Jakarta-Â Dalam rangka mendukungÂ visiÂ Presiden Republik IndonesiaÂ Joko Widodo Tahun 2020-2024Â dalamÂ mewujudkan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju,Â Perpustakaan NasionalÂ (Perpusnas) RIÂ bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten SumedangÂ menggelar kegiatan Peningkatan IndeksÂ LiterasiÂ MasyarakatÂ pada Kamis (10/6/2021). Kegiatan yang dilakukan secaraÂ hybridÂ atau campuran luring dan daring ini masih mengangkat tema â€œPenguatan Peran Sisi Hulu dalam Rangka Peningkatan IndeksÂ LiterasiÂ Masyarakat Indonesiaâ€.Â 
Dalam kesempatan itu,Â Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya PerpustakaanÂ Perpusnas, Deni KurniadiÂ menyatakanÂ pada tahun 2030-2045 Indonesia diprediksikan, akan mengalami bonus demografi.Â Kunci utama pendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsaÂ kedepanÂ ditentukan oleh kualitas manusia berpengetahuan.Â Peran perpustakaan yang semakin strategis, membuat tanggung jawab perpustakaanÂ semakin besarÂ termasuk pada bidang penulisan, penerbitan, distribusi bahan bacaan, regulasi,Â danÂ kesesuaianÂ jumlahÂ buku dengan kebutuhan masyarakat.Â Â 
â€œOleh karena itu, dalam penguatan peran sisi hulu,Â perpustakaan tidak dapat berjuang sendiri. Penguatan sisi hulu dan hilir merupakan tanggung jawab kita bersama.Â Perpustakaan harusÂ berjejaring, dan bersinergi, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak, untuk memberikan perhatian, pada budayaÂ literasi.â€ ungkapnya.Â 
BudayaÂ literasiÂ dapat mengantarkan, sebuah negara, menjadiÂ berperadabanÂ maju. Sebaliknya, rendahnyaÂ literasiÂ menyebabkanÂ produktivitas menurun, beban biaya kesehatan meningkat, pengangguran bertambah.Â Dengan kata lain, dengan kualitasÂ literasiÂ yang rendah dapat memicu terjadinya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan.Â Â 
â€œSehingga, perlu upaya-upaya khususÂ pemerintah untuk meningkatkanÂ literasiÂ diÂ IndonesiaÂ yaituÂ Â melakukan pengembanganÂ konektivitasÂ dalam rangkaÂ membangun aksesÂ dan infrastruktur perpustakaan sehingga masyarakat memiliki aksesibilitas yang mudah dan murah terhadap informasi dan pengetahuan.Â Kedua, melakukan penguatan kontenÂ literasiÂ berbasis kearifan lokal dan ilmu terapan (lifeÂ skill) untuk meningkatkan keterampilan hidup. DanÂ ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusiaÂ perpustakaan, dan pegiatÂ literasiÂ sebagai pendampingÂ literasiÂ di masyarakat,â€ paparnya.Â 
Disisi lain,Â Bupati Sumedang, Dony Ahmad MunirÂ mengatakan berbagai upayanya dalam menjadikan Perpustakaan di Kabupaten SumedangÂ menjadi berdaya guna dan berhasil gunaÂ serta menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan.Â DirinnyaÂ juga berharap perpustakaan dapatÂ menjadi bagian solusi tengahÂ masalah yang dihadapiÂ masyarakatÂ sehingga merangsang masyarakat untuk datang ke perpustakaan.Â 
â€œKami berupaya menyediakanÂ itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami pun telah memberikan bantuan perpustakaan digital untuk SKPD, 50Â pondok pesantren supaya meningkat terus indeksÂ literasiÂ masyarakat Sumedang,â€ sebutnya.Â 
Donny juga menyampaikanÂ terima kasih atas kehadirannyaÂ PerpusnasÂ yang dapat menjadiÂ motivasi bagiÂ Pemerintah DaerahÂ Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kinerja melayani masyarakat termasuk meningkatkan indeksÂ literasiÂ di Kabupaten Sumedang.Â 
