Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2019 dengan tema â€œPustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatâ€. Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2019 diselenggarakan di Jakarta, pada Rabu (13/3/2019)-Sabtu (16/3/2019).
Tema ini sesuai dengan tagline Perpusnas yang dicanangkan pada 2 Januari 2019. Selain itu, literasi untuk kesejahteraan masuk dalam salah satu kegiatan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso menjelaskan salah satu indikator kinerja literasi untuk kesejahteraan yakni perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam perpustakaan berbasis inklusi sosial, layanan perpustakaan mengalami perubahan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual, dan berlatih keterampilan hidup.
â€œPenguatan literasi untuk kesejahteraan ini diharapkan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di era industri 4.0,â€ jelas Joko Santoso saat memberikan keterangan dalam jumpa wartawan jelang Rakornas Perpustakaan Tahun 2019 di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Senin (11/3/2019).
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2019 akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Kamis (14/3/2019). Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengulang pernyataan Mendagri menyatakan apresiasinya atas kinerja Perpusnas dalam penguatan literasi dan perpustakaan selama lima tahun terakhir. Melalui Rakornas, Kemendagri mendukung upaya Perpusnas yang menggerakkan pemerintah daerah dan perbatasan dalam rangka penguatan literasi dan perpustakaan. Menurutnya, pengelolaan perpustakaan tidak hanya dibebankan kepada Perpusnas, tapi juga harus sinergi dengan para pemangku kepentingan.
â€œKarena ini pekerjaan besar melibatkan banyak sumber daya, para SDM, stakeholder dan banyak pihak. Tentu metode-metodenya terus berkembang dan kebutuhan masyarakat semakin berkembang dan tentu harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Maka Mendagri selaku Pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah mendukung sepenuhnya upaya Perpusnas dalam menggerakan pemerintah daerah,â€ jelas Bahtiar.
Bahtiar menjelaskan, Kemendagri menginstruksikan pemerintah daerah agar mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penguatan literasi dan pengelolaan perpustakaan. Melalui pengalokasian APBD untuk bidang perpustakaan, maka percepatan pembangunan kualitas SDM bisa terwujud.
â€œKemendagri mendukung pengalokasian APBD untuk perpustakaan. Akan kita cek apakah di 2020 harus dipertajam. Oleh karenanya regulasi pengelolaan keuangan daerah menjadi alat kita untuk memastikan seluruh pemerintah daerah di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi benar-benar mengalokasikan anggaran yang cukup. Jadi mengubah anggaran ke arah pembangunan SDM, dalam hal ini pengembangan perpustakaan di daerah,â€ urainya.
Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 difokuskan pada upaya Perpusnas untuk memantapkan program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perpusnas 2015-2019, serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2020. Rakornas menghadirkan narasumber sejumlah kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wakil Ketua Ombudsman, Pimpinan Komisi X DPR-RI, Kepala Perpusnas, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Ketua AIPI, serta narasumber lain.
Â Reportase: Hanna Meinita

Rakornas Perpustakaan 2019: Upaya Mewujudkan SDM Berkualitas

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan bisa menjadi bangunan kebanggaan di daerah. Hal ini mengemuka dan disampaikan DPRD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, ketika menemui perwakilan Perpustakaan Nasional pada Rabu, (30/10). Selain itu, Komisi 3 DPRD Kab. Enrekang juga ingin mengetahui kelanjutan bantuan fasilitas yang diberikan Perpusnas. 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Perpusnas Deny Kurniadi menjelaskan bahwa dukungan Perpusnas kepada daerah sangatlah kuat. Ini dibuktikan dari porsi APBN yang diterima Perpusnas yang jumlah total mencapai lebih dari Rp 700 milyar, separuhnya khusus diperuntukkan untuk daerah, seperti bantuan hibah dan dana alokasi khusus (DAK).
 Wakil Ketua DPRD Kab Enrekang Abdurrahman Zulkarnaen konsultasi mengenai bantuan DAK tersebut. â€œKami berharap, Enrekang mendapatkan DAK lagi karena kebutuhan pembangunan perpustakaan masih belum cukup. Kami berencana ingin mengembangakan pemanfaatan perpustakaan hingga ke kecamatan dan desa,â€ ujarnya.
 Sekedar informasi, pada 2019 Kab Enrekang sudah mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp 10 miliar. Dari porsi tersebut, Enrekang pun telah menyalurkannya, diantaranya ke sejumlah pesantren. Sedangkan, untuk DAK 2020, Kab Enrekang tidak akan menerima karena pemerintah sudah memutuskan daerah-daerah yang menerima berikutnya. Namun, untuk 2021, Perpusnas mempersilakan Enrekang menindaklanjuti kembali.
 ReportaseÂ  : Aninda Ernest Fotografer : Eka Purniawati

