Jakarta-Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melaksanakan pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1443 Hijriah, Senin, (11/7). Sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang dikurbankan berasal dari pegawai dan mitra kerja Perpusnas. Pemotongan hewan kurban berlangsung di Rumah Potong Hewan (RPH) Garasi Sapi Jl. Malaka Baru I, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ketua Panitia Idul Adha Perpusnas, Agus Sutoyo mengatakan, pemotongan hewan kurban kali ini dilaksanakan di RPH mengikuti imbauan dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 10 Tahun 2022 tentang Pandauan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir mewabahnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan yang marak terjadi akhir ini. "Jadi, mulai dari pemilihan sampai pemotongan hewan kurban di RPH Garasi Sapi ini dilaksanakan sesuai SOP, masing-masing hewan juga tersertifikasi, dan dipastikan bebas dari penyakit apapun," ungkapnya. Agus berharap, perayaan Idul Adha berikutnya sudah terbebas dari pandemi Covid-19 sehingga pemotongan hewan kurban dapat disaksikan oleh seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas. Reporter &amp; Fotografer : Prakas Agrestian

Perpusnas Rayakan Idul Adha 1443 H, Berbagi Semasa Pandemi

Kuningan, Jakarta&mdash;Undang-Undang No. 43 yang mengatur tentang perpustakaan disahkan pada 2007. Dalam rentang waktu 17 tahun sejak peraturan tersebut disahkan, banyak perkembangan yang telah terjadi di dunia dan turut berdampak pada perpustakaan. Oleh karena itu, terdapat beberapa poin yang perlu diperjelas, bahkan ada pula beberapa hal yang perlu ditambahkan karena masih belum terakomodir.
 
Hal ini kemudian yang melatarbelakangi inisiasi untuk merevisi peraturan tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Untuk mengidentifikasi dan menginventaris hal-hal terkait revisi tersebut, Perpustakaan Nasional melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun pada Selasa (23/7/2024).
 
17 dinas perpustakaan daerah yang diundang dalam diskusi ini di antaranya, Kota Bekasi, Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, dan Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. 
 
Dalam diskusi ini diharapkan dinas perpustakaan daerah dapat menyampaikan pengalaman dalam mengimplementasikan undang-undang dan masukan terkait revisi undang-undang tersebut. Masukan tersebut merupakan bahan penyusunan naskah akademik yang menjadi latar belakang revisi undang-undang. Jika perubahan substansi undang-undang di atas 50%, maka undang-undang direvisi dan jika di bawah 50%, maka dibuat perubahan atas undang-undang.
 
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Joko Santoso, menyambut baik terselenggaranya kegiatan diskusi ini. Ia mengharapkan pada diskusi selanjutnya dapat menghadirkan dinas perpustakaan tiap cluster.
 
Dalam sambutannya ia menjelaskan banyak hal yang terjadi selama kurun waktu 17 tahun sejak 2007, yang baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi perpustakaan. Terbitnya UU No. 23 tahun 2014 dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait naskah kuno, perkembangan teknologi yang pesat dengan munculnya Internet of Things, Artificial Intelligence, kecakapan literasi yang kini semakin signifikan, serta pergeseran perilaku masyarakat yang semakin menyukai kehidupan yang serba digital adalah beberapa hal yang patut menjadi perhatian dan harus dipertimbangkan saat menyusun revisi undang-undang. 
 
&ldquo;Perpustakaan seharusnya seperti Janus yang memiliki dua muka, yang satu memandang masa lalu dan yang satunya lagi memandang masa depan,&rdquo; pesannya.
 
Analogi perpustakaan dan dewa Romawi kuno ini menggambarkan perpustakaan memiliki dua spektrum yang terkait masa lalu dan masa depan, karena perpustakaan menyimpan dan melestarikan khazanah budaya bangsa dari masa lampau serta perpustakaan juga harus menerapkan teknologi agar mampu menghadapi dan mengantisipasi tantangan di masa depan. 
 
Labih lanjut Joko menekankan undang-undang lain yang terkait, seperti undang-undang pemerintahan daerah dan cagar budaya karena peraturan perundang-undangan tersebut bersinggungan dengan beberapa poin dalam undang-undang tentang perpustakaan. 
 
