Salemba, Jakarta - Memperingati 25 tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca, Perpustakaan Nasional RI mengajak para pustakawan, pegiat literasi, dan para pemangku kepentingan di bidang perpustakaan untuk melayani dan mengabdi kepada masyarakat untuk peningkatan indeks literasi masyarakat Indonesia. Sinergi seluruh elemen masyarakat dibutuhkan demi terwujudnya bangsa yang cerdas, maju, sejahtera, dengan karakter berbudaya baca dan menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan kemandirian ekonomi, bagi Indonesia Maju.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi menyatakan perpustakaan memiliki andil dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan. Dan hal ini bisa diwujudkan melalui budaya baca yang mendukung terbangunnya cognitive skills dari individu.
Untuk itu, saat ini, Perpusnas berupaya mengubah paradigma perpustakaan sebagai pusat manajemen koleksi menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan. Dalam paradigma baru, ujar Deni, perpustakaan berperan sebagai bagian terpenting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perpusnas bergerak menjadi pelopor gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mendorong perpustakaan di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat melalui pendekatan teknologi informasi.
â€œDan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat diyakinkan bahwa akan ada peningkatan kesejahteraan keluar dari kesulitan dengan memiliki ilmu-ilmu tertentu yang sesuai dengan potensi yang ada. Perpustakaan harus bertransformasi sehingga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mengubah kualitas hidupnya ke arah yang lebih baik menuju kesejahteraan,â€ ujar Deni saat memberikan sambutan pada webinar â€œ25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Menuju SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (14/9/2020).
Karenanya peran perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bersama harus ditingkatkan untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga mesti memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat.
Reporter: Hanna Meinita/Josan Kusuma

25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan: Perpustakaan Harus Menjadi Pusat Transfer Ilmu Pengetahuan

Kuningan, Jakarta&mdash;Undang-Undang No. 43 yang mengatur tentang perpustakaan disahkan pada 2007. Dalam rentang waktu 17 tahun sejak peraturan tersebut disahkan, banyak perkembangan yang telah terjadi di dunia dan turut berdampak pada perpustakaan. Oleh karena itu, terdapat beberapa poin yang perlu diperjelas, bahkan ada pula beberapa hal yang perlu ditambahkan karena masih belum terakomodir.
 
Hal ini kemudian yang melatarbelakangi inisiasi untuk merevisi peraturan tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Untuk mengidentifikasi dan menginventaris hal-hal terkait revisi tersebut, Perpustakaan Nasional melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun pada Selasa (23/7/2024).
 
17 dinas perpustakaan daerah yang diundang dalam diskusi ini di antaranya, Kota Bekasi, Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, dan Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. 
 
Dalam diskusi ini diharapkan dinas perpustakaan daerah dapat menyampaikan pengalaman dalam mengimplementasikan undang-undang dan masukan terkait revisi undang-undang tersebut. Masukan tersebut merupakan bahan penyusunan naskah akademik yang menjadi latar belakang revisi undang-undang. Jika perubahan substansi undang-undang di atas 50%, maka undang-undang direvisi dan jika di bawah 50%, maka dibuat perubahan atas undang-undang.
 
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Joko Santoso, menyambut baik terselenggaranya kegiatan diskusi ini. Ia mengharapkan pada diskusi selanjutnya dapat menghadirkan dinas perpustakaan tiap cluster.
 
Dalam sambutannya ia menjelaskan banyak hal yang terjadi selama kurun waktu 17 tahun sejak 2007, yang baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi perpustakaan. Terbitnya UU No. 23 tahun 2014 dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait naskah kuno, perkembangan teknologi yang pesat dengan munculnya Internet of Things, Artificial Intelligence, kecakapan literasi yang kini semakin signifikan, serta pergeseran perilaku masyarakat yang semakin menyukai kehidupan yang serba digital adalah beberapa hal yang patut menjadi perhatian dan harus dipertimbangkan saat menyusun revisi undang-undang. 
 
