Senayan, Jakarta&mdash;Sebanyak 32 anggota delegasi yang hadir menyetujui niat Perpustakaan Nasional menambahkan pengajuan anggaran kegiatan ke Kementerian Keuangan di tahun 2018. Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X-DPR-RI dengan Perpustakaan Nasional di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, (17/1).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan usulan kenaikan anggaran tersebut sudah disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. &ldquo;Anggaran diperuntukkan untuk perluasan layanan perpustakaan dan mengurangi kesenjangan masyarakat terhadap akses informasi dan perpustakaan,&rdquo; jelas Muhammad Syarif di hadapan anggota Komisi X DPR-RI.
Alasan lainnya, tambah Syarif, permohonan usulan kenaikan anggaran tersebut mengikuti arahan Presiden Joko Widodo saat meresmikan fasilitas layanan baru Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan medio September lalu. Presiden Jokowi meminta Perpustakaan Nasional untuk menitikberatkan pengintegrasian layanan satu pintu koleksi sumber elektronik&nbsp;(e-resources)&nbsp;perpustakaan, seperti&nbsp;e-book&nbsp;dan&nbsp;e-journal,&nbsp;khususnya bagi Perguruan Tinggi.
Keinginan perluasan jam pelayanan sesuai dengan arahan Ibu Sri Mulyani saat menghadiri&nbsp;Joint Announcement and Awarding Ceremony Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) di Perpusnas, 11 Januari lalu. &ldquo;Menteri Keuangan meminta Perpusnas untuk membuka layanan perpustakaan di hari Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu, kami mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 324 miliar di tahun 2018,&rdquo; terang Muhammad Syarif.
Tidak hanya untuk perluasan layanan, usulan kenaikan anggaran juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan dan non perpustakaan, peningkatan akses layanan masyarakat terhadap kegemaran membaca serta percepatan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dimana perpustakaan desa menjadi ranah publik dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Penjelasan yang disampaikan Kepala Perpusnas mendapatkan apresiasi seluruh legislatif yang mengikuti. &ldquo;Kami dukung sepenuhnya atas usulan tersebut, termasuk capaian target Perpusnas dalam upaya peningkatan literasi masyarakat,&rdquo; ujar Ketua Komisi X DPR-RI.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan &nbsp;

Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran Rp 324 miliar di 2018

Salemba, Jakartaâ€”Banyak catatan rekomendasi yang disarankan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam menyikapi hasil survei dan kajian pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di Perpustakaan Nasional. Â 
Rekomendasi yang disampaikan, yakni tim RB internal diharapkan lebih efektif melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) program kerja, termasuk memperbarui mekanisme kerja, pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture seet) jadi lebih baik. Pegawai diminta memahami tugas dan fungsi serta indikator keberhasilan sehingga dapat mendukung tujuan organisasi. Sistem integritas pada budaya organisasi antikorupsi harus diperbaiki dan secara berkala melakukan survei internal dari unit kerja yang berbeda agar dapat diketahui persepsi pegawai terhadap perubahan lingkungan kerja.
Implementasi pelaksanaan RB juga diharapkan tidak sebatas pada kelompok kerja RB tapi kepada seluruh pegawai sehingga pelaksanaan RB terlihat. Selanjutnya, melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan peraturan/UU agar diketahui apakah ada kemungkinan tumpang tindih/ketidakharmonisan, termasuk dalam penataan arsip agar mudah ditemukan kembali berkas yang dibutuhkan.
Rekomendasi berikutnya adalah menyempurnakan kembali rumusan kinerja secara berjenjang dan dibuatkan pengukuran kinerja secara elektronik di seluruh level organisasi. Dan yang terakhir memberlakukan reward dan punishment termasuk pemberian tunjanganyang didasarkan penilaian kinerja. Bukan hanya kehadiran saja.
â€œAgent of change yang sudah dibentuk tidak sebatas tim melainkan harus punya rencana aksi,â€ tambah Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, pada koordinasi pelaksanaan RB Perpusnas, Senin, (6/5).
Sedangkan untuk indeks persepsi anti korupsi menurut survei eksternal dari skala 4, Perpusnas menunjukkan angka 3,61 (belum memuaskan). Sedangkan, untuk indeks kualitas pelayanan publik juga mendapati hasil 3,41 dari skala 4 (belum memuaskan). Pun dengan survei internal integritas organisasi dimana salah satu komponen penilaian yakni, budaya organisasi dan sistem anti korupsi juga memperoleh angka rendah, 2,96
Meski terjadi sebuah anomali, dimana total penilaian indeks RB Perpusnas mendapati angka 70, 12 (kategori BB) di tahun 2018, namun sejumlah catatan dan hasil survei tetap harus mendapat perhatian khusus. Artinya, meski masuk usulan untuk kenaikan tunjangan, tapi harus ditunjang dengan perubahan-perubahan. Perpusnas merupakan salah satu institusi pelayanan publik. Jangan sekedar berbicara atau mengaku sudah melakukan reformasi birokrasi tapi ketika ditanyakan langsung ke masyarakat dijawabnya belum ada reformasi. Perpusnas harus punya program percepatan (quick win) setiap tahunnya.
Sekedar diketahui bahwa KemenPAN-RB bersama Kementerian Keuangan menargetkan pada tahun 2025, seluruh K/L tunjangan kinerja sudah harus 100%. Bahkan, kalau bisa dipercepat yakni pada 2023.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Meski Raih Predikat BB, Pelaksanaan RB Perpusnas Tetap Dibekali Sejumlah Rekomendasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ketua DPRD Kepulauan Yapen, Yohanes G. Raubaba didampingi oleh Plt. Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen, Erny Tania beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Rabu (16/3/2022).
Kunjungan tersebut diterima oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi dan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Upriyadi.
Pada kesempatan itu, Deni menyatakan bahwa Perpusnas telah mengusung sebuah program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dengan tujuan tidak hanya untuk mencerdaskan melainkan juga menyejahterakan masyarakat melalui membaca buku.
"Dalam program Perpusnas ini selain komputer dan koleksi juga diberikan pendampingan serta pelatihan oleh pustakawan agar semakin banyak orang yg terdampak dari kehadiran perpustakaan," ujarnya.
Mengingat pentingnya kehadiran sebuah perpustakaan bagi masyarakat, Plt. Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen meminta arahan akan persyaratan dari dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk membangun perpustakaan di Kepulauan Yapen.
"Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang selama ini telah diberikan. Dan kami memohon arahan untuk hal-hal yang harus dipersiapkan guna pembangunan gedung," ucap Erny.
Menanggapi itu, Deni menjelaskan persyaratan teknis yg wajib dipersiapkan untuk keperluan pengusulan pembangunan gedung diantaranya sertifikat kepemilikan tanah yang sudah terverifikasi oleh BPN dan DED.
"Silakan diusulkan pembangunan gedungnya dengan menyertakan dokumen pendukung maksimal akhir bulan April ini," ungkapnya.
Upaya pembangunan gedung perpustakaan ini diapresiasi oleh Ketua DPRD Kepulauan Yapen. Dia berharap rencana baik tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar sinergitas yang sudah terjalin lama antara Perpusnas dan Kepulauan Yapen senantiasa memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Saya berharap tindak lanjut dari kunjungan kerja ini dapat segera diproses agar masyarakat Kepulauan Yapen bisa semakin cerdas dan sejahtera," pungkas Yohanes.
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Robby Rodhian

Tingkatkan Kecerdasan dan Kesejahteraan, Kepulauan Yapen Usulkan Gedung Perpustakaan

Kuala Lumpur, Malaysia â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menghadiri perhelatan IFLA World Library and Information Congress 2018 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia, (24-30/8). Acara yang dihadiri pustakawan dari seluruh dunia tersebut memberikan kesempatan untuk mendiskusikan isu-isu terkini di bidang perpustakaan, rencana kerja maupun publikasi yang terkait dimana pakar-pakar internasional akan membagikan pengalamannya dalam mengembangkan perpustakaan maupun peningkatan kapabilitas pustakawan.
Kepala Perpustakaan Nasional dalam kesempatan tersebut menghadiri acara pra konferensi sesi perpustakaan umum, Â dalam penilaiannya Indonesia jauh lebih maju dalam hal pengembangan perpustakaan dimana secara geografis memiliki wilayah yang luas dan memiliki karakter budaya yang berbeda antar wilayah. Perpustakaan desa yang merupakan salah satu jenis perpustakaan umum yang diselenggarakanÂ  pemerintah desa/kelurahan menjawab kebutuhan masyarakat akan buku-buku ilmu terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengeksplorasi dan mengoptimalkan pemikiran-pemikiran positif untuk mengelola seluruh sumber daya yang melimpah termasuk potensi kesenian, kebudayaan dan pariwisata.
Banyak testimoni keberhasilan perpustakaan sebagai agen perubahan dalam hal sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana pemanfaatan anggaran dana desa bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaan. â€œSalah satu komponen prioritas pembelanjaan dana desa adalah untuk pengembangan perpustakaan desa/kelurahan,â€ ujar Syarif. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014Â  tentang Pemerintahan Daerah dimana pada PP No 18 Tahun 2016 ditetapkan perpustakaan sebagai urusan wajib non dasar yang wajib dibentuk kelembagaannya.
Dalam sesi perpustakaan umum dipaparkan presentasi dari negara Australia, Swedia, Texas, Malaysia (Sabah dan Selangor), Indonesia, Hongkong, Spanyol, Norwegia, Finlandia. Di negara Finlandia, perpustakaannya memberikan layanan prima dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan koleksi bahan pustaka yang baik. Selain itu pustakawannya menitikberatkan pada kemampuan memahami, mengolah dan menganalisis data pengunjung serta kebutuhan pengunjung. Dengan demikian pustakawan di Finlandia dapat memahami dan mempersiapkan jenis perpustakaan yang sesuai dengan dumber daya yang ada di Filandia.
Paparan menarik lainnya, Perpustakaan di Australia mendorong orangtua untuk mengajarkan literasi sejak dini kepada anak balita. Perpustakaan juga menyediakan akses secara luas kepada orang tua terhadap sumber yang diperlukan dalam pengasuhan anak-anaknya. Selain itu perpustakaan umum di Australia juga mendorong komunitas literasi untuk mengembangkan perannya dalam memajukan masyarakat.
Â 
Reportase: Arwan Subakti

Indonesia Unggul dalam Pengembangan Perpustakaan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) tingkatkan sinergitas dalam pengembangan bahan perpustakaan, arsip, dan naskah kuno bagi kota-kota pusaka Indonesia.
Sinergitas tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepahaman Bersama yang dilakukan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, Kepala ANRI, Imam Gunarto, dan Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Sugiarto secara virtual, Rabu (9/2/2022).
JKPI sebagai organisasi para wali kota dan bupati yang memiliki komitmen kuat dalam membangun wilayahnya sebagai Kota Pusaka, Kota Budaya, Kota Wisata, Kota Cerdas, dan lain sebagainya membutuhkan kolaborasi yang optimal dengan bidang kearsipan dan perpustakaan.
Mengingat bahwa Perpusnas dan ANRI adalah Pusat Memori Kolektif Bangsa dan Markas Pendokumentasian Memori Kolektif Dunia, Imam Gunarto mengatakan pihaknya akan dengan senang hati membantu pengembangan Kota Pusaka.
â€œANRI siap membantu dalam mengembangkan Kota Pusaka yang dicanangkan. Karena upaya pengembangan kota-kota pusaka Indonesia ini tidak bisa lepas dari akar arsip dan pustaka sebagai Memori Kolektif Bangsa,â€ ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Syarif Bando juga menyambut baik kegiatan penandatanganan kesepahaman bersama ini. Menurutnya, merupakan sebuah momentum yang tepat untuk menjalin kerja sama dengan JKPI untuk menciptakan sejarah baru.
â€œIni adalah momentum untuk kita menciptakan program dan kegiatan baru guna kembali mengangkat nama besar bangsa Indonesia,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga menjelaskan sejarah menjadi sangat penting karena tanpa sejarah tidak akan ada teori dan tanpa teori tidak akan lahir ilmu pengetahuan baru. Sehingga dia pun mengajak JKPI untuk menjalankan sebuah program yang berkaitan dengan RPJMN 2020-2024 dalam peningkatan kualitas SDM, pemulihan ekonomi dan pembangunan pariwisata.
â€œSaya berharap JKPI mampu melahirkan sebuah buku yang bisa didigitalkan dan dimasukkan ke dalam berbagai media untuk memperkenalkan kembali dan memulihkan eksistensi Indonesia dari masa kejayaannya,â€ ucap Syarif Bando.
Sementara itu, Bima Arya menegaskan bahwa penandatanganan kesepahaman bersama ini penting karena tugas JKPI tidak hanya menjaga peninggalan sejarah secara fisik saja, melainkan juga yang jauh lebih siginifikan adalah memahami konteks nilai yang terkandung dalam setiap sejarah warisan negara dengan menguatkan pendokumentasian peninggalan sejarah tersebut.
â€œSejarah bukan hanya untuk turis, peninggalan pusaka bukan hanya soal destinasi, tapi ini adalah nilai yg dilestarikan dari masa ke masa. Jadi ini adalah tentang nilai, tradisi, prinsip, dan filosofi, bukan hanya sekadar fisik,â€ jelasnya.
Acara tersebut kemudian ditutup dengan Diskusi Interaktif yang mengangkat tema Nusantara, Nagara Kretagama, dan Kearsipan Indonesia.
Reporter: Basma Sartika

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran Rp 324 miliar di 2018

Meski Raih Predikat BB, Pelaksanaan RB Perpusnas Tetap Dibekali Sejumlah Rekomendasi

Tingkatkan Kecerdasan dan Kesejahteraan, Kepulauan Yapen Usulkan Gedung Perpustakaan

Indonesia Unggul dalam Pengembangan Perpustakaan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tingkatkan Sinergitas, Perpusnas, ANRI, dan JKPI Tandatangani Kesepahaman Bersama

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Kebijakan Pengembangan Perpustakaan di Sumatera