JAKARTA &ndash; Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Tokoh perpustakaan Indonesia, Mastini Hardjoprakoso, menutup mata untuk selamanya pada usia 93 tahun karena sakit yang lama diderita. Kepala Perpustakaan Nasional RI periode 1980-1998 ini wafat pada Senin, 3 April 2017, di rumahnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.
Almarhumah dimakamkan pada Selasa, 4 April 2017 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta. Upacara pemakaman almarhumah dilakukan secara militer dan dipimpin oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muh. Syarif Bando.
Prosesi upacara pemakaman diawali dari rumah duka almarhumah. Keluarga menyerahkan jenazah kepada negara melalui Perpustakaan Nasional. Selanjutnya, iring-iringan pelayat mengantarkan almarhumah menuju peristirahatan terakhir di Blok Z, TMP Kalibata. Upacara pemakaman dilakukan pada pukul 11.00 WIB. Dalam upacara militer yang dipimpin Syarif Bando tersebut, tembakan salvo terdengar berdentum mengiringi rasa duka yang meliputi para pelayat. Dalam upacara pemakaman turut hadir kerabat keluarga serta segenap karyawan dan pimpinan Perpustakaan Nasional.
Dalam pidatonya, Syarif mengucapkan turut berdukacita mendalam atas kepergian almarhumah. Syarif mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi almarhumah dalam memajukan perpustakaan dan profesi pustakawan di Indonesia. &ldquo;Saya turut mengucapkan dukacita sedalam-dalamnya dan semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah SWT,&rdquo; ujar Syarif. Mastini, yang merupakan Kepala pertama Perpustakaan Nasional RI, dikenal sebagai sosok yang disiplin dan pekerja keras.
Mastini Hardjoprakoso lahir di Surakarta pada 7 Juli 1923. Putri Bupati Mangkunegaran, Solo, ini lulusan Universitas Hawai di Amerika Serikat dengan gelar Master of Library Sience (MLS) pada 1972. Mastini menjalani karier di bidang perpustakaan sebagai Asisten Perpustakaan di Lembaga Kebudayaan Indonesia pada 1953. Pada 1968, Mastini didaulat menjadi Kepala Perpustakaan Museum Pusat yang saat itu berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 1980, Mastini diangkat menjadi Kepala Perpustakaan Nasional (masih di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). Pada 1990, Perpustakaan Nasional statusnya berubah tidak lagi di bawah naungan Depdikbud, melainkan menjadi lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Mastini masih menjadi kepala lembaga yang berubah namanya menjadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tersebut, hingga purnatugas pada 1998.
Karena jasa luar biasanya terhadap negara di bidang perpustakaan, Presiden Soeharto menganugerahi Mastini anugerah Bintang Mahaputera Utama pada 1995. Pada 2016, Perpustakaan Nasional menganugerahi penghargaan Lifetime Achievement Nugra Jasadarma Pustaloka untuk Mastini (yang pada saat itu diwakilkan oleh adik iparnya, Ny Soesilo H).
Selain itu, Mastini juga aktif di Gerakan Pramuka. Sejak 1946, Mastini sudah menjadi anggota kwartir cabang Solo di Pandu Rakyat Indonesia. Hingga pindah ke Jakarta, Mastini masih aktif di organisasi kepanduan. Bahkan pada 1957, Mastini dinobatkan menjadi anggota Tim Pelatih Pemimpin Gerakan Pramuka. Aktif berorganisasi mengantarkan Mastini menjadi Andalan Nasional Gerakan Pramuka pada 1974.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Arwan Subakti/Hartoyo Darmawan