&ldquo;Perpustakaan seharusnya seperti Janus yang memiliki dua muka, yang satu memandang masa lalu dan yang satunya lagi memandang masa depan,&rdquo; pesannya.
 
Analogi perpustakaan dan dewa Romawi kuno ini menggambarkan perpustakaan memiliki dua spektrum yang terkait masa lalu dan masa depan, karena perpustakaan menyimpan dan melestarikan khazanah budaya bangsa dari masa lampau serta perpustakaan juga harus menerapkan teknologi agar mampu menghadapi dan mengantisipasi tantangan di masa depan. 
 
Labih lanjut Joko menekankan undang-undang lain yang terkait, seperti undang-undang pemerintahan daerah dan cagar budaya karena peraturan perundang-undangan tersebut bersinggungan dengan beberapa poin dalam undang-undang tentang perpustakaan. 
 
Hadir sebagai narasumber pada diskusi ini, pengajar Departemen Ilmu Komputer IPB, Firman Ardiansyah, yang memaparkan beberapa poin yang perlu dipertegas dalam revisi undang-undang, yaitu terkait definisi karya digital/format digital yang masih belum jelas, perpustakaan digital, privasi dan keamanan data pribadi yang menjadi sorotan terutama karena kasus Pusat Data Nasional (PDN) yang terkena serangan ransomware, layanan perpustakaan yang inklusif dan adaptif, pembelajaran sepanjang hayat, dan usulan poin standar.
 
Firman kemudian mengemukakan keprihatinannya terkait perpustakaan digital, karena terdapat mindset yang salah dalam pengelolaan perpustakaan digital di perguruan tinggi dan sekolah. Banyak sekolah yang mengunggah buku tanpa mengetahui hak cipta buku tersebut sehingga harus menghadapi tuntutan hukum. Selain itu, perguruan tinggi juga belum optimal dalam hal pelestarian karya digital sehingga tidak tertutup kemungkinan kasus serupa PDN dapat terjadi di perguruan tinggi.
 
&ldquo;Pemahaman tentang perpustakaan digital, yang penting saya punya koleksi digitalnya saya tempatkan di Google drive, kemudian selesai. Hal ini sangat rawan,&rdquo; ujarnya.
 
Beberapa poin yang disampaikan dinas perpustakaan daerah mengemuka dalam diskusi ini di antaranya terkait SDM pengelola perpustakaan, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, dewan perpustakaan, TBM, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah di tiap level, dan penyiangan koleksi perpustakaan.
 
Ketersediaan dan kesejahteraan SDM pengelola perpustakaan, anggaran perpustakaan sekolah merupakan poin yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena masih menjadi ganjalan di hampir semua dinas perpustakaan daerah.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Cahyani
 
Fotografer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Ahmad Kemal Nasution
 
&nbsp;

Perpustakaan Merangkul Masa Lalu dan Masa Depan

Â Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional secara khusus menerima kunjungan Assistan Director-General Collections Management National Library of Australia (NLA) Amelia McKenzie, Senin, (20/8). Kunjungan tersebut adalah kunjungan balasan setelah sebelumnya Tim Deposit Perpusnas mengunjungi NLA untuk belajar dan bertukar pengalaman tentang pengelolaan deposit bahan pustaka.
Amelia pun mengaku terkesan dengan kesungguhan yang diperlihatkan Tim Deposit Perpusnas. â€œMereka yang dikirimkan memiliki komitmen untuk membangun sistem baru dalam pengelolaan deposit,â€ imbuh Amelia.
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana mengucapkan terima kasih atas kesempatan belajar dan sharing pengalaman yang diberikan NLA pada kunjungan sebelumnya. Ofy Sofiana menjelaskan saat ini Perpusnas telah menghimpun sedikitnya 5 juta koleksi. Koleksi ada yang terpajang, dan ada yang tersimpan sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa.
Di hadapan Amelia, Deputi Ofy menjelaskan setiap lantai yang menjadi rujukan koleksi pemustaka. Bahkan, Amelia terkesan dengan adanya layanan khusus lanjut usia (lansia) yang ada di Perpusnas serta penggunaan tele-lift untuk memudahkan lalu-lintas pengadaan koleksi di tiap lantai.
Menurut Amelia, saat ini perpustakaan memang harus memutakhirkan dirinya. Masyarakat bisa dimudahkan dengan pelayanan (akses) online terhadap koleksi sehingga perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang membosankan (boring).Â 
Kunjungan Amelia merupakan bagian awal dari tindak lanjut penandatangan kerja sama (MOU) antar kedua instansi yang sedianya dilaksanakan tahun 2019 mendatang.
NLA dibentuk melalui National Library Act 1960, yang mendefinisikan peran, sturktur lembaga, dan kerangka manajemen finansialnya. NLA menjadi salah satu beberapa lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengunmpulkan segala jenis bahan atau materi warisan kebudayaan (cultural heritage) Australia serta menjadikannya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat Australia.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Raditya Purnama
Â