Hadir sebagai narasumber pada diskusi ini, pengajar Departemen Ilmu Komputer IPB, Firman Ardiansyah, yang memaparkan beberapa poin yang perlu dipertegas dalam revisi undang-undang, yaitu terkait definisi karya digital/format digital yang masih belum jelas, perpustakaan digital, privasi dan keamanan data pribadi yang menjadi sorotan terutama karena kasus Pusat Data Nasional (PDN) yang terkena serangan ransomware, layanan perpustakaan yang inklusif dan adaptif, pembelajaran sepanjang hayat, dan usulan poin standar.
 
Firman kemudian mengemukakan keprihatinannya terkait perpustakaan digital, karena terdapat mindset yang salah dalam pengelolaan perpustakaan digital di perguruan tinggi dan sekolah. Banyak sekolah yang mengunggah buku tanpa mengetahui hak cipta buku tersebut sehingga harus menghadapi tuntutan hukum. Selain itu, perguruan tinggi juga belum optimal dalam hal pelestarian karya digital sehingga tidak tertutup kemungkinan kasus serupa PDN dapat terjadi di perguruan tinggi.
 
&ldquo;Pemahaman tentang perpustakaan digital, yang penting saya punya koleksi digitalnya saya tempatkan di Google drive, kemudian selesai. Hal ini sangat rawan,&rdquo; ujarnya.
 
Beberapa poin yang disampaikan dinas perpustakaan daerah mengemuka dalam diskusi ini di antaranya terkait SDM pengelola perpustakaan, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, dewan perpustakaan, TBM, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah di tiap level, dan penyiangan koleksi perpustakaan.
 
Ketersediaan dan kesejahteraan SDM pengelola perpustakaan, anggaran perpustakaan sekolah merupakan poin yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena masih menjadi ganjalan di hampir semua dinas perpustakaan daerah.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Cahyani
 
Fotografer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Ahmad Kemal Nasution
 
&nbsp;

Perpustakaan Merangkul Masa Lalu dan Masa Depan

Salemba, Jakarta - Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Woro Titi Haryanti menegaskan betapa pentingnya pelaporan LHKASN bagi ASN di lingkungan Perpusnas. â€œLHKASN itu wajib dan penting karena merupakan bagian dalam penilaian KL dalam Reformasi Birokrasi.â€ Woro Titi Haryanti berkata tegas dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan LHKASN melalui Aplikasi Si Harka untuk pegawai baru di Lingkungan Perpusnas via daring Selasa (28/04/2021).
Lebih lanjut Woro Titi Haryanti menyampaikan bahwa Inspektorat Perpusnas RI wajib mendampingi pegawai yang kesulitan atau berkendala dalam mengisi LHKASN di Si Harka. Bahwa Pegawai Perpusnas dapat berkonsultasi dalam kegiatan pelaporan ini.
Sebagai informasi, Si Harka merupakan aplikasi resmi pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Si Harka wajib diisi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di instansi pemerintahan.
Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Inspektorat Perpusnas RI dengan menggandeng Pengelola LHKASN dari Kemenpan RB, Afif Nur Wahid sebagai narasumbernya. Afif Nur Wahid menjelaskan mekanisme pelaporan LHKASN bagi pegawai baru Perpusnas yang baru pertama kalinya mengisi LHKASN. Diharapkan dengan sosialisasi ini, pegawai baru Perpusnas RI tidak kesulitan dalam pengisian LHKASN di SI Harka.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Peserta yang hadir merupakan pegawai yang ada di lingkungan Perpusnas, berjumlah total 681 orang.
Â 
Â 
Reportase : Noviani Maghfiroh