Selamat Jalan Tokoh Perpustakaan Indonesia, Mastini Hardjoprakosoâ€¦

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima buku Jejak Sejarah Indonesia dari perwakilan Forum Komunikasi ITB Angkatan 1973 (Fortuga) Rizal Ramli bertempat di lantai 4 Gedung Perpusnas Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 pada hari Selasa, (18/12). Buku Jejak Sejarah Indonesia yang mengambil tema Sinkronologi Lini Masa Sejarah Indonesia diilhami oleh buku yanng berjudul Timechart History of The World terbitan Third Millenium Press Limited (Inggris). Fortuga bekerjasama dengan beberapa ahli atau para pakar sejarah dalam mengumpulkan data dan informasiÂ  sejarah dari buku-buku yang ditulis dari para sejarawan dan sumber-sumber lain yang memiliki kredibilitas mengenai sejarah Indonesia.
Kelana Budi Mulia yang termasuk Tim Penyusun buku Jejak Sejarah Indonesia dalam laporannya menyampaikan Fortuga pada tahun 2018 ini telah memasuki 45 tahun kebersamaan. Pada tahun 1973, ITB mengalami perubahan sistem pendidikan dimana selama satu setengah tahun seluruh jurusan mengalami matrikulasi sehingga terjalin ikatan yang erat pada angkatan tersebut. â€œAngkatan kami juga berkontribusi menghasilkan enam menteri yaitu M. Hatta Radjasa, Jusman Syafii Djamal, Rizal Ramli, Alhilal Hamdi, Kusmayanto kadiman, Indrojono Soesilo,â€ terangnya.
Kelana menjelaskan gagasan dalam membuat buku Jejak Sejarah Indonesia merupakan suatu bentuk kepedulian sebagai anggota masyarakat terhadap sejarah. â€œBuku ini cukup objektif dan tidak ada tendensi politik. Tidak seperti buku sejarah lainnya yang tercampur urusan politik,â€ tegas Kelana. Fortuga dalam penyusunan selama kurang lebih satu setengah tahun dari perspektif Engineer berusaha agar buku tersebut enak dilihat, sistematis dan mudah dicerna. Buku Jejak Sejarah Indonesia mencoba menggambarkan sejarah lini waktu untuk melihat runtutan dan kaitan sejarah satu sama lain.
Kepala Perpustakaan Nasional dalam sambutannya pada acara tersebut merasa mendapat suatu keberkahan dari sumbangan karya anak bangsa yang dapat menambah khasanah bangsa indonesia di Perpustakaan Nasional. Mengingat pentingnya karya tersebut maka wajib bagi setiap penerbit menyerahkan ke Perpustakaan Nasional untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat sebagi bentuk pelaksanaan amanat UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. â€œPerpustakaan merupakan jembatan masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Saat ini Perpustakaan Nasional merupakan satu-satunya di dunia yang menerapkan Digital Right Management,â€ terang Syarif.
Dalam acara tersebut juga terdapat talkshow mengenai ulasan tentang buku Jejak Sejarah Indonesia dengan narasumber Taufik Abdullah, Aditya Warman dan Bonnie Triyana. "Buku Jejak Sejarah indonesia merupakan buku yang menceritakan New PerspectivesÂ  bukan bungkus politik. Sejarah juga harus mengandungÂ belief dan understanding.Â Buku merupakan jendela untuk membuka mata hati, sehingga apa yang diyakini dan dipahami melalui sebuah buku dapat menjadi the way of life,"Â  ujar Aditya Warman.
Reportase : Arwan Subakti
Â 
Â

Perpustakaan Nasional Menerima Sumbangan Buku Jejak Sejarah Indonesia dari Fortuga ITB

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando memberikan apresiasi dan komitmen DPRD Kabupaten Enrekang dalam menyiapkan regulasi pengelolaan perpustakaan.
Hal tersebut disampaikan syarif saat menerima kunjungan dalam rangka konsultasi penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) dari DPRD Kabupaten Enrekang pada Kamis (22/10/2021) di Jakarta.
â€œSecara garis besar raperda yang disusun sudah bagus. Namun yang fundamental adalah bagaimana kemudian mengimplementasikannya di berbagai lini,â€ ungkap Syarif.
Menurutnya, terkait perpustakaan utamanya di daerah 6 perlu banyak dibicarakan dengan berbagai lini dan tataran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Seperti halnya bidang pendidikan, pertanian, dan Â semua lini semua terkait dengan peningkatan kualitas perpustakaan.
â€œDi beberapa daerah bahkan dalam kebijakannya sudah secara tegas menyebutkan porsi anggaran yang harus dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan. Seperti DI Yogyakarta atas dukungan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X,â€ ungkap Syarif Bando.
Ketua DPRD Kab. Enrekang, Idris Sidik yang hadir mengungkapkan memang bimbingan dan informasi terkait penyusunan regulasi terkait perpustakaan untuk Kab. Enrekang saat ini diperlukan oleh dirinya dan jajarannya.
Penyusunan Perda ini sebagai upaya untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 yang saat tengah berlangsung serta di masa yang akan datang. Hadirnya bonus demografi atau Indonesia Emas 2045 memerlukan regulasi untuk penyiapan sumber daya manusia yang unggul. Terlebih di Kab. Enrekang 40 persen dari 260 ribu penduduknya saat ini berusia produktif.
Idris berharap melalui hadirnya regulasi ini dapat menjadi modal dalam pengelolaan perpustakaan dan gerakan literasi di Kab. Enrekang karena ini sangat penting sebagai modal mempersiapkan SDM untuk masa mendatang.
Reporter/Fotografer: Eka Purniawati/Prakas A

