Salemba, Jakarta-Masih kurangnya minat baca di wilayah Kota Tegal, menjadi salah satu tantangan bagi badan legislatif setempat untuk terus menggerakkan minat baca masyarakat, serta mengembangkan jumlah koleksi perpustakaan daerah yang tergolong masih minim. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Hery Budiman, saat melakukan kunjungan kerja dan diterima oleh Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Joko Santoso, Selasa, (18/6).
Hery mengatakan, saat ini masyarakat cenderung membaca melalui media digital dibandingkan membaca buku. Padahal keberadaan perpustakaan di wilayah sangat penting, salah satunya untuk menunjang mutu pendidikan. Di samping itu, regulasi mengenai perpustakaan di tingkat pusat, diharapkan bisa ditularkan hingga ke daerah.
â€œKedatangan kami ini, untuk sharing berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang ada di Kota Tegal. Untuk pengembangan, seringkali anggaran di Pemda minim, dan terkesan masih diabaikan,â€ ungkapnya.
Mengingat pentingnya regulasi dalam pengembangan perpustakaan daerah serta penguatan kelembagaan.Â Pihaknya meminta regulasi perpustakaan yang ada di tingkat pusat bisa ditularkan hingga tingkat daerah. â€œJika regulasi itu ada, kami ingin berkomitmen membangun perpustakaan di tiap desa/kelurahan,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Joko Santoso, menjelaskan dari seluruh anggaran Perpusnas, 60 persen dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan di daerah. Setiap daerah rata-rata mendapatkan Rp 700 juta sampai Rp 1 M dana dekonsentrasi.
â€œIni menunjukkan bentuk perhatian dalam pengembangan perpustakaan daerah. Pelatihan sumber daya pustakawan juga kami orientasikan untuk di daerah. Namun, bantuan baru akan kami berikan jika ada pengajuan dari Dinas Perpustakaan setempat,â€ jelasnya.
Dikatakan, sesuai dengan konsep transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, bantuan koleksi untuk perpustakaan, sudah diberikan untuk perpustakaan yang berada di Lapas, pondok pesantren, komunitas dan rumah sakit.
â€œSelain itu, menghadapi era digital, Perpustakaan Nasional memiliki layanan iPusnas yang bisa diakses melalui gawai. Hal ini mungkin bisa diadaptasi di daerah, untuk meningkatkan minat baca masyarakat,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Foto : Raden Radhityo

Komisi I DPRD Kota Tegal : Koleksi Perpusda Kota Tegal Masih Minim

Merdeka Selatan, Jakarta --- Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Menerima sekaligus audiensi dari tiga daerah, yaitu Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang, Bupati Solok, Epyardi Asda, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja, Nirus Nikolas. Kehadiran unsur eksekutif dari berbagai daerah ini, memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui infrastruktur perpustakaan. Hal ini menunjukkan kesadaran pimpinan daerah atas peran strategis perpustakaan di daerahnya masing-masing.
Cory Sriwaty datang dengan membawa proposal pembangunan gedung layanan perpustakaaan, pojok baca digital, dan mobil perpustakaan keliling. Ia mengatakan bahwa Kabupaten Karo berkomitmen untuk menyediakan ruang publik berupa taman kota yang berisi Â pojok baca yang representatif. "Jadi di situ banyak anak bermain, dan juga berolahraga, ketika kami sediakan mobil perpustakaan keliling, anak-anak berebut untuk membaca," ucap Cory. Situasi itu tentunya menunjukkan bahwa taman kota adalah lokasi yang ideal untuk dibangun pojok baca.
Sementara itu, Epyardi Asda datang untuk menyampaikan komitmennya dalam proses realisasi usulan Dana Alokasi Khusus daerahnya. Ia sangat optimis kalau lokasi strategis yang sudah ditentukan akan menjadi magnet bagi masyarakat. Saya sangat serius dengan hal ini, karena saya yakin dengan bangunan perpustakaan ini akan sangat bermanfaat, karena lokasinya sangat bagus, dan di situ sentral semuanya ekonomi, pendidikan, dan berada di pinggir jalan nasional," ujarnya
Komunikasi dan koordinasi juga terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok, tidak hanya dengan Perpustakaan Nasional, tetapi juga dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk Perpusnas sendiri, ini sudah keempat kalinya (berkunjung),â€ ujar Epryadi.
Setelah peresmian gedung fasilitas layanan perpustakaan di Toraja hasil Dana Alokasi Khusus. Toraja terus bergerak meningkatkan infrastruktur literasi di sana. Â Nirus Nikolas memastikan dukungan Perpusnas melalui berbagai program Perpustakaan Nasional RI untuk pembinaan di daerah, di antaranya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan juga penambahan mobil perpustakaan keliling. Proposal untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi dan perabot fasilitas layanan perpustakaan pun sudah diajukan.
Menanggapi kebutuhan di daerah untuk peningkatan literasi di daerah, Syarif Bando menyampaikan bahwa Perpusnas akan mendukung semaksimal mungkin. Dukungan infrastruktur perpustakaan di daerah diyakini akan memberi manfaat yang sangat besar. â€œJakarta sampai di langit dibangun gedung-gedung tinggi tidak akan mengubah nasib bangsa,Â  tapi kalau semua desa kita selesaikan (pembangunannya) baru kita maju,â€ ucap Syarif.
Ia juga mengharapkan komitmen dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan berbagai program perpustakaan dari pusat . Apabila Dana Alokasi Khusus berhasil disetujui, pemerintah daerah harus serius dalam pelaksanaannya, dan apabila ada kekurangan, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mendukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
reportase: Radhitya
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Peran Strategis Perpustakaan Diakui, Pimpinan dari Berbagai Daerah Audinesi dengan Perpustakaan Nasional RI.

