Salemba, Jakarta -- Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola BMN.
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyampaikan pentingnya mempersiapkan SDM yang bertugas dalam pengelolaan BMN atau kekayaan negara.
 
"Ada beberapa aspek kunci dalam pengelolaan BMN, termasuk pemahaman tentang kualitas dan fungsi barang. Contohnya dalam membeli barang perlu dipahami spesifikasi harus sesuai yang dibutuhkan," ungkapnya dalam Bimtek Pengelola BMN yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (3/10/2023).
 
Selain itu, kesadaran dan tanggung jawab diperlukan dalam menjaga dan mengelola BMN. "Kesadaran ini diperlukan karena barang milik negara merupakan amanah dari rakyat dan harus dijaga dengan baik," lanjutnya.
 
Kepala Perpusnas mengingatkan bahwa pengelolaan BMN bukan hanya tugas teknis, tetapi juga memerlukan pengetahuan. Misalnya, pengadaan barang, pemilihan vendor, dan pemahaman terhadap kualitas barang yang akan dibeli.
 
Melalui bimtek ini, Kepala Perpusnas berharap dapat meningkatkan pemahaman dan keterampillan dalam pengelolaan BMN. 
 
"Pengelolaan BMN adalah tanggung jawab bersama dan dengan pemahaman yang baik, semua dapat berkontribusi untuk menjaga dan mengelola aset yang dipercayakan oleh rakyat dengan baik," harapnya.
 
Sementara itu, Kasubdit PKBMN I Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN - Kementerian&nbsp;Keuangan Emirenciana Nyantyasningsih menyampaikan, pengelolaan BMN merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN dan daerah, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020. 
 
"Pengelolaan BMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip seperti fungsionalitas, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai berdasarkan laporan keuangan,"
 
Dijelaskan, Perpusnas telah menunjukkan perbaikan dalam indeks pengelolaan aset, yang telah diukur sejak tahun 2021. Perpusnas berhasil meningkatkan indeksnya dari 2,99 pada tahun 2021 menjadi 3,03 pada tahun 2022. 
 
"Namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti realisasi PNBP yang mengalami penurunan dan ketepatan waktu penyampaian laporan dan rencana kebutuhan BMN yang perlu diperbaiki," jelasnya.
 
Selain itu, tindak lanjut dalam pengelolaan BMN juga mengalami peningkatan, dan presentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. 
 
"Meskipun ada perbaikan, masih terdapat beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti, termasuk yang berkaitan dengan petunjuk teknis dan keseragaman dalam bentuk kartu persediaan," lanjutnya.
 
Dia menyampaikan, apresiasi atas ditetapkannya Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 119 tahun 2023, yang diharapkan akan semakin memperkuat dan meningkatkan kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam pengelolaan BMN.
 
"Selain sudah ada keputusan kepala, dengan bimtek ini diharapkan dapat menjadi dorongan percepatan dalam penyediaan sumber daya manusia yang berfokus pada pengelolaan BMN," ungkapnya.
 
Kegiatan bimtek ini diikuti perwakilan dari tiap unit kerja. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari, 3-4 Oktober 2023.
 
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/Alfian
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Pentingnya Kesadaran dan Pemahaman dalam Mengelola BMN

<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; font-weight: bold; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia mengikuti Sosialisasi Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan Identifikasi Area of Improvement pada K/L Mitra Kerja Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK secara daring, Kamis (11/5/2023).

Sosialisasi Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan P3DN dan Identifikasi Area of Improvement

