Jakarta &ndash; Kawasan kars Maros-Pangkep dikenal sebagai penghasil batu marmer dan semen dengan kualitas tinggi. Sudah banyak daerah serta negara-negara asing menggunakannya.
Namun, eksploitasi yang membabi buta dikhawatirkan berdampak besar bagi kawasan kars Maros-Pangkep. Hal ini pun mendorong Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Irfan AB menulis buku berjudul 'Menjaga Warisan Peradaban Dunia', yang kemudian diluncurkan dalam diskusi publik di Gedung Teater Lantai Dua Perpustakaan Nasional, Sabtu (18/3).
"Penulisan buku ini merupakan langkah berani saya, karena sebenarnya banyak yang berkompeten. Saya memberanikan diri karena hal ini harus terus diwacanakan. Pasti akan ada pertanyaan maupun kritik di dalamnya. Itu sudah menjadi konsekuensi penulis," ujar Itfan.
Ia melanjutkan, kawasan Kars Maros-Pangkep menyimpan banyak hal. Antara lain termasuk yang terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok.. Bahkan Negeri Tirai Bambu itu kini telah menutup pintu bagi korporasi-korporasi, untuk melakukan eksploitasi. 
"Bahkan pemerintah Tiongkok memberikan insentif bagi BUMN dan perusahaan swastanya, untuk melakukan eksploitasi di luar. Bisa saja saat ini sudah terjadi di Indonesia," duganya.
Kemudian, sambung Irfan, kars Indonesia termasuk unik di dunia. Karena memiliki flora dan fauna khas, yang tidak ditemui di negara-negara lain di dunia. Di mana banyak warga negara asing menghabiskan waktu mereka, untuk menetap berminggu-minggu hanya ingin mendengarkan suara hewan seperti burung tiap malam.
"Untuk kars kawasan Maros-Pangkep, belum lama ini ditemukan gua terdalam di dunia, dengan kedalaman sekitar dua kilometer," serunya.
"Bahkan baru saja ditemukan batu cadas yang usianya diperkirakan mencapai 45 ribu tahun."
Irfan mengakui berbagai potensi tersebut, cepat atau lambat akan punah. Apalagi kars Maros-Pangkep dikenal sebagai produsen marmer dan semen, proses eksploitasi akan berdampak buruk. "Bukan tak mungkin sejarah kita yang berusia 45 ribu akan musnah di beberapa tahun kemudian," ungkapnya.
Hal ini yang kemudian mendorong Irfan untuk menginisiasi terbitnya peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Esensial Pangkep-Maros.
Sementara itu, Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi Irfan yang telah mengejawantahkan isi bagaimana menjaga warisan peradaban dunia, melalui Perda Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Esensial Maros-Pangkep.
"Berbicara warisan peradaban dunia di kars Maros-Pangkep, kalau tak ada visi seperti Irfan, takkan lahir buku yang mengupas isi dari perda tersebut," pujinya.
Sebab, ini menjadi sekelumit aturan yang akan menjadi pondasi di kawasan kars Maros-Pangkep. 
Kepala Perpusnas teringat bagaimana sulitnya menggunakan bahan baku lokal karena dieksploitasi asing. 'Waktu pembangunan gedung di Salemba tahun 1997, seluruh keramik menggunakan marmer dari Maros. Saya ditunjuk menjadi penghubung pemerintah dengan pengelola yang berada di Australia. Ternyata pemilik tambang marmer berasal dari Filipina. Maka, saya terbang ke Manila untuk bernegosiasi," ungkap Syarif.
Menurut Syarif, tidak mudah bagi Irfan yang seorang politisi muda, merumuskan buku dengan legitimasi parlemen tingkat provinsi. Jika tak ada visi ke depan tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia.
"Masih diperlukan langkah perjuangan yang besar ke depan untuk mengangkat poin-poin penting di mata internasional."
"Bukan tidak mungkin, kawasan ini bakal jadi bagian yang akan membuat para investor terus membuka mata, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi," tukasnya.
 Turut hadir dalam launching dan bedah buku Menjaga Warisan Peradaban Dunia Aktivis Lingkungan Muhammad Ikhwan, Arkeolog dan Peneliti Universitas Hasanudin drs. Irwan Sumantri, Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah M. Irfan Mahmud serta Aktivis Literasi Nirwan Arsuka.
Reporter: Hartoyo Darmawan
Fotografer: Prakas Agrestian dan Andri Tri Kurnia

