Jakarta - Dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional untuk mencapai optimalisasi penyelenggaraan perpustakaan dan peningkatan kegemaran membaca di masyarakat, perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 (UU No. 43 Tahun 2007) tentang Perpustakaan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyrakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menggelar rapat pembahasan penyusunan Daftar Inventarisir Masalah UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Perpustakaan merupakan institusi yang mengembangkan literasi masyarakat untuk menjadi insan pembelajar sepanjang hayat. Untuk itu, ada 2 (dua) hal yang harus dilakukan yakni perpustakaan perlu berperan aktif dalam menginternalisasikan kemampuan literasi masyarakat dan perpustakaan menyediakan bahan bacaan yang mendukung kebutuhan literasi masyarakat.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dinilai tidak lagi relevan dan mengakomodir kebutuhan di era saat ini. Hal ini menurutnya terjadi karena ada perubahan paradigma perpustakaan.
Tugas perpustakaan tidak hanya terpusat pada manajemen koleksi, melainkan lebih kepada manajemen pengetahuan dan transfer pengetahuan. Manajemen koleksi terbatas pada pengadaan koleksi perpustakaan, sementara manajemen pengetahuan dan transfer pengetahuan adalah peran aktif dalam menginternalisasi kemampuan literasi masyarakat.
&ldquo;Manajemen pengetahuan dan transfer pengetahuan harus dicantumkan di dalam perubahan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan karena keduanya telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat hari ini,&rdquo; ucapnya di Hotel Oria, Senin (17/7/2023).
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas juga menyampaikan usulan lainnya yaitu gerakan menulis buku yang berisikan asal usul budaya, potensi sumber daya alam, hingga ilmu terapan. Dengan demikian, harapan atas keragaman bahan bacaan dapat terjamin, sekaligus mampu membentuk masyarakat yang inovatif dan kreatif.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, Riko Bintari Pertamasari mengungkapkan bahwa kelembagaan menjadi permasalahan yang ditemukan pada perpustakaan khusus. Dia berharap agar struktur perpustakaan khusus ada dan memiliki posisi yang kuat pada perubahan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
&ldquo;Permasalahan yang ada yakni masalah kelembagaan. Perpustakaan khusus, tusi dan strukturalisasinya menghilang. Harapannya minimal strukturnya ada, jelas, dan anggarannya tersedia sendiri&rdquo; katanya.
Dia juga menerangkan perpustakaan khusus pasti memiliki kekhususan masing-masing, sehingga literasi tematik perlu diangkat menjadi kegiatan yang dilaksanakan. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Sementara itu, Pembina Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia, Ihsanudin menyampaikan bahwa keberadaan perpustakaan sekolah masih bersifat abu-abu. Selain itu, baginya kualifikasi dan kompetensi untuk pengelola perpustakaan harus ditegaskan. 
Ihsanudin juga berpendapat ekosistem digital wajib dikembangkan di perpustakaan sekolah. Dan tak kalah penting, sarana dan prasana juga harus menjadi perhatian.
&ldquo;Di era artificial intelegent, hal yang paling esensial untuk dikembangkan di perpustakaan sekolah, bukan lagi koleksinya melainkan ekosistem digitalnya yang harus dibangun. Ruangan yang luas dan nyaman juga wajib diperjuangkan, agar kelak perpustakaan mampu menjadi poros di sekolah,&rdquo; ungkapnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Sudah Tidak Relevan, Perpusnas Susun Perubahan UU No. 43 Tahun 2007