DisampingÂ itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Ilmawan MuhammadÂ menngungkapkanÂ bahwaÂ DPRDÂ Kabupaten Sumedang telahÂ menetapkan Perda tentang penyelenggaraan perpustakaanÂ pada 31 Maret 2021 lalu. â€œDi sana tertera berkaitan dengan kewajiban pemerintah kewenangan pemerintah dalam halÂ literasiÂ danÂ perpustakaan. Kemudian hak dan kewajiban masyarakatÂ terkaitÂ perpustakaanÂ yang dapatÂ menjadi landasan hukum bagi pengembanganÂ literasiÂ yang ada di Kabupaten Sumedang,â€ imbuhnya.Â 
Maman Suherman, PegiatÂ LiterasiÂ yang akrab disapa Kang Maman juga hadir mengatakanÂ pada masa revolusi 4.0,Â semua bergerak cepat mengikuti perkembangan manusia dan dunia. DanÂ dengan kemampuanÂ literasiÂ masyarakatÂ menjadi kreatif,Â inovatif,Â terampil,Â dan cakap dalam kehidupan sosialÂ â€œSaya berharap di Sumedang khususnya,Â perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaanÂ tapiÂ Â juga tempat belajar mengembangkan diri sehingga masyarakat bisa berdiriÂ diatasÂ kaki sendiri,â€Â ungkapya.Â 
BundaÂ LiterasiÂ Kabupaten Sumedang, SusiÂ GantiniÂ menjelaskan peran perempuan dalam upaya peningkatan budaya membaca dan indeksÂ literasiÂ masyarakat di Kabupaten Sumedang kian meningkat. â€œBundaÂ literasiÂ tentunya memiliki komitmen yang sama untuk bersama-sama meningkatkanÂ literasiÂ dengan berbagai kegiatan.Â Walaupun memang belum banyak ya tetapi sudah ada upaya-upaya yang sudah kita lakukan di antaranyaÂ sudah mengukuhkan bundaÂ literasiÂ sampai tingkat desa. JadiÂ sudah adaÂ BundaÂ LiterasiÂ Kecamatan 26 orang,Â ditambah BundaÂ LiterasiÂ Desa ituÂ adaÂ 277 desa dan kelurahan,â€ pungkasnya.Â 
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat, Perpusnas Kolaborasi dengan Kabupaten Sumedang 

Jakarta - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib nondasar yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, oleh karena itu perpustakaan telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah. 
Hal tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 1 Nomor 5 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Bidang Perpustakaan yang terdiri dari Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Setiap tahunnya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan kajian TGM dan IPLM terhadap semua provinsi dan kabupaten/kota, begitu pun yang akan dilakukan pada 2023. Sebagai tahap awal pelaksanaannya, Rapat Koordinasi Awal Kajian TGM dan IPLM digelar secara hibrida, Selasa (27/6/2023).
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengingatkan pelaksanaan kajian TGM dan IPLM 2023 membutuhkan kuesioner yang dapat digunakan untuk mencari pemasalahan yang terjadi di masing-masing daerah. Syarif Bando mengatakan bahwa kuesioner tersebut sangat menentukan dalam menjaring data dan informasi yang relevan sesuai dengan tema sentral kajian.
&ldquo;Apabila kuesioner dan wawancara yang dilakukan tidak relevan maka pasti hasilnya tidak relevan, sehingga dibutuhkan kehati-hatian, ketelitian, serta pemahaman yang sangat mendalam,&rdquo; ucapnya.
Ke depan, nilai kajian yang didapat syarat akan makna dan mampu menggetarkan para pemangku kepentingan bangsa. Untuk itu, Kepala Perpusnas meminta seluruh tim yang bertanggung jawab dalam pembuatan kajian untuk memperluas cakupan wawasan yang terkait dengan komparasi hubungan sebab akibat atas hasil kajian dengan realita perjalanan bangsa Indonesia.
&ldquo;Saya hanya ingin mengingatkan kepada seluruh tim yang bertugas untuk bisa menjelaskan posisi integrasi kita dengan realita kehidupan. Angka yang didapat dari lapangan hanya pemantik, sedangkan narasinya secara konseptual tidak keluar dari koridor sejarah panjang bangsa,&rdquo; ungkapnya.