Menjaga Peradaban Dunia, Upaya Perlindungan Kawasan Kars Maros-Pangkep

Â 
Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik 39 pejabat fungsional baru pada Jumâ€™at, (11/9). Pelantikan didasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Kepala Perpusnas mengharapkan pejabat yang terlantik dapat menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan.
â€œIni merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah pusat sesuai yang diinginkan oleh Presiden,â€ terang Kepala Perpusnas.
Dengan adanya penyederhanaan birokrasi maka posisi pejabat stuktural cukup sampai di level eselon satu dan dua saja. Sisanya menjadi koodinator. Posisi koordinator yang dibantu subkoordinator nantinya cukup vital karena tugasnya melakukan pengawasan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga kinerja institusi dapat lebih terpantau dan berjalan dengan cepat.Â 
Di akhir pelantikan, Kepala Perpusnas menekankan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin, termasuk para koordinator. Ada 21 kriteria yang dijelaskan langsung, salah satunya adalah penegasan aturan dalan setiap aspek kerja.
â€œSebagai pemimpin, peraturan terkait tupoksi harus dipahami karena hal itu merupakan modal awal bekerja,â€ tegas Syarif Bando.
Berikut nama-nama pejabat terlantik:
<ol>
<li>Iswara Rusniady sebagai Pustakawan Ahli Utama</li>
<li>Bonar Sijabat sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya</li>
<li>Rismini sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya</li>
<li>Mulatsih Susilorini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Made Ayu Wirayati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nani Suryani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Supriyanto sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Sarwidiarti Mrihastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurny Syam sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Sutoyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yeri Nurita sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Anjar Widiastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Hanugrahwati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Wiratna Tritawirasta sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurhadi Saputra sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Luthfiati Makarim sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Tuty Hendrawati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Witanto sebagai Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Madya</li>
<li>Tanto Anton Purboyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yatini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Rohani Br. Tohang sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Alfa Husna sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Supriana sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Budi Kusumawardani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Meindria sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Kevi Ahadiah sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya</li>
<li>Eka Tuti Rohmawati sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda</li>
<li>Edi Wiyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Kusmeri sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Muhayar sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Pristiawati sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Agus Suyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Vira Farhana sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Harjo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Ahmad Muslim sebagai Widyaiswara Ahli Muda</li>
<li>Afrison sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Aristianto Hakim sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Tubu Parulian Bontor Simanjuntak sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Supriyo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Triono sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi I</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â 
Â Â Â 
Â