<div dir="auto">Salemba, Jakarta - Literasi bukan hanya sekedar membaca, namun juga memahami dan mampu mengimplementasikan apa yang sudah dibaca ke dalam kehidupan kita. Untuk itu, sosialisasi gemar membaca harus semakin dikembangkan. Karena literasi juga memainkan peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Tahun 2045 digadang sebagai tahun emas Indonesia karena sektor pariwisata akan memberikan devisa terbesar. Adapun sektor turunan yang pasti menopang berasal dari usaha kecil dan menengah dalam kuliner, transportasi, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Atas pertimbangan itulah wajib hukumnya bagi pelaku usaha untuk memahami market yang ada, mempelajari sistem management yang diperlukan, memiliki moral serta pengetahuan teknologi yang baik.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Perpustakaan merupakan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa. Teknologi adalah unsur yang penting dan semua bisa didapatkan melalui buku," ungkap Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Lebih lanjut Sofyan sepakat dengan pernyataan bahwa literasi memiliki manfaat dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan membaca peluang hidup masyarakat akan lebih baik karena ilmu dan pengetahuan telah dikuasai.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Pengusaha tidak cukup dengan modal uang, upgrade diri adalah suatu kewajiban," tambah Sofyan pada Webinar â€˜Literasi dalam Membangun Ekonomi Masyarakatâ€™ yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, Selasa, (20/10).</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, Halen Purba, memahami bahwa untuk mewujudkan masyarakat cerdas dengan pengembangan literasi membutuhkan usaha yang luar biasa besar.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Dasarnya adalah membangun masyarakat untuk gemar membaca," ucap Halen.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Adapun upaya yang patut dilakukan untuk membangun masyarakat agar gemar membaca, dalam paparannya Halen mengatakan bahwa yang menjadi tolak ukur utama adalah kebiasaan membaca keluarga.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Halen Purba juga menyampaikan bahwa perpustakaan wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan perpustakaan, menambah jumlah bahan bacaan yang berkualitas guna peningkatan keterampilan, memfasilitasi bimtek kepada tenaga pengelola perpustakaan, serta mengembangkan layanan perpustakaan berbasis digital atau online.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Mendukung pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, narasumber terakhir yakni Penerima Dampak Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Samidi, mengajakÂ  pihak internal dan eksternal perpustakaan daerah berkomitmen untuk bekerjasama dalam implementasi program gemar membaca.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Program yang berkelanjutan akan mendapat dampak dimana kelak masyarakat mampu meningkatkan kualitas diri, pengetahuan, bahkan penghasilan untuk memenuhi kualitas hidup mereka," jelas Samidi. "Literasi mampu membangun kualitas masyarakat ke arah yang lebih baik," tutupnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reporter: Basma Sartika</div>

