Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2022.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, rakornas ini digelar untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam membangun kekuatan untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tentang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Perpusnas sebagai institusi pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia secara teknis memiliki kewajiban untuk menginspirasi dan memberikan gagasan, teori-teori baru tentang ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa ini," kata Syarif, dalam Jumpa Pers Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022, Kamis, (24/3/2022).
Syarif Bando mengatakan keterbatasan bahan bacaan menjadi penyebab rendahnya tingkat budaya baca di Indonesia. Sesuai standar UNESCO idealnya tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya, sedangkan kondisi yang ada satu buku ditunggu 90 orang.
"Selama berpuluh-puluh tahun dunia menghakimi Indonesia sebagai budaya baca yang rendah. Budaya baca kita tidak rendah, buktinya hanya Indonesia yang pernah memiliki lebih dari seratus aksara di dunia. Hanya saja keterbatasan buku masih menjadi masalah," lanjutnya.
Selain itu, Syarif Bando menyebut bahwa literasi tidak hanya kemampuan merangkai huruf menjadi kata, kata dan kalimat, kalimat menjadi paragraf. Namun, literasi pada tingkat tinggi yang bermutu yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
"Apapun kondisinya, kita harus mengarahkan masyarakat ke kemampuan produsen. Untuk itu semua institusi menjadi sangat penting terutama institusi pendidikan/lembaga pendidikan dimana inilah yang akan menentukan sejauh mana programnya mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang literasi yang tinggi," jelasnya.
Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan, dalam RPJMN menempatkan literasi, inovasi dan kreativitas sebagai salah satu pilar penting untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan berdaya saing. Untuk itu literasi, inovasi dan kreativitas perlu terus dikembangkan di berbagai bidang pembangunan.
"Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dapat menjadi ujung tombak pengembangan budaya literasi untuk mendukung inovasi dan kreativitas," kata dia.
Subandi mendorong perpustakaan perlu mengembangkan inovasi teknologi digital. Selain meningkatkan minat baca, perpustakaan diharapkan dapat menemukan solusi untuk permasalahan kehidupan masyarakat.
"Melalui Rakornas perpustakaan ini kami harap mampu merespon tantangan utama di era revolusi industri 4.0, yakni menyiapkan SDM yang literat, berkualitas dan berdaya saing serta SDM yang mampu mempraktekkan prinsip literasi baru untuk mewujudkan ekosistem digital nasional," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga KemenkoPMK Didik Suhardi mengatakan, pihaknya telah menyusun peta jalan pembudayaan literasi. Diantaranya, pembudayaan literasi keluarga, pembudayaan literasi dalam sistem pendidikan, pembudayaan literasi dalam masyarakat.
"Literasi jangan hanya dibatasi hanya pada urusan membaca dan menulis saja tetapi literasi sebuah kemampuan untuk menyerap pengetahuan dan mengimplementasikannya untuk kehidupan yang lebih baik," kata Didik.
Tahun 2022, Rakornas Bidang Perpustakaan mengusung tema "Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional". Rakornas diselenggarakan selama dua hari pada 29-30 Maret 2022 secara hybrid. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanÂ Â <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Muhadjir_Effendy">Muhadjir Effendy</a> dijadwalkan hadir sebagai keynote speaker dan membuka Rakornas secara resmi.Â Masyarakat dapat mengikuti Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 melalui <a href="https://s.id/REGISTRASIRAKORNAS2022">https://s.id/REGISTRASIRAKORNAS2022</a>.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/Radhitya P
Â 
Â 
Â

Perpusnas Kembali Gelar Rakornas Bidang Perpustakaan

Salemba, Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting menyampaikan tujuh nilai dasar Ber-AKHLAK yang harus dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini disampaikan dalam Apel Pagi, Senin (22/01/2024). Dia menjelaskan tujuh nilai Ber-AKHLAK yang harus diterapkan ASN dalam menjalankan tugasnya, yaitu&nbsp; Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
&ldquo;Sudah tak bisa dipungkiri lagi kalau setiap aparatur sipil negara adalah pelayan masyarakat. Ada tujuh nilai dasar bagi ASN dan yang ditekankan pertama kali adalah berorientasi pelayanan,&rdquo; ujarnya.
Nilai berorientasi pada pelayanan, lanjutnya, berarti ASN tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat melainkan wajib memahami kebutuhan masyarakat. &ldquo;Dalam konteks Perpusnas, ASN diwajibkan melayani masyarakat melalui pemenuhan akan kebutuhan literasi,&rdquo; lanjutnya.
Dia mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka untuk meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
&ldquo;Pelayanan mestinya dilakukan dengan ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan dalam menyelesaikan masalah. Perlu kita tanamkan terus-menerus ke dalam diri kita masing-masing bahwasanya dunia terus mengalami transformasi dengan sangat cepat,&rdquo; katanya.
Ia juga menambahkan pentingnya keinginan untuk bertransformasi dalam sektor pelayanan terhadap masyarakat dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas sebagai tenaga ASN yang kompeten.
&ldquo;Kita harus buang jauh-jauh persepsi lama tentang birokrat harus dilayani agar urusan menjadi lancar. Ketika masuk ke dunia kerja, jangan langsung berorientasi pada uang akan tetapi, mulailah berburu sebanyak mungkin kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Reporter: Ranny K / Veronica