Sosialisasi LHKASN Bagi Pegawai Baru Perpusnas RI

Banda Aceh, Aceh - Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) 12 secara resmi dibuka Walikota Banda Aceh Aminullah Usman di Hotel Hermes, Banda Aceh, Aceh, pada Selasa (12/11/2019). Tahun ini, KPDI 12 mengusung tema â€œMewujudkan Ekosistem Perpustakaan Digital 4.0 dan Society 5.0 dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsaâ€.
Pembukaan acara ditandai dengan menepuk rapaâ€™i oleh Walikota bersama Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana, Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia Zainal Hasibuan, Wakil Rektor I Uninversitas Syiah Kuala Marwan, dan Kepala UPT Perpustakaan Unsyiah Rudi Kurniawan.
Dalam sambutannya, Ofy Sofiana menyatakan munculnya revolusi industri 4.0 membuat wajah baru dalam fase kemajuan teknologi. Perpusnas sudah membangun ekosistem digital berbasis ilmu pengetahuan dengan menyediakan sejuta buku yang dapat diunduh oleh seluruh masyarakat Indonesia. â€œDalam beberapa tahun terakhir pembangunan perpustakaan digital mendapat respon positif. Bahkan berhasil mendulang prestasi bertaraf nasional dan internasional,â€ jelasnya di hadapan 450 peserta dari berbagai perpustakaan di seluruh Indonesia.
Perpusnas sudah mengembangkan beragam koleksi dan layanan dalam bentuk digital di antaranya Layanan Keanggotaan Online, Pemanfaatan Jurnal ilmiah elektronik (e-resources), Pusat jejaring Repositori Digital (Indonesia OneSearch), perpustakaan digital mobile iPusnas, pembangunan Pojok Baca Digital, dan Layanan Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara).
Sementara itu, Zainal Hasibuan menyatakan banyak hal yang sudah perpustakaan lakukan dalam menghadapi perubahan teknologi. Pada era perpustakaan digital 4.0, hampir semua hal tersedia dalam bentuk digitalisasi dan semua berjalan secara otomatis atau otomasi. Di sini, teknologi menjadi pusat kegiatan.
Menghadapi society 5.0, Zainal mengajak peserta agar merespons beragam kondisi lingkungan yang berubah. â€œDi sini, kita merumuskan, menyikapi, merespons apa yang akan kita lakukan. Jadi dari sini semakin kuat visi kita ke depan dengan memanfaatkan informasi yang ada. Jadi di sini kita menyamakan persepdi bersama-sama karena susah kalau sendiri. Di sinilah artinya meningkatkan daya saing bangsa karena kita menguasai teknologi, informasi dan menggunakannya sumber daya yang kita miliki agar daya saing meningkat,â€ tuturnya saat menyampaikan sambutan.
KPDI 12 digelar pada 12-15 November 2019. Selama dua hari, akan ada seminar dan diskusi panel untuk penguatan dan pemanfaatan perpustakaan digital.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Hartoyo Darmawan