Salemba, Jakarta - Pustakawan harus membuktikan dalam keseharian bertugas secara profesional. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Pustakawan Utama di lingkungan Perpustakaan Nasional Dedi Junaedi dalam pertemuan penyamaan persepsi tagline Pustakawan Berkarya yang berlangsung di Ruang Teater Perpusnas Salemba, pada Senin (14/1). Dedi juga menyampaikan lima ikrar panca karya pustakawan dapat dijabarkan dan dikaitkan dengan program-program yang mendukung. "Ikrar tersebut tidak mengada-ngada tapi harus ada referensinya," tutur Dedi.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas Opong Sumiati menyampaikan maksud dari pertemuan adalah untuk menindaklanjuti dari pencanangan tagline dan ikrar panca karya pustakawan. Opong menerangkan tagline maupun ikrar panca karya pustakawan tersebut akan dibuatkan banner untuk ditempatkan di lingkungan Perpusnas. "Terkait setiap butir ikrar panca karya pustakawan perlu penjabaran. Pustakawan diharapkan aktif memberikan masukan untuk komitmen bersama dan akan kami catat untuk ditindaklanjuti," seru Opong.
"Pustakawan berkarya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial," ujar Pustakawan Utama Adriati menyebut tagline pustakawan pada tahun 2019. Adriati mengajak para pustakawan menyamakan persepsi mengenai pustakawan berkarya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dan implementasi dapat dilakukan dan menyesuaikan dengan tagline yang diusung. Pustakawan juga harus berubah dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya. Adriati juga menyarankan agar gedung cagar budaya di Perpusnas Medan Merdeka Selatan diisi dengan konten, misalkan koleksi digital mengenai kebudayaan masing-masing daerah di seluruh nusantara.
Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso yang turut diundang mengatakan acara tersebut merupakan momentum yang bagus untuk menyamakan persepsi. Tagline pustakawan berkarya sudah dikerangkai untuk prioritas nasional 2019 untuk bidang perpustakaan yaitu literasi untuk kesejahteraan. Literasi ini tidak hanya di pusat tapi juga ditangkap oleh daerah-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai loka setempat. Joko juga menjelaskan penanggung jawab utama terkait literasi untuk kesejahteraan adalah Perpustakaan Nasional. Joko juga menerangkan bahwa sesuai PP No. 72 Tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2019 - Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas, memiliki peran dalam peningkatan kualitas SDM dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Aksinya adalah perpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan perpustakaan sebagai pusat kegiatan informasi. "Dengan demikian sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan," terang Joko
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Pustakawan Samakan Persepsi Tagline 'Pustakawan Berkarya' 

Senayan, Jakarta â€“ Komisi X DPR RI menyayangkan adanya penghematan anggaran belanja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pada 2021 sebesar Rp7.316.287.000, mengingat tugas berat Perpustakaan Nasional dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Perpusnas mengalami penghematan belanja sebesar 1,08 persen dari pagu awal sebesar Rp675.539.800.000.
Penghematan anggaran ini berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/20210 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Perpusnas dengan Komisi X DPR RI yang digelar di secara daring dan luring di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Senin (29/3/2021).
"Sebenarnya kami tidak setuju adanya pemotongan anggaran ini, maunya penambahan anggaran. Kami berharap meski ada penghematan namun capaian target prioritas nasional dan program prioritas Perpusnas RI tetap bisa berjalan," tuturnya.
Legislator Fraksi Golkar ini mengatakan, dalam rangka mengejar ketertinggalan pendidikan di masa pandemi ini perpustakaan menjadi andalan supaya bisa menjadi wahana pendidikan alternatif selain sekolah.
"Memang tugas berat walaupun anggaran dikurangi tetapi tuntutannya ditingkatkan.Â  Jadi Perpusnas bukan saja harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi tetapi juga antisipatif untuk menyiapkan SDM dan kelembagaan yang makin mapan," jelasnya.
Hetifah pun meminta Perpusnas membuat road map pengembangan perpustakaan termasuk pemenuhan koleksi pustaka, SDM, gedung layanan dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan literasi dan numerasi serta alokasi anggaran Perpusnas pada tahun mendatang.
Senada juga disampaikan, anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan yang cukup menyayangkan dan prihatin dengan pemotongan anggaran belanja Perpusnas. Padahal kinerja yang dilakukan Perpusnas sampai saat ini luar biasa, hal ini terlihat dari penghargaan yang diterima oleh Perpusnas dalam capaian kinerja anggaran K/L TA 2020 dengan perolehan nilai kinerja anggaran sebesar 95,88 (sangat baik), dengan urutan 9 dari 42 untuk K/L dengan Kategori Pagu Kecil serta meraih predikat Zona Hijau dari Ombudsman.
"Hal ini membuktikan bahwa Perpusnas dengan anggaran terbatas tetapi punya kemampuan mengelola anggaran dengan prudent," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini tidak mempengaruhi kinerja dan target program perpustakaan dan literasi. Menurutnya, dalam menangani persoalan literasi di Indonesia pentingnya pembenahan dalam sisi hulu.
â€œNegara harus hadir untuk menangani permasalahan literasi ini. Baik itu, eksekutif, legislative, yudikatif, dan TNI/Polri. Selain itu, peran akademisi perguruan tinggi, penulis, penerbit, hingga regulasi distribusi bahan bacaan untuk memperkecil ketimbangan antar wilayah,â€ jelasnya.
Syarif Bando meminta dukungan legislator agar Perpusnas dapat mengembangkan digitalisasi di seluruh provinsi. Mengingat, pada saat pandemi ini hanya 44 persen peserta didik Indonesia yang terkoneksi digital.
â€œSetelah kami dari beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah semua keluhannya hampir sama. Buat apa Perpusnas memimpin top open access jurnal ilmiah internasional kalau hanya bisa melayani wilayah Jabodetabek saja. Sehingga kami menginginkan adanya mirroring data di semua provinsi,â€ terangnya.
Sementara itu, dalam simpulan pada RDP , Komisi X DPR RI meminta Perpusnas untuk mengoptimalkan strategi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berpihak pada penyandang disabilitas dengan mendesain layanan perpustakaan dan memperkaya koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat melaluiÂ  ruang berbagi pengalaman dan ruang berlatih keterampilan kerja.
â€œKami harap ada sinergi program perpustakaan desa antarkementerian dan Lembaga antara lain Kemendikbud RI, Kemendes PDTT, Kemenkominfo RI dan Kemendagri RI dalam Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ tutup Hetifah.
Â 
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Penghematan Anggaran Tak Pengaruhi Capaian Target Program Perpusnas