IPLM merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.
Direktur PT. Indekstat Konsultan Indonesia, Arie Santoso mengungkapkan maksud dan tujuan dari pelaksanaan kajian IPLM ini yakni untuk mengetahui pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, jumlah perpustakaan ber-SNP, tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang perpustakaan, dan perkembangan jumlah anggota perpustakaan di seluruh Indonesia.
&ldquo;Adapun mekanisme pengumpulan datanya menggunakan metode sensus dan pengisian kuesioner mandiri menggunakan aplikasi WeSurvey. Untuk respondennya akan diambil dari dinas perpustakaan daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota,&rdquo; terangnya.
Sementara itu, tujuan dilakukannya kajian TGM yaitu mengidentifikasi dan mengkaji kondisi perpustakaan umum provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan, mengidentifikasi dan mengkaji tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia, serta merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca.
Ketua Tim dari PT. Citra Wahana Konsultan, Setyono memaparkan tentang formulasi komponen kegemaran membaca yang terdiri dari frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet. Dia juga menerangkan terkait formulasi indektifikasi perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota/desa/kelurahan yaitu koleksi, sarana/prasarana, pelayanan, tenaga, serta penyelenggaraan dan pengelolaan.
&ldquo;Link pengisian kuesioner online kajian gemar membaca sudah dibuat masing-masing untuk 34 provinsi. Untuk link pengisian kuesioner indentifikasi kondisi perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat diisi oleh satu pejabat/pustakawan sebanyak satu kali. Sedangkan untuk link pengisian kuesioner indentifikasi kondisi perpustakaan desa/kelurahan, target pengisiannya 3 perpustakaan desa/kelurahan setiap kabupaten/kota dan diisi oleh satu petugas perpustakaan desa/kelurahan sebanyak satu kali,&rdquo; jelasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Lakukan Kajian TGM dan IPLM 2023

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mendorong sinergisitas dengan penyelenggara pendidikan formal untuk menciptakan pustakawan yang berkualitas. Pustakawan berkualitas diperlukan untuk dapat memberikan layanan dan pengelolaan perpustakaan yang prima bagi pemustaka.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, kondisi kebutuhan pustakawan tidak sebanding dengan jumlah lulusan dari jurusan ilmu perpustakaan. Dari jumlah perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, yakni jenang Diploma 3 (D3) sebanyak 13 perguruan tinggi, dan jenjang sarjana (S1) hanya 33 perguruan tinggi.
â€œMaka ini yang menjadi tantangan kita kalau kita ingin menciptakan pustakawan profesional dalam jumlah yang memadai. Kalau kita lihat data tentang tenaga perpustakaan yang secara de facto, masih terbatas jumlah tenaga fungsional pustakawan di nusantara,â€ terangnya dalam Webinar Sinergitas Pendidikan Formal dan Non-Formal dalam Mewujudkan Pustakawan Berkualitas, Kamis (10/12).
Dikatakan, pengembangan kompetensi pustakawan sebagaimana sesuai dengan mandatori UU NO. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan dilaksanakan melalui pendidikan formal dan non formal.
â€œInilah pentingnya melakukan sinergitas untuk merancang diklat untuk menjemput era digital teknologi saat ini. Karena tidak mungkin kami (Perpusnas) bisa merumuskan tanpa partisipasi dari perguruan tinggi untuk merancang silabus, karena kita juga perlu melakukan diklat untuk mempersiapkan pustakawan menghadapi perubahan dimana akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang,â€ katanya.
Dosen Ilmu Perpustakaan Unpad, Agus Rusmana mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, seorang pustakawan harus ada sinergi penerapan antara teori yang diterima di perkuliahan dengan praktik di lapangan. Meski adanya anggapan jika teori tidak sama dengan praktek di lapangan, namun sebetulnya teori sangat mendukung dari beberapa kebaruan yang ada dan dapat menjadi solusi dari masalah yang berkembang.
