Surabaya, Jawa Timur &ndash; Upaya meningkatkan budaya gemar membaca bisa dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang manfaat dan potensi ekonomi yang bisa muncul dari literasi.
 
&ldquo;Bagaimana cara meningkatkan budaya baca orang? tanamkan kepercayaan bahwa kita akan menjadi kaya kalau punya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan,&rdquo; ungkapnya.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando yang hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (14/3/2023).
 
Menurutnya, sesuai amanat Undang-undang 1945 upaya meningkatkan literasi merupakan tugas seluruh komponen masyarakat. Setiap orang wajib ikut serta mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa.
 
Literasi seperti yang diungkapkan Kepala Perpusnas adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang bisa diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa.
 
Namun dalam hal literasi, Kepala Perpusnas mengatakan kurangnya jumlah buku bacaan masih menjadi masalah. Namun hal itu bisa diatasi pemerintah daerah dengan mendorong menyiapkan buku-buku ilmu terapan dan menulis berbagai potensi yang dimiliki daerahnya.
 
&ldquo;Fokus kita kepada buku-buku ilmu terapan dibagi sebanyak mungkin ke desa dan kami mengajak betul para civitas akademika ikut menulis buku ilmu terapan. Karena merdeka belajar maknanya adalah orang di lingkungan pendidikan itu bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang di sekitarnya,&rdquo; pungkasnya.
 
Kepala Perpusnas menjelaskan, dalam kaitannya mendorong ekonomi kerakyatan, perpustakaan menghadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Lahirnya program ini dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk menciptakan usaha dan lapangan kerja.
 
Program ini menurutnya, ditujukan untuk masyarakat yang tidak lagi mungkin mendapatkan ilmu di bangku pendidikan formal, terutama masyarakat marginal.
 
&ldquo;Kami berikan bantuan program selama satu tahun tentang pengembangan potensi ekonomi pilihan di daerahnya. Sehingga mereka bisa mendiri melalui usaha yang mereka bangun dengan bekal pengetahuan yang didapat,&rdquo; imbuhnya.
 
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, hingga meningkatkan pendapatan per kapita, dan devisa negara. Karena di era transformasi digital tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan tapi harus juga punya Inovasi dan kreativitas.
 
Selain itu, bantuan yang diberikan Perpusnas juga dalam bentuk fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
 
Melalui dana alokasi khusus bidang perpustakaan, pemerintah pusat melalui Perpusnas memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk membangun gedung layanan perpustakaan di berbagai daerah. Fasilitas tersebut pada akhirnya akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya untuk membaca tapi juga tempat dilakukannya berbagai kegiatan yang dapat menambah keterampilan masyarakat.
 
&ldquo;Perpustakaan tidak harus terus menerus minta diperhatikan. Tapi buatlah sesuatu agar diperhatikan,&rdquo; tutupnya.
 
Dalam acara yang digelar di Surabaya, Jawa Timur tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Diddy Rusdiansyah dalam sambutannya menegaskan perpustakaan dan kearsipan berperan tidak hanya menciptakan peradaban namun juga menjaga peradaban.
 
&ldquo;Karena menjaga peradaban tidak bicara tentang saat ini, tapi apa yang akan terjadi di masa mendatang,&rdquo; terangnya.
 
Terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang akan dibangun menjadi Ibu Kota Nusantara IKN dengan paduan budaya yang akan datang dari berbagai wilayah di Indonesia.
 
&ldquo;Di situ akan menunjukkan bagaimana peran perpustakaan dan kearsipan untuk menjaga karakter yang sudah kita miliki di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur ini,&rdquo; jelasnya.
 
Dalam hal pembangunan literasi, menurut Diddy adalah hal tidak mungkin dilakukan sendiri.
 
&ldquo;Ketika bicara literasi kita akan baca berkaca pada kota-kota besar salah satunya Ibukota DKI Jakarta yang bisa mengemas perpustakaan menjadi wisata literasi. Sehingga suasana perpustakaan menjadi lebih menarik,&rdquo; tuturnya.
 
Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur menurutnya adalah bekerja sama dengan pihak swasta. Misalnya dalam mengembangkan kawasan wisata berkonsep literasi ataupun perpustakaan desa.
 