Lhoksukon, Aceh Utara - Perpustakaan Nasional sebagai pemerintah pusat wajib mengimplementasikan program revolusi mental dalam tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945. "Revolusi mental adalah cara mengubah sifat negatif menjadi positif dan buku merupakan salah satu media yang dapat mengubah ideologi atau mindset seseorang," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalamÂ  Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara,Â  Selasa, (17/7).
Di era serba digital saat ini, perpustakaan harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi, sehingga dampak positifnya terhadap pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan. Perkembangan dunia saat ini sangat cepat berubah. Penggunaan teknologi pun sudah memasuki era industri 4.0. Kepala Perpusnas menerangkan pada industri 1.0 yang terjadi pada rentang tahun 1750 -1850 M, tenaga manusia dan hewan yang sebelumnya menjadi andalan dalam keseharian dan aktviitas produksi mulai digantikan oleh tenaga mesin.
Penemuan mesin uap oleh James Watt mengubah pola peradaban dunia. Roda industri semakin efisien, tidak lagi menggunakan tenaga manusia ataupun hewan. Pada industri 2.0 yang terjadi pada tahun 1870-1914 M, banyak teknologi yang ditemukan, seperti motor listrik, baja, dan lainnya. Teknologi industri 2.0 juga dinamai dengan abad pemikiran (Age of Reason). Banyak industri-industri lahir pada masa itu.
Era indsutri 2.0 berakhir, manusia mulai menemukan dan mengembangkan ragam teknologi yang kian memudahkan. Dunia menamai dengan sebutan industri 3.0, yang berkembang pada kisaran tahun 1970-2018 M. Penemuan internet, perkembangan semi konduktor, dan otomasi industri menjadi motor utama era industri 3.0. Sedangkan pada industri 4.0 teknologi semakin canggih dengan berkembangnya cyber physical system, kecerdasan buatan (artificial intelligent), dan teknologi terkini lainnya.
Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib sependapat dengan Kepala Perpusnas bahwa perpustakaan sangat penting dalam perannya membudayakan kegemaran membaca sehingga dapat merubah mindset seseorang untuk menjadi lebih baik. "Banyak contoh keberhasilan dari memanfaatkan perpustakaan, seperti kisah sukses petani garam yang didapat dari membaca di perpustakaan," terang Thaib. Sektor pendidikan harus menerapkan revolusi mental dengan merubah mindset untuk mendidik generasi handal melalui membaca. "Sekolah harus melarang anak didiknya membawa handphone ke sekolah dan memperbanyak membaca buku," usul Thaib dalam kebijakannya.
Anggota Komisi X DPR RI Muslim yang juga mewakili daerah pilihan Nanggroe Aceh Darussalam II mengatakan bahwa Perpustakaan Nasional adalah salah satu mitra strategis Komisi X DPR RI, dimana Komisi X DPR RI membidangi pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga, budaya, dan kepemudaan. "Singapura, Jepang, Korea Selatan merupakan negara maju di Asia dikarenakan budaya membacanya tinggi. Harapannya dengan adanya safari ini dapat meningkatkan kegemaran membaca sehingga semua sektor akan cepat maju," harap Muslim.
Muslim menyampaikan pemerintah semangat dalam meningkatkan kegemaran membaca karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi X DPR RI tersebut juga menjelaskan saat iniÂ  gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional adalah yang tertinggi di dunia. "Tingginya gedung Perpustakaan Nasional juga dilengkapi kecanggihan teknologi canggih sehingga semua masyarakat dapat mengakses," terang Muslim.
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Kini Masuki Era Industri 4.0