Terima Delegasi National Library of Australia : Perpusnas dan NLA Rencanakan MOU di 2019

Â Salemba, Jakartaâ€”Salah satu point penting penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Perpustakaan Nasional dari Tim Kementerian PAN-RB adalah meminta seluruh ASN memahami tugas dan fungsi serta indikator keberhasilan sehingga dapat mendukung tujuan organisasi.
Ini selaras dengan yang dilakukan unit kerja Deputi I Perpusnas yang menginginkan hal serupa. â€œTidak ada tugas struktural melainkan ini tugas bersama. Tunjangan kinerja atau tukin yang diterima adalah salah satu dampak dari pelaksanaan RB, namun itu bukanlah titik akhir melainkan awal lompatan untuk reformasi birokrasi lebih baik,â€ terang Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana saat Sosialisasi Pelaksanaan RB Unit Kerja Deputi I, Senin, (13/5).
Lebih lanjut disampaikan Deputi, bahwa implementasi RB tidak sebatas pada unit tim RB yang sudah dibentuk tapi juga harus ke seluruh pegawai. Deputi, mengakui pihaknyaÂ  kurang melakukan sosialisasi sehingga peta jalan RB belum dipahami menyeluruh. Â 
Setiap tahun semua pegawai dituntut untuk membuat sasaran kinerja pegawai (SKP). Namun, ada nuansa kurang fair karena yang menilai SKP adalah diri sendiri. Ke depan, penilaian SKP harus berdasarkan bukti. â€œArtinya, semua pegawai struktural dan fungsional harus punya buku kerja, report harian. Hasil report nanti akan berpengaruh pada pemberian reward and punishment,â€ tambah Deputi.
Penilaian RB saat ini tidak lagi menilai konteks instansi atau lembaga. Sudah mengerucut kepada unit kerja eselon satu sekaligus dibentuk tim penilai (asesor) RB unit. Â Oleh sebab itu, tiap unit kerja membutuhkan agen-agen perubahan (agent of change) sebagai salah satu komponen pendukung pelaksanaan RB. Agent perubahan yang sudah dibentuk tidak sebatas tim melainkan harus punya rencana aksi.
Penilaian RB dari KemenPAN-RB memungkinkan kenaikan tukin Perpusnas menjadi 80 persen. namun sejumlah catatan dan hasil survei tetap harus mendapat perhatian khusus. Artinya, meski masuk usulan untuk kenaikan tunjangan, tapi harus ditunjang dengan perubahan-perubahan.
â€œPerpusnas merupakan salah satu institusi pelayanan publik. Jangan sekedar berbicara atau mengaku sudah melakukan reformasi birokrasi tapi ketika ditanyakan langsung ke masyarakat dijawabnya belum ada reformasi. Perpusnas harus punya program percepatan (quick win) setiap tahunnya,â€ ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, beberapa waktu lalu.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Sosialisasi Pelaksanaan RB Kedeputian I Perpusnas  Â 