ASN yang Berorientasi Pelayanan kepada Masyarakat

Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Yogyakarta, DIY - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando memberikan sambutan pada acara Peer Learning Meeting Perpuseru 2018 di Ballroom Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta (6/7). Dalam rangkaian acara tersebut didalamnya terdapat serah terima program Perpuseru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 kepada Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional sebagai pemerintah berencana melanjutkan program tersebut. Program PerpuSeru adalah program pengembangan perpustakaan yang didukung oleh Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI) dan Bill &amp; Melinda Gates Foundation, saat ini sudah menjangkau seluruh wialayah Indonesia dan bertujuanÂ dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Chief CCFI Titi Sadarini mengatakan PerpuseruÂ bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. "Perpustakaan adalah institusi yang mempunyai akses layanan yang tanpa batas dan tanpa biaya. Pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan umum seluruh Indonesia kemudian dikembangkan menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat kegiatan masyarakat yang inklusif," ujar Titi. Menurut Titi Sadarini transformasi perpustakaan dapat dilakukan dan memberikan dampak yang nyata. "Dari 768 perpustakaan desa yang menjadi mitra, 67 persen dilakukan mandiri melalui pemerintah kabupaten," imbuh Titi.Â  Chief CCFI juga mengapresiasi Perpusnas dan Bappenas yang menjadikan Perpuseru menjadi salah satu program prioritas dalam pengentasan kemiskinan. Harapannya kedepannya penyerahan tongkat estafet kepada Perpusnas dan Bappenas dapat berjalan baik.
Chief Director Perpuseru Erlyn Sulistyaningsih menyebutkan saat ini telah terdapat 65 trainer nasional dari pulau Buru sampai pulau Rote. Evlyn juga menampilkan testimoni Mas Wahid dari Pamekasan yang berrofesi sebagai peternak ayam, diman melalui perpustakaan dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik. Evlyn juga menerangkan mulai tahun 2019 dan 2020 program akan dilaksanakan oleh Perpusnas. "Percaya Perpuseru atau tranformasi perpustakaan mampu membuat masyarakat hidup lebih baik. Jadilah kupu-kupu yang terbang rendah, karena mendekati masyarakat dan memperluas jangkauan kepada masyarakat dengan senyuman dan kerendahan hati.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan kehadiran Perpusnas dan Perpuseru, yaitu membangun mindset bahwa setiap orang bisa berubah dengan bantuan akses ilmu pengetahuan. Merujuk UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perpustakaan sebagai urusan wajib yang ditetapkan oleh pemerintah.Â  Syarif juga menambahkan dukungan Kemendes PDT dengan kebijakan dana alokasi desa bisa untuk pengembangan perpustakaan demi menciptakan kualitas masyarakat yang lebih baik.Â  Perpusnas mengemban tugas berat dalam bersinergi dengan institusi lain untuk menghadirkan buku-buku di level masyarakat yang paling bawah. "Kami mengapresiasi atas program yang telah dilaksanakan dan berkomitmen melaksanakan program mulai tahun 2019 yang merupakan sebuah langkah awal," ujar Syarif.Â 
Reportase : Dewi Kartikasari dan Arwan Subakti
Â

Perpustakaan Nasional melanjutkan Program Perpuseru pada Tahun 2019

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara)

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara)

