Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menerima penghargaan dari Komnas Anak sebagai salah satu tokoh pemerhati anak. Penghargaan Komnas Anak Awards diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Rambise di Teater Soekarman Perpusnas, Jakarta, Minggu, (18/11).
â€œKomnas Anak Awards ini adalah bagian dari komitmen kami untuk bersama-sama memberikan yang terbaik di daerah masing-masing," ujar Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait. Dia meminta agar para penerima penghargaan ini dapat berkomitmen menyelamatkan anak-anak Indonesia. Menurut Arist, semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang sama.
Selain Kepala Perpustakaan Nasional, ke-9 pemerhatiÂ anak yang dianugerahi penghargaan itu antara lain, Bupati Gianyar Bali I Made Agus Mahayastra, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi, Kapolres Konawe Selatan Hamka Mappaita, Kapolres Tanah Datar Bayuaji Yudha Prajas, Kapolres Banjar Takdir Mattaneta, Dinas PPPA Maluku Utara Masni, Direktur SDM dan Umum Askrindo Firman Berahima, Ketua Forum Mahasatu Kota Batu, Malang, Alvilda Alviolita Melindasari, dan tokoh anak Lampung M. Gusti.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Kepala Perpusnas Raih Penghargaan Komnas Anak Award 2018

TERDAMPAK sangat dalam, hingga -5,3%. Inilah salah satu dampak multi dimensional dari pandemi covid 19 yang hingga kini belum juga dapat diatasi baik nasional; belum lagi secara global banyak negara yang sudah terjebak dalam resesi ekonomi. Data BPNB pada 6 Septermber 2020 ada 194.109 kasus terinfeksi posiitif cobid 19, yang dinyatakan sembuh 138.575orang dan meninggal 8.025 orang, termasuk lebih dari 100 orang dokter meninggal karena virus ini. Sementara itu, di dunia ada 27.042.187 kasus terinfeksi posiitif covid 19, yang dinyatakan sembuh 19.145.359 orang dan meninggal 882.979 orang. Kita harus bersatu-padu untuk bersama-sama mengatasi maslaah tersebut. Kita harus disiplin mentaati protokol kesehatan, jangan sok jagoan dan besar kepala gegabah dan abai yang ujungnya dapat merugikan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Kalau yang terinfeksi orang yang tidak disiplin pantaslah itu karena perbuatannya; namun kalau orang lain yang dirugikan atau bahkan meninggal maka sesungguhnya orang yang tidak disiplin itulah yang membunuhnya. Mau sampai kapan pandemi ini menghantui kehidpan ini? Pun, pemerintah telah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan angaran sebesar Rp 87,55 Triliun untuk kesehatan, untuk jaminan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun akibat dari berhentinya aktivitas penyerapan tenaga kerja sehingga banyak korban PHK. Untuk pemulihan ekonomi disiapkan sebesar Rp 226,72 Triliun untuk memacu kinerja industry dan pertumbuhan ekonomi. Dan Rp 177,03 Triliun untuk menjaga volatilitas sector keuangan dan pembiayaan UMKM dan koperasi. Ini harus kita kawal agar benar-benar tepat sasaran dan tidak dikorupsi; terlebih dimasa-masa pilkada serentak tahun ini. Faktanya banyak kepala daerah/wakilnya yang mengkorupsi uang rakyat dan kini menghuni hotal prodeo (jeruji besi) sebagai koruptor. Inilah buah simalakama dari pemilu langsung yang akan selalu berulang 5 tahun sekali. Pilkada serentak tahun ini diikuti oleh 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) dengan anggaran penyelengraan mencapai Rp 15 Triliun, ditambah Rp 5 Triliun untuk protokol kesehatan di TPS-TPS; diluar baya yang disiapkan oleh bakal calon yang maju dalam kontestansi politik lokal ini; antara lain untuk mahar politik dalam mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan pusat parpol, kampanye hingga politik uang.
Influencer menjamur
