Pembudayaan kegemaran membaca merupakan tugas bagi penyelenggara perpustakaan yang bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tidak terkecuali perpustakaan di lingkungan sekolah. Salah satu sekolah tersebut adalah SMAN 70 Jakarta yang mengadakan audiensi dengan Perpusnas. Audiensi diterima langsung oleh Kepala Perpusnas, Muh. Syarif Bando, beserta para Pejabat Eselon I dan beberapa Pejabat Eselon II via daring melalui Zoom Cloud Meeting pada hari Senin (16/08).
Pada kesempatan tersebut, Duta Baca SMAN 70 Jakarta, Nur Asia Uno menyampaikan maksud pertemuan daring. â€œJika kondisi perpustakaan nyaman dan koleksi buku lengkap, putra â€“ putri kita pasti senang membaca dan ke perpustakaan. Oleh karena itu, kami mohon arahan dan bimbingan dari Perpusnas terkait penguatan koleksi dan manajemen perpustakaan digital dan pembudayaan kegemaran membaca di SMAN 70 Jakartaâ€, terang Nur Asia Uno.
Muh. Syarif Bando menyambut baik atas rencana yang disampaikan. â€œMembaca memang tidak selalu melalui buku cetak, tetapi memang perlu upaya dan kreasi untuk bagaimana menumbuhkan kegemaran membaca anakâ€, jelas Muh. Syarif Bando.
Sekolah didefinisikan sebagai tempat belajar dan perpustakaan sebagai tempat pembelajaran. Maka, untuk melakukan pendekatan kepada anak diperlukan seorang sosok yang mempunyai gerakan. Hal ini telah diimplementasikan oleh SMAN 70 Jakarta dengan mengangkat Nur Asia Uno, yang dikenal juga sebagai istri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, sebagai Duta Baca.
Turut hadir dalam pertemuan, Kepala SMAN 70 Jakarta, Ratna Budiarti yang memaparkan kondisi kebutuhan informasi. Ratna Budiarti menyatakan bahwa SMAN 70 Jakarta sangat tertarik dalam mengembangkan perpustakaan digital. Hal ini dimaksudkan agar para siswa mendapatkan kesempatan luas untuk mendapatkan informasi terlebih di kondisi pandemi saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan informasi secara digital bagi para siswa dan guru di SMAN 70 Jakarta, maka berharap dapat memperoleh akses koleksi digital yang ada di Perpusnas.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana, menanggapi permohonan dari Kepala SMAN 70 Jakarta. â€œPerpusnas mempunyai koleksi digital dan koleksi tercetak. Koleksi digital dapat dimanfaatkan melalui aplikasi i-Pusnas, e-Resource (e-book dan e-journal) hanya dengan satu syarat yaitu dengan menjadi anggota Perpusnas terlebih dahulu, dengan nomor keanggotaan tersebut kemudian dapat mengakses koleksi digitalâ€
Memasifkan pendaftaran untuk menjadi anggota Perpusnas, sesi bimbingan pemustaka dan virtual library tour merupakan beberapa pelayanan yang disediakan oleh Perpusnas bagi kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, siswa dan orang tua siswa di SMAN 70 Jakarta.
Melalui kegiatan â€“ kegiatan yang direncanakan tersebut, diharapkan SMAN 70 Jakarta menjadi akselerator yang dapat memberikan kebaikan tidak hanya di internal sekolah tetapi secara keseluruhan bagi perkembangan dan kecerdasan bangsa.
Â 
Reporter : Anastasia Linawati
Dokumentasi : Arie Zani P.