Literasi adalah Modal 'Upgrade' Diri

Jepang - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UUSSKCKR) mewajibkan para penerbit dan produsen rekaman untuk menyerahkan karyanya, baik karya cetak maupun karya rekam, termasuk dalam bentuk digital kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Namun, pelaksanaan dan penyimpanan serah simpan (deposit) karya digital belum dilakukan secara ideal.
Untuk mengenal pengelolaan KCKR yang ideal, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI didampingi tim dari Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpusnas bersama dengan tim dari Biro Hukum dan Perencanaan melakukan studi banding ke Jepang. Pada 25-30 November 2019, tim melakukan studi banding ke National Diet Library (Perpustakaan Nasional Jepang/NDL) dan Universitas Tokyo.
Studi banding dilakukan untuk mempelajari empat hal yakni prosedur dan mekanisme pelaksanaan serah simpan karya digital, prosedur dan mekanisme pengelolaan karya digital, pelaksanaan deposit karya elektronik/digital seperti hak cipta dan digital right management, dan sistem repositori digital. Dalam pertemuan dengan Wakil Direktur Jenderal National Diet Library Sakata Kazuko beserta jajarannya, Sri Sumekar menyatakan ini bukan kunjungan pertama ke perpustakaan di Negeri Matahari Terbit. NDL dipilih karena dinilai berhasil melaksanakan legal deposit, mengingat Jepang sudah memiliki UU mengenai legal deposit sejak 1948.
â€œKami berkunjung ke sini untuk melakukan studi banding dan membawa tim dari Deposit Perpustakaan Nasional untuk saling bertukar pikiran mengenai sistem nasional deposit di Jepang yang dijalankan oleh NDL,â€ ujar Sri Sumekar di Tokyo, Jepang, pada Rabu (28/11/2019).
Bahan pustaka yang diakuisi oleh NDL berasal dari koleksi legal deposit, pembelian, donasi dan pertukaran internasional. Koleksi NDL yang berasal dari legal deposit sekira 70 persen dari 44 juta koleksi. Koleksi Deposit berasal dari private publication (1 copy) dan governmental publication (multiple copies). Koleksi digital yang disimpan National Diet Library terbatas pada koleksi e-journal, e-magazine, dan web archiving.
Sakata Kazuko menyambut hangat kehadiran tim dari Perpusnas. Dia berharap kunjungan ini dapat menjadi masukan bagi Perpusnas maupun NDL. "Kami senang atas kehadiran tim dari Perpustakaan Nasional RI, telah banyak pula negara-negara lain yang mengunjungi kami untuk melihat pengelolaan deposit di Jepang,â€ jelasnya.
Perpustakaan yang memiliki tugas sebagai perpustakaan deposit dan membantu menyediakan sumber informasi bagi anggota parlemen Jepang ini memiliki ruang penyimpanan koleksi yang berada di bawah tanah (underground) dalam delapan tingkat. Suhu dan kelembaban selalu dikontrol untuk mencegah berkembangnya jamur dan kerusakan tambahan pada koleksi.
Dalam studi banding ke Universitas Tokyo, Kepala Sub Direktorat Deposit Sri Marganingsih menyatakan ada tiga hal yang dapat dipelajari timnya. â€œLayanan perpustakaan digital, kemudian penyimpanan karya digital yang disimpan dalam sistem penyimpanan cloud, serta kajian sosial humaniora dengan perkembangan teknologi digital,â€ jelas Sri Marganingsih.
Kajian sosial humaniora atau digital humanities dengan perkembangan teknologi digital dilakukan untuk mengeksplorasi materi-materi yang telah direkam secara digital dan materi-materi baru yang terdigitalisasikan. Objek dari digital humanities adalah pengolahan data, arsip, informasi secara digital, serta medium yang dapat dimanfaatkan dan mengkalkulasi keuntungan atau manfaat atas praktik merekam pengetahuan secara digital dan bagaimana membagikannya dengan pelembagaan sosial.
Di Jepang, distribusi informasi, data, dan arsip digital dilakukan melalui lembaga yang memiliki fungsi dokumensi seperti arsip, perpustakaan, universitas, dan pusat data penelitian. Sumber digitalnya berupa hasil alih media digital dan data born digital. 
Pada akhir kunjungannya, Sri Sumekar mengundang pejabat NDL untuk berkunjung ke Perpusnas. "Kiranya hal-hal yang kita diskusikan nanti bermanfaat bagi kita semua," pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita (Diolah dari laporan Vincentia Dyah K)
Â

Studi Banding UU SSKCKR 13 Di Negara Jepang 

Salemba, Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menyesuaikan cara pandangnya Â menjadi Â cara pandang berorientasi hasil dan terus aktif mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara puncak peringatan HUT ke-49 KORPRI.
Joko Widodo menekankan bahwa cara pandang ini penting untuk mempercepat proses reformasi birokrasi di lingkungan Aparatur Sipil Negara. "Kita harus terus mempercepat reformasi birokrasi bersamaan dengan reformasi struktural yang kita lakukan.Pandemi covid 19 telah memberikan momentum untuk mengubah cara normal menjadi cara ekstra normal, dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa, dari prosedur panjang dan berbelit menjadi Smart shortcut yang cerdas," ujar Joko Widodo.
Implementasi proses birokrasi yang sederhana, efektif, dan cepat tersebut akan berhasil apabila aparat birokrasi dapat adaptif dengan kemajuan teknologi saat ini. â€œIni adalah momentum sebagian besar berarti harus bekerja dari rumah work from home mempercepat transformasi digital menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan Inovasi dan kreativitas," tekannya.
Hal lain yang menjadi perhatian Presiden adalah reformasi struktural birokrasi. Penyederhaan kelembagaan pemerintah yang gemuk dan tumpang tindih harus dipangkas untuk mempercepat pengampulan keputusan. SOP yang Panjang dan kaku juga harus dibuat lebih ringkas dan fleksibel serta berorientasi pada hasil.
Selain reformasi birokrasi dan reformasi struktural. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan peran ASN dalam menjalankan tugas kebangsaan. Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok perbatasan negara dan pelosok desa adalah simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila setiap menjaga dan tunduk pada negara kesatuan Republik Indonesia NKRI terus menjaga nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan. â€œTugas Mulia ini harus saudara-saudara jalankan dengan sebaik-baiknya keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia juga harus bekerja untuk memotong pembangunan di seluruh pelosok Indonesia menyampaikan berita program pembangunan nasional kepada masyarakat aktif dalam pendidikan masyarakat memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi motor pembangunan dan perubahan terutama untuk masyarakat di daerah-daerah pinggiran dan terpencil,â€ Â ujar Joko Widodo.
Acara peringatan HUT ke-49 KORPRI tanggal 29 November 2020 mengusung tema: â€œBerkontribusi, Melayani dan Menyatukan Bangsa". Kegiatan ini dilaksanakan secara sederhana, dengan cara konferensi video virtual. Dengan acara utama berupa sambutan dan arahan dari Presiden, serta doa Bersama dari lintas agama di Indonesia.
Pengurus KORPRI Perpustakaan Nasional sendiri, menghadiri acara ini secara virtual di Aula Perpustakaan Nasional RI Salemba, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
Reportase: Radhitya Purnama.