Kemajuan teknologi informasi dan komuniasi yang berbasis internet dan digital telah menumbuh-suburkan para influencer, endorser maupun buzzer dalam mempengaruhi opini publik di dunia maya. Hal ini juga merambah ke dunia politik, bahkan pemerintah pun disinyalir menggunakan jasa influencer maupun buzzer dengan menyiapkan dana yang cukup besar. Satu sisi ini suatu keniscayaan, namun harus pula diwaspadai penggunaan uang rakyat/negara, jangan sampai dikorupsi serta keberadaan influencer maupun buzzer akan mengancam eksistensi kehumasan yang lambat laun dapat dibubarkan karena tergeser oleh para influencer yang lebih terkenal dan banyak followernya daripada bagian humas. Pun, nilai ekonomi dari pendapatan para influencer sangat fantatis, seperti Keyli Jenner bayarannya mencapai USD 1 juta atau Rp 14,4 miliar sebagai sponsor perusahaan/instansi tertentu melalui instagrammnya yang memiliki 112 juta follower; Selena Gomez bayarannya mencapai USD 800 ribu atau Rp 11,6 miliar dengan 139 juta folower; Christiano Ronaldo bayarannya mencapai USD 750 ribu atau Rp 10,8 miliar dengan 137 juta follower; Justin Bieber bayarannya mencapai USD 650 ribu atau Rp 9,4 miliar dengan 101 juta follower; dan Neymar da Silva bayarannya mencapai USD 600 ribu atau Rp 8,7 miliar dengan 100 juta follower. Sedangkan di Indonesia influencer banyak dimainkan oleh para selebritis atau tokoh masyarakat yang kini mulai menjamur, terlebih di tahun pilkada serentak saat ini. Pilkada yang banyk dimonopoli oleh dinasti-dinasti sehingga rakyat harus cerdas untuk tidak memilihnya, gunakan hati nurani agar suara kita tidak tergadai oleh pencitraan dan politik uang. Sadarlah bahwa republik ini milik kita semua, sehingga jangan sampai dikuasai oleh kelompok dan dinasti tertentu. Ada contoh sangat baik yang patut kita teladani yaitu sikap Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso yang menolak anaknya (Aditya) untuk ikut seleksi AKABRI matra kepolisian karena beliau menjaga integritasnya supaya tidak terjerembab dalam penyalahgunaan wewenang. Inilah nilai moral yang harus dijunjung tinggi, bukan sekedar peraturan perundang-undangan; karena norma moral etika sesungguhnya lebih tinggi daripada hanya sekedar aturan-aturan yang dibuat demi kepentingan mereka. Disinilah diperlukan pemimpin yang negarawan berkarakter kebangsaan. Tragis memang, di zaman now, sangatlah sulit menemukan sosok-sosok yang berkarakter negarawan. Umumnya mereka belum selesai dengan urusan dirinya maupun keluarganya sehingga mereka akan mengutamakan kepentingan diri dan keluarganya (maupun kroni-kroninya).
Disamping influencer, ada juga endorser dan buzzer yang meramaikan jagat maya, dunia digital. Influencer dalam melakukan akktivitasnya seperti promotor yang mempromosikan seseorang maupun produk. Endorser dalam mempromosikan terlebih dahulu mencobanya, kemudian mereview dan mempromosikannya semacam testimoni). Sedangkan buzzer bagaikan informan yang menyampaikan informasi berulang-ulang agar si penerimanya mengerti (aware), tanpa harus mempengaruhinya. Informasi yang diberikan pun tergantung user/pemesannya. Banyak yang menggunakan akun anonim sehingga sulit dilacak oleh orang awam dan sering mengirimkan informasi-informasi yang sesat menyesatkan. Intinya, mereka-mereka adalah penyedia jasa untuk mempengaruhi orang melalui medsos entah bagaimana caranya. Semakin mereka mampu mempengaruhi dan mempromosikan suatu produk, value serta engagement yang mereka miliki semakin besar.
Ekonomi Digital
Di tengah covid 19, ekonomi digital berkembang sangat pesat dipicu adanya protokol kesehatan sehingga komunikasi dan semua transaksi antar personal dilakukan melalui media daring/online yang dilakukan dari rumah masih-masing. Trilogi pencegahan penyebaran covid 19 yang meliouti cuci tangan, pakai masket dan jaga jarak pun harus ditaati demi kemashlahatan bersama. On line system telah menjadi kebutuhan zaman now, namun internet di nusantara baru menjangkau sekitar 47%, sehingga belum ada pemerataan; termasuk pusat bigdata berada di negara Singapura (disini banyak kerawanan dan ancaman bagi keamanan data maupun transaksi-transaksi digital). Masih banyak persoalan menyangkut sistem digital yang harus diselesaikan; seperti UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE belum cukup mengatur transaksi dan ekonomi digital, konektivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akses teknologi dan keuangan bagi pelaku ekonomi digital masih menjadi kendala, Cyber security nasional masih lemah karena kita belum memiliki platform IT nasional sendiri, masih dikuasai oleh asing. Sehingga diperlukan kehadiran dan keberpihakan negara untuk menyiapkan infrastruktur dn regulasi menyangkut ekonomi digital yang pro-rakyat dan pro-kepentingan nasional.