Kepala Perpusnas Apresiasi DPRD Kabupaten Enrekang Siapkan Raperda Pengelolaan Perpustakaan

Pancoran, Jakarta â€“ Presiden Ikatakan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII), Wiji Suwarno merasa prihatin karena masih banyaknya pustakawan yang bekerja tidak pada posisinya. Karena, banyaknya pustakawan yang justru mengerjakan pekerjaan administrasi dibandingkan dengan pekerjaan kepustakawanan.
â€œSeperti halnya di sekolah banyak pustakawan tetapi tidak di posisinya, yang menjabat sebagai kepala perpustakaan justru guru bukan pustakawan. Pustakawan malah membantu pekerjaan administrasi, dan menjadi tamu di rumahnya sendiri (perpustakaan),â€ tuturnya pada Rakornas Bidang Perpustakaan, (26/2).
Wiji menjelaskan, pekerjaan pustakawan saat ini tidak hanya mengolah buku saja, tetapi juga dituntut memiliki kompetensi lainnya yang tidak hanya bergerak di ranah teknis. Dalam pengembangannya, profesi pustakawan dapat menjadi pustakawan pengajar, peneliti, penulis, dan wirausahaan.
â€œPengembangan profesi tidak hanya pada kompetensi kepenulisan saja. Saya gemes ketika ada yang bertanya, pustakawan bisa apa? Padahal banyak di luar sana pustakawan yang keluar dariÂ  lintasan tersebut. Pustakawan diharapkan memiliki kompetensi lain seperti halnya sebagai penulis, pengajar, peneliti yang tetap menjalankan fungsinya sebagai pustakawan,â€ lanjutnya.
Lebih lanjut, Wiji menjelaskan, pustakawan merupakan profesi karena adanya lisensi atau sertifikat sebagai bentuk pengakuan terhadapat kompetensi. Berdasarkan data kelompok pustakawan pada tahun 2020, di Jawa Tengah baru 56 pustakawan yang sudah tersertifikasi, dan sebanyak 197 belum tersertifikasi. Sedangkan di universitas sudah 100 pustakawan tersertifikasi.
â€œMemang belum banyak pustakawan yang tersertifikasi, karena sertifikat kompetensi ini belum berpengaruh seperti halnya dosen. Namun paling tidak sudah ada cahaya harapan, bahwa pustakawan suatu ketika akan duduk di levelnya,â€ ucapnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Banyak Pustakawan Tidak Berada di Perpustakaan

