Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Salah satu poin penilaian reformasi birokrasi suatu instansi pemerintah adalah tata naskah dinas elektronik. Menyadari pentingnya pengelolaan persuratan secara elektronik, Perpustakaan Nasional meluncurkan aplikasi TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik) bertempat di teater lantai 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Senin (4/2).
Dalam sambutannya Sekretaris Utama Sri Sumekar memaparkan bahwa peluncuran aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari Permen PAN-RB No. 6 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah dan pelatihan telah dimulai sejak September 2018 yang lalu. Peluncuran aplikasi TNDE bertujuan untuk secara efektif dan efisien melakukan perombakan sistem tata naskah dinas, mengelola surat masuk secara elektronik, kemudian mempercepat proses pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan surat menyurat dan pelayanan publik serta mewujudkan birokrasi modern yang efektif dan efisien di lingkungan Perpustakaan Nasional.
â€œUrat nadi hubungan antar lembaga ada pada persuratan. Selalu diawali dengan surat dan pada akhirnya menjadi arsip,â€ ujar Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando. Lebih lanjut Syarif berpesan bahwa tanpa pengelolaan arsip yang baik tidak mungkin suatu lembaga dapat meraih predikat WTP dari hasil audit, dapat menang di pengadilan, dan mendapat penilaian yang baik dari Ombudsman dan DPR. Oleh karena itu, arsip akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, begitu kita mulai berinteraksi dengan birokrasi.
Namun demikian, Syarif memohon agar Arsip Nasional me-review aplikasi yang sudah diluncurkan ini dan Perpustakaan Nasional berkomitmen siap menindaklajuti dengan sebaik-baiknya serta memohon bimbingan dalam hal pembinaan jabatan fungsional di bidang kearsipan karena baru saja mengangkat 7 (tujuh) orang arsiparis untuk pertama kalinya di lingkungan Perpustakaan Nasional.
Deputi Bidang Infomasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI Imam Gunarto mengapresiasi peluncuran aplikasi ini sebagai langkah awal komitmen Perpustakaan Nasional dalam pengelolaan arsip secara profesional. Â 
Peluncuran secara resmi ditandai dengan disposisi surat dari Kepala Perpustakaan Nasional kepada 3 (tiga) pejabat eselon 1 di bawahnya, yaitu Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.
Â 
Reportase : Eka Cahyani/ Fotografer: Arwan Subakti

TNDE, Langkah Awal Wujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Jakarta--Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas menggelar diskusi naskah nusantara #23 yang bertajuk â€œMacapat Pesantren: Pembacaan Baru Atas Puisi Tradisional Jawaâ€ via Zoom dan YouTube WBS Radio Perpusnas pada Rabu (10/2/2021).
Dalam kesempatan tersebut, peneliti naskah kuno pesantren sekaligus pengajar di Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang Nur Ahmad menjelaskan bahwa macapat tidak hanya ada dalam tradisi pesantren, tetapi lembaga pendidikan tradisional Islam juga berperan penting dalam penyebaran lagu tradisional khususnya untuk transmisi ajaran agama.
Macapat merupakan jenis puisi Jawa yang erat dengan nyanyian atau tembang yang populer di masyarakat Jawa. Macapat sendiri digunakan hampir dalam keseharian masyarakat Jawa, misalnya dalam acara selametan. Dalam kehidupan santri dan lingkungan pesantren, diajarkan Islam yang telah diterjemahkan dalam konteks lokalitas masyarakat tersebut dalam bentuk tembang, macapat, sehingga dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa untuk mempopulerkan bahasa Arab dalam kitab dan mempermudah proses pembelajaran buku-buku tersebut menjadi alasan menerjemahkan kitab bahasa Arab menjadi macapat dalam bahasa Jawa.
â€œBetapa pentingnya tradisi pesantren untuk dianggap sebagai bagian dari pembentukan apa yang disebut Budaya Jawa,â€ papar Nur Ahmad.
Bahkan seorang antropolog Amerika dalam bukunya The Religion of Java menulis, â€œKita tidak akan pernah mengalami berjalan-jalan di Mojokuto dari ujung ke ujung tanpa mendengar seseorang menyanyikan tembang di salah satu tempat di sepanjang jalan ituâ€ karena kepopuleran tembang macapat dalam kehidupan masyarakat Jawa.
Â 
Reportase: Syifa Azka Layalia

