Pembahasan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2025

Tulang Bawang, Lampung â€“ Selepas dilantik Kepala Perpustakaan Nasional RI sebagai Bunda Literasi Kabupaten Tulang Bawang periode 2020-2023. Hj. Winarti yang juga merupakan Bupati Â menyatakan akan bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI untuk memanfaatkan berbagai aplikasi dan layanan digital yang ada untuk meningkatkan budaya baca di Kabupaten tersebut.
"Intinya adalah menyeimbangkan penggunaan aplikasi perpustakaan digital dengan gadget yang biasa digunakan oleh masyarakat. Bagaimana penggunaan media sosial dan berbagai permainan di era digital ini tidak bisa dihapuskan, tetapi dengan adanya aplikasi membaca yang edukatif dan menarik seperti iPusnas kita berharap agar kebiasaan masyarakat pelan-pelan dapat bergeser menjadi budaya membaca," ucap Winarti.
Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Winarti. Menurutnya, kita tidak mungkin bisa membuat orang untuk meninggalkan ponsel pintar untuk kemudian memaksakan mereka membaca. Â â€œ Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita dapat mengisi dan meyakinkan bahwa dalam penggunaan ponsel pintar ada peluang untuk tetap meningkatkan budaya membaca masyarakat,â€ ucap Syarif.
Untuk itu, Perpustakaan Nasional terus melakukan inovasi agar masyarakat dapat mengakses bahan bacaan dan layanan perpustakaan melalui ponsel pintar yang dimilikinya. â€œPerpustakaan Nasional, adalah satu-satunya perpustakaan di duniaÂ  yang mempunyai aplikasi bernama iPusnas yang dikelola melalui Digital Rights Management di mana buku-buku bacaan dapat dibeli copyrightnya untuk kemudian dilayanpinjamkan ke masyarakat luas secara full teksâ€, ujar Syarif.
iPusnas sendiri merupakan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan eReader untuk membaca ebook. Dengan fitur-fitur media sosial Anda dapat terhubung dan berinteraksi dengan pengguna yang lain.
Pelantikan Bunda Literasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kabupaten Tulang Bawang, Rabu (4/3).Â  Bunda literasi diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi dalam membangun sumber daya manusia Kabupaten Tulang Bawang dan juga mewujudkan Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Kepala Perpusnas juga menyampaikan selamat dan terima kasih atas berkenannya Bupati Tulang Bawang mengemban amanat yang berat sebagai bunda literasi. â€œKarena merubah kebiasaan anak-anak yang lebih suka main game daripada membaca itu sangatlah sulit,dan esensi seorang pemimpin adalah seorang yang dapat merubah budayaâ€, tutup Syarif.
Selain pelantikan Bunda Literasi, di rangkaian yang sama dilaksanakan juga talkshow kegemaran membaca dan gerakan Read Me a Book. Â Read Me a Book adalah program pembudayaan gemar membaca dengan lantang kepada anak usia dini atau usia sekolah. Read Me a Book diinisiasi oleh National for Children and Young Adults (NLCY) Korea Selatan. Gagasan ini kemudian dikampanyekan serentak di sembilan negara di kawasan ASEAN mulai 15 Januari sampai 23 April 2020. Bunda Literasi Tulang Bawang ikut serta menyemarakkan kegiatan ini dengan membacakan buku cerita dengan bersuara lantang kepada anak-anak PAUD dan TK.

