan pada saat pandemi, Yuli dapat meraup omset hingga Rp 5 juta per bulan. 
 
Duta Baca Indonesia Gol A Gong mengatakan, membaca mengantarkan seorang individu pada mimpi yang tak pernah diduga. 
 
Ia membuktikan hebatnya membaca terhadap kehidupan pribadinya, mengantarkan karya-karyanya menuju layar lebar (Balada si Roy). &ldquo;Membaca dan menulis dapat membuat kita berdaya, menghasilkan pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup,&rdquo; pungkas Gol A Gong.
 
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Dewi Kartikasari mengatakan, kegiatan Talkshow Duta Baca Indonesia pada tahun 2023 ini telah terlaksana di tiga daerah dari total sebanyak 12 daerah. Dan pelaksanaan di Provinsi Riau ini merupakan yang ke-3.
 
"Kami mengapresiasi kegiatan ini dapat menjangkau wilayah di luar dari yang direncanakan dan dijadwalkan. Tentu saja ini merupakan wujud dari kolaborasi dan sinergi yang terjalin baik dengan seluruh mitra," katanya.
 
Dia juga mengatakan bahwa melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya diajak untuk membaca tetapi juga dimotivasi untuk bisa menulis. 
 
&ldquo;Pepatah mengatakan jika kita ingin mengenal dunia maka membacalah dan jika kita ingin dikenal dunia maka menulislah,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; 
&nbsp;

Kepala Perpusnas: Literasi Tak Sekadar Baca Tulis

Salemba, Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting menyampaikan tujuh nilai dasar Ber-AKHLAK yang harus dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini disampaikan dalam Apel Pagi, Senin (22/01/2024). Dia menjelaskan tujuh nilai Ber-AKHLAK yang harus diterapkan ASN dalam menjalankan tugasnya, yaitu&nbsp; Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
&ldquo;Sudah tak bisa dipungkiri lagi kalau setiap aparatur sipil negara adalah pelayan masyarakat. Ada tujuh nilai dasar bagi ASN dan yang ditekankan pertama kali adalah berorientasi pelayanan,&rdquo; ujarnya.
Nilai berorientasi pada pelayanan, lanjutnya, berarti ASN tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat melainkan wajib memahami kebutuhan masyarakat. &ldquo;Dalam konteks Perpusnas, ASN diwajibkan melayani masyarakat melalui pemenuhan akan kebutuhan literasi,&rdquo; lanjutnya.
Dia mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka untuk meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
&ldquo;Pelayanan mestinya dilakukan dengan ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan dalam menyelesaikan masalah. Perlu kita tanamkan terus-menerus ke dalam diri kita masing-masing bahwasanya dunia terus mengalami transformasi dengan sangat cepat,&rdquo; katanya.
Ia juga menambahkan pentingnya keinginan untuk bertransformasi dalam sektor pelayanan terhadap masyarakat dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas sebagai tenaga ASN yang kompeten.
&ldquo;Kita harus buang jauh-jauh persepsi lama tentang birokrat harus dilayani agar urusan menjadi lancar. Ketika masuk ke dunia kerja, jangan langsung berorientasi pada uang akan tetapi, mulailah berburu sebanyak mungkin kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Reporter: Ranny K / Veronica