Macapat Pesantren Bagian dari Budaya Jawa

Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI resmikan gedung pelayanan perpustakaan daerah termegah di seluruh Kabupaten Lombok Utara.
Seluruh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran bangunan perpustakaan megah di wilayahnya. Karena perpustakaan merupakan lembaga pendidikan bagi masyarakat yang menyediakan berbagai informasi seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Perpustakaan juga dijadikan sebagai sarana belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu, pada kegiatan Peresmian Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Lombok Utara yang diselenggarakan secara langsung, Jumat (14/1/2022).
â€œApresiasi setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi terutama pemerintah pusat melalui Perpustakaan Nasional. Adapun tujuan dari pembangunan perpustakaan ini adalah untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat Kabupaten Lombok Utara,â€ ucap Djohan.
Menanggapi itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi, mengatakan bahwa literasi berperan penting dalam upaya dalam meningkatkan kualitas SDM dan daya saing bangsa. Sehingga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, literasi ditempatkan sejajar dengan inovasi dan kreativitas sebagai pilar penting guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan berdaya saing.
Akan tetapi di era digital saat ini, Deni mengharapkan perpustakaan untuk mampu bertransformasi. Mengapa demikian? Karena ledakan informasi yang ada membuat batasan antara berita nyata dan berita bohong menjadi kabur. Selain itu, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga membuka peluang bagi perpustakaan konvensional untuk mulai membangun koleksi bahan perpustakaan digital.
â€œPenggunaan teknologi informasi di perpustakaan mampu meningkatkan efisiensi pekerjaan dan kualitas pelayanan. Dengan melihat manfaat positif dari pengaplikasian teknologi, maka sudah saatnya perpustakaan menerapkan tekbologi sesuai dengan kebutuhan tanpa menanggalkan esensi perpustakaan itu sendiri,â€ ujar Deni.
Sependapat dengan yang disampaikan oleh Deni, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara, Lalu Mustain, menambahkan koleksi buku yang bisa diakses secara online melalui aplikasi e-Pustaka Lotara berjumlah hampir 1.000 judul. Dijelaskan lebih lanjut, koleksi digital tersebut dapat dibaca dimana dan kapan saja, serta membantu tugas utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara dalam meningkatkan minat baca masyarakat.
â€œTugas yang paling utama dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Utara adalah bagaimana membawa masyarakat kita ini cinta membaca melalui daring atau mendatangi langsung gedung layanan fasilitas layanan perputakaan Kabupaten Lombok Utara yang megah ini,â€ ungkap Lalu.
Anggaran untuk membangun Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Lombok Utara ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp 10 Miliar di Tahun 2021. Selanjutnya, Perpusnas berkomitmen untuk memberikan bantuan untuk perabot agar gedung perpustakaan dapat beroperasi dengan baik.
Reporter: Basma Sartika dan Radhitya Purnama
Fotografer: Prakas Agrestian

Kabupaten Lombok Utara Punya Gedung Perpustakaan Megah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali menyelenggarakan Gemilang Perpustakaan 2023.
Acara tahunan ini dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka.&nbsp;
Penghargaan tersebut merupakan apresiasi tertinggi dari pemerintah melalui Perpusnas kepada masyarakat baik perorangan, kelompok, dan lembaga yang berhasil meningkatkan literasi dan kegemaran membaca secara aktif, efektif, dan inovatif melalui pendayagunaan perpustakaan.
Para peraih penghargaan dari delapan kategori Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023 akan diberikan secara khusus pada malam Gemilang Perpustakaan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Rabu (11/10/2023).
Nugra Jasa Dharma Pustaloka diberikan kepada peraih kategori Pejabat Publik, Masyarakat, Pegiat Literasi, Media Massa, Jurnalis, Pelestari Naskah Kuno, Buku Terbaik, dan Lifetime Achievement. Di samping itu pada malam Gemilang Perpustakaan, turut diberikan penghargaan dari perlombaan dan sayembara yang dilakukan Perpusnas seperti lomba Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional, Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik, Best Practise Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Sayembara Literasi Terapan Berbasis Konten Lokal.
Dalam jumpa pers jelang Gemilang Perpustakaan 2023, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar mengatakan pemberian penghargaan ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 51 Ayat 6.
Berkonsep edutainment, Gemilang Perpustakaan 2023 mengusung tema &ldquo;Perpustakaan Gemilang, Literasi Melaju, Indonesia Maju&rdquo;.
"Konsep gemilang di sini kita ingin menyampaikan pesan bahwa saat ini dukungan stakeholder masyarakat dan media sangat memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan gemar membaca dan literasi," ungkapnya dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Ruang Executive Lounge Lantai 24 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jumat (6/10/2023).
Disebutkan bahwa tema ini mencerminkan semangat transformasi perpustakaan membangun literasi negeri dengan inklusivitas layanan perpustakaan sehingga tercipta kualitas masyarakat Indonesia yang mandiri, kreatif, dan berinovasi.
&ldquo;Perpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi manusia melalui transformasi perpustakaan,&rdquo; tambahnya.
Transformasi perpustakaan yang dihadirkan tidak hanya berupa aktivitas layanan digital, seperti BintangPusnas, e-Resources, Indonesia One Search (iOS), iPusnas, Khastara, hingga Pojok Baca Digital (POCADI), tetapi juga dalam program inkubator kewirausahaan masyarakat melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
Sementara itu, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Agus Sutoyo menyampaikan perpustakaan saat ini bersifat inklusif, dimana setiap masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan.&nbsp;
"Konsep ini memiliki kaitan langsung dengan peran penting perpustakaan dalam inklusi sosial. Koleksi perpustakaan, harus dapat diterapkan dan diubah menjadi ilmu terapan yang bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya.
Dikatakan, keberhasilan TPBIS terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa.&nbsp;
"Tiap tahun, program ini terus dikembangkan dengan menggali potensi dari perpustakaan, bukan hanya dalam produksi pangan, peternakan, atau perikanan, tetapi juga dalam bidang seni dan budaya yang dapat menjadi sumber daya penting bagi kemajuan Indonesia," katanya.
Gemilang Perpustakaan 2023 akan dihadiri sejumlah menteri/kepala lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, mitra kerja Komisi X DPR RI, asosiasi profesi, pustakawan, para pegiat literasi daerah, Duta Baca Indonesia (DBI), kepala dinas perpustakaan daerah, forum-forum perpustakaan, civitas akademika, serta masyarakat.
Gemilang Perpustakaan 2023 juga dapat disaksikan secara daring pada pukul 18.30-21.30 WIB melalui kanal YouTube Perpustakaan Nasional RI dan aplikasi Zoom yang berkapasitas 10.000 orang.&nbsp;
Puncak semarak Gemilang Perpustakaan 2023 akan dimeriahkan penampilan Setia Band, band asal Bandung yang dimotori Charly van Houten.
&nbsp;
Reporter: Wara/Hanna
Fotografer: Aji
&nbsp;