Bunda Literasi Tulang Bawang Akan Gunakan Aplikasi untuk  Bangun Budaya Baca

Salemba, Jakarta â€“ Sebagai salah satu upaya melestarikan naskah kuno, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh saat ini tengah menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Badan Legislasi Aceh melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk melakukan konsultasi penyusunan perda.
Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Azhar Abdurrahman menyampaikan, penyusunan perda penyelenggaraan perpustakaan masuk dalam program legislasi tahun 2022. Peraturan yang telah disusun ini ingin dikonsultasikan dengan pihak Perpusnas agar ada kesesuaian.
"Kunjungan ini kami lakukan untuk konsultasi terhadap rancangan perda yang telah kami susun. Karena kami pun perlu mengadopsi peraturan yang ada di pusat maupun di daerah yang sudah ada perdanya, agar ada kesesuaian," ungkap Azhar saat melakukan kunjungan kerja, Senin (6/6/2022).
Azhar berharap, dengan adanya perda ini nantinya Provinsi Aceh mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dalam hal bantuan untuk perpustakaan.
"Kami harap nantinya ke depan Provinsi Aceh mendapat perhatian dari pusat. Dengan adanya perda bagaimana mengakomodir berbagai bantuan seperti DAK ke daerah kabupaten/kota yang belum dapat," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/421WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.24.jpeg" border="0" width="527" height="351" />
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Bardan Sahidi menjelaskan, banyaknya naskah kuno di wilayah Aceh maka dalam perda tersebut juga mengatur tentang kepemilikan naskah kuno. Mengingat sebagian besar banyak naskah kuno yang disimpan oleh warga.
"Bagaimana agar kepemilikan naskah kuno itu menjadi milik pemerintah setelah adanya ganti rugi. Maka kami disini ingin menanyakan ketentuan lebih lanjut terkait norma, standar, maupun prosedur. Ini sebagai upaya pelestarian naskah kuno yang kita miliki," jelasnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra mengatakan, dalam raperda yang telah disusun ada dominan terhadap konten lokal. Di salah satu pasalnya mengatur perpustakaan harus menyediakan buku koleksi dengan tema Islam.
Tak hanya itu, naskah kuno juga diatur dalam raperda. Dikatakan, berdasarkan data di Perpusnas, ada sebanyak 8 ribu naskah kuno di Aceh. Dengan kerja sama dengan Perpusnas, saat ini ada sebanyak 122 naskah kuno yang telah didigitalkan.
"Dengan adanya perda ini nantinya menjadi langkah kami agar naskah kuno yang ada di Aceh menjadi koleksi Perpusda. Bahkan tahun ini kami akan menyiapkan aplikais pencarian naskah kuno di Aceh dan arsip sejarah," terangnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/576WhatsApp Image 2022-06-06 at 11.55.30.jpeg" border="0" width="527" height="351" />
Sementara itu, Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto mengatakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas berfungsi sebagai perpustakaan pembina. Perpusnas juga bertanggung jawab untuk melestarikan hasil budaya bangsa, salah satunya naskah kuno.
Dijelaskan, berdasarkan data Perpusnas ada sebanyak 53 perda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Dengan rincian, tingkat provinsi terdapat 10 perda, 32 perda di tingkat kabupaten, dan 11 perda di tingkat kota.
"Kami berharap raperda yang telah disusun ini segera disahkan menjadi perda. Dan kami berharap Pemda memiliki program pelestarian sekaligus konservasi naskah kuno. Mengingat banyaknya naskah kuno yang ada di Aceh," tuturnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Upaya Lestarikan Naskah Kuno, Baleg DPR Aceh Susun Perda