Puncak Peringatan HUT ke-49 Korpri 2020. Presiden Jokowi: Cara Pandang ASN Harus Berorientasi Hasil

Jakarta - Sumpah Pemuda merupakan pergerakan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi Indonesia dalam rangka perjuangan meraih kemerdekaan. Pergerakan ini menghasilkan satu kesepakatan bahwa bangsa Indonesia bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatian, bahasa Indonesia.
Dalam upaya penguatan literasi masyarakat mengenai peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang direfleksikan pada kondisi pemuda saat ini, Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyelenggarakan talkshow dengan tema Refleksi Sumpah Pemuda: Cerdas Berakhlak, Literasi Kuat untuk Indonesia Hebat secara hibrida, Senin (16/10/2023).
Dahulu ada seorang pemuda sederhana, pemalu, dan kutu buku asal Minangkabau yang berani untuk hadir dalam Liga Anti-Imperialisme di Brussel, Belgia pada 1927. Dia bernama Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Dagang, Rotterdam, Belanda. Pada kesempatan itu, Hatta bersama para pemuda lain dari negara-negara jajahan bersatu melawan kolonialisme dan imperialisme Barat.
&ldquo;Sebagai pemuda yang progresif, sadar akan kemajuan, dan berani melawan tradisi lama yang melanggengkan status quo imperialisme, Hatta terjun ke dalam pergerakan nasional yang penuh dengan resiko. Hatta merupakan contoh dari pemuda Indonesia masa itu yang berani merelakan karir, keluarga dan jalan hidupnya untuk bangsa Indonesia,&rdquo; jelas Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas, Agus Sutoyo. 
Perjuangan pemuda Indonesia di awal abad ke-20 dan abad ke-21 tidak dapat disamakan. Cara Hatta dan para pemuda Indonesia yang berjuang di masa itu dan di masa kini memiliki perbedaan karena tantangan yang dihadapi pun berbeda.
Pengamat Politik FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah mengatakan tantangan dan spektrum isu abad ke-21 semakin kompleks karena masyarakat juga menghadapi era algoritma dan echo-chamber. Menurutnya, pemuda saat ini harus mengidentifikasi hal-hal progresif di ranah masing-masing dan memastikan agar hal-hal tersebut tidak dikooptasi oleh kepentingan elit politik, pengusaha, dan lainnya yang memiliki sumber daya untuk memonopoli common sense.
&ldquo;Kita harus waspada kepada pseudo-activist yang pragmatis dan cenderung berkelompok menjadi agen perpanjangan tangan oligarki (bisnis &amp; politik). Saatnya kita keluar zona nyaman, mencari tahu isu-isu progresif yang sesuai dengan profesi yang kita geluti, maupun isu-isu universal seperti lingkungan, kesetaraan gender, dan hak-hak tenaga kerja,&rdquo; ungkapnya.
Staf Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Agung Nurwijoyo menambahkan bahwa pemuda merupakan bagian dari dinamika dan aktor dalam hubungan internasional. Pembentukan relasi yang dibangun oleh para pemuda dapat dilakukan melalui dialog dan aktivitas berjejaring. Adapun intensi penting yang mendasari ialah mendukung pembangunan berkelanjutan.
&ldquo;Para pemuda diharapkan untuk meningkatkan literasi nasional dan global agar mampu berpikir kritis dalam merespon tantangan global, meningkatkan nilai jual diri melalui studi, skill-improvement seperti internship dan course, serta membangun sensitivitas sosial berupa volunteer-act. Selain itu, para pemuda masa kini juga diharapkan mampu membangun habit positif dan menghargai, serta menikmati prosesnya. Di satu sisi navigating the digital world and engage in decision-making, di sisi lain tetap stay humanist,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Refleksi Sumpah Pemuda: Cerdas Berakhlak, Literasi Kuat untuk Indonesia Hebat