Jumpa Pers Gemilang Perpustakaan 2023

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Niat yang baik harus sejalan dengan ikhtiar yang kuat. Termasuk niat panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Solo untuk membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perpustakaan. Namun, ada sejumlah pertanyaan yang masih memerlukan penjelasan dari Perpustakaan Nasional agar regulasi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Solo. Alasan itulah yang melatarbelakangi audiensi DPRD dan Pansus Raperda Perpustakaan dengan Perpusnas, Jumat, (14/5).Â 
Ketua Pansus Raperda, Anna Budiarti, menanyakan bagaimana bentuk pengawasan perpustakaan di perguruan tinggi? Lalu, langkah apa yang ditempuh mengatasi minimnya minat baca? Kemudian, apakah penyelenggaraan perpustakaan di masyarakat, termasuk perpustakaan pribadi harus mengikuti standar perpustakaan yang dibuat Perpusnas? Bagaimana mengatasi kendala dana dan kurangnya tenaga perpustakaan dan upaya pengembangan koleksi?
Menjawab sejumlah pertanyaan tersebut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, Joko Santoso, mengakui bahwa kerangka regulasi akan memberi suatu kepastian tentang peraturan perpustakaan di Kota Solo. Namun, ia meminta pihak Pansus agar bisa memberikan draft (susunan) Raperda terlebih dulu untuk ditelaah oleh Perpusnas sehingga jawaban atau rekomendasi yang disampaikan mudah dipahami.Â  Â 
Untuk kewenangan pengawasan perpustakaan sebenarnya sudah diatur batasannya. Untuk tingkat SMU/SMK hingga perguruan tinggi, ranah tersebut berada di tingkat provinsi. Kabupaten/Kota mengurusi sampai tingkat SMP.Â  Â 
Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengingatkan agar perpustakaan perguruan tinggi tidak mengirimkan koleksi skripsi, thesis, ataupun disertasi ke masyarakat yang berada di desa/kelurahan. Tidak akan berdampak apapun. Lebih baik masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan diberikan bahan bacaaan yang aplikatif, yang bisa dipraktekkan langsung sehingga manfaatnya lebih terasa. Minat baca masyarakat tidak rendah melainkan bahan bacaan saja yang kurang. Rasio buku dengan masyarakat masih belum pas.Â 
Mengenai Perda yang disusun, Kepala Perpusnas mengharapkan juga diatur soal jam belajar. "Harus ada keberanian untuk mengembalikan marwah masyarakat menjadi lebih baik," imbuhnya.Â  Untuk mengatasi kekurangan tenaga perpustakaan, Pemkot Solo bisa menerapkan jalur inpassing yang sudah dibuka oleh pemerintah sehingga ketersesuaian tenaga perpustakaan perlahan teratasi.Â  Â 
"Perpustakaan memang institusi kecil, namun insyaallah mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa," tutup Syarif Bando.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Adit