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Saat ini perpustakaan harus berubah menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan dan informasi, perpustakaan pun turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan pembacanya. Untuk itu, perlu didukung dengan pustakawan yang mumpuni di bidangnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando, mengatakan pustakawan harus memahami paradigma perpustakaan sebagai public service. Perpustakaan dituntut untuk menyajikan informasi berkualitas untuk masyarakat yang membutuhkan.
"Bagaimana pustakawan menggali terus menerus seluruh potensi yang ada lalu kita tawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan berbagai informasi. Perlu dipahami implementasi paradigma perpustakaan, yang di abad ke 18 bahwa perpustakaan merupakan management collection, ini sudah tidak relevan. Tetapi sekarang bagaimana perpustakaan menjadi pusat transfer pengetahuan," ungkapnya dalam Advokasi dan Workshop bagi Mitra Indonesia One Search dengan tema Desiminasi Informasi dan Ilmu Pengetahuan dalam Meningkatkan Literasi Informasi, Kamis (29/4/2021).
Dikatakan, Perpusnas saat ini mempunyai aplikasi Indonesia Onessearch merupakan portal satu pintu pencarian, diseminasi koleksi publik milik perpustakaan dan lembaga penyedia yang ada di Indonesia. Namun belum seluruh perpustakaan umum tergabung dalam IOS. Beberapa kendala yang ada, diantaranya insfrastruktur yang belum memadai, dan masih kurangnya SDM yang mengerti kebijakan akses konten digital.
"Kami harap Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) dapat menginventarisasi perpustakaan umum yang ada di Kabupaten/Kota, kecamatan bahkan desa yang bisa dijadikan sebagai titik-titk percontohan. Mengingat penggunaan IOS sangat membantu tepat di era pandemi, dan ini bisa semakin dirasakan untuk seluruh masyarakat Indonesia,"ungkapnya.
Tenaga Ahli Perpustakaan, Supriyanto mengatakan, pada prinsipnya perpustakaan dahulu dengan sekarang memiliki prinsip yang sama dalam rangka penyebaran informasi. Perbedaannya terletak pada infrastruktur, konten, dan regulasinya. Saat ini perkembangan perpustakaan semakin maju terutama bermunculan perpustakaan bertaraf internasional.
"Perpustakaan dapat menjadi investasi kecerdasan masa depan pemustaka , perpustakaan berperan besar untuk membagikan buku (informasi), penyebaran informasi dan pengetahuan dalam era keterbukaan (open access)," tuturnya.
Disebutkan setidaknya ada tiga komponen perpustakaan untuk pengembangan perpustakaan, yakni koleksi, tenaga perpustakaan (pustakawan) dan pemustaka. Tanpa pemustaka kegiatan diseminasi informasi dan ilmu pengetahuan tidak akan produktif. "Perlu strategi dalam meningkatkan literasi informasi melalui penguatan organisasi, teknologi dan pustakawan," jelasnya.
Dengan penguatan ketiga komponen tersebut, lanjut Supriyanto, diharapkan setiap perpustakaan memenuhi standar nasional perpustakaan sehingga dapat tercapai tujuan perpustakaan yaitu masyarakat menjadi cerdas dan sejahtera.
"Pustakawan harus siap untuk pengembangan perpustakaan ke depannya dan sekarang buku sudah tidak didatangi tetapi kita yang mendekatkan buku pada masyarakat dengan teknologi," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) Usman Asshiddiqi menyampaikan Indonesian One Search merupakan salah satu inovasi yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional, yang menjadi pintu tunggal untuk koleksi perpustakaan dan arsip dalam bentuk digital. Selain itu, IOS merupakan salah satu pengintegrasian perpustakaan di Indonesia dan menjadi solusi bagi keterbatasan yang dimiliki oleh perpustakaan.
"Tidak semua perpustakaan dapat menyediakan koleksi yang lengkap mengingat keterbatasan anggaran. Dengan adanya IOS saat ini paling tidak masyarakat dapat memperoleh informasi tentang koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Usman Asshiddiqi mengatakan, dari 43.869 perpustakaan umum yang ada baru sekitar 164 perpustakaan yang baru bergabung dengan IOS. Untuk itu, pihaknya menghimbau seluruh perpustakaan umum untuk ikut bergabung.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Desiminasi Informasi dan Ilmu Pengetahuan dalam Meningkatkan Literasi Informasi

Salemba, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando melantik 53 pejabat fungsional di lingkungan Perpusnas. Pejabat yang dilantik terdiri dari 29 orang pustakawan, empat arsiparis, satu analis kepegawaian, dan 19 pranata komputer yang berasal dari kantor pusat Perpusnas di Jakarta, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar, dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukittinggi.
Dalam sambutannya, Syarif Bando menegaskan target bersama adalah menyediakan fasilitas yang baik untuk masyarakat. Dia menjelaskan, target bersama adalah memastikan kebutuhan buku untuk masyarakat sesuai standar Unesco. Saat ini, mandatori Unesco menyebut minimal ada tiga buku baru untuk setiap orang pada setiap tahunnya. Diperkirakan, Indonesia membutuhkan 810 juta buku baru setiap tahun. Karena itu, dia berharap pernyataan yang menghakimi bahwa minat baca dan indeks literasi masyarakat rendah, harus dihentikan.
"Tahun 2021, Bapak Ibu sudah tahu fokus pembicaran kita tentang literasi adalah pada sisi hulu yaitu mengunggah peran para eksekutif, legislator, yudikatif untuk memainkan peran mereka dalam minat baca. Bagaimana para penulis dan penerbit menyiapkan buku kebutuhan masyarakat dan bagaimana kita menghasilkan regulasi, menyesuaikan atau upaya memperkecil ketimpangan antarwilayah dalam memperoleh aksesabilitas informasi untuk kemajuan," jelasnya di Aula Perpusnas Salemba, Jakarta, pada Kamis (25/2/2021).
Syarif Bando meminta para pegawai yang dilantik agar meningkatkan integritas dan profesionalisme di setiap unit kerja penempatan. Hal ini harus dilakukan agar kinerja Perpusnas semakin meningkat. Saat ini, kinerja Perpusnas berada pada level 75 persen. "Masih jauh masih 25 persen yang harus kita kejar, apa artinya? Kita semua harus intropeksi diri. Sebab sebagian besar kegiatan kita berkontribusi pada kinerja institusi ini. Tentu juga koreksi kepada Bapak dan Ibu bagaimana memastikan progress laporan kinerja kita bisa sampai kepada stakeholder, terutama masyarakat melalui Komisi X DPR RI yang mengawasi kita," urainya.
Untuk mendukung peningkatan kinerja, dia mengingatkan kepada seluruh jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta Pustakawan Utama agar menjadi pemandu dalam memberi arahan kepada 900 pegawai Perpusnas ke arah yang lebih hebat, produktif, dan profesional, baik yang ada di pusat maupun di Perpustakan UPT. Syarif Bando juga mengucapkan selamat kepada seluruh pegawai yang dilantik, khususnya kepada Pustakawan Utama yang dilantik yaitu Yahyono dan Maria Sobon Sampe, sebagai tambahan modal sumber daya manusia perpustakan di Indonesia.
Reporter: Arie Zani Purnomo
Fotografer: Basma Sartika