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Yogyakartaâ€”Menapaki usia ketiga, penerbit Perpusnas Press mengajak para penulis, pustakawan, pegiat literasi, mahasiswa dan masyarakat umum di Yogyakarta untuk menuangkan gagasan dan pemikiran positifnya dalam bentuk buku.
Karya-karya tersebut nantinya akan diterbitkan oleh penerbit Perpustakaan Nasional RI, Perpusnas Press, yang kemudian disebarluaskan ke masyarakat sebagai bagian dari upaya penguatan literasi.
Hal ini disampaikan Pemimpin Redaksi Perpusnas Press, Edi Wiyono, dalam sosialisasi dan promosi Perpusnas Press yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada Kamis (23/6/2022). Kegiatan tersebut mengusung tema Tulis, Terbit, Sebarkan.
â€œTujuan dari kegiatan ini adalah untuk lebih mendekatkan dan mengenalkan tentang Perpusnas Press ke masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk menjaring penulis-penulis daerah, khususnya Yogyakarta. Karena sesungguhnya kemampuan menulis seseorang yang dapat dikonversikan menjadi buku adalah bagian terpenting dari literasi,â€ ujarnya.
Keberadaan Perpusnas Press diharapkan dapat mendorong terbangunnya ekosistem penulis di daerah dengan melahirkan para penulis untuk menghadirkan bahan bacaan. Buku sebagai sebuah karya, membutuhkan proses atau siklus yang saling berhubungan.
â€œSetelah membaca proses berikutnya adalah mengkritisi informasi dan pengetahuan yang tersaji, kemudian menuangkan kembali dalam gagasan-gagasan baru dalam bentuk tulisan. Dari tulisan inilah dikonversikan menjadi buku untuk kemudian diterbitkan dan disebarluaskan ke masyarakat,â€ urainya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Monika Nur Lastiyani, menjelaskan perpustakaan memiliki peran dalam mendukung terciptanya ekosistem kepenulisan di Yogyakarta.
â€œBerbagai langkah dan kegiatan telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan berbagai peran yang telah dilakukan, seperti kegiatan-kegiatan bimtek penulisan, bedah buku di desa-desa, dengan dampak yang dirasakan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya baca untuk peningkatan kualitas hidup,â€ ungkapnya.
Meski begitu, dia mengakui terdapat kendala dan tantangan dalam upaya mendukung ekosistem penulis di Yogyakarta yakni data, kolaborasi dan teknologi informasi. Dalam hal data, diakui bahwa saat ini belum tersedia data jumlah penulis berdasarkan wilayah. Dalam hal kolaborasi, belum terjalinnya kolaborasi antarpihak yang berkepentingan.
Sedangkan dalam pendekatan teknologi informasi, menurutnya, ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi informasi dapat memudahkan manusia menulis, tetapi di sisi lain dapat menurunkan daya baca masyarakat.
Dukungan penciptaan ekosistem kepenulisan juga datang dari dunia media. Salah satunya berasal dari media terbesar di Yogyakarya, yaitu Harian Jogja. Sebagai upaya memberikan penguatan kepenulisan kepada para peserta sosialisasi, Pemimpin Redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu Prihartono, berbagi pengalaman dengan jurus-jurus jitu menulis opini di media dan menyusun press release agar tembus dan diterbitkan.
Anton menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa opini yang ditulis dan dikirimkan ke media, sering kali ditolak atau tidak lolos. â€œIsi tulisan tidak jelas, isinya tidak fokus, ngalor ngidul. Temanya tidak kontekstual atau relevan. Tidak solutif, tidak ada ide baru di tulisan itu. Kesimpulannya tidak ada. Tulisan tidak orisinal atau hanya plagiat,â€ terang Anton yang juga menjabat Ketua AMSI Yogyakarta.
Dari sisi kebijakan redaksi, Harian Jogja akan membuka kesempatan dan peluang untuk penulis atau masyarakat terkait opini-opini tentang literasi, perpustakaan dan kepustakawan. Hal ini dinyatakan sebagai respons atas pertanyaan peserta, yang melihat keberpihakan media terhadap isu-isu perpustakaan, masih minim.
Salah satu program yang dijalankan Perpusnas Press dalam menjaring penulis di Indonesia adalah Inkubator Literasi Pustaka Nasional. Hadir sebagai narasumber sosialisasi, salah satu penulis Inkubator Literasi Pustaka Nasional Tahun 2020, Yosef Kelik. Dia berbagi pengalaman proses yang dilalui hingga dapat masuk 15 penulis terbaik dengan karyanya yang dibukukan dengan judul Inovasi Pustakawan Untuk Indonesia Maju.
â€œInkubator Literasi sebagai salah satu kegiatan kepenulisan memberikan dampak yang sangat baik buat saya dalam menyalurkan gagasan dan pendapat saya,â€ tuturnya.
Selain itu, dia membawakan materi tentang buku marwahnya, juga kekayaan data dan informasi di dalamnya. â€œMenurut pendapat saya, marwah buku dan ketertarikan orang untuk membaca akan lebih dapat terjaga jika orang-orang punya kemudahan akses terhadap buku dan berbagai data-data yang dibutuhkan, menarik dan relevan untuk publik,â€ katanya.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara onsite dengan peserta 50 orang yang berasal dari dinas perpustakaan, Forum TBM, Ikatan Pustakawan Indonesia, Atupsi, GPMB, mahasiswa, penerbit, media, dan komunitas pegiat literasi.

Perpusnas Press Dorong Terbangunnya Ekosistem Penulis di Yogyakarta

Cikarang, Jawa Barat - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melakukan pemusnahan arsip sebanyak 4.148 arsip dalam 33 boks. Arsip yang dimusnahkan sudah hanis jangka waktu penyimpanan atau retensi arsipnya.
Pemusnahan arsip dilakukan sesuai dengan daftar arsip musnah yang disetujui oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dengan dasar Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana menyampaikan, kegiatan pemusnahan ini sudah melalui tahapan kegiatan mulai dari penyampaian daftar arsip musnah ke ANRI. Kemudian arsip akan dinilai oleh tim dari ANRI untuk menentukan arsip tersebut memang layak untuk dimusnahkan.
"Pemusnahan arsip ini dilakukan untuk arsip yang sudah tidak ada nilai guna untuk lembaga Perpusnas. Tentu saja arsip ini sudah melalui verifikasi dari tim ANRI," ungkapnya di sela-sela Pemusnahan Arsip Perpusnas yang dilakukan di Gudang Pemusnahan PT Putraduta Buanasentosa, Rabu (18/1/2023).
Lebih lanjut dijelaskan, arsip yang dimusnahkan merupakan arsip fasilitatif dalam kurun waktu tahun 1990-2015. Kegiatan pemusnahan arsip pun telah rutin dilakukan oleh Perpusnas dimulai pada tahun 2019 hingga saat ini.
Selain untuk menjaga keamanan informasi yang dikandung dalam arsip dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pemusnahan arsip juga mendukung upaya melestarikan alam atau go green.
"Karena hasil kertas ini akan didaur ulang dan akan dimanfaatkan untuk kita kembali," lanjutnya.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Andri TK

Sebanyak 4.148 Arsip Perpusnas Dimusnahkan

Pecenongan,Jakarta - Sebanyak 207 daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2025. DAK khusus Non Fisik hadir untuk mendukung kualitas layanan di perpustakaan daerah.
 