Salemba, Jakarta - Asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kampanye politik menjadi perhatian utama seiring dengan mendekatnya momentum Pemilu tahun 2024.
Berkenaan dengan aktivitas kampanye politik yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, semangat netralitas ASN menjadi fokus utama dalam kegiatan Apel Pagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang diselenggarakan secara daring.&nbsp;
Oleh karena itu, Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengingatkan pesan krusial tersebut pada Apel Pagi, Senin (15/1/2024).
&ldquo;Kita semua tahu bahwa ASN yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan profesi yang bekerja pada instansi pemerintah tentu memiliki memiliki asas netralitas,&rdquo;ungkapnya.
Ofy menekankan bahwa ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis atau menunjukkan dukungan pada kontestan politik, baik dalam kegiatan pemilu maupun pilkada.&nbsp;
Hal ini dilakukan karena ASN merupakan tenaga profesional penggerak pemerintahan. Plt. Sestama mengingatkan bahwa adanya kebijakan netralitas ini tidak berarti bahwa ASN kehilangan hak pilihnya.
&ldquo;Namun, hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki ASN. SKB netralitas ASN yang diterbitkan tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilu yang berkualitas&rdquo; ujarnya.
Ia juga menambahkan terdapat hukuman disiplin akan diberikan bagi siapapun yang melanggar peraturan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 undang-undang ASN dan pasal 5 huruf N angka 5 PP No. 94 tahun 2021.
Dijelaskan bahwa bagi ASN yang melakukan atau membuat postingan, comment, share, like, bergabung atau follow dalam grup akun pemenangan calon Presiden, Wapres, DPR, DPRD, Gubernur, Walikota, Bupati, atau Wakil Bupati, Gubernur maupun Wakil Walikota termasuk pelanggaran disiplin.&nbsp;
&ldquo;Bagi pelanggar akan dijatuhkan hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,&rdquo; jelasnya.
Di samping itu, Plt. Sestama juga mengingatkan pentingnya menjaga tali silaturahmi,&nbsp; persatuan dan kesatuan meskipun terdapat perbedaan pilihan dalam situasi politik saat ini.
&ldquo;Perbedaan pilihan Jangan dijadikan ajang perpecahan, pilihan boleh berbeda tapi silaturahmi harus tetap terjaga. Jagalah selalu persatuan dan kesatuan jangan mau dipecah-belah,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Repoter: Veronica / Wara Merdeka
&nbsp;

ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Salatiga, Slamet Setyo Budi, menyampaikan bahwa perpustakaan daerah Kota Salatiga masih membutuhkan banyak dana untuk membangun perpustakaan. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Rabu (5/2).
"Gedung perpustakaan daerah Kota Salatiga terdiri dari 3 lantai dan seharusnya bisa menampung sampai 100.000 buku, tetapi sampai saat ini baru ada 53.000 buku. Padahal setiap tahunnya tingkat kunjungan selalu meningkat," jelas Slamet.
Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Nurhadi Saputra, menyampaikan bahwa Perpustakaan Nasional memiliki bantuan stimulan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bisa diajukan untuk membantu meningkatkan kualitas perpustakaan daerah.
"DAK ini memiliki 6 menu antara lain untuk pembangunan perpustakaan, perluasan, renovasi, perangkat IT, koleksi, dan perabot. Bulan April ini akan dibuka untuk pengajuannya. Khusus untuk pembangunan dan perluasan perpustakaan harus didukung dengan sertifikat lahan dan DED (Detailed Engineering Design)," ujar Nurhadi.
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Raden Radityo

Perpustakaan Daerah Kota Salatiga Inginkan Bantuan DAK

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI harus mampu menjadi sumber informasi bagi seluruh kalangan masyarakat. Pustakawan sebagai pekerja profesional di perpustakaan memiliki peranan penting dalam mewujudkan hal ini. Pustakawan harus mampu mengolah, menganalisis, dan mendiseminasikan informasi yang ada di perpustakaan kepada masyarakat.
Parameter dari hal tersebut adalah masyarakat yang dilayani oleh perpustakaan. Hal ini disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat melantik tujuh pejabat fungsional pustakawan di lingkungan Perpusnas.
â€œKarena informasi dibutuhkan oleh siapa saja. Jika Perpusnas terus berkutat pada pengolahan bahan pustaka, itu abad 18. Kalau mengelola pengetahuan maka itu abad 19. Kalau Perpusnas sudah bisa transfer knowledge maka ini sudah zaman now,â€ jelas Syarif Bando usai melantik pejabat fungsional pustakawan di Auditorium Perpusnas, jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, pada Senin (10/2/2020).
Syarif Bando menegaskan, transfer knowledge merupakan esensi dari pendidikan. Karenanya, seluruh elemen di Perpusnas harus mampu mendisemininasikan informasi untuk mencerdaskan anak bangsa. â€œHari ini, semuanya baik deputi 1, deputi 2, harus menyebarkan informasinya. Maka mulai sekarang, eselon 1 dan 2 harus membuat dokumen yang berstandar internasional. Karena kita bagian dari percaturan standar internasional,â€ jelasnya.
Perpustakaan Nasional juga diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi semua orang, termasuk warga dunia. Sehingga saat mencari informasi menyeluruh mengenai Indonesia, masyarakat bisa datang ke perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Berita

Perpustakaan Nasional Adalah Sumber Informasi