Semangat Meningkatkan Kegemaran Membaca di SMAN 70 Jakarta

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Perpustakaan Nasional menggandeng Arsip Nasional (ANRI) terkait pembuatan pedoman kearsipan. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan tata kelola arsip yang baik di lingkungan Perpusnas. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut MOU antara Perpusnas dengan ANRI.
Â â€œPerpusnas harus memiliki pembina tentang pedoman kearsipan agar sesuai dengan kaidah dan aturan perundang-undangan. Karena arsip berkaitan dengan eksistensi, transparansi, dan keberlanjutan sebuah organisasi,â€ ujar Kepala Perpusnas Muhammas Syarif Bando saat bertemu Plt. Kepala ANRI, M. Taufik, Senin (21/10).
Syarif Bando menambahkan dengan pengelolaan arsip yang baik maka pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin meningkat. Tidak mungkin melayani dengan maksimal apabila tidak punya arsip yang baik.
Di kesempatan yang sama, Plt. Kepala ANRI M. Taufik menyampaikan bahwa ANRI siap membantu Perpusnas mengembangkan pengelolaan arsip menjadi lebih baik. Dia berharap bahwa arsip tidak sekedar memenuhi aspek akuntabilitas saja, tapi mempunyai peran lebih nyata. â€œKami ingin menjadi bagian dalam tujuan mencerdaskan bangsa,â€ jelas Taufik.
Kerja sama ini adalah kelanjutan MoU antara Perpusnas dengan ANRI pada 19 September 2019 lalu. Kedua pihak senada bahwa kerja sama Perpusnas dan ANRI dapat mengedukasi masyarakat karena arsip merupakan jembatan masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radityo

Perpusnas Gandeng ANRI Buat Pedoman Kearsipan

Legian, Bali - Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan (LK) Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional pada tahun 2018 mengadakan kegiatan Rekonsiliasi Tahunan Dana Dekonsentrasi dan Workshop Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang diselenggarakan di Hotel Magani Bali pada hari Rabu (31/10).Â  Hadir pada acara tersebut kurang lebih 70an peserta yang terdiri dari perwakilan bendahara dan operator pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari 34 Provinsi seluruh Indonesia. Kepala Perpustakaan Nasional sebagai pengguna anggaran wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan secara periodik (semesteran dan tahunan) dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sampai dengan tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Perpusnas RI.
Kepala Perpustakaan NasionalÂ  sebagai pengguna anggaran wajib melakukan laporan kepadaÂ stakeholder yaitu Kementerian Keuangan, Bappenas selaku pemerintah dan DPR RI selaku pengawas. "Oleh karena itu bendahara dalam menyampaikan laporan keuangan harus berpedoman pada peraturan-perundangan yang berlaku," pinta Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam arahannya kepada para bendahara daerah yang hadir. Menurut Syarif sangat mudah untuk membuat surat keputusan tentang pengelola keuangan tetapi yang perlu diperhatikan adalah proses dalam mengelola keuangan tersebut. Sebagai pemerintah pusat lanjutnya, Perpusnas memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah melalui dinas perpustakaan atas pembelanjaan dana dekonsentrasi (dekon).
Kepala Perpusnas menyatakan yang paling penting terkait laporan keuangan adalah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan salah satu dari empat jenis opini atas hasil audit laporan keuangan, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). "Perpustakaan Nasional saat ini selama tiga tahun berturut-turut mendapat opini WTP dan diharapkan kedepannya dapat mempertahankan," terang Syarif. Pada tahun 2018 terjadi penurunan dana dekonsentrasi yang disalurkan kedaerah karena untuk penguatan dana alokasi khusus (DAK), Syarif berharap pada tahun depan akan ditingkatkan kembali dengan catatan akan mengevaluasi kembali hubungan antara pusat dan daerah mengenai kewajiban yang harus dipatuhi pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan dan melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten atau kota. "Pengelola keuangan di daerah juga harus memahami secara prinsip perbedaan dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus," imbuh Syarif.
Merujuk kepada UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjadikan satu-satunya di dunia bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib dan secaraÂ de facto kelembagaannya juga hadir di pusat hingga daerah. Selain itu perpustakaan juga wajib dianggarkan melalui APBN untuk pemerintah pusat dan melalui APBD untuk pemerintah daerah, dimana pengukuran kinerja terhadap penyerapan anggaran sangat fundamental untuk ditingkatkan. Syarif menjelaskan belanja modal atau barang akan menjadi input dari kinerja sehingga semua belanja yang dilakukan akan menjadi tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). "Misalkan dalam pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) tidak harus menunggu Biro UmumÂ  untuk menginventaris barang, PPK bisaÂ  mengidentifikasi barang yang akan dibeli berdasarkan pencocokan data transaksi keuangan yang diproses," jelasnya. Terkait pertanyaan peserta mengenai bantuan dana alokasi khusus daerah bencana terhadap perpustakaan yang terdampak bencana alam, Syarif menjelaskan bantuan untuk daerah-daerah yang terkena bencana sudah ditetapkan oleh Bappenas namun untuk kedua daerah seperti Lombok dan Palu harus masih menunggu hingga Januari 2019.Â  Jika Perpusnas mendapatkan dana alokasi khusus untuk daerah bencana maka bantuan untuk kedua daerah tersebut akan dapat diakomodir untuk pembangunan fasilitas gedung ataupun pengadaan koleksinya.
Reportase : Arwan Subakti dan Dewi Kartikasari.