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso dalam Pembahasan Rencana Penggunaan Dana (RPD) DAK Khusus Non Fisik, Senin (11/11/2024).
 
Sestama menuturkan sepanjang tahun 2019 hingga 2024, DAK fisik telah berhasil mendorong pembangunan perpustakaan berkualitas di berbagai kabupaten. Beberapa perpustakaan yang dibangun menggunakan DAK fisik ini bahkan diakui Sebagai bangunan terbaik di daerahnya.
 
"Pada tahun 2025, kita menghadapi babak baru. DAK tidak hanya dalam bentuk fisik, namun juga dalam bentuk non fisik yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan layanan dan budaya literasi masyarakat," tuturnya.
 
Dia menjelaskan bahwa DAK non fisik, atau dana bantuan untuk pengembangan program perpustakaan daerah, adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu. 
 
Dana ini bertujuan membantu pembiayaan kegiatan yang merupakan tanggung jawab daerah, guna memperkuat budaya literasi dan mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif, inovatif, serta berkarakter. 
 
Selain itu, dana ini juga bertujuan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
 
"Tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah guna meningkatkan kegemaran membaca dan literasi," jelasnya.
 
Di tahun 2025, Sestama menyebut total pagu untuk DAK Non Fisik sebesar Rp 150 Miliar, yang terbagi dalam tiga menu. Diantaranya program publik peningkatan budaya baca dan literasi, pembinaan dan pendataan perpustakaan dan naskah kuno nusantara, serta operasional layanan perpustakaan.
 
"Untuk mendapatkan DAK non fisik ini, kriterianya dinas perpustakaan telah terakreditasi A/B/C. Peringkat akreditasi juga akan mempengaruhi jumlah anggaran yang akan diterima. Misalnya, perpustakaan akreditasi A akan menerima maksimal Rp 1,1 miliar," terangnya.
 
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Bappenas Didik Darmanto menyampaikan DAK fisik berfokus pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan untuk mendorong budaya membaca yang pada akhirnya bertujuan membentuk masyarakat literat.
 
Sedangkan, DAK non fisik melengkapi DAK fisik dengan mengoptimalkan layanan perpustakaan yang sudah ditingkatkan, sehingga bisa lebih menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut, baik secara daring maupun luring. 
 
"Optimalisasi ini bertujuan untuk mengembangkan minat baca masyarakat, membutuhkan kreativitas dari penerima DAK non fisik untuk menyelenggarakan program-program perpustakaan yang menarik dan bermanfaat," ungkapnya.
 
Sementara itu, Ketua Tim Reguler DAK Non Fisik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dony Suryatmo Priyandono mengatakan&nbsp; bahwa DAK fisik merupakan bentuk bantuan intervensi dari pemerintah pusat yang sifatnya sementara.
 
DAK non fisik, lanjutnya, di sisi lain, memiliki proses perencanaan dan alokasi anggaran yang lebih panjang dan kompleks. Alokasinya juga terdiri dari berbagai tahapan, termasuk penganggaran, penyaluran, dan pelaporan. 
 
"Dalam program DAK non fisik untuk perpustakaan daerah, penyalurannya dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama sebesar 50% yang disalurkan pada bulan Februari, dan selanjutnya akan disalurkan pada bulan Juni," lanjutnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Prakas Agrestian

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Siap Tingkatkan Literasi di Perpustakaan Daerah