ASN yang Berorientasi Pelayanan kepada Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Di sebutkan dalam sejarah, Andrew Carnegie, seorang industrialis asal Skotlandia yang hijrah ke Amerika Serikat, lalu mulai merintis bisnis hingga akhirnya sukses. Raihan kesuksesan ia donasikan untuk kepentingan perpustakaan, pendidikan dan dana pensiun.
Andrew adalah pelopor berdirinya perpustakaan umum di dunia. Ia melihat potensi sumber daya alam harus bisa dikelola sebaik-baiknya oleh masyarakat. Dan modal kesitu adalah dengan ilmu pengetahuan lewat bahan bacaan.
Cikal kesuksesan Andrew Carnegie yang juga dirintis pemerintah Indonesia demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perpustakaan.
"Perpustakaan umum harus menjadi garda terdepan untuk memberikan akses seluas-luasnya untuk bisa hidup layak dengan pengetahuan yang diperoleh dari perpustakaan," terang Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam arahan kuncinya pada Webinar Forum Perpustakaan Umum Indonesia dengan Perpusnas bertemakan "Kebangkitan Perpustakaan Umum di Era New Normal dan Implementasi Permendagri Nomor 33 dan 90 Tahun 2019, di Jakarta, Selasa, (14/7).
Kepala Perpusnas menambahkan hanya 10 persen masyarakat Indonesia yang menikmati bangku kuliah. Sisanya hanya berjenjang SD-SMU. Bahkan, ada yang tidak menikmati pendidikan. Nah, disinilah peran perpustakaan sebagai bangku terakhir bagi yang tidak mungkin kembali ke sekolah. Program perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan salah satu solusi menggali potensi manusia lewat kemampuan life skill dari buku-buku terapan.
"Masyarakat berhak mendapatkan informasi untuk mengelola potensi sumber daya alam yang melimpah di sekitarnya," tambah Syarif Bando.
Pandemi Covid-19 memaksa semua aspek melakukan perubahan, termasuk perpustakaan karena merupakan bagian dari institusi publik. Prosedur kesehatan bagi pengelola dan pemustaka jadi keharusan untuk diterapkan karena hal ini belum diatur pada undang undang perpustakaan. "Kami mendorong Perpustakaan Nasional bisa menerbitkan peraturan terkait protokol dan standar kesehatan di lingkungan perpustakaan," ujar Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI), Ajak Muslim.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih, menegaskan di dalam penyelenggaraan pemerintah perpustakaan masuk ke dalam urusan pemerintah wajib pelayanan non dasar.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur pembagian kewenangan yang bisa dilakukan pemerintah pusat (Perpusnas), pemerintah daerah, hingga kabupaten/kota.
"Ini sejalan dengan semangat desentralisasi," jelas Sri.
Turunan dari UU Nomor 23 adalah penerbitan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah sebagai panduan kewenangan.
Di dalam UU tersebut, misalnya diatur urusan pembinaan perpustakaan yang didalamnya mencakup penetapan standar dan akreditasi, pengelolaan perpustakaan, dan pembudayaan gemar membaca.
Sedangkan, urusan pelestarian koleksi nasional dan naskah memuat kewenangan pelestarian karya cetak dan karya rekam (KCKR), penerbitan katalog induk (daerah/nasional) dan bibliografi serta pelestarian naskah kuno.
"Kepala Perpusnas bertanggung jawab secara teknis urusan perpustakaan," jelas Sri.