Â 
Salemba, Jakartaâ€”Sebanyak enam orang perwakilan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah mengunjungi Perpustakaan Nasional. Rombongan yang diketuai oleh Ketua Komisi IV Zeth Latukarlutu ingin berkonsultasi untuk penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, Senin, (23/4).
DRPD Maluku Tengah mengakui selama ini urusan perpustakaan mayoritas diurusi oleh Dinas Pendidikan. Perpusnas menyarankan penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan dilakukan oleh anggota dewan melalui hak inisiatif. â€œTidak perlu menunggu masukan dari pemerintah,â€ imbuh Deputi II Perpusnas.
Perda tentang perpustakaan, lanjut Deputi, memuat antara lain penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, mekanisme pelayanan perpustakaan, pengadaan koleksi, promosi dan sosialisasi, hingga pendanaan.
Pelayanan perpustakaan tidak hanya dilakukan secara konvensional. Pemerintah bisa mendekatkan pelayanan perpustakaan ke masyarakat dengan menggunakan armada Â perpustakaan keliling berupa mobil yang diberikan Perpustakaan Nasional kepada seluruh daerah. Â Satu unit mobil perpustakaan keliling sudah dilengkapi dengan koleksi buku, TV LCD, proyektor, genset, alat pemutar video, modem. Beri masyarakat tayangan yang mengedukasi maupun tayangan kebudayaan maupun kearifan lokal sehingga proses penanaman karakter tetap terjaga.
Hingga tahun 2017, Perpusnas telah menyalurkan 708 unit mobil perpustakaan keliling. â€œKarena ini sifatnya stimulan jadi kami mengharapkan pemda bersama DPRD untuk menambah unit perpustakaan keliling karena untuk melayani cakupan wilayah yang luas tentu tidak cukup bermodalkan bantuan dari pemerintah pusat saja,â€ ujar Woro.
Lebih jauh Deputi II mengingatkan agar koleksi yang ada di perpustakaan keliling terus di update. Â Dan peruntukkan mobil perpustakaan keliling jangan sampai dialihfungsikan seperti yang terjadi di beberapa daerah lain, misalnya menjadi armada antar jemput pegawai atau untuk pengangkutan sesuatu. Â â€œUntuk koleksi diperbanyak bacaan mengenai ilmu terapan. Jangan terpaku pada buku teks. Pemda juga bisa memanfaatkan alokasi dana desa untuk keperluan Â perpustakaan atau taman baca lewat kegiatan pengembangan sumber daya masyarakat,â€ tutup Woro Titi Haryanti.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Kunker DPRD Kab. Maluku Tengah : Diminta Serius Perhatikan Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Badung tengah menyiapkan layanan tambahan khusus bagi penyandang tuna netra. hal ini dilaukan agar para difabel penyandang tuna netra bisa menggunakan layanan perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani saat melakukan kunjungan ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (16/10). Kristiani mengatakan, pihaknya ingin melakukan sesuatu agar dapat memberikan perhatian lebih bagi masyarakat penyandang tuna metra, khususnya dalam hal membaca.
â€œMereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari buku, maka dari itu kami menyiapkan layanan untuk difabel khususnya penyandang tuna netra. Saat ini sudah ada beberapa komputer yang berisi materi untuk mereka, namun setelah melihat layanan disabilitas di Perpusnas sepertinya audiobook lebih mudah diakses oleh penyandang tuna netra,â€ ungkapnya.
Kristiani juga menyampaikan, tingginya antusiasme anak-anak di wilayah kabupaten Badung untuk membaca, membuat pihaknya kewalahan karena terbatasnya ketersediaan buku yang ada.
â€œSudah ada 60 sekolah dasar yang bekerjasama dengan kami, melalui perpustakaan digital pustaka gita, para siswa dapat meminjam buku setelah terpinjam, buku itu akan tersimpan di laptop atau ponsel siswa. Dan siswa dapat membaca secara offline dalam kurun waktu batas peminjaman. Dan buku yang ada masih kurang, kami harap ada kerjasama dengan Perpusnas terkait pengadaan buku,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengapreasi kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung yang turut mendukung meningkatkan gemar membaca di kalangan anak-anak, dan juga penyandang disabilitas.
â€œKedepan kita bisa bekerjasama dalam hal layanan difabel yang saat ini tengah disiapkan oleh Disperpusip Badung, salah satunya dengan menugaskan staf yang ahli braile.Selain itu, untuk pengadaan buku anak-anak bisa segera didata judul apa saja yang dibutuhkan. Karena memang hampir semua wilayah yang kami datangi, anak-anak kesulitan mendapatkan bahan bacaan,â€ tuturnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Disperpusip Kab Badung Siapkan Layanan Untuk Penyandang Tuna Netra

