Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, perpustakaan memiliki peran penting untuk mewujudkan ekosistem digital nasional yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan bangsa.

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando mengatakan telah menjadi mandatori UUD 1945 untuk menjadikan masyarakat cerdas, sejahtera, bersatu, dan ikut menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, perpustakaan sebagai penggerak utama (prime mover) merupakan faktor penting dalam mendukung suksesnya pembangunan di Indonesia.

“Kalau tidak membaca, itu nanti jadi masalah. Karena belum ada cara instan di seluruh dunia yang mampu menginjeksikan ilmu pengetahuan ke kepala,” ucapnya pada kegiatan Seminar dan Musyawarah Nasional Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (Munas FPKI) yang digelar di Ruang Serba Guna Perpusnas Medan Merdeka Selatan, Senin (26/9/2022).

Diperlukan proses transformasi kelembagaan yang memberdayakan masyarakat dan menyelenggarakan layanan prima dengan keunggulan informasi yang bernilai tinggi, bermanfaat secara sosial, dan sekaligus menghasilkan nilai ekonomi. Idealnya perpustakaan, khususnya perpustakaan khusus mampu merespons dan beradaptasi terhadap dinamika lembaga induknya dalam meningkatkan eksistensi dan peran dalam organisasi.

“Perpustakaan bukan lagi mengenai satu buku untuk satu orang, tetapi bagaimana merubah masyarakat menjadi produsen,” tutur Syarif Bando.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi menjelaskan dalam rangka meningkatkan kesiapan perpustakaan dan pustakawan untuk menghadapi tantangan di era digital saat ini, tugas dan fungsi perpustakaan khusus banyak mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Internet of Thing (IoT) yang merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan juga perpustakaan.

“Era digital dewasa ini telah merubah perilaku pemustaka di dalam perilaku pencarian informasi (information seeking behavior) di perpustakaan. Kunjungan ke perpustakaan tidak lagi menjadi ukuran di dalam kinerja layanan perpustakaan, melainkan kunjungan secara daring,” jelas Deni.

Sementara itu, Kepala PUSTAKA Kementerian Pertanian, Gunawan menyampaikan dia sepakat perpustakaan tidak hanya mencerdaskan bangsa namun juga menyejahterakan. Perpustakaan menurutnya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi dan menjadi salah satu penggerak transfer of knowledge. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa profesi pustakawan di era digital tetap dibutuhkan.

“Apa gunanya pustakawan kalau ada Google? Pustakawan tetap harus ada, bukan sebagai lawan tapi harus jadi penyeimbang,” ungkap Gunawan.

Pada kesempatan ini, Kepala Pusat Data dan Analisa TEMPO, Priatna menyebutkan 8 (delapan) langkah perluasan peran dan fungsi perpustakaan khusus yang ada di tempatnya bekerja. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain digitalisasi (akses), koalisi, quick wins product, packaging, monitoring, roadmap, menjadi content writer, dan sistem apresiasi.

“Setiap lima tahun kami melakukan perencanaan yang visioner ke depan untuk meyakinkan bahwa perpustakaan penting, sekaligus menyajikannya sebagai produk prestise di hadapan direksi karena berhasil merubah yang tadinya cost center menjadi profit center,” kisah Priatna.

Di sisi lain, Data and Information Management Services Manager CIFOR, Sufiet Erlita juga membagikan pengalamannya akan perpustakaan khusus di tempatnya. Sufiet menerangkan bahwa CIFOR merupakan institusi penelitian nirlaba yang melakukan penelitian terhadap isu paling menantang terkait hutan dan menejemen lanskap di seluruh dunia. Hal ini membuat CIFOR masuk ke dalam kategori public goods, sehingga dibutuhkan perpustakaan untuk mendesiminasikan hasil penelitian baik melalui digital maupun non-digital kepada masyarakat luas.

“Tugas perpustakaan tidak hanya sebagai penyelenggara jasa saja tapi juga termasuk dalam organisasi. Kami ingin memastikan bahwa teman-teman yang ada di perpustakaan dianggap partner oleh para peneliti,” jelas Sufiet.

Seminar dan Musyawarah Nasional Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (Munas FPKI) ini merupakan yang ke-7 digelar dan mengangkat tema “Perluasan Peran dan Fungsi Profesional dan Kelembagaan Khusus di Indonesia”.

Reporter: Basma Sartika

Fotografer: Deny Irawan