â€œDengan penerapan teori dan praktek ketika bertugas, pekerjaan yang dilakukan oleh pustakawan dapat lebih dipertanggung jawabkan,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi UI, Luki Wijayanti mengatakan, tiap prodi Ilmu Perpustakaan di tiap perguruan tinggi memiliki keunikannya masing-masing. Sinergi harus dilaksanakan berdasarkan keunika tersebut, sehingga keunikan tersebut berkembang menjadi sebuah potensi yang dapat berkontribusi memperkuat sinergi.
â€œApa yang menjadi keunggulannya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, menyusun kurikulum secara bersama sekaligus mekanisme pemetaan pada mata kuliah harus kita juga buat kajian kebutuhannya kemudian bagaimana penyelenggaraan program pelatihannya yang mungkin tidak masuk dalam kurikulum dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan diklat,â€ jelasnya.
Syarif Bando menambahkan, per 1 Januari 2021 akan dimulai pembelajaran terbuka dengan kuota 1.000 orang tiap harinya, yang dapat digunakan oleh siapa saja. Untuk itu Perpusnas mengundang, orang-orang pintar di Indonesia dari dunia pendidikan formal maupun non formal untuk sharing ilmu dan pengalaman. â€œTermasuk para akademisi di bidang kepustakawanan kami mengundang untuk bisa memberikan ilmunya untuk masyarakat,â€ lanjutnya.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Lakukan Sinergisitas untuk Ciptakan Pustakawan Berkualitas

Salemba, Jakarta- Di tengah kebutuhan akan standar perpustakaan yang memadai, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tengah berupaya menyusun Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SNP Sekolah Luar Biasa (SLB).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan penerapan standar secara baik, konsisten dan benar dalam perpustakaan merupakan persyaratan untuk mewujudkan layanan prima yang berfokus pada kepuasan pemustaka.
â€œPenerapan standar memerlukan komitmen yang kuat, dukungan pelatihan dan bimbingan, kontrol manajemen serta evaluasi internal (internal audit) dan evaluasi eksternal (eksternal audit) sehingga diharapkan mutu penyelenggaraan perpustakaan akan lebih baik dan sesuai dengan standar yang ada,â€ tegas Deni saat membuka kegiatan Public Hearing SNP Pendidikan Anak Usia Dini dan SNP Sekolah Luar Biasa secara daring, Jumat (27/8/21).
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberi kesempatan bagi para penyelenggara dan pengelola perpustakaan untuk memberikan kontribusi terhadap penyusunan SNP sebelum ditetapkan ke dalam regulasi. Saat ini Perpusnas sendiri telah memiliki 9 SNP yang terdiri dari Â SNP Perpustakaan Sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, Â SNP perpustakaan umum pada perpustakaan provinsi, kab/kota, kecamatan, dan desa, serta SNP Perguruan Tinggi dan SNP Perpustakaan Khusus yang ditetapkan 2017 lalu.
Ketua Tim Perumus SNP PAUD Tisyo Haryono berharap setelah dilakukan public hearing atas rancangan PAUD maka akan segera ditetapkan. â€œDalam waktu dekat SNP PAUD akan segera disahkan. Jadi jangan lagi menggunakan standar untuk SD, SMP, atau SMA lagi untuk SLB dan PAUD. Karena ketika diterapkan sudah pasti tidak cocok,â€ tuturnya. Tisyo melanjutkan dengan adanya SNP PAUD nantinya maka penyelenggara perpustakaan dapat segera menyiapkan perpustakaannya untuk diakreditasi sebagai bagian pembangunan kualitas perpustakaan.
Di sisi lain, Ketua Tim Perumus SNP SLB, Bambang Supriyo Utomo mengatakan pada dasarnya ada 6 standar yang diatur dalam SNP yaitu standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan.
â€œIsi dari sebuah standar bukan yang terbaik, maksimal, maupun optimal. Tapi isinya yang minimal tapi layak digunakan oleh masyarakat. Maka kita perlu mencari titik tengah di antara itu,â€ ungkapnya.