Kab. Enrekang Perlu Tambahan DAK

Jakarta - Saat ini, pembangunan perpustakaan masuk ke dalam satu dari lima Prioritas Nasional Pemerintah Indonesia, yakni prioritas poin satu terkait Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Atensi pemerintah dalam melibatkan perpustakaan merupakan akumulasi dari kinerja, kerja keras, dan pengabdian sepenuh hati para pustakawan Indonesia dalam merawat dan mengembangkan institusi perpustakaan, sehingga pemerintah semakin menyadari peran dan nilai positif perpustakaan bagi masyarakat dan komunitas.
Kolaborasi perpustakaan dan gerakan inklusi sosial dalam bingkai Sustainable Development GoalsÂ (SDGs)Â adalah satu dari sekian isu global yang relevan dengan dunia perpustakaan dan kepustakawanan hari ini. Selain isu tersebut, tentunya ada banyak isu atau topik lainnya yang tak kalah penting untuk dipahami dalam rangka membangun jejaring mitra internasional, salah satunya yakni mengenali seperti apa paradigma dunia internasional terhadap profesi dan institusi perpustakaan.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando bertindak sebagai Keynote Speaker dalam Webinar bertemakan â€œLearn from the global world, act for the nationâ€ yang digelar melalui aplikasi Zoom Meeting, pada Jumat (23/10/2020). Dalam sambutannya, Syarif Bando menyatakan penting hukumnya untuk berdiskusi, mempelajari, dan menyuarakan pergerakan perpustakaan dan pustakawan Indonesia dalam skala global karena sorotan dan pengakuan internasional terhadap kinerja yang telah dilakukan dapat membuat satu jalan advokasi baru untuk menjaring mitra di dunia internasional.
Webinar ini menjadi tempat belajar tentang pustakawan dan kepustakawanan di panggung global untuk melakukan aksi kebaikan di panggung nasional. â€œTarget dari apa yang akan kita pelajari hari ini bermuara pada upaya membangun bangsa Indonesia melalui bidang kepustakawanan dan perpustakaan karena dengan adanya pengakuan akan membuat ruang gerak kita dalam berkreasi dan mengabdi kepada bangsa menjadi semakin leluasa,â€ jelasnya.
Pustakawan Kajian Asia Tenggara di University of Hawaii at MÃ£noa Rohayati Paseng menyampaikan bahwa perpustakaan perguruan tinggi harus bisa memberikan layanan yang membuat mahasiswa nyaman dan dalam pengembangan koleksi harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa. Pada intinya perpustakaan membawa misi untuk mengedukasi dan memberi penerangan kepada bangsa agar generasi mendatang dapat bersiap guna bersaing di dunia luar.
Pada kesempatan yang sama, Pendiri Magbasa Tayo Movement Kevin Conrad T Tansiongco menjelaskan tujuan dari didirikannya Magbasa Tayo Movement antara lain untuk memberikan kesadaran tentang pentingnya perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat (TBM) serta menyediakan bahan bacaan dan bantuan dasar teknis bagi masyarakat yang ingin membuka perpustakaan. Karena baginya perpustakaan adalah sumber informasi dan membaca merupakan sebuah kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan.
Webinar yang bertemakan â€œLearn from the global world, act for the nationâ€ ini juga merupakan bagian dariÂ  kegiatan lomba Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2020 yang diselenggarakan dari tanggal 18 hingga 24 Oktober 2020. Kegiatan ini diikuti oleh Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Daerah/Provinsi dari seluruh Indonesia. Peserta lomba dinilai oleh tujuh Dewan Juri yang terdiri dari akademisi, praktisi dan pakar di bidang kepustakawanan.
Reporter: Basma Sartika