Digitalisasi sudah merambah ke semua gatra kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi saja; sebut saja pembelajaran daring/online. Ada kebijakan yang sekedar sporadis belum menyentuh persoalan substansialnya. Bagaimana mungkin, para siswa/peserta didik yang tinggal di kampung-kampung, gunung-gunung, pulau-pulau kecil yang terluar, terdepan dan tertinggal dapat menikmati pelmbelajaran daring ini? Akses internet saja baru menjangkau sekitra 47% di seluruh nusantara. Dihebohkan lagi dengan program subsidi pulsa untuk para dosen, guuru, siswa dan mahasiswa yang jumlahnya mencapai Rp 8,9 triliun. Semestinya kita fokus untuk membangun infrastruktur internet agar terjadi pemerataan dan jangan menganggap bahwa bahwa Indonesia ituÂ  keadaannya sama seperti Jakarta. Di Jakarta saja banyak kelompok rakyat miskin dan korban PHK akibat covid 19 yang terdegradasi pendapatannya sehingga tidak mampu membeli gawai (smartphone). Kini anak-anak mereka harus gigit jari, tidak dapat menikmati merdeka belajar. Disilah diperlukanÂ  afirmative poliicy yang berkesinambungan dan tuntas.
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Â PEN di tengah pandemi covid 19 merupakan langkah re-setting dan transformasi erekonomian di tengah Era Abnormal (yang kebyakan orang menyebutnya era new normal). Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sangat ditentukan oleh kebijakan sector kesehatan agar menjaga kapasitas pemerintah pusat hingga daerah, penegak hukum dan sector usaha dalam mengawal kebijakan transisi PSBB supaya tidak menimbulkan lonjakan kasus baru covid 19 (second wave) sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Begitu juga, kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus benar-benar sesuai sasaran dan taat azas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun melanggar hukum, walaupun extra ordinary. Harus dijamin efektivitas paket jaring pengaman sosial dan paket stimulus ekonomi ke sektor-sektor UMKM,Â  koperasi, BUMN, perbankan maupun perusahaan lain. Namun tetap dicermati jangan sampai ada penumpang gelap yangÂ  menangguk keuntungan, terlebih dalam waktu dekat ada pilkada serentak 2020 ditengarai bakal menjamur politik dinasti dan uang. Oleh karena itu rakyat harus cerdas dan berani menolak politik dinasti dan uang agar demokrasi benar-benar berlangsung luber dan jurdil.
Â Â Â Â  Pacu ekonomi di tengah wabah covid 19 di Era Abnormal sangat mutlak diperlukan disiplin tinggi dari setiap orang yang berada di ruang public, tempat , pusat-pusat bisnis, pasar-pasar, perkantoran maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Pun, kita menyaksikan begitu PSBB dilonggarkan terjadi lonjakan kasus terinfeksi positif covid 19 dalam jumlah besar.Â Pertumbuhan ekonomi tidak sekonyong-konyong terwujud tanpa ihtiar kita semua, mulai dari mobilitas masyarakat, modal dan barang. Ketiganya merupakan faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi perlu penguatan baik permodalan, manajerial dan kinerjanya. Ini sangat penting, agar ekonomi nasional segera pulih, kalu berlarut-larut dapat terjadi resesi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi resesi yaitu terjaganya sector keuangan dan dunia usaha. Â Â  Respon terhadap kebijakan PEN harus mampu mengantisipasi dinamika perubahan baik faktor internal maupun eksternal, setidaknya 2 tahun ke depan. Faktor internal anatara lain a) ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh; b) Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021); c) Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja; dan d)Â  permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.; e) Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan. Adapun faktor eksternal antara lain : kondisi perekonomian yang tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Pun, kita harus melakukan penguatan terhadap identitas kebangsaan sebagai modal dasar ke-Indonesia-an kita agar senantiasa bersama-sama, bersatu padu melawan covid 19 sambil berdoa agar Allah SWT mengangkat penyakit tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sediakala. Â Aamiin YRA.