&ldquo;Apabila perpustakaan desa ingin dikembangkan salah satunya bisa dilakukan melalui CSR yang didapat dari perusahaan swasta,&rdquo; terangnya.
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Andri Tri Kurnia

Kepala Perpusnas: Potensi Ekonomi Bisa Muncul dari Masyarakat yang Berliterasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengunjungi langsung gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, Rabu (19/2). Asip yang didampingin Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pekalongan Titik Iriyanti mengungkapkan kekaguman pada megahnya gedung layanan milik Perpusnas tersebut.
â€œSaya sangat kagum. Gedungnya begitu megah. Fasilitas lengkapnya dan menjawab tantangan zaman. Petugasnya pun ramah-ramah. Berbeda sekali dengan perpustakaan dulu kala,â€ ungkapnya.
Asip juga berharap kedepannya tidak hanya di Ibukota, namun perpustakaan dengan tata kelola yang modern akan ada di setiap daerah termasuk Kab. Pekalongan. â€œDengan perpustakaan yang maju dan modern semua masyarakat bisa belajar. Saya yakin perpustakaan bisa berperan menciptakan generasi yang luar biasa, bisa menguasai iptek, dan tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesiaâ€, tegas Asip.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menerima kunjungan tersebut menyampaikan perlunya ada komitmen yang kuat dari kepala daerah dalam mendorong pengembangan perpustakaan daerah menjadi lebih maju.
â€œPerpustakaan Nasional akan selalu siap untuk mendukung dan bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah. Apabila perpustakaan daerah maju, maka Indonesia juga akan maju,â€ ujar Syarif.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografe: Raden Radithyo
Â

Bupati Pekalongan Kagumi Megahnya Perpustakaan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Sinergitas. Itulah kata yang sepadan untuk menggambarkan keseriusan Pemkab Musi Rawas, Sumatera Selatan, dalam mengembangkan perpustakaan dan literasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Bunda Baca adalah ujung tombaknya. Kolaborasi keduanya menghasilkan masyarakat yang melek dengan pengetahuan.
Bunda Baca Kab. Musi Rawas Noviar Marlina mengatakan daerahnya sejak setahun terakhir giat menggerakkan literasi. â€œTahun lalu kita fokuskan untuk anak-anak PAUD. Dan di tahun ini kita concern memberikan pengetahuan literasi kepada emak-emak,â€ terangnya.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti mengaku kagum dengan kolaborasi keduanya. â€œTetap sinergikan dalam banyak aktivitas literasi sehingga dampaknya lebih terasa,â€ ucap Woro Titi
Â 
Reportase/Fotografer : Hartoyo Darmawan

Bunda Baca Kab Musi Rawas Sinergikan Program Literasi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pelestarian menjadi soal krusial pada pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Pemerintah Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (RPP SSKCKR).Â  Pelestarian tidak cukup berbicara soal restorasi, konservasi, dan upaya preventif, melainkan juga menyangkut manajemen serta sumber daya manusianya.
"Upaya preventif tidak hanya pengendalian, pengawasan dan kondisi ruangan agar koleksi tidak cepat rusak tapi juga soal penanganan," ucap perwakilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru Kemendikbud, Tubagus Sukmana atau yang akrab disapa Andre, pada lanjutan pembahasan RPP SSKCKR melalui video conference, Rabu, (13/5).
Menanggapi pertanyaan tersebut Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menerangkan sudah ada unit kerja terkait yang menangani pelestarian koleksi.
Pelestarian dalam RPP tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital.
Pembahasan yang dikomandoi Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Chatarina Muliana, merupakan pertemuan lanjutan ke-5 di tingkat PAK (Panitia Antar Kementerian) yang dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
PAK melibatkan sembilan institusi (K/L), antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan.
PelaksanaanÂ  SSKCKR dalam RPP bertujuan untuk: 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
RPP SSKCKR berisikan 40 pasal dan memuat lima poin penting. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksanakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Penyusunan RPP bersinergi dengan Undang-undang (UU) lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR.
Perpusnas berharap pembahasan di tingkat PAK tidak memakan waktu lama sehingga pada 2020 dapat disetujuiÂ untuk kemudian diundangkan. Melalui RPP, Perpusnas mendorong seluruh pihak untuk melestarikan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi.
Â 
Reporter/Fotografer: Hartoyo Darmawan