Bendahara Harus Laporkan Keuangan Sesuai Aturan Perundang-undangan yang Berlaku 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN) secara resmi melanjutkan kebijakan pengembangan kerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).
&nbsp;
Penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama melibatkan beberapa bagian lingkup satuan Perpusnas, diantaranya Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK), Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi (PSMPT), Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara), dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
&nbsp;
Rektor Unhan Jonni Mahroza menyampaikan&nbsp; perpanjangan perjanjian kerja sama ini menjadi penting dalam memperkuat sinergi dalam pengembangan perpustakaan di era kemajuan teknologi.
&nbsp;
Dikatakan bahwa pelayanan kepada pemustaka tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional, terutama di tengah pandemi Covid-19. Fokus pelayanan perpustakaan semakin terarah pada kehandalan teknologi telekomunikasi dan informasi digital.
&nbsp;
"Dengan luasnya negara dan sebaran penduduk di berbagai pulau, sinergitas solid antar lembaga menjadi kunci dalam mengembangkan budaya literasi guna menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara merata," ungkap Rektor UNHAN dalam Kunjungan Kerja dan Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Unit Pelaksana Akademis (UPA) Perpustakaan UNHAN dengan Perpusnas pada Senin (27/11/2023).
&nbsp;
Hingga saat ini, lanjutnya, UNHAN telah mendidik lebih dari 2.671 mahasiswa aktif di berbagai program studi.&nbsp;
&nbsp;
"Dengan komunitas akademis yang besar tersebut, maka Perpustakaan UNHAN berupaya meningkatkan pelayanan dan mempermudah aksesibilitas informasi yang dibutuhkan oleh seluruh civitas akademika UNHAN," lanjutnya.
&nbsp;
Rektor mengatakan UPA Perpustakaan UNHAN telah berhasil mendapatkan akreditas A pada Desember 2020, dan akan dilaksanakan reakreditasi pada tahun 2025. "Ini akan mewujudkan visi UNHAN sebagai World Class Defence University," katanya.
&nbsp;
Rektor UNHAN juga mengajak untuk mengembangkan program berkualitas guna memperkuat rasa kebangsaan generasi masa depan. Salah satu usulan program adalah literasi kebangsaan berkelanjutan, yang proses implementasinya dapat dirancang bersama setelah kesepakatan kerja sama.
&nbsp;
"Semua upaya ini dilakukan dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta dan akasemisi," imbuhnya.
&nbsp;
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan pentingnya perpustakaan dalam menunjang kegiatan akademik.
&nbsp;
"Tantangan yang dihadapi perpustakaan saat ini bagaimana memenuhi beragam kebutuhan penggunanya, maka penting adanya kerja sama dengan para pemangku kepentingan," katanya.
&nbsp;
Kepala Perpusnas mendorong perguruan tinggi untuk melibatkan mahasiswa dalam produksi dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen tidak hanya konsumen.
&nbsp;
Menurutnya, perguruan tinggi harus mampu menciptakan mahasiswa yang dapat memproduksi barang dan jasa, bukan hanya mencari lapangan kerja. Paradigma pendidikan perlu berubah agar lebih relevan dengan sumber daya alam yang melimpah.
&nbsp;
"Pentingnya memfokuskan pendidikan untuk menciptakan negara produsen. Sumber daya alam melimpah seharusnya menjadi kekuatan untuk mengubah Indonesia menjadi negara industri," ungkapnya.
&nbsp;
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas menyerahkan kartu tanda anggota kehormatan kepada Rektor UNHAN sekaligus penyerahan simbolis bantuan buku siap layan dan sarana prasarana penunjang lainnya untuk perpustakaan UNHAN.
&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Ahmad Kemal/Robi

Perkuat Sinergi dalam Pengembangan Perpustakaan, Perpusnas dan UNHAN Jalin Kerja Sama