Influencer dan Ekonomi Digital

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Barus (STAIB) sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Barus, Sumatera Utara.
 
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan MoU antara Perpusnas dengan STAIB di sela-sela Seminar Nasional Barus: Refleksi Literasi Sejarah dan Moderasi Beragama di Indonesia yang diselenggarakan secara hibrida pada Kamis (8/8/2024).
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan Barus sebagai destinasi wisata religi yang diakui, serta memperkuat posisinya sebagai titik nol peradaban Islam di nusantara. 
 
"Ini adalah langkah penting dalam memastikan Barus tidak hanya dikenal sebagai titik nol peradaban Islam di Nusantara, tetapi juga sebagai pusat kajian dan studi yang akan mendukung keberlanjutan sejarah dan peradaban Islam di Indonesia," ujar Adin.
 
Deputi mengapresiasi inisiatif Yayasan Maju Tapian Nauli (Matauli) yang mencanangkan pembangunan kampus STAIB pada tanggal 2 Agustus 2024. 
 
"Inisiatif ini adalah langkah penting untuk menjadikan Barus sebagai pusat studi sejarah peradaban Islam dan studi agama-agama, serta memperkuat moderasi beragama di Indonesia," ungkapnya.
 
Penetapan Barus sebagai titik nol peradaban Islam oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2017, lanjutnya, menegaskan kembali peran penting daerah ini dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Ini menandai Barus sebagai pintu masuk awal agama Islam di Indonesia. 
 
"Penelitian arkeologis yang dilakukan oleh EFEO dan AREKENAS juga menguatkan posisi Barus sebagai pusat awal peradaban Islam di Nusantara," lanjutnya.
 
Ketua Yayasan Matauli Fitri Krisnawati Tandjung mengatakan STAIB hadir untuk mengangkat kembali Barus ke panggung internasional sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di masa lalu serta menjadi mercusuar pendidikan di Indonesia.
 
"STAIB saat ini memiliki dua program studi, yaitu Sejarah Peradaban Islam dan Studi Agama-Agama, yang bertujuan memberikan pendidikan berkualitas kepada putra-putri Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara," katanya.
 
Ia menambahkan bahwa kerjasama dengan Perpusnas merupakan langkah strategis dalam mengembangkan literasi sejarah dan moderasi beragama di Barus. 
 