Webinar FPUI : Perpustakaan Umum, Garda Terdepan Akses Pengetahuan

Jakarta - Penciptaan konten kreatif multimedia terkait ragam produk informasi, layanan, dan praktik baik yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI penting untuk dipublikasikan di akun media sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Memfasilitasi kondisi tersebut, Pusat Data dan Informasi Perpusnas mengadakan Workshop Pembuatan Konten Kreatif yang dilaksanakan secara daring pada Selasa-Jumat, (9-12/5/2023).
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, dalam sambutannya mengatakan perkembangan dunia digital, khususnya ketika pandemi melanda seluruh dunia, menjadikan akses internet dan penggunaan aplikasi media sosial semakin melekat di kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia.
Hal itu ditandai dengan hasil survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terkait penetrasi penggunaan internet di Indonesia pada awal tahun 2023 yang mencapai 78,19 persen dari total populasi masyarakat Indonesia.
Hasil survei yang dilakukan oleh perusahaan media kreatif berbasis sosial di Inggris (WeAreSocial.Com) juga mengungkapkan sebanyak 60,4 persen masyarakat di Indonesia menggunakan internet untuk mengakses aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, dan lain-lain setiap harinya.
&ldquo;Aplikasi media sosial saat ini telah menjadi media komunikasi dan informasi sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena begitu mudahnya diakses, bebas pakai, interaktif, terbuka, dan sangat up to date. Aplikasi sosial media juga telah menjadi wahana yang efektif untuk mempromosikan produk barang dan jasa sekaligus berinteraksi dengan stakeholdernya, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar,&rdquo; ungkap Ofy.
Sekretaris Utama berharap seluruh pegawai Perpusnas yang hadir mampu memanfaatkan workshop ini untuk menyimak, memahami, mencoba, melatih diri, dan mengembangkan kemampuan serta kreatifitasnya agar mampu menciptakan sebanyak mungkin konten kreatif sebagaimana yang diharapkan.
Dibutuhkan kemampuan desain grafis dalam proses pembuatan konten kreatif karena desain grafis merupakan aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri (yang biasa disebut seni komersil).
Menurut Praktisi Konten Kreatif, Mutiara Hidayati, ada 2 (dua) nilai yang harus terdapat pada karya desain grafis yakni mampu menarik perhatian dan menyampaikan informasi. Untuk menghasilkan karya desain grafis yang menarik perhatian, keterampilan seni yg dibutuhkan dapat dilatih secara berkesinambungan sehingga memiliki style sendiri. Sementara itu, harus mampu menyampaikan informasi yang terkandung di dalamnya.
Lebih lanjut, Mutiara juga menerangkan ada 6 (enam) komponen desain grafis yang dibutuhkan untuk mendesain antara lain garis, bentuk, ilustrasi, warna, huruf, dan ruang kosong. Sedangkan aplikasi yang digunakan untuk mendesain, Mutiara menjelaskan Canva.
Aplikasi Canva ialah salah satu platform membuat desain grafis yang user friendly dengan sistem sorot dan tempel. Hal ini yang membuat Canva mudah digunakan dan tidak membutuhkan ilmu desain grafis yang mendalam.
&ldquo;Untuk membuat konten kreatif, jangan cuma memahami tools yang disediakan tapi juga belajar desain grafis dan mengolah kreativitas yang dimiliki secara terus menerus. Namun sebelumnya harus tahu dulu siapa yang lihat dan mau dipublish di platform medsos apa, dengan demikian desainnya bisa disesuaikan,&rdquo; pungkasnya.
 Reporter: Basma Sartika