Medan Merdeka Selatan - Jakarta, Perpustakaan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Perpustakaan secara de facto juga menjadi satu-satunya yang didukung setidaknya tujuh Undang-Undang seperti tentang Perpustakaan, Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pemerintahan Daerah, Desa, Pendidikan Tinggi, Pemajuan Kebudayaan, Informasi dan Transaksi Elektronik. "Namun belum semua daerah memiliki peraturan daerah tentang perpustakaan," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan DPRD Kota Mataram, Kamis (17/1).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan hanya Indonesia yang memiliki Undang-Undang Perpustakaan dimana Perpustakaan Nasional diberikan wewenang membina perpustakaan dari pusat hingga ke desa di seluruh Indonesia. Muhammad Syarif juga menerangkan bahwa dalam Undang-Undang 43 Tahun 2007 pasal 48, 49, 50, 51 mengamanatkan pemerintah dan masyarakat memfasilitasi tumbuh kembangnya pembudayaan kegemaran membaca. Jika dulu paradigma perpustakaan adalah tempat mengumpulkan buku-buku dan masyarakat datang untuk membaca buku. Kini, paradigma tersebut sudah berubah. Tidak lagi masyarakat harus datang ke perpustakaan tapi perpustakaan lah yang menjangkau masyarakat. "Perpustakaan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pengangguran, pengemis ataupun pemulung dapat menjadi pengusaha yang dapat meningkatkan perekonomian mereka melalui pemanfaatan perpustakaan," jelas Syarif.
Ketua Pansus DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengatakan pihaknya ingin berkonsultasi mengenai regulasi teknis terkait pengelolaan perpustakaan berbasis TIK, khususnya batasan dalam mengembangkan perpustakaan digital, prosedur digitalisasi buku cetak ke elektronik, perlindungan hak cipta dan bagaimana memperoleh buku elektronik secara sah dan bagaimana implementasi digital terkait manajemen teknologi maupun kebijakan. OLeh karena itu, DPRD mengaku tujuan dari perda yang akan dibuat adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menumbuhkan kegemaran membaca.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar yang juga berada di pertemuan tersebut mengapresiasi Kepala Perpustakaan Nasional menciptakan inovasi dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui lembaga perpustakaan. Selain itu Bahtiar juga mengapresiasi DPRD Kota Mataram yang melakukan inovasi melalui penyusunan perda perpustakaan. "Jangan terlalu rigid untuk membuat perda. Pokoknya saja yang diatur dalam peraturan daerah masalah teknis dapat diatur lebih lanjut," ujar Bahtiar.
Kapuspen Kemendagri sepaham dengan Kepala Perpusnas bahwa perpustakaan harus dapat menyediakan dan memproduksi buku-buku yang disesuaikan dan kondisi alam dan profesi yang ada di masing-masing daerah. "Buku yang disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat misalkan di Lombok Utara kaya akan minyak maka disediakan buku-buku mengenai minyak, selain itu juga buku-buku tentang penanggulangan bencana," ujar Bahtiar.
 Reportase : Arwan Subakti

DPRD Kota Mataram Inisiasi Pembuatan Perda Perpustakaan

Bimtek Pengelola Perpustakaan Digital Melalui Aplikasi INLIS Lite di Kabupaten Fakfak ini diikuti oleh peserta pengelola perpustakaan kabupaten, sekolah, dan desa. Peserta dibekali cara instalasi, penggunaan aplikasi INLIS Lite, mengolah buku, dan otomasi perpustakaan berbasis teknologi digital.&nbsp;
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/v4a7S93_DAc?si=DpbS0wpoLVQRgUMT" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

<p class="p1" style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-size-adjust: none; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: 'Helvetica Neue';">The Technical Guidance for Digital Library Management through the INLIS Lite Application in Fakfak Regency was attended by participants managing district, school and village libraries. Participants are provided with installation methods, using the INLIS Lite application, processing books, and digital technology-based library automation.

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Semangat Meningkatkan Kegemaran Membaca di SMAN 70 Jakarta

Perpusnas Gandeng ANRI Buat Pedoman Kearsipan

Bendahara Harus Laporkan Keuangan Sesuai Aturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perkuat Sinergi dalam Pengembangan Perpustakaan, Perpusnas dan UNHAN Jalin Kerja Sama

DPRD Kota Mataram Inisiasi Pembuatan Perda Perpustakaan

Bimtek Pengelola Perpustakaan Digital Melalui Aplikasi INLIS Lite Kabupaten Fakfak, Papua Barat