&ldquo;Kerjasama ini diharapkan dapat memperkenalkan Barus ke dunia internasional sebagai pusat sejarah dan peradaban Islam di Nusantara. Kami pun telah menyiapkan lahan untuk dapat dibangun perpustakaan&rdquo; imbuhnya.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan untuk menciptakan peradaban yang berkesejahteraan, perlu adanya investasi dalam Pendidikan dan pengembangan manusia.
 
"Kehadiran STAIB ini sebagai contoh nyata dari upaya untuk mengawal peradaban melalui Pendidikan. Ilmu lebih berharga dibandingkan harta, karena ilmu dapat melestarikan dan memperluas harta serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan masyarakat," ungkapnya.
 
Sekjen menegaskan moderasi beragama bukan berarti moderasi agama itu sendiri, karena agama sudah memiliki landasan yang kuat dalam ajarannya. 
 
"Moderasi beragama lebih merujuk pada bagaimana seseorang mengimplementasikan nilai-nilai agamanya dengan cara yang toleran, menghormati budaya lokal, dan memiliki komitmen kebangsaan," tegasnya.
 
Selain itu, dia berharap agar visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui sinergi dalam pendidikan dan moderasi beragama.
 
"Semoga kita semua dapat terus berkomitmen dalam memajukan pendidikan dan moderasi beragama untuk menciptakan peradaban yang lebih baik," harapnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Aji Anwar / Andri TK / Andini

Perpusnas dan STAIB Jalin Kerja Sama Menguatkan Literasi Sejarah dan Moderasi Beragama

Jakarta - Bertepatan dengan tanggal 28 November 2022, ada 2 peristiwa yang dapat diperingati dalam kalender Nasional yaitu Hari Menanam Pohon Indonesia dan Hari Dongeng Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Pustakawan Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Subekti Madriani saat memimpin apel pagi secara virtual pada hari Senin, (28/11/2022).
&ldquo;Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencanangkan hari menanam pohon Indonesia dengan tujuan memberikan kesadaran serta kepedulian masyarakat tentang betapa pentingnya pemulihan kerusakan pohon,&rdquo; kata Subekti.
Subekti mengungkapkan, Hari Menanam Pohon Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2008 sebagai momentum strategis Indonesia dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi, dan deforestasi hutan dan lahan, serta kerusakan lainnya yang mengurangi produktivitas dan kelestarian lingkungan. Hal ini merumus pada Sustainable Development Goals (SDGs), yang dirancang untuk setiap negara dipaksa berkontribusi di dalam pelestarian lingkungan.
&ldquo;Sejalan dengan Hari Menanam Pohon Indonesia, komitmen dan kepedulian Indonesia pada pelestarian lingkungan juga terlihat pada agenda KTT G20, dengan mengadakan tinjauan dan penanaman mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Bali,&rdquo; &nbsp;tambah Subekti.
Semenetara itu, Hari Dongeng Indonesia digagaskan oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hari kelahiran Bapak Soejadi yang biasa dikenal sebagai Pak Raden, yang berjasa dalam menghidupkan dunia dongeng.
&ldquo;Mendongeng merupakan salah satu kegiatan dalam menumbuhkan minat baca pada anak. Membaca sebagai kegiatan konstruktif dapat membangun pola pikir sehingga dapat menjadikan orang lebih kritis, inovatif dalam menghadapi persoalan yang dihadapi,&rdquo; ungkap Subekti.
Dalam memperingati Hari Dongeng Indonesia, Perpusnas menyelenggarakan kegiatan lomba Bercerita/Bertutur bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tingkat Nasional. Para peserta lomba ini nantinya akan menjadi agen literasi cilik, yang dapat menyebarkan kegemaran membaca kepada lingkungan sekitarnya.
&ldquo;Perilaku kegemaran membaca (Reading Society) perlu ditumbuhkan sebagai budaya kolektif bangsa untuk mewujudkan masyarakat pembelajar (Learning Society) yang menjadi ciri khas masyarakat maju dan peradaban tinggi,&rdquo; kata Subekti.
Ia juga menambahkan bahwa upaya membangun kualitas manusia Indonesia berbudaya literasi perlu dijadikan pondasi yang kokoh demi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera.
Reportase : Andri T K