Dalam rangka penyusunan kedua SNP SLB dan SNP PAUD, Perpusnas juga bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan PAUD dan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Reportase: Eka Purniawati

Susun Standar Nasional Perpustakaan PAUD dan SLB, Perpusnas Minta Masukan Masyarakat

Batam, Kep. Riauâ€”Proklamator Soekarno pernah mengatakan bahwa dimanapun kita berada, janganlah merasa kecil dengan negara manapun karena Indonesia sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kita harus bangga Bung Karno mempunyai nama besar di dunia.
Pernyataan tersebut diucapkan budayawan Batam, Samson Rambak Pasir kala menjadi pembicara pada Sosialisasi Perpustakaan yang digelar oleh UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Batam, Rabu, (10/7).
Samson lebih gamblang menjelaskan sudah sepatutnya masyarakat berterima kasih kepada para Founding Fathers karena lewat pemikiran dan tenaganya Indonesia bisa merdeka. Bukan perkara kecil, bukan pula ringan. Ini permasalahan berat yang dibebankan dipundak para tokoh-tokoh besar Indonesia. â€œSampai kapanpun jangan pernah kita mencampakkan nama besar pendiri bangsa. Mereka telah berkorban untuk NKRI,â€ pesan Samson.
Bung Karno dalam bukunya yang berjudul â€œMencapai Indonesia Merdekaâ€ menuliskan tiap-tiap makhluk, tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa, tidak boleh tidak, pasti akhirnya menggerakkan tenaganya. Jikalau ia sudah terlalu merasakan celakanya diri yang teraniaya oleh sesuatu daya yang angkara murka. Jangan lagi manusia, jangan lagi bangsa,Â walau cacing pun tentu bergerak bergeluget-geluget kalau merasakan sakit.
Sementara itu, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Janti Suksmarini, mengatakan bahwa Perpustakaan Proklamator Bung Karno adalah perpustakaan kepresidenan.Â Termasuk jenis perpustakaan khusus yang bertugas meningkatkan budaya dan peradaban Indonesia melalui pemikiran dan tindakan orang besar.
Di samping sebagai pusat studi idealisme dan konsep-konsep pemikiran Bung Karno dan juga pejuang-pejuang bangsa, UPT Perpustakaan Bung Karno juga salah satu pusat studi, rujukan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan dan nasionalisme Indonesia berbasis koleksi perpustakaan. â€œPemikiran-pemikiran Bung Karno untuk Indonesia sangat besar.Â Sayang, jika generasi penerus bangsa tidak mengenal siapa para tokoh pendiri bangsa ini,â€ ujar Janti.
Para generasi penerus bisa menggali dan mempelajari pemikiran Bung Karno karena sudah banyak buku-buku yang dituliskan berasal dari buah pikirnya. Sebut saja buku Indonesia Menggugat, Di Bawah Bendera Revolusi, Mencapai Indonesia Merdeka, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, Revolusi Belum Selesai, Bung Karno Islam dan Pancasila, serta Bung Karno dan Pancasila, yang sampai hari ini terus dikaji.
Sedangkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Samuddin menambahkan kalau saat ini pemikiran Bung Karno tidak hanya tersedia dalam bentuk fisik seperti buku, tapi juga sudah diwadahi dalam bentuk online. Masyarakat tidak perlu berasalan kekurangan buku-buku sejarah para pendiri bangsa. â€œPemikiran dan sikap nasionalisme mereka patut dijadikan contoh positif dalam keseharian kehidupan bermasyarakat dan bernegara,â€ imbuh Samuddin.
Sosialisasi Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang diadakan di Gedung PIH Batam Centre dihadiri tidak kurang dari 200 peserta, termasuk para pelajar dan mahasiswa
Reportase : Agus Sutoyo
Â 
Â

Sosialisasi Perpustakaan Proklamator Bung Karno : Ajak Generasi Penerus Cintai Para Pendiri Bangsa  

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Pemerataan pembangunan di bidang perpustakaan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan pustakawan agar dapat mendukung peningkatan budaya baca dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo; yang menjadi fokus kerja Perpustakaan Nasional di 2018 dapat terwujud melalui mekanisme kerja yang jelas.