Terima Pansus Raperda Perpustakaan Kota Solo, Kepala Perpusnas Ingin Perda Masukkan Jam Belajar 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kekuatan utama Indonesia ketika memasuki usia satu abad. Literasi menjadi salah satu kunci untuk bisa menciptakan SDM yang cakap. Sayangnya, infrastruktur literasi (baca: perpustakaan) masih belum bagus. Padahal, perpustakaan merupakan nadi bagi dunia pendidikan.
â€œDi luar negeri, perpustakaan sengaja dibuat seindah dan sebagus mungkin. Bahkan menjadi jualan bagi universitas,â€ ujar Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas YARSI Ummi Azizah saat Webinar Optimalisasi Pemanfaatan Perpustakaan Untuk Pembelajaran Daring di Sekolah, Rabu, (22/7). Â 
Di tambahkan Rektor Universitas YARSI Fasli Jalal, selain dibuat indah dan nyaman perpustakaan juga haruslah ramah dan mudah digunakan (user friendly).
Indonesia secara kuantitas memang menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia, dibawah India. Tidak kurang dari 160 ribu perpustakaan berbagai jenis berdiri di Indonesia. Jumlah tersebut diakui Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando masih jauh dari ideal. â€œJika diasumsikan setiap sekolah mempunyai satu orang pustakawan,â€ terang Kepala Perpusnas pada kesempatan webinar tersebut.
Patut diingat kalau perpustakaan sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang-undang. Artinya, tidak bisa tidak pemda harus menaruh perhatian, sama dengan sektor lain. Bahkan, dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat wajib mendirikan perpustakaan/taman baca sebagai syarat yang mesti ada di tiap desa/kelurahan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan nasional saat ini, yang salah satunya diperoleh melalui perpustakaan. Perpustakaan dengan segenap aktivitas literasi di dalamnya telah mengubah dirinya bukan lagi sekedar pelayan informasi. Artinya, masyarakat dapat memanfaatkan seluruh jenis akses layanan informasi yang tersedia di perpustakaan. â€œKarena salah satu standar literasi adalah kemudahan akses,â€ tambah Syarif Bando.
Satu hal lagi ditekankan Kepala Perpusnas bahwa transfer knowledge hanya bisa dilakukan dengan membaca. Dan aktivitas membaca adalah bentuk struktur berpikir yang paling logis (masuk akal).
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo.

Optimalkan Perpustakaan Untuk Aktivitas Pendidikan

Salemba, Jakarta â€“ SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam pemberian layanan kepada penggunanya.
Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengadakan rapat koordinasi penilaian mandiri SPBE tahun 2022 secara daring melalui Zoom pada Senin (4/7/2022). Rapat membahas mengenai capaian SPBE dan eviden-eviden yang masih perlu dilengkapi dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SPBE Perpusnas.
Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A Ghani mengatakan bahwa sesuai arahan Kemenpan RB, Perpusnas diwajibkan melakukan evaluasi mandiri secara internal dimana kita tidak diplotkan untuk evaluasi eksternal karena sudah berkategori baik.
â€œWalau hanya evaluasi internal, namun kita harus berkomitemen untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk continuity dan sustainibilityâ€, imbuhnya.
Dalam paparannya, Taufiq menyampaikan bahwa capaian nilai SPBE tahun 2021 Perpusnas mendapatkan nilai 3,40 dari target Renstra 3,20. Sedangkan untuk tahun 2022 ini, target berdasarkan Renstra adalah 3,34.
Berdasarkan detil nilai indeks SPBE, Taufiq mengungkapkan bahwa Perpusnas memiliki keunggulan di domain kebijakan, domain tata kelola dan domain layanan. Namun masih perlu melakukan banyak perbaikan di domain manajemen, terutama SPBE dan TIK.
Pada kesempatan yang sama, Rusnah Setiani menampilkan Lembar Kerja Evaluasi untuk menyampaikan eviden-eviden yang perlu ditindaklanjuti. Dalam pengumpulan eviden tersebut tentunya diperlukan kerja sama dari unit-unit kerja terkait. Salah satu eviden yang perlu untuk ditindaklanjuti adalah terkait pedoman dan list manajemen risiko SPBE.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Joko Santoso menambahkan bahwa Perpusnas sudah melampaui target dalam nilai indeks SPBE berdasarkan Renstra. Namun sebenarnya, untuk target dapat dilakukan penyesuaian dengan melakukan akselerasi. Joko menyampaikan bahwa target tahun depan bisa dijadikan target pada tahun ini agar dapat menunjukkan pengelolaan kerja yang lebih baik lagi.
Â 
Reportase: Endah Purwanti

Berita

Persiapan Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPBE Perpustakaan Nasional Tahun 2022