Konten Kreatif Jadi Penyebaran Informasi Efektif

Salemba, Jakarta - Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengendalian intern, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyelenggarakan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dan Pleno Manajemen Risiko.
Auditor Ahli Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agus Sukiswo menyampaikan SPIP bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan organisasi.
"SPIP menjadi budaya organisasi yang mencakup progres tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian," ungkapnya, Selasa (26/3/2024).
Agus menjelaskan sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.
"Untuk itu komitmen pimpinan terhadap SPIP bagi keberlangsungan tata kelola instansi menjadi penting," jelasnya.
Lebih lanjut, dia memaparkan manfaat penyelenggaraan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP diantaranya, Kementerian/Lembaga dapat melakukan perbaikan kualitas perencanaan secara berkelanjutan.
Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Perpusnas, lanjutnya, Perpusnas perlu adanya perbaikan cascading indikator kerja agar berorientasi pada outcome, memperbaiki target kinerja agar memperhatikan target perencanaan di atasnya, memanfaatkan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan.
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso mengatakan terdapat sejumlah catatan perbaikan pada proses penilaian, termasuk dalam tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. "Salah satunya adalah memastikan partisipasi seluruh tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam diklat/sosialisasi SPIP, serta memastikan kesesuaian waktu pelaksanaan penyelesaian penilaian mandiri dan penjaminan kualitas," katanya.
Namun, lanjutnya, terdapat penurunan nilai evaluasi dari BPKP, menunjukkan turunnya maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Hal ini menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian intern.
"Perpusnas berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sasaran yang strategis dengan menargetkan level 4 dalam rencana strategis lima tahun ke depan. Ini membutuhkan evaluasi berkala yang komprehensif terhadap berbagai rencana dan pencapaian sebagai indikator penilaian," lanjutnya.
Dalam laporannya, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih memaparkan dari hasil evaluasi BPKP, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di tahun 2023 terjadi penurunan 0,564 poin dari 3.990 menjadi 3.426 poin. Selain itu, Manajemen Risiko Indeks (MRI) turun 0.53 poin menjadi 3.21 serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi turun 0.04 poin.&nbsp;
"Diharapkan melalui penguatan ini, terjadi peningkatan yang siginifikan tahun ini," harapnya.
Sementara itu, dalam pleno sosialisasi implementasi manajemen risiko, Tim Pendamping Joko S Dwi Rahardjo menilai Perpusnas perlu memastikan setiap keputusan dan tindakan yang diambil dapat selaras dengan tujuan organisasi dan mengurangi kemungkinan risiko yang ada di setiap unit kerja.
"Ke depannya, Perpusnas harus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SPIP dan manajemen risiko yang unggul agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia," imbaunya.
&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka / Alditta Khirun Nisa
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Aji Anwar
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Perpusnas Menyelenggarakan Penguatan SPIP Terintegrasi dan Pleno Manajemen Resiko

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional menjalani verifikasi penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen ASN. Pelaksanaan sistem ini dinilai langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara daring, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan sistem tersebut.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, Perpustakaan Nasional berkomitmen dalam mewujudkan sistem merit. Penerapa ini menjadi prioritas sehingga dipastikan Perpusnas sebagai salah satu kementerian/lembaga yang lolos untuk bisa menerapkan pengembangan karir ASN berdasarkan sistem merit.
â€œKami laporkan bahwa segala persiapan telah dilakukan untuk mengimplementasikan sistem merit. Mudah-mudahan memasuki tahun 2022, Perpustakaan Nasional bisa menjadi salah satu lembaga yang mendapat rekomendasi dan sertifikat dari KASN untuk lolos sebagai salah satu institusi pemerintah pusat yang bisa menerapkan sistem merit,â€ terangnya saat memberikan arahan pada Verifikasi Penilaian Mandiri Sistem Merit, Jumat (20/11).
Syarif Bando berharap, KASN dapat memberikan rekomendasi agar Perpusnas mendapatkan kategori baik bahkan sangat baik dengan penilaian sistem merit. â€œPerpusnas berkomitmen mewujudkan sistem merit untuk mewujudkan ASN yang profesional,â€ lanjutnya.
Komisioner Komisi ASN (KASN) Mustari Irawan menyampaikan, sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil tanpa membedakan ras, agama, asal usul dan jenis kelamin.
Berdasarkan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, tiap instansi diberikan keleluasaan untuk bisa melakukan penilaian mandiri melalui aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit).
â€œVerifikasi ini merupakan bagian dari tugas dan kewajiban KASN untuk memastikan pelaksanaan sistem merit dilaksanakan dengan baik oleh seluruh instansi pemerintah,â€ jelasnya.
KASN selalu berupaya untuk berkolaborasi dan bermitra untuk membangun sistem merit yang ada di Perpustakaan Nasional. â€œSaya yakin Perpustakaan NAsional bisa memperoleh kategori sangat baik. Karena nilai sementara Perpusnas sudah mencapai 295 yang masuk kategori baik. Dalam verifikasi ini kita memadukan kesesuaian data yang sudah masuk dengan data dukung,â€ pungkasnya.
Reporter : Wara Merdeka
Â

Berita

Perpusnas Jalani Verifikasi Penilaian Mandiri Sistem Merit