Salemba, Jakarta - DPRD Provinsi Bangka Belitung mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Rabu (23/8/2023). 
 
Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi (PSMPT) Nurcahyo, Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) Agus Sutoyo, Pustakawan Utama (Pustama) Upriyadi. 
 
Dalam kunjungannya, Plt Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Heryawandi mengatakan maksud kunjungan kerjanya ini, dalam rangka koordinasi terkait upaya peningkatan perpustakaan berbasis digital dan peningkatan minat baca siswa siswi di sekolah menengah.
 
Kepala Pujasintara Agus Sutoyo mengatakan, layanan perpustakaan merupakan jantung dari gedung perpustakaan. "Perpustakaan kalau tidak ada layanannya ya tidak ada perpustakaan," ungkapnya.
 
Meski saat ini telah masuk era digital, lanjutnya layanan onsite perpustakaan masih banyak digemari. Perpusnas pun telah menyiapkan berbagai layanan digital yang dapat dinikmati masyarakat. Diantaranya, iPusnas, Khastara, E-Resources, BintangPusnas. 
 
Dia menjelaskan, Perpusnas juga memiliki program Kartu Sakti (Satu Kartu Terintegrasi). Kartu Sakti merupakan kartu anggota perpustakaan berbasis nomor induk kependudukan dengan pengintegrasian data anggota perpustakaan.
 
Sementara itu,&nbsp; Pustama Upriyadi menyampaikan bahwa perpustakaan saat ini berperan sebagai tempat terbuka masyarakat. Tidak hanya tempat untuk mencerdaskan tetapi juga menyejahterakan.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji Anwar

Peningkatan Perpustakaan Digital, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Koordinasi dengan Perpusnas

Salemba, Jakarta &ndash; Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. 
 
Peraturan tersebut merupakan salah satu langkah efektif dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel.
 
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional, Rabu (1/3/2023).
 
"Para PNS wajib memahami peraturan tersebut agar pelanggaran tidak terjadi, dan PNS semakin disiplin, memahami kode etik dan kewajibannya," ungkapnya.
 
Sebagai PNS yang bekerja di Perpusnas, lanjut Syarif, PNS yang baru dilantik diharapkan dapat memahami perpustakaan. Dia menyampaikan, bahwa saat ini paradigma perpustakaan telah berubah seiring perubahan zaman.
 
"Di era abad 18, ketika para raja menugaskan para pembantu-pembantunya (pustakawan) mengumpulkan bahan perpustakaan sebagai bukti para raja adalah eksklusif. Kalau ini masih dilakukan, maka profesi pustakawan akan hilang di muka bumi," urainya.
 
Memasuki abad 19, pekerjaan pustakawan masih mengumpulkan koleksi, dan menata buku. Sehingga tugas pustakawan saat ini adalah transfer pengetahuan melalui jutaan atau milyaran data yang dimiliki perpustakaan.
 
"Sekarang ini kita berlomba dengan google, amazone. Jika perpustakaan tidak bisa melampaui itu, pastinya perpustakaan akan ditinggalkan. Bagaimana cara memenangkannya? Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Masyarakat membutuhkan buku-buku ilmu terapan. Tugas kalian untuk menggaungkan ini," jelasnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan melantik sebanyak 122 orang CPNS menjadi PNS dan empat orang pejabat fungsional dengan jabatan baru pustakawan ahli madya.
 
Kepala Perpusnas berpesan, kepada PNS yang baru dilantik agar membaca buku sebanyak-banyaknya. 
 
"Bacalah sebanyak mungkin buku sebelum menyuruh orang membaca. Karena ilmu yang anda dapatkan hari ini akan berguna beribu kali dalam hidup kalian," pesannya.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Prakas/Aji

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Komisi I DPRD Kota Tegal : Koleksi Perpusda Kota Tegal Masih Minim

Peran Strategis Perpustakaan Diakui, Pimpinan dari Berbagai Daerah Audinesi dengan Perpustakaan Nasional RI.

Kunker DPRD Kab. Maluku Tengah : Diminta Serius Perhatikan Perpustakaan

Disperpusip Kab Badung Siapkan Layanan Untuk Penyandang Tuna Netra

Peningkatan Perpustakaan Digital, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Koordinasi dengan Perpusnas

Kepala Perpusnas: PNS Wajib Pahami PP No. 94 Tahun 2021