Â 
Deli Serdang, Sumut-Era teknologi industri 4.0 menjadikan nyaris semua aspek kehidupan berjalan sangat cepat. Revolusi teknologi menciptakan akses informasi dan pengetahuan lebih mudah diperoleh. Indonesia jangan lagi berpikir sebagai negara yang konsumtif, melainkan negara yang produktif. Caranya, melalui transfer knowledge.
Â 
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengawali talk show 'Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat' yang diadakan di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin, (28/9).
Â 
Adaptasi terhadap laju perkembangan teknologi 4.0 bisa dihadapi dengan cara yang tepat, yakni literasi. "Cara pandang manusia harus berubah. Jangan lagi berorientasi sebagai bangsa penikmat. Padahal banyak dinikmati justru berasal potensi sumber daya alam yang dimiliki. Aktivitas transfer knowledge memerlukan kontribusi perpustakaan dan keaktifan pustakawan sebagai aktor terjadinya proses tersebut, " urai Kepala Perpusnas.
Â 
Literasi bukan sekedar seremoni yang sering disampaikan dalam berbagai kesempatan ilmiah atau forum-forum resmi tetapi literasi perlu tindak lanjut, penguatan, karya nyata, dan komitmen dari berbagai pihak.
Â 
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan mengatakan bahwa Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang paling lengkap. Potensial berkembang di masa depan. Kondisi geografisnya sangat menguntungkan.
Â 
"Kabupaten Deli Serdang diproyeksikan akan menjadi sentra pembangunan (pilot project) provinsi Sumatra Utara di masa depan, " terang legislator Sofyan Tan.
Â 
Karena berpotensi menjadi pusat pembangunan provinsi Sumatera Utara di masa depan, maka penting bagi pemerintah daerah Deli Serdang memaksimalkan peran perpustakaan sehingga bisa mendorong terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan cakap literasi.
Â 
Pembangunan gedung perpustakaan baru di Kabupaten Deli Serdang melalui dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp10 miliar pada 2021 mendatang, harus dijadikan pintu masuk untuk membangun SDM yang unggul. Infrastruktur yang sudah baik akan lebih bermanfaat jika dibarengi upaya yang kreatif dan inovatif dari para pustakawan," pungkas Sofyan Tan.
Â 
Talk show Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat menghadirkan narasumber lain, yakni Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumut Halen Purba dan pegiat literasi dari TBM Lingkaran, Deli Serdang, Irwanto.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Pentingnya Kesadaran dan Pemahaman dalam Mengelola BMN

Sosialisasi Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan P3DN dan Identifikasi Area of Improvement

Pustakawan Samakan Persepsi Tagline 'Pustakawan Berkarya'

Penghematan Anggaran Tak Pengaruhi Capaian Target Program Perpusnas

Perpustakaan Kini Masuki Era Industri 4.0

Talk Show Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat-Literasi Bukan Seremoni, Perlu Komitmen dan Karya Nyata Â