Garis besar tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Pusat Perpustakaan Nasional 2018 yang digelar di Jakarta, Selasa, (29/1). Sekretaris Utama Perpusnas Dedi Junaedi mengatakan &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo; dapat terwujud apabila ada mekanisme kerja yang jelas, sarana prasarana yang mendukung, dan anggaran yang memadai. &ldquo;Kebijakan dalam mendukung program &lsquo;Pustakawan Bergerak&rsquo; harus mengacu pada prinsip sinergi, keterbukaan dan profesional,&rdquo; ujar Dedi Junaedi.
Di kesempatan yang sama Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan sejumlah faktor yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tertinggal, seperti rasio buku yang beredar di masyarakat yang sangat kurang, budaya baca yang rendah, dan akses masyarakat terhadap perpustakaan yang kurang sehingga mengakibatkan tingkat literasi yang buruk. &ldquo;Di sinilah&nbsp; peran pustakawan dibutuhkan untuk mendorong masyarakat ke arah perbaikan dengan memobilisasi pengetahuan atau knowledge mobilization,&rdquo; kata Muhammad Syarif.
Pustakawan dengan segala kompetensi yang dimilikinya, lanjut Kepala Perpusnas, harus mampu berperan sebagai tutor dan mentor bagi tumbuh kembang perpustakaan dan budaya literasi masyarakat. Jangan ragu untuk membagikan setiap ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Meskipun ada sedikit pemerintah daerah yang belum memperhatikan perpustakaan dengan baik, namun hal itu jangan dijadikan kendala serius. &ldquo;Perpustakaan Nasional harus hadir, mengambil peran. Jangan sampai ada sebuah desa/kelurahan atau di pelosok manapun yang tidak tersentuh dengan perpustakaan,&rdquo; pesan Kepala Perpusnas.
Kehadiran pustakawan bergerak merupakan jawaban bagi generasi saat ini agar terhindar dari bahaya kebodohan akibat kurangnya asupan informasi maupun ilmu pengetahuan yang diperoleh. &ldquo;Kinerja pustakawan tidak selalu diukur dengan hitam diatas putih, tapi harus terlihat seberapa besar dampak&nbsp;(outcome)&nbsp;yang dirasakan masyarakat.&rdquo; Bahaya literasi sama halnya dengan bahaya narkoba yang mengancam generasi penerus bangsa.
Perpustakaan dipandang dalam aspek manapun selalu memberikan manfaat lebih. Ada tiga tugas penting perpustakaan di era saat ini yang sangat bisa dilakukan perpustakaan, yakni membentengi masyarakat dari bahaya informasi yang sesat (hoax), menginspirasi masyarakat untuk lebih hidup sejahtera, dan menjadi sumber informasi dalam segala bidang pengetahuan.
Rapat kerja pusat (Rakerpus) tahunan merupakan agenda wajib untuk mendukung program pembangunan nasional. Penyusunan kerja 2018 adalah rencana kerja yang kritis dan strategis. Kritis dikarenakan tahun 2018 adalah tahun terakhir untuk rencana strategis (Renstra) 2014-2019. Di katakan strategis karena tahun 2018 merupakan tahun persiapan untuk Renstra&nbsp; 2020-2024.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Rakerpus 2018 : Pustakawan Berperan dalam Knowledge Mobilization

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan adalah pusat peradaban dari sebuah bangsa. Sehingga tepatÂ  dikatakan bahwa perpustakaan menjadi barometer dari maju dan mundurnya sebuah bangsa. Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Komisi D Kota Malang, Suryadi, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, pada Rabu (19/2).
"Maju atau mundurnya peradaban sebuah bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki," ujar Suryadi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menyetujui bahwa perpustakaan berperan penting dalam membangun peradaban masyarakat suatu bangsa.
"Perpustakaan adalah benteng demokrasi yang paling universal, karena memiliki jiwa, pemikiran, ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa," jelas Syarif Bando.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Berita

Perpustakaan, Pusat Peradaban Bangsa