Simboro, Mamuju—Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) didorong untuk menjadi ruang belajar terbuka bagi masyarakat.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando usai meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Provinsi Sulbar di Mamuju, Sulbar, pada Senin (20/11/2023).
Gedung yang berada di Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro ini dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan tahun anggaran 2022 senilai Rp15 miliar.
"Jadikan perpustakaan ini sebagai ruang belajar terbuka bagi masyarakat kita. Dengan kolaborasi yang kuat, Perpusnas turun ke masyarakat untuk memahami kebutuhan setiap individu," ungkapnya.
Dalam upaya mendukung pemerintah daerah, Perpusnas siap membantu Pemerintah Provinsi Sulbar dengan menyediakan buku-buku ilmu terapan, termasuk distribusi ke pondok pesantren.
"Tanpa membaca kita tidak bisa berubah. Kami siap pemerintah provinsi Sulbar dengan buku-buku ilmu terapan, memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan, misalnya jika ada yang mau beternak ayam mari ajari cara beternak ayam," lanjutnya.
Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya koleksi buku yang beragam sebagai langkah pertama dalam mengelola perpustakaan. Hal ini untuk mengakomodasi masyarakat Sulbar yang memiliki dua tradisi, yaitu yang masih setia dengan buku fisik dan yang telah beralih ke digital.
"Penting bagi kita untuk memastikan koleksi perpustakaan dapat diakses sebanyak-banyaknya, mencakup kedua tradisi masyarakat," katanya.
Dia mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulbar untuk membangun komunitas perpustakaan desa dengan menjadikan perpustakaan sebagai wadah untuk pertemuan dan pembelajaran.
"Nantinya akan terbangun masyarakat sumbu panjang. Semakin banyak membaca, semakin bijak. Perpustakaan adalah gudang ilmu yang harus kita dorong hingga ke komunitas," lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut, Pj. Gubernur mengajak pelajar, mahasiswa untuk terlibat dalam program pemda dan memberikan contoh gerakan belajar setelah magrib sebagai upaya peningkatan literasi di masyarakat.
"Sulbar harus menjadi daerah yang gemar belajar, dan perpustakaan adalah kunci utama. Mari bersama-sama membangun gerakan literasi hingga ke tingkat desa, menciptakan masyarakat yang bersumbu panjang," harapnya.
Sementara itu, dalam talk show Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Provinsi Sulbar, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mendukung pengalokasian angggaran untuk perpustakaan, terutama pengadaan koleksi buku. Pihaknya meminta dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi untuk menyusun kebutuhan pengadaan buku.
“Kita masih sangat membutuhkan untuk pengadaan buku sehingga saya minta dari OPD terkait juga menyusun apa yang menjadi kebutuhannya. Saya bersama pak Sekda akan dorong agar kebutuhan buku itu bisa terpenuhi di perpustakaan ini," jelasnya.
Penulis dan editor, Adi Arwan Alimin, mendorong Pemrov Sulbar dan DPRD Provinsi Sulbar untuk menyusun perda literasi agar kebijakan literasi di wilayah Sulbar dapat lebih masif.
“Mungkin perlu ada perda yang lebih mengatur tradisi dan budaya membaca kita, apalagi saat ini belum ada perda literasi untuk menopang undang-undang tentang perpustakaan itu," ungkapnya.
Menurutnya, perda tersebut nantinya dapat menekankan peran perpustakaan desa yang lebih kuat. Karena tidak semua orang mampu menjangkau perpustakaan provinsi.
"Jadi saya pikir ini lebih dimasifkan sosialisasi ke sekolah-sekolah terdekat agar para pelajar lebih rajin datang ke perpustakaan ini," pungkasnya.
Reporter: Wara Merdeka
Editor: Hanna M
Dokumentasi: Prakas A/Andri TK