Pustakawan adalah Kunci dari Perkembangan Bangsa

Â Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional secara khusus menerima kunjungan Assistan Director-General Collections Management National Library of Australia (NLA) Amelia McKenzie, Senin, (20/8). Kunjungan tersebut adalah kunjungan balasan setelah sebelumnya Tim Deposit Perpusnas mengunjungi NLA untuk belajar dan bertukar pengalaman tentang pengelolaan deposit bahan pustaka.
Amelia pun mengaku terkesan dengan kesungguhan yang diperlihatkan Tim Deposit Perpusnas. â€œMereka yang dikirimkan memiliki komitmen untuk membangun sistem baru dalam pengelolaan deposit,â€ imbuh Amelia.
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana mengucapkan terima kasih atas kesempatan belajar dan sharing pengalaman yang diberikan NLA pada kunjungan sebelumnya. Ofy Sofiana menjelaskan saat ini Perpusnas telah menghimpun sedikitnya 5 juta koleksi. Koleksi ada yang terpajang, dan ada yang tersimpan sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa.
Di hadapan Amelia, Deputi Ofy menjelaskan setiap lantai yang menjadi rujukan koleksi pemustaka. Bahkan, Amelia terkesan dengan adanya layanan khusus lanjut usia (lansia) yang ada di Perpusnas serta penggunaan tele-lift untuk memudahkan lalu-lintas pengadaan koleksi di tiap lantai.
Menurut Amelia, saat ini perpustakaan memang harus memutakhirkan dirinya. Masyarakat bisa dimudahkan dengan pelayanan (akses) online terhadap koleksi sehingga perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang membosankan (boring).Â 
Kunjungan Amelia merupakan bagian awal dari tindak lanjut penandatangan kerja sama (MOU) antar kedua instansi yang sedianya dilaksanakan tahun 2019 mendatang.
NLA dibentuk melalui National Library Act 1960, yang mendefinisikan peran, sturktur lembaga, dan kerangka manajemen finansialnya. NLA menjadi salah satu beberapa lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengunmpulkan segala jenis bahan atau materi warisan kebudayaan (cultural heritage) Australia serta menjadikannya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat Australia.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Raditya Purnama
Â

Terima Delegasi National Library of Australia : Perpusnas dan NLA Rencanakan MOU di 2019