&nbsp;
<div id="BEBF6CAC_D875_4D82_6BFA_BE265FF1C314"></div>

Jakarta â€“ Perpustakaan yang sudah terakreditasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (pemustaka) terhadap kinerja perpustakaan. Selain itu, juga menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan tersebut. Demikian disampaikan Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto dalam apel pagi rutin yang diselenggarakan secara virtual pada Senin, (6/12/2021).
Supriyanto mengatakan, penerapan standar secara baik, konsisten dan benar dalam perpustakaan merupakan prasyaratan untuk mewujudkan layanan prima yang berfokus pada kepuasan pemustaka.
â€œPenerapan standar memerlukan komitmen yang kuat, dukungan pelatihan dan bimbingan, kontrol manajemen serta evaluasi internal (internal audit) dan evaluasi eksternal (eksternal audit) sehingga diharapkan mutu penyelenggaraan perpustakaan akan lebih baik dan sesuai dengan standar yang ada,â€ kata Supriyanto.
Tujuan akreditasi perpustakaan, lanjut Supriyanto, untuk meningkatkan kepercayaan pemustaka terhadap kinerja perpustakaan serta menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan yang bersangkutan. Sedangkan manfaat akreditasi bagi perpustakaan yang diakreditasi dapat meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan untuk meningkatkan kinerjanya pustakawan dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat.
Dijelaskan, saat ini jumlah perpustakaan yang telah terakreditas hingga bulan November 2021, sebanyak 10.348 perpustakaan atau mencapai 6,2% dari total jumlah perpustakaan sebanyak 164,160.
Dengan rincian, jumlah perpustakaan sekolah terakreditasi 8.288 perpustakaan, perpustakaan Perguruan Tinggi terakreditasi sebanyak 676 perpustakaan, perpustakaan umum terakreditasi sebanyak 1.105 perpustakaan dan perpustakaan khusus terakreditasi sebanyak 279 perpustakaan.
â€œKabar gembiranya, jumlah perpustakaan terakreditasi A lebih dari 1.000 perpustakaan atau mencapai jumlah 1.169 perpustakaan dan terakreditasi B sebanyak 1.527 perpustakaan. Perpustakaan yang terakreditasi A dan B inilah kedepan menjadi rujukan pengembangan perpustakaan di wilayah kabupaten/kota, provinsi dan nasional,â€ jelasnya.
Perpustakaan Nasional RI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) mempunyai tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yaitu menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan, melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan, membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan dan pengembangan Standar Nasional Perpustakaan.
Lebih lanjut diamanatkan didalam Undang-undang tersebut, Perpustakaan Nasional diwajibkan untuk menyusun standar koleksi perpustakaan; standar sarana dan prasarana; standar pelayanan perpustakaan; standar tenaga perpustakaan; standar penyelenggaraan; dan standar pengelolaan.
Â 
Reporter : Syifa Azka Layalia

Akreditasi Perpustakaan untuk Meningkatkan Kepuasan Pemustaka 

Matraman, Jakarta&ndash;Pustakawan adalah profesi yang memadukan aktivitas ilmiah dan sikap profesionalisme. Di dalamnya mencakup aktivitas pelayanan, pengembangan sistem kepustakaan, dan pengembangan profesi. Pustakawan juga dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pemustaka maupun masyarakat. Pelayanan prima adalah pelayanan yang melebihi ekspetasi.
&ldquo;Pustakawan harus profesional dan memiliki kompetensi personal. Harus seimbang,&rdquo; pesan Sekretaris Utama Perpusnas Dedi Junaedi mengawali sambutan Sarasehan Pustakawan Terampil di lingkungan Perpusnas di Balairung Hotel, Jakarta, Senin, (16/10). Pertemuan sarasehan ini adalah kali kedua setelah sebelumnya mengundang seluruh pustakawan ahli pada&nbsp; 27 April lalu di Jakarta. Sarasehan pustakawan diikuti oleh 65 pustakawan terampil, koordinator pustakawan, dan pustakawan ahli utama di lingkungan Perpustakaan Nasional.&nbsp; Para peserta diberi pembekalan seminar tentang Pelayanan Teknis Membuat Literatur Sekunder oleh Pustakawan Ahli Madya, Sri Mulyani dan Penyusunan Quick Reference oleh Pustakawan Ahli Muda, Arief Wicaksono.
Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Sekretaris Utama Perpusnas memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Pemaknaan dan Implementasi UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Ajang ini merupakan bentuk kompetensi pemahaman dari para pustakawan terhadap UU Perpustakaan.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Sarasehan Pustakawan Perpusnas : Kompetensi Menuju Pelayanan Prima

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Kembali Gelar Rakornas Bidang Perpustakaan

ASN yang Berorientasi Pelayanan kepada Masyarakat

Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Pengembangan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perpustakaan Nasional melanjutkan Program Perpuseru pada Tahun 2019

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 (Diskusi Kelompok Terpumpun - Wilayah Bali, Kalimantan, dan Nusa Tenggara)

Akreditasi Perpustakaan untuk Meningkatkan Kepuasan Pemustaka