RPP (Lanjutan) SSKCKR-Dorong Semua Pihak Lestarikan Karyanya ke Perpustakaan

Jakartaâ€”Para kepala desa diminta agar mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan desa untuk warganya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyatakan kualitas perpustakaan desa ditentukan oleh manfaatnya untuk warga. Karenanya, perpustakaan desa harus menjadi tempat belajar masyarakat, terutama para perempuan, dengan menggali konten dari buku yang menjadi koleksinya.
â€œKalau perpustakaan desa dimaknai tempat untuk semua orang membaca, siapa yang mau membaca di perpustakaan desa, ketika mereka sibuk cari nafkah di kebun dan sawah? Ini transformasinya yang harus dijelaskan, perpustakaan adalah tempat untuk menyimpan bahan perpustakaan, yang kemudian itu akan dijadikan sebagai panduan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi kepala desa harus punya kegiatan untuk mencerdaskan masyarakatnya, sesuai dengan kebutuhannya,â€ ungkapnya.
Syarif Bando menambahkan, sejak 2018, Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjangkau perpustakaan desa untuk bertransformasi menjadi tempat pemberdayaan masyarakat. Melalui penerapan buku ilmu terapan yang ada di perpustakaan dan pendampingan dari pustakawan serta pengelola perpustakaan, masyarakat bisa mengimplementasikan ilmu tersebut dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya, sehingga semakin berdaya dan sejahtera.
Kaum perempuan dinilai memiliki potensi besar untuk hal ini. Syarif Bando menyebut perempuan adalah sosok yang kreatif. Dia mencontohkan, banyak kisah sukses dari penerima manfaat program transformasi perpustakaan inklusi sosial yang merupakan kaum perempuan. Karenanya, dia meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar mendorong kepala desa meningkatkan kemampuan masyarakat melalui literasi.
â€œKementerian Desa memastikan para perempuan di desa ini, memproduksi, pastilah sekelas home industry. Sehingga kita tidak butuh impor beras, penerima bansos semakin kurang,â€ ujarnya dalam webinar dengan tema â€œPentingnya Literasi bagi Perempuan dalam Menunjang Perannya sebagai Pejuang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasiâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (28/7/2021).
Dia menegaskan literasi bisa mengubah kehidupan individu. Literasi, yang bermakna kedalaman pengetahuan seseorang yang bisa diimplementasikan, akan memperkuat kehidupan masyarakat desa dan partisipasi kaum perempuan.
Pada kesempatan yang sama, Syarif Bando mendorong agar semakin banyak penulis yang lahir dari desa. Para penulis diminta menggali potensi asli dari daerahnya sehingga bisa dikenal oleh daerah lain. Buku mengenai konten lokal juga diharapkan bisa memperkaya kuantitas buku di Indonesia yang dinilai masih kurang. â€œKementerian Desa bisa melombakan tentang buku konten lokal desa, baik dari sumber daya alam maupun kearifan lokal. Karena banyak desa di Indonesia yang bisa menerapkan contoh demokrasi terbaik di dunia,â€ jelasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Taufik Madjid mengutarakan pentingnya literasi bagi perempuan dalam menunjang peran mereka sebagai pejuang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kelompok sosial marginal harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan desa.
â€œMaka setidaknya ada beberapa afirmasi yang dilakukan secara partisipatif, antara lain menjadikan kelompok-kelompok marginal. Kami menilai karena kami harus mendorong kelompok perempuan yang ada di desa, agar kehadirannya selain bisa mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di level desa, juga terlibat aktif dalam pembangunan desa,â€ jelasnya.
Untuk mendorong hal tersebut, pada 2020, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendeklarasikan Desa Ramah Perempuan di Indonesia.
Reporter: Hanna Meinita