Jakarta, (14/3)&mdash;Siapa yang tidak mengenal Ismail Marzuki? Putra asli Betawi kelahiran Kwitang, Senen, pada 11 Mei 1914 memang dikenal sebagai salah satu komponis besar Indonesia. Tidak hanya dikenal sebagai seniman pejuang, karya-karya Ismail Marzuki banyak menginspirasi dan membakar gelora semangat perjuangan kemerdekaan saat itu.
Ismail Marzuki yang akrab dipanggil Bang Mail atau Maing semasa kecil mengawali karir bermusiknya pada usia 17 tahun. Kala itu, ia berhasil mengarang lagu untuk pertama kalinya yang berjudul &ldquo;O Sarinah&rdquo; di tahun 1931. Ketertarikan Ismailk Marzuki pada bidang seni memang telah tampak pada masa itu, hingga akhirnya pada 1936 Ismail Marzuki bergabung dalam perkumpulan orkes muik Lief Java sebagai pemain gitar, saxophone, dan harmonium pompa.
Pada masa kependudukan Jepang, Ismail Marzuki aktif terlibat dalam orkes radio pada Hozo Kanri Keyku, radio militer Jepang. Pascakependudukan Jepang berakhir, Ismail tetap memiliih berkarir di RRI. Saat Belanda kembali menguasai Indonesia, Ismail Marzuki memutuskan untuk keluar dari RRI. Setelah RRI berhasil diambil alih, Ismail Marzuki kembali bergabung ke RRI. Saat itu, ia berhasil menciptakan lagu untuk Pemilihan Umum yang diperdengarkan pertama kali dalam Pemilu 1955.
Banyak karya monumental almarhum yang dihasilkan semasa hidupnya, salah satunya adalah lagu berjudul &lsquo;Rayuan Pulau Kelapa&rsquo; yang kerap wara wiri di stasiun TVRI pada tiap akhir siaran pada masa pemerintahan Orde Baru.
Atas dedikasi dan kiprah epiknya, pada 1968, Ismail Marzuki mendapatkan Anugerah Kehormatan dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki, yang menjadi taman dan pusat kebudayaan di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Dan di 2004, Ismail Marzuki dinobatkan menjadi salah satu tokoh nasional. Bertepatan di bulan Musik Nasional yang jatuh pada 9 Maret, Perpustakaan Nasional juga mengganjar Ismail Marzuki dengan Anugerah Komponis Indonesia.
Penyerahan disampaikan langsung oleh Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando kepada perwakilan keluarga mendiang Ismail Marzuki di Gedung Teater Perpusnas di Salemba, Selasa, (14/3).
Dalam kesempatan yang sama, juga diserahterimakan sejumlah partitur lagu dari para musisi, dan penyerahan piagam dan registrasi ISMN dari Perpusnas kepada Ismail Marzuki, Rinto Harahap, Benny Panjaitan, Yuliantoro, Otto Sidharta, dan Dewan Kesenian Jakarta. Perpusnas menjadi salah satu lembaga pemerintah yang bertugas meregistrasi karya musik di Indonesia melalui pemberian nomor ISMN (International Standard Music Number).
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Berikan Anugerah Komponis Indonesia 2017 kepada Ismail Marzuki

Jakarta - Seluruh ketua kelompok kerja (pokja) Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional (RB Perpusnas) dikumpulkan untuk lakukan percepatan pengumpulan evidence-based yang dibutuhkan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Upaya ini dilaksanakan agar nilai RB Perpusnas bisa meningkat, dari sebelumnya BB menjadi B.
Harapan tersebut diungkapkan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, saat membuka agenda rapat Pembahasan LKE RB Perpusnas yang berlangsung melalui aplikasi Zoom pada Selasa (27/7/2021). Tak hanya itu, dia juga berpesan bahwa kaleidoskop dan testimoni masyarakat termasuk ke dalam unsur pengungkit yang paling dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
â€œSaya berharap, bersama dengan teman-teman di Humas, statement-statement ketika melakukan audiensi dengan pemerintah daerah bisa didapatkan,â€ ujar Syarif Bando.
Tak lupa, Kepala Perpusnas juga menyampaikan apreasiasi atas kerja keras yang telah dilakukan, terutama kepada para Agen Perubahan (AP) Perpusnas.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi mengingatkan bahwa setiap item yang ada di dalam LKE RB Perpusnas harus diisi dengan bukti yang diminta. Sehingga, Perpusnas bisa mendapatkan nilai yang diharapkan.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana, mengajak seluruh anggota tim RB Perpusnas untuk bekerja sama dalam meningkatkan nilai RB Perpusnas. Ofy berpesan untuk tidak lupa menyiapkan dokumen pendukung saat pengisian nilai pada LKE dilakukan.
â€œNilai yang kita simpan di LKE ini harus disertai dengan dokumen yang ada,â€ terangnya. Â Â Â 
Batas waktu untuk mengunggah LKE RB Perpusnas dijadwalkan pada Jumat, 30 Juli 2021. Untuk itu, Kepala Perpusnas meminta seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama untuk mengawal jalannya proses pengumpulan bukti LKE RB Perpusnas ini.
Reporter: Basma Sartika

Berita

Perpusnas Kejar Nilai B pada Reformasi Birokrasi