Jakartaâ€”Upaya pelestarian koleksi dokumenter bangsa, termasuk karya rekam, di Indonesia masih mengalami banyak kendala. Suhu dan kelembaban yang tinggi kurang mendukung kelestarian arsip karena rawan menimbulkan jamur dan bakteri. Selain itu, kondisi Indonesia yang rawan bencana membuat arsip rentan mengalami kerusakan.
Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Kandar menyatakan kondisi-kondisi tersebut menjadi permasalahan dalam penyimpanan arsip, khususnya arsip film. Karenanya, alih media atau digitalisasi arsip film melalui Data Recovery Centre harus dilakukan.
â€œSeperti yang kami alami di Bencana Garut pada 2016. Kami menemukan film pada saat film ini kami temukan, seminggu setelah kejadian kami bisa rawat, perbaiki, dan kami digitalisasi. Kami sudah serahkan ke pemerintah Garut. Tetapi yang lain, setelah satu bulan ditemukan, sudah tidak bisa dirawat lagi karena gambarnya sudah hilang. Ini tentu kita harus antisipasi bila terjadi bencana,â€ ujarnya dalam webinar â€œPentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsaâ€ yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI secara hybrid pada Kamis (22/4/2021).
Pelestarian dokumenter sejarah peradaban bangsa harus dilakukan untuk menjamin pemahaman rekam jejak budaya bangsa. Dia menjelaskan, preservasi arsip film dilakukan melalui upaya preventif dan kuratif. Preventif adalah memelihara dan melindungi arsip dari kerusakan, sementara kuratif adalah memperbaiki arsip yang rusak. Saat ini, arsip film yang ada di ANRI berjumlah 59.035 dan berisikan dokumenter, cerita, dan animasi. Salah satu arsip film yang dimiliki ANRI adalah pidato Bung Karno di Sidang PBB pada 1960.
â€œSemua arsip itu kita upayakan preventifnya. Kalau arsip sudah rusak, masuk ke kuratif, tentu ini akan menurunkan derajat keotentikannya, derajat kepercayaan, dan sebagainya,â€ jelasnya.
Menurutnya, kelestarian arsip film tidak dapat dipertahankan selamanya. Yang bisa dilakukan hanya memperlambat kerusakannya. Dia meminta agar ada kebijakan tegas terkait pengelolaan arsip film, didukung dengan sumber daya (sarana/prasarana, SDM, anggaran) yang memadai, dan percepatan digitalisasi menuju transformasi digital.
â€œMelestarikan arsip film dokumenter menjadi media dalam membangun kharakter bangsa, akan bermuara pada pembentukan sejarah peradaban bangsa,â€ ungkapnya.
Senior Audio Preservation Specialist National Film &amp; Sound Archive of Australia Victor Fumic menjelaskan, standar penyimpanan audiovisual harus dalam suhu dingin berkisar 16 derajat Celcius dengan fluktuasi dua derajat dan kelembaban 35 persen. â€œJika memang tidak bisa mencapai suhu ideal, usahakan mencapai suhu yang stabil,â€ ujarnya.
Sementara itu, Subject Librarian on Southeast Asia Leiden University Libraries Marije Plomp menyatakan pihaknya memiliki koleksi buku, foto dan lukisan, manuskrip, map, audiovisual, grey literature, dan arsip mengenai Asia Tenggara. Saat ini, Perpustakaan Universitas Leiden memiliki cabang di Jakarta.
â€œKami mengumpulkan koleksi kuno dan unik dari Indonesia. Tidak hanya manuskrip tapi juga koleksi modern. Kami juga mempunyai banyak variasi materi, jadi tidak hanya buku, dokumen, dan manuskrip. Ada juga tiket film, menu dari restoran, dan materi yang tidak disimpan dalam waktu lama,â€ urainya.
Dia menegaskan, koleksi perpustakaannya terkait Indonesia, terbuka untuk para peneliti dan bisa diakses secara daring. Peneliti Indonesia juga bisa berkunjung langsung atau melalui cabang di Jakarta.
Sebagai informasi, Perpustakaan universitas berpartner dengan Perpusnas terkait Warisan Ingatan Dunia dari Unesco yakni Naskah Panji, La Galigo, dan Babad Diponegoro.
Reporter: Hanna Meinita