Ondong Siau - Dari 47 pulau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), saat ini baru ada 10 pulau yang dihuni. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi masyarakatnya dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam meningkatkan literasi.
Kehadiran Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut, sekaligus sebagai bentuk perwujudan program Presiden Joko Widodo untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kepulauan Sitaro, Evangelian Sasingen usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro bersama Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, Kamis (11/5/2023).
Lebih lanjut, Evangelian mengungkapkan bahwa keberadaan internet memang membawa kemudahan untuk mengakses bahan bacaan, akan tetapi hal itu tidak akan membentuk kepribadian seseorang terutama anak.
&ldquo;Orang yang pintar namun tidak bersosialisasi dengan orang lain, akan menyimpan sendiri ilmu yang dimiliki. Tetapi ketika dia bersosialisasi dan membagikan ilmu kepada teman-temannya berarti dia sedang mengembangkan apa yang ada pada dirinya. Itu yang paling penting,&rdquo; ungkapnya.
Evangelian juga mewajibkan anak-anak sekolah untuk berkunjung ke perpustakaan. Dengan demikian, mereka tidak hanya belajar di sekolah tetapi juga di perpustakaan untuk membentuk kebersamaan dan dapat saling berbagi pengetahuan.
Selain itu, dia juga membentuk sebuah program yang mewajibkan seluruh pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk membawa satu buku bacaan usai melakukan perjalanan dinas luar dan memberikannya ke perpustakaan sebagai aset.
&ldquo;Program ini mewajibkan setiap yang keluar daerah untuk membawa pulang buku sebagai oleh-oleh. Kelak buku-buku tersebut dapat membawa manfaat dan dipelajari oleh siapa saja yang berkunjung ke perpustakaan,&rdquo; jelasnya.
Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan senilai Rp 10 miliar.
Kepala Perpusnas pun sependapat karena sejalan dengan filosofi pendidikan yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program tersebut memiliki arti dalam memberikan ruang kepada perpustakaan untuk dapat memberikan pembelajaran jauh lebih luas daripada hanya di ruang kelas.
&ldquo;Ini sebuah tantangan yang kita hadapi untuk bagaimana memfasilitasi masyarakat dengan bahan bacaan di perpustakaan sebagai ruang belajar terbuka,&rdquo; ucapnya.
Peresmian gedung ini dirangkaikan dengan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) untuk Kesejahteraan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar menyampaikan peresmian gedung layanan perpustakaan daerah tersebut merupakan upaya pemerintah dalam membangun aksesibilitas layanan perpustakaan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tentang informasi dan ilmu pengetahuan.
&ldquo;Kemampuan seseorang akan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi syarat utama agar seluruh transformasi kehidupan masyarakat bisa menjadi lebih baik, untuk itu gedung fisik perpustakaan tetap dibutuhkan,&rdquo; terangnya.
Pegiat Literasi, Eka Chandra Kahiking memaparkan kegiatan yang telah dilakukan dengan rekan-rekannya di komunitas maupun rekan-rekan guru tempatnya bekerja. Selaku Kepala SMP N 3 Siau Timur, dia menemukan permasalahan yang terjadi diantaranya rendahnya minat baca, perpustakaan tidak menjadi tempat literasi, perpustakaan rusak, fasilitas baca tidak mendukung, dan terjadi stagnasi gerakan literasi di sekolah.
&ldquo;Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu melibatkan ekosistem pendidikan mulai dari orang tua, komite, tokoh masyarakat dan lainnya. Kita ajak untuk berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah yang kita hadapi,&rdquo; kisahnya.
Menurutnya, seluruh orang tua harus diyakinkan bahwa literasi penting dan menjadi pondasi hidup suatu bangsa. Hasil dari diskusi itu menghasilkan taman literasi yang dibangun di halaman SMP N 3 Siau Timur.
&ldquo;Taman literasinya sekarang sudah dimanfaatkan oleh teman-teman guru. Ruang literasi ini telah menciptakan lingkungan kaya teks, tercipta ruang yang nyaman untuk belajar, terjadi peningkatan minat baca, mereka mulai menyadari pentingnya membaca, memahami buku adalah teman yang baik, dan ada peningkatan kemampuan berkomunikasi,&rdquo; paparnya.
Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Arsipan Nani, menekankan bahwa membangun infrastruktur harus sejalan dengan membangun SDM. Perpustakaan tidak hanya simbol sebagai tempat untuk membaca buku, melainkan telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis iklusi sosial.
&ldquo;Kehadiran perpustakaan sudah lebih mengarah pada upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; katanya.
Dia menerangkan sejumlah kelompok binaan dan hasil usaha program Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Sulawesi Utara, antara lain Perpustakaan Desa Lehi Kabupaten Kepulauan Sitaro (kerajinan tangan dari kerang dan manisan pala), Perpustakaan Desa Koha Kabupaten Minahasa (rangkaian bunga dari tas plastik), Perpustakaan Daerah Kabupaten Sangihe (pembentukan kelompok sanggar seni), Perpustakaan Desa Popodu Kabupaten Bolsel (pembuatan minyak goreng), Perpustakaan Daerah Kota Kotamobagu (kerajinan tangan produk kabela mini), dan sebagainya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Dolly Polimpung mengatakan literasi tidak hanya terdapat pada bidang tugas perpustakaan, tetapi juga mencakup kepada seluruh aspek kehidupan untuk meraih kesuksesan.
Program TPBIS baginya menegaskan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang membaca, namun juga mengimplementasikannya hingga menghasilkan produk barang dan jasa yang kelak mampu meningkatkan taraf hidup.
&ldquo;Perpusnas telah memberikan motivasi bagi kita kabupaten kota karena baik melalui program TPBIS maupun literasi sangat memiliki manfaat untuk pengembangan pariwisata ke depan,&rdquo; pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas juga secara simbolis menyerahkan 2 unit mobil perpustakaan keliling untuk Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Minahasa Selatan.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian

Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Diresmikan di Sitaro

Jakarta- Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Edi Wiyono terpilih sebagai yang terbaik pertama dalam ajang Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2024. Untuk terbaik kedua diraih pustakawan asal Dinas Perpustakaan Kota Parepare, Hery. Dan terbaik ketiga disandang pustakawan Rahmawati dari MAN 4 Aceh Besar.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar pada malam puncak pemilihan mengatakan prestasi yang dicapai tidak mudah. Pustakawan adalah seorang yang miliki kompetensi, baik keterampilan, keahlian dan sikap. Tugas pustakawan amat berat, selain sebagai pengelola dan pelayanan perpustakaan.&nbsp;
"Pustakawan harus memastikan bahwa pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi dan ilmu pengetahuan untuk kecakapan hidupnya serta perwujudan atas tujuan pembangunan inklusif yang berpusat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia," ucap Adin.&nbsp;
Kemajuan digitalisasi dan kecerdasan buatan (artifficial inteligence) dewasa ini berdampak pada degradasi fungsi perpustakaan, termasuk pada perubahan perilaku masyarakat. Mau tidak mau perpustakaan juga dituntut berbenah diri&nbsp; memperbaiki kualitas pelayanan.&nbsp;
Perpustakaan perlu melakukan transformasi berupa kreativitas dan inovasi agar lebih dinamis, tambah Adin.&nbsp;
Plt Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Nurcahyono mengatakan dari data 21 ribu pustakawan dan tenaga pustakawan, baru sekitar tiga ribu yang sudah tersertifikasi.&nbsp;
"Ini akan terus kita tingkatkan karena untuk mengelola perpustakaan yang profesional ada orang profesional dibelakangnya, yakni pustakawan yang dibekali kompetensi yang profesional," pungkas Nurcahyono.
&nbsp;
Reporter : Hartoyo Darmawan
Dokumentasi : Aditya Irfan / Prakas Agrestian

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan: Perpustakaan Harus Menjadi Pusat Transfer Ilmu Pengetahuan

Perpustakaan Merangkul Masa Lalu dan Masa Depan

Terima Delegasi National Library of Australia : Perpusnas dan NLA Rencanakan MOU di 2019

Sosialisasi Pelaksanaan RB Kedeputian I Perpusnas Â

Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Diresmikan di Sitaro

Edi Wiyono Terpilih Sebagai Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional 2024