Semangat Kepedulian Lingkungan dan Dongeng untuk Masyarakat Berkualitas

Salemba, Jakarta- Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 Kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Di lingkungan Perpustakaan Nasional sendiri hal tersebut diatur melalui Peraturan Kepala Perpusnas nomor 16 Tahun 2017. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Woro Titi Haryati yang hadir membuka acara Sosialisasi Kode Etik PNS Perpusnas menyebutkan pentingnya pemahaman kode etik ini untuk setiap pegawai dalam menciptakan layanan yang profesional, Kamis (26/11).
â€œSeluruh pegawai Perpusnas harus memahami apa itu kode etik. Agar selalu diingatkan bahwa ada aturan dan tata cara yang mengatur kita dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan begitu kita dapat memberikan pelayanan secara professional maupun ketika berkomunikasi dengan para stakeholder,â€ sebutnya.
Menurut Woro dalam pelaksanaan kode ini PNS ini dasarnya adalah kesadaran dan budaya. Dan dengan adanya kode etik bukan berarti pegawai menjadi terkekang oleh aturan. Justru aturan tersebut harus menjadi pedoman dalam berperilaku sesuai koridor etika.
â€œKita masih perlu menyempurnakan peraturan yang sudah ada sekarang dengan menyusun pedoman-pedoman yang mengatur secara jelas. Dan saya ingin hal tersebut melibatkan unsur pegawai yang memiliki kesadaran terhadapanya pentingnya etik dalam organisasi dan bisa memberikan contoh kepada pegawai lainnya,â€ imbuhnya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional Ahmad Masykuri menyebutkan setidaknya ada 6 kode etik yang harus dipahami yaitu etika bernegara, etika berorganisasi, etika bermsyarakat, etika pelayanan terhadap masyarakat, etika terhadap sesama pegawai, dan etika terhadap diri sendiri.
â€œDalam menyampaikan pendapat, saran, maupun kritik terutama, harus diperhatikan apabila berbicara baik secara lisan maupun melalui tulisan baiknya dijaga agar tidak menyinggung nilai kesopanan,â€ pesannya.
Reportase: Eka Purniawati

Memupuk Profesionalitas Melalui Pemahaman Kode Etik PNS

Salemba, Jakarta - Asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kampanye politik menjadi perhatian utama seiring dengan mendekatnya momentum Pemilu tahun 2024.
Berkenaan dengan aktivitas kampanye politik yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, semangat netralitas ASN menjadi fokus utama dalam kegiatan Apel Pagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang diselenggarakan secara daring.&nbsp;
Oleh karena itu, Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengingatkan pesan krusial tersebut pada Apel Pagi, Senin (15/1/2024).
&ldquo;Kita semua tahu bahwa ASN yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan profesi yang bekerja pada instansi pemerintah tentu memiliki memiliki asas netralitas,&rdquo;ungkapnya.
Ofy menekankan bahwa ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis atau menunjukkan dukungan pada kontestan politik, baik dalam kegiatan pemilu maupun pilkada.&nbsp;
Hal ini dilakukan karena ASN merupakan tenaga profesional penggerak pemerintahan. Plt. Sestama mengingatkan bahwa adanya kebijakan netralitas ini tidak berarti bahwa ASN kehilangan hak pilihnya.
&ldquo;Namun, hal ini tidak mengurangi hak pilih yang dimiliki ASN. SKB netralitas ASN yang diterbitkan tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilu yang berkualitas&rdquo; ujarnya.
Ia juga menambahkan terdapat hukuman disiplin akan diberikan bagi siapapun yang melanggar peraturan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 undang-undang ASN dan pasal 5 huruf N angka 5 PP No. 94 tahun 2021.
Dijelaskan bahwa bagi ASN yang melakukan atau membuat postingan, comment, share, like, bergabung atau follow dalam grup akun pemenangan calon Presiden, Wapres, DPR, DPRD, Gubernur, Walikota, Bupati, atau Wakil Bupati, Gubernur maupun Wakil Walikota termasuk pelanggaran disiplin.&nbsp;
&ldquo;Bagi pelanggar akan dijatuhkan hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,&rdquo; jelasnya.
Di samping itu, Plt. Sestama juga mengingatkan pentingnya menjaga tali silaturahmi,&nbsp; persatuan dan kesatuan meskipun terdapat perbedaan pilihan dalam situasi politik saat ini.
&ldquo;Perbedaan pilihan Jangan dijadikan ajang perpecahan, pilihan boleh berbeda tapi silaturahmi harus tetap terjaga. Jagalah selalu persatuan dan kesatuan jangan mau dipecah-belah,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Repoter: Veronica / Wara Merdeka
&nbsp;

ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Azis melantik Joko Santoso sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Pelantikan dilakukan pada Selasa (19/3/2024) di Jakarta.
Joko Santoso, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, kini resmi menjabat sebagai Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2024.
Plt. Kepala Perpusnas mengungkapkan proses pemilihan yang dimulai sejak November 2023 ini tidaklah mudah, namun hasilnya sangat dinantikan oleh banyak pihak.
"Kredibilitas para calon telah diuji oleh para panitia. Dan hari ini kita dapat menemukan seseorang yang diharapkan mampu Perpusnas lebih luas lagi konteksnya," ungkapnya.
Plt. Kepala Perpusnas memberikan pesan kepada Sestama yang baru dilantik agar dapat bekerja lebih gesit dan kreatif dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di dalam organisasi Perpusnas.&nbsp;
"Perkembangan teknologi tidak bisa dielakkan, maka cara lama tidak bisa dipakai lagi. Untuk itu, kita harus bisa segera adaptasi terhadap perubahan perkembangan yang begitu cepat," pesannya.
Selain itu, Sestama juga dituntut untuk bekerja lebih lincah di dalam melakukan koordinasi baik itu koordinasi internal maupun eksternal. Hal ini dikarenakan Perpusnas memiliki banyak unit kerja yang memerlukan koordinasi di bawah Sekretariat Utama.
"Oleh karena itu, Saudara tidak bisa berdiam diri untuk menunggu, menunggu, dan menunggu. Sesungguhnya yang diharapkan adalah sikap proaktif dan berkoordinasi dengan para pimpinan di unit kerja yang lain," tuturnya.
Tak hanya berkoordinasi dengan pihak internal, lanjutnya, Sestama juga perlu menjalin kerjasama dengan unit-unit eksternal di lingkungan Perpusnas.
"Oleh karena itu jalinan koordinasi kerjasama dengan unit-unit eksternal di lingkungan Perpusnas ini menjadi sebuah keniscayaan. Sestama harus lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan," lanjutnya.
Plt. Kepala Perpusnas juga menekankan pentingnya transformasi Perpusnas dengan memperkenalkan program-program yang menjadi fokus untuk mengembalikan tugas dan fungsi utama Perpusnas. "Oleh karena itu, pemahaman terhadap program-program hasil pemfokusan ini diperlukan secara sangat mendalam untuk mengawal proses transformasi itu," tutupnya.
&nbsp;
Reporter: Alditta Khoirun Nisa / Wara Merdeka
Dokumentasi: Andri TK/Prakas Agrestian/Aji Anwar

Berita

Plt. Kepala Perpusnas Melantik Joko Santoso Sebagai Sekretaris Utama Perpusnas