Pelestarian Koleksi Karya Rekam untuk Pembentukan Sejarah Peradaban Bangsa  Â 

Tugu Tani, Jakarta &ndash;&nbsp;Sejak dicanangkannya Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca oleh Wakil Presiden Boediono 2011 lalu, persoalan membaca tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan bahan bacaan, dan juga sistem pendidikannya yang melatarbelakanginya. Sistem pendidikan belum membentuk orang untuk mau membaca. Para siswa hanya dibiasakan untuk menghafal dan mengikuti yang dikatakan pendidik.&nbsp; Tidak heran jika indeks literasi masyarakat masih rendah. Apalagi tantangan yang dihadapi saat ini kian berat. Upaya memasyarakatkan minat baca bertambah sulit dengan adanya teknologi digital. Teknologi digital memudahkan siapapun dalam beraktivitas, termasuk dalam aspek membaca. Tinggal kemauan dan tekad kuat agar kemudahan tersebut tidak menjadi percuma.
Organisasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) menyadari kemudahan dari kecanggihan teknologi digital.&nbsp; Maka, yang diperlukan adalah langkah-langkah sinkronisasi agar kegemaran membaca tidak ditinggalkan&nbsp; meski teknologi dirasa dominan digunakan. GPMB diminta merumuskan konsep apa yang tepat dalam penyebaran kegemaran membaca yang sesuai dengan kondisi demografi wilayah, lalu tentukan sarana yang tepat yang bisa digunakan agar target tercapai. Sinkronisasi program pemasyarakatan minat baca diperlukan GPMB dengan melibatkan semua stakeholder, baik Perpustakaan Nasional, Pemda, swasta, lembaga pendidikan maupun LSM terkait.&nbsp; &ldquo;Perpusnas tentu tidak bisa berjalan sendiri. Di sinilah pentingnya sinergi itu dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi program yang bisa dijalankan bersama. Upaya gerakkan minat baca harus ada benang merahnya,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas M. Syarif Bando saat membuka Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas GPMB) di Jakarta, (26/9). GPMB selaku organisasi yang independen memiliki misi membangun semangat dan motivasi gemar membaca secara berkelanjutan.
Sinergi program bisa dilakukan jika semua pihak yang terkait mampu mendeteksi permasalahan minat baca di daerahnya seperti apa. Di lihat mana yang menjadi keunggulan, potensi dan kekurangannya seperti apa. Demografi wilayah Indonesia yang beragam sangat memungkinkan terjadinya perbedaan metode atau pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam memasyarakatkan minat baca tiap daerah. Perpusnas menyambut baik dengan adanya sejumlah Pemda yang telah berkontribusi positif dan banyak merumuskan metode untuk meningkatkan literasi masyarakat daerahnya, namun seringkali terkendala anggaran. Boleh jadi, kendala anggaran yang tidak diberikan dikarenakan formulasi dari program literasi yang digiatkan belum tepat sasaran. Belum matang.
Para pegiat literasi pun diminta jangan berfokus pada hasil survei yang menempatkan angka literasi masyarakat Indonesia pada posisi yang mengkhawatirkan. Kalau masyarakat dihujani dengan bahan bacaan yang cukup dan memadai, minat baca masyarakat bisa ditingkatkan. Yang penting ada contoh. Tidak hanya mengimbau tapi tanpa mempraktekkan. Kepala Perpusnas juga meminta Rakornas GPMB tidak hanya workshop saja tapi harus memunculkan kebijakan yang bisa dieksekusikan (dijalankan). &ldquo;Harus ada solusi yang bisa disinkronisasikan dengan K/L seperti Perpusnas, Mendikbud, Kemenkeu, maupun Kemendes,&rdquo; tambah Syarif Bando.
Tidak ada manusia di dunia yang tidak butuh perpustakaan. Undang-undang Pendidikan Nasional memuat pentingnya kegemaran membaca dan perpustakaan dalam mendukung berjalannya kegiatan belajar mengajar (KBM). Oleh karena itu, jangan sampai ada lembaga pendidikan yang tidak menyediakan ruang perpustakaan, atau menempatkan perpustakaan di tempat yang sulit terlihat dengan koleksi seadanya. Perpustakaan harus benar-benar diperhatikan dan diberdayakan seluas-luasnya. Perpusnas menyambut baik dengan kebijakan mewajibkan membaca 15 menit sebelum aktivitas KBM dimulai.
Rakornas GPMB dihadiri oleh 165 peserta dari berbagai perpustakaan provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga diajak untuk melihat fasilitas layanan baru yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi 14 September 2017. Gedung layanan baru dengan ketinggian 24 lantai, dan tiga basement yang diklaim sebagai gedung perpustakaan nasional tertinggi di dunia.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Rakornas GPMB : Harus Ada Benang Merah Gerakkan Minat Baca

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan adalah pusat peradaban dari sebuah bangsa. Sehingga tepatÂ  dikatakan bahwa perpustakaan menjadi barometer dari maju dan mundurnya sebuah bangsa. Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Komisi D Kota Malang, Suryadi, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, pada Rabu (19/2).
"Maju atau mundurnya peradaban sebuah bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki," ujar Suryadi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menyetujui bahwa perpustakaan berperan penting dalam membangun peradaban masyarakat suatu bangsa.
"Perpustakaan adalah benteng demokrasi yang paling universal, karena memiliki jiwa, pemikiran, ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa," jelas Syarif Bando.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Berita

Perpustakaan, Pusat Peradaban Bangsa

Pencarian

Berita Lainnya

Rakornas Perpustakaan 2019: Upaya Mewujudkan SDM Berkualitas

Kab. Enrekang Perlu Tambahan DAK

Pustakawan adalah Kunci dari Perkembangan Bangsa

Terima Delegasi National Library of Australia : Perpusnas dan NLA Rencanakan MOU di 2019

Pelestarian Koleksi Karya Rekam untuk Pembentukan Sejarah Peradaban Bangsa Â

Rakornas GPMB : Harus Ada Benang Merah Gerakkan Minat Baca

Kategori (Berita Unit)