KPDI 12, Perpustakaan Mewujudkan Ekosistem Perpustakaan Digital 4.0

Salemba, Jakarta â€“ Di Hari Pahlawan, Perpustakaan Nasional melalui Perpusnas Press meluncurkan buku biografi Paul Permadi: Sang Penggagas Presidential Library. Buku yang diluncurkan secara virtual ini merupakan rangkuman perjalanan hidup Paul Permadi, gagasan serta pemikiran tentang perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia yang ditulis oleh Agus Sutoyo, Joko Santoso dan Edy Wiyono.
â€œBuku biografi Paul Permadi ini sebagai satu karya persembahan dari Perpustakaan Nasional untuk memberikan penghormatan yang tertinggi dan terbaik untuk Paul Permadi, yang merupakan sosok penggagas Perpustakaan Proklamator Bung Karno sebagai Presidential Library,â€ ungkap Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat Webinar Semangat Altruisme Kepustakawanan di Era Disrupsi dengan tema â€œMenulis sebagai Gerakan Wakaf Pengetahuan untuk kemaslahatan Masyarakatâ€, Selasa (10/11).
Dengan peluncuran buku ini merupakan awal untuk melakukan suatu gerakan besar ke depan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, tokoh nasional, para pemikir nasional, baik yang berkaitan dengan perpustakaan, literasi, kegemaran membaca Â maupun aspek pengetahuan lainnya. Sehingga diharapkan keluhan tentang kurangnya bahan bacaan akan terhenti pada kerja nyata.
â€œPerpustakaan Nasional Press yang akan siap menerbitkan buku siapa saja, yang menjadi suatu alternatif solusi bagi siapa saja yang memiliki ide gagasan yang bagus tetapi tidak diakomodir pebnrbit besar. Kita berharap penerbitan ini tidak terbatas yang berkaitan kepustakawanan, pustakawan, maupun indeks literasi,â€ jelasnya.
Syarif mengapresiasi banyaknya kepala daerah yang telah menerbitkan buku yang berisi mengenai local content, potensi wilayah yang dimiliki. Perpustakaan Nasional terus mengajak dan bermitra dengan perpustakaan daerah, dan juga Kepala Daerah untuk segera bangkit dan jangan lagi mengeluhkan kekurangan bahan bacaan di daerah.
Sementara itu, dalam bedah buku Paul Permadi: Sang Penggagas Presidential Library, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret, Suyatno mengatakan, dari biografi tersebut dapat diketahui sosok Presiden Pertama RI Soekarno yang menjadi sumber inspirasinya.
â€œPaul Permadi mengajukan konsep Perpustakaan Proklamator Bung Karno menjadi perpustakaan kepresidenan yang termasuk jenis perpustakaan khusus yang bertugas meningkatkan kebudayaan dan peradaban Indonesia melalui pemikiran dan Tindakan orang besar,â€ terang mantanÂ  Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno .
Hal senada juga diungkapkan Putra Paul Permadi, Alexander Ludi, yang mengungkapkan Paul Permadi terinspirasi menggagas Presidential Library di Indonesia setelah dirinya berkunjung ke USA. â€œKekagumannya kepada Bung Karno dan cintanya akan kesatuan bangsa dan negara menghasilkan Perpustakaan Presiden pertama Bung Karno yang menjadi monument pemersatu bangsa,â€ ungkapnya. Dengan terbitnya buku ini, lanjut Alexander Ludi,Â  saya atas nama keluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Nasional yang memberi ruang melalui Perpusnas Press untuk diterbitkannya buku ini, dan juga kepada penulis, khususnya mas Agus Sutoyo yang menggagas awal untuk menyusun buku ini, dan mas Joko Santoso dan mas Edy yang melanjutkan menyempurnakan buku ini sampai terbit.Â 
Dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan empat buku lainnya, diantaranyaÂ  Untaian Pemikiran Pustakawan, Aku dan Perpustakaan, Dari Perpusnas untuk Negeri, Perpustakaan sebagai Simbol Peradaban dan Pusat Budaya Bangsa.
Â 
Reporter : Wara Merdeka

Perpustakaan Nasional Luncurkan Buku Biografi Paul Permadi

Jakarta - Kondisi perpustakaan di Indonesia yang beragam mendorong Perpustakaan Nasional melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menguatkan perpustakaan baik di provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga komunitas. Upaya tersebut dilakukan di antaranya melalui skema Dana Alokasi Khusus, dana dekonsentrasi, bantuan buku, mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling, hingga pengembangan perpustakaan digital melalui layanan e-resources, aplikasi iPusnas, hingga program Indonesia One Search (IOS).
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti pada Pembukaan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Forum Perpustakaan Umum Indonesia Tahun 2018. Kegiatan dengan tema â€œPengembangan Perpustakaan Umum: Literasi untuk Kesejahteraanâ€ tersebut berlangsung di Jakarta pada Senin-Rabu, 26 November-28 November 2018. Rapat kerja dihadiri perwakilan dari perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
â€œDi Indonesia terdapat 154.358 perpustakaan yang terdiri dari 23.611 perpustakaan umum. Meski jumlahnya banyak, kualitas perpustakaan masih belum memenuhi standar nasional perpustakaan. Jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi di Indonesia untuk dinas perpustakaan tingkat provinsi baru 20 perpustakaan, jadi masih ada 14 yang belum terakreditasi. 74 dinas perpustakaan kabupaten/kota, berarti masih banyak lagi yang belum terakreditasi, sebanyak 425 yang belum terakreditasi,â€ jelas Woro Titi saat memberikan sambutan.
Selain skema bantuan, pada 2019, Perpusnas melakukan transformasi layanan berbasis inklusi sosial. Ada 300 perpustakaan desa di 60 kabupaten yang akan menerima pendampingan perpustakaan layanan berbasis inklusi sosial. Di sini, peran perpustakaan akan dioptimalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. â€œHal ini dilakukan agar perpustakaan