Kepala Perpusnas Melantik 53 Pejabat Fungsional

Karawang, Jawa Barat - Sebagai wujud komitmen dalam mendukung tata kelola arsip yang baik di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, acara pemusnahan arsip dihadiri dan disaksikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Sri Sumekar beserta jajaran, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti dan Tim Pemusnahan Arsip dari ANRI yang dipimpin oleh Tato Pujiarto. Pada kesempatan tesebut sebanyak 150 dus dan 20 karung berisi arsip dimusnahkan di gudang arsip milik PT Putraduta Buana Sentosa (Indo Arsip) yang terletak di Karawang, Jawa Barat pada Senin (22/4). Jenis arsip yang dimusnahkan adalah arsip dari Biro Umum Perpustakaan Nasional, meliputi arsip keuangan, hukum, humas, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, dan keprotokoleran.
Rangkaian kegiatan pemusnahan arsip telah dimulai sejak tanggal 4 Februari 2019. Adapun tahapan yang telah dilakukan yakni pemilahan, pengelompokan, pendataan, reviu, dan verifikasi lapangan. Kegiatan pemusnahan arsip ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di lingkungan Perpustakaan Nasional. Sehingga, Perpustakaan Nasional berinisiatif untuk melakukan pemusnahan secara simbolis dan menjadi awal terselenggaranya kegiatan pemusnahan berikutnya yang lebih terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Selain itu kegiatan mengelola arsip merupakanÂ  kewajiban institusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Herry Sudjatmiko selaku CEO PT Putraduta Buana Sentosa (Indo Arsip) dalam sambutannya menekankan pentingnya arsip untuk keberlangsungan negara. Sedangkan Sri Sumekar berharap dengan dilakukannya tata kelola arsip yang baik di lingkungan Perpustakaan Nasional dapat menunjang reformasi birokrasi. "Idealnya semua lembaga memiliki lahan untuk menyimpan arsip," ujar Tato Pujiarto. Kepala Sub Direktorat Akuisisi Arsip Nasional Republik Indonesia tersebut menyampaikan arsip yang dimusnahkan dipastikan sudah tidak punya nilai guna, telah habis masa retensinya dan tidak terkait masalah hukum. Selain itu Tato menyebut lahan untuk penyimpanan arsip juga hendaknya tidak terlalu jauh untuk kemudahan akses.
 Reportase : Arwan Subakti

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Pembahasan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2025

Bunda Literasi Tulang Bawang Akan Gunakan Aplikasi untuk Bangun Budaya Baca

Upaya Lestarikan Naskah Kuno, Baleg DPR Aceh Susun Perda

Desiminasi Informasi dan Ilmu Pengetahuan dalam Meningkatkan Literasi Informasi

Kepala Perpusnas Melantik 53 Pejabat Fungsional

Perpustakaan Nasional Melaksanakan Pemusnahan Arsip Sebagai Komitmen Penerapan UU No. 43 Tahun 2009