Perpustakaan Nasional menggelar acara diskusi virtual mengenai sejarah Swasembada Pangan pada Kamis, 29 Juli 2021 pada pukul 09.00 WIB yang disiarkan melalui Zoom dan juga kanal Youtube Perpustakaan Nasional. Acara diskusi ini merupakan diskusi ke enam dari rangkaian acara FGD Diskusi Sejarah yang diselenggarakan oleh Kelompok Monograf dan Berkala Langka atau Klasika.
Â 
â€œWHO sebagai organisasi dunia menyatakan bahwa suatu negara dikatakan sudah mampu berswasembada pangan jika produksi pangan nya sudah mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Negara yang tidak mampu mencukupi pangan rakyat akan sangat rentan terhadap gejolak kedaulatan.â€ tutur Luthfiati Makarim.
Â 
FGD Diskusi Sejarah dengan tema Swasembada Pangan ini mengundang dua orang narasumber yaitu M. Luthfi Khair A., S.Hum yang merupakan Peneliti LIPI di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Bidang Sejarah Indonesia, dan Ruriatno, S. IPust yang merupakan Pustakawan Ahli di Perpustakaan Nasional. Acara dipandu oleh Aditia Muara Padiatra, beliau merupakan seorang pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Â 
Materi yang disampaikan oleh Ruriatno dari Perpustakaan Nasional adalah mengenai kebijakan Swasembada Pangan pada era Demokrasi Terpimpin dalam rentang tahun 1959-1965. Untuk mengatasi masalah pangan yang dihadapi Indonesia sejak masa sebelum merdeka, digalakan Panca Usaha Tani. â€œPanca Usaha Tani ini meliputi kegiatan penyediaan air dalam jumlah cukup dan waktu yang tepat; penggunaan benih unggul dengan potensi hasil yang tinggi, mempunyai ketahanan hidup yang tinggi dan masa tumbuh yang relatif pendek; penyediaan pupuk yang cukup; pengendalian hama terpadu, dan cara bercocok tanam yang baik.â€ papar Ruriatno.
Â 
Luthfi Khair dalam paparannya menjelaskan Swasembada Pangan di Era Orde Baru, beliau menjelaskan bahwa swasembada beras menjadi target utama pembangunan Orde Baru. Direktur Jenderal FAO Dr. Eduard Saoma mengundang khusus Presiden Soeharto untuk menyampaikan pidato di peringatan 40 tahun FAO. â€œSoeharto bersama rakyat Indonesia menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi yang merupakan sumbangan dari para petani untuk korban kelaparan di sejumlah negara di Afrika. Ini ini yang disebut sebagai Swasembada Pangan.â€œ tutur Luthfi.
Â 
Acara ditutup dengan kesimpulan dari paparan sejarah yang diterangkan bahwa untuk mencapaik Swasembada Pangan diperlukan fokus serius dari pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk membentuk hubungan yang harmonis dalam mencapai kesejahteraan pangan.
Â 
Reporter : Syifa Azka Layalia

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Sudah Tidak Relevan, Perpusnas Susun Perubahan UU No. 43 Tahun 2007

Literasi adalah Modal 'Upgrade' Diri

Studi Banding UU SSKCKR 13 Di Negara Jepang

Puncak Peringatan HUT ke-49 Korpri 2020. Presiden Jokowi: Cara Pandang ASN Harus Berorientasi Hasil

Refleksi Sumpah Pemuda: Cerdas Berakhlak, Literasi Kuat untuk Indonesia Hebat

Masa Kejayaan Pangan Indonesia - FGD Penelitian Sejarah #6 Swasembada Pangan