Perpustakaan Desa Bukan Sekadar Tempat Membaca  Â 

Medan, Sumatera Utaraâ€”Perkembangan dunia digital memang telah masif. Teknologi merambah di hampir semua sektor kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan.Â  Zaman konvensional kini perlahan ditanggalkan beralih ke zaman digital. Banyak diantaranya telah bertransformasi. Mesin cetak digantikan dengan teknologi digital. Pencarian yang dulunya dilakukan manual, mulai beralih ke mesin pencari (search engine). Penggunaan teks dan gambar kini digantikan dengan multimedia.
Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi 262 juta penduduk ternyata memiliki populasi pengguna internet yang cukup besar, yakni sebesar 143,26 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya (54,68 persen) sudah fasih menggunakan internet dan memanfaatkannya untuk mengakses sumber informasi. Namun, dari besaran persen teserbut, mayoritas masyarakat justru menggunakannya untuk bermedia sosial, seperti chatting (89.35 persen). Hanya 74.84 persen yang memakainya sebagai wadah pencari informasi.
â€œSedangkan pemanfaatan internet untuk kepentingan pendidikan hanya 55,30 persen, salah satunya untuk aktivitas membaca. Artinya, masyarakat butuh terhadap bahan bacaan yang berkualitas dengan jumlah yang memadai yang rata-rata didominasi oleh para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sarjana muda (S1) dan master (S2),â€ imbuh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat menjadi narasumber pada seminar nasional â€œPeran Pustakawan dan Perpustakaan Dalam Mencegah Plagiarisme di Kalangan Civitas Akademikaâ€ yang berlangsung di Universitas Methodist Indonesia, Medan, Rabu, (8/7).
Lalu, dimanakah perpustakaan berperan memerangi plagiarisme? Plagiarisme tidak hanya terjadi di Indonesia. Di luar negeri pun banyak terjadi plagiarisme. Plagiarisme adalah pengambilan karangan atau pendapat orang lain dan kemudian disiarkan ataupun diakui sebagai pendapat atau karangan sendiri. "Satu-satunya cara menghindari perilaku plagiarisme adalah dengan banyak membaca. Tanpa membaca kita tidak punya ide atau gagasan yang ingin dituliskan," jelas Kepala Kepala Perpusnas.
Ada dua hal yang mengantarkan seseorang memiliki kemampuan kelas dunia, yakni kemampuan mengemukakan gagasan baru yang bersumber dari informasi yang dikumpulkan, serta kemampuan Â menciptakan barang atau jasa yang sesuai dengan kemajuan zaman.
Perpustakaan adalah jantungnya perguruan tinggi. Tantangannya adalah bagaimana perguruan tinggi selaku institusi perkembangan dunia menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang diminati mahasiswa.Â  "Kampus jangan hanya menjadi menara gading masyarakat. Mahasiswa juga perlu membekali dirinya dengan pengetahuan dari buku-buku life skill atau ilmu terapan sehingga ketika terjun ke masyarakat bisa langsung diterapkan dan dirasakan dampaknya,â€ tambahnya.
Perpustakaan kini telah mengalami perubahan paradigma. Perpustakaan tidak lagi berkutat pada pelayanan manual. Pengunjung bisa mencari jurnal atau referensi melalui data base yang ada. Pengembangan perpustakaan berbasis digital adalah upaya yang mesti dilakukan agar masyarakat mudah menjangkau koleksi yang diinginkan.
Dari situ kerangka pikir pengembangan perpustakaan disusun. Secara garis besar, parameter pembangunan perpustakaan mencakup pemerataan perpustakaan, kemudahan dan kecepatan akses, kualitas dan kuantitas koleksi, diversifikasi dan pemanfaatan layanan, serta kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola perpustakaan.
Sasaran yang hendak dicapai dari upaya tersebut adalah membaiknya kualitas literasi di masyarakat. Dengan literasi yang memadai, masyarakat terdorong menelurkan banyak inovasi. Dari inovasi akan muncul suatu kreativitas sehingga masyarakat tergerak untuk berusaha, menciptakan kemandirian ekonomi yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan diÂ  masyarakat.
Perguruan tinggi adalah kawah candradimuka dalam menciptakan manusia-manusia unggul yang nantinya mampu menggerakkan inovasi dan kreatifitas di masyarakat. Lulusan perguruan tinggi di Indonesia terbukti tidak kalah dan mampu bersaing di pentas internasional bersama dengan lulusan para universitas terbaik di dunia, seperti Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Harvard, Cambridge, Oxford, ataupun University College di London.Â Â 
Namun, kemajuan teknologi tetap memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum atau pihak yang ingin menarik keuntungan dengan cara pintas. Pada perpustakaan digital, misalnya file yang tersedia dalam bentuk digital bisa dengan mudah direplikasi lalu kemudian disebarkan. Data-data lain, seperti film, buku, maupun musik pun rawan pembajakan.
â€œDi sinilah peran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi penting mengingat teknologi yang dipakai dalam menyalahgunakan setiap karya intelektual makin canggih. Artinya, siapapun kini tidak bisa lagi seenaknya meng-copy, mengedit dan mencetak tanpa seizin pemilik.â€
Mengikuti perkembangan konten digital, Perpusnas telah melengkapi dirinya dengan menyediakan aplikasi baca digital yang disebut iPusnas. iPusnas adalah aplikasi digital library yang menggabungkan fitur membaca buku digital dan wadah interaksi lewat fitur media sosial yang dapat diatur sedemikian rupa. iPusnas memuat tidak kurang dari 20 ribu judul buku digital dari seluruh terbitan dari penerbit ternama di Indonesia.
Dengan banyaknya koleksi buku digitalâ€”dan masih akan terus bertambahâ€”masyarakat, termasuk kalangan civitas akademika disarankan tidak melakukan plagiarisme. Jika sumber yang diinginkan tidak ditemui dalam koleksi digital, masyarakat bisa mendatangi perpustakaan. Plagiarisme tidak dibenarkan apalagi di dalam dunia pendidikan tinggi. Teramat besar resiko yang ditanggung jika cara itu dilakukan.
Penggunaan aplikasi iPusnas juga mendukung pelestarian lingkungan karena konsep yang ditawarkan adalah produk buku digital. Masyarakat mudah mencari buku yang dibutuhkan tanpa mengeluarkan biaya. Koleksi buku digital dalam iPunas dapat diakses kapan dan dimana saja tanpa batas ruang dan waktu.
Selain aplikasi iPusnas, juga terdapat layanan e-resource yang disediakan Perpusnas. E-resource adalah layanan online untuk mengakses buku dan jurnal elektronik. Saat ini koleksi e-resources Perpusnas telah menghimpun lebih dari 2 milyar judul artikel jurnal. Dan masyarakat bisa mengakses dengan bebas dan gratis dengan terlebih dulu menjadi anggota Perpustakaan Nasional.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Perpusnas juga melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Methodist Indonesia. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Perpusnas dan Rektor UMI Pantas Simanjuntak dan disaksikan Wakil Ketua Yayasan Gereja Methodist UMI Bastian Manurung.
Universitas Methodist Indonesia (UMI) Medan merupakan perguruan tinggiÂ  ke-146 di Indonesia yang melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Nota Kesempahaman yang ditandatangani kedua belah pihak melingkupi,
<ol>
<li>Pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan</li>
<li>Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</li>
<li>Pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository Indonesia One Search (IOS)</li>
<li>Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan dalam bidang perpustakaan</li>
<li>Penghimpunan dan pelestarian karya cetak dan karya rekam (KCKR)</li>
<li>Perluasan jejaring perpustakaan di lingkup nasional dan internasional</li>
</ol>
Â Â 
Â Reportase : Dewi Kartikasari dan Hartoyo Darmawan
Â

Seminar Nasional Cegah Plagiarisme : Perpustakaan Bantu Hindari Plagiarisme

Matraman, Jakarta&ndash;Pustakawan adalah profesi yang memadukan aktivitas ilmiah dan sikap profesionalisme. Di dalamnya mencakup aktivitas pelayanan, pengembangan sistem kepustakaan, dan pengembangan profesi. Pustakawan juga dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pemustaka maupun masyarakat. Pelayanan prima adalah pelayanan yang melebihi ekspetasi.
&ldquo;Pustakawan harus profesional dan memiliki kompetensi personal. Harus seimbang,&rdquo; pesan Sekretaris Utama Perpusnas Dedi Junaedi mengawali sambutan Sarasehan Pustakawan Terampil di lingkungan Perpusnas di Balairung Hotel, Jakarta, Senin, (16/10). Pertemuan sarasehan ini adalah kali kedua setelah sebelumnya mengundang seluruh pustakawan ahli pada&nbsp; 27 April lalu di Jakarta. Sarasehan pustakawan diikuti oleh 65 pustakawan terampil, koordinator pustakawan, dan pustakawan ahli utama di lingkungan Perpustakaan Nasional.&nbsp; Para peserta diberi pembekalan seminar tentang Pelayanan Teknis Membuat Literatur Sekunder oleh Pustakawan Ahli Madya, Sri Mulyani dan Penyusunan Quick Reference oleh Pustakawan Ahli Muda, Arief Wicaksono.
Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Sekretaris Utama Perpusnas memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Pemaknaan dan Implementasi UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Ajang ini merupakan bentuk kompetensi pemahaman dari para pustakawan terhadap UU Perpustakaan.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Sarasehan Pustakawan Perpusnas : Kompetensi Menuju Pelayanan Prima

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas: Potensi Ekonomi Bisa Muncul dari Masyarakat yang Berliterasi

Bupati Pekalongan Kagumi Megahnya Perpustakaan Nasional

Bunda Baca Kab Musi Rawas Sinergikan Program Literasi

RPP (Lanjutan) SSKCKR-Dorong Semua Pihak Lestarikan Karyanya ke Perpustakaan

Perpustakaan Desa Bukan Sekadar Tempat Membaca Â

Seminar Nasional Cegah Plagiarisme : Perpustakaan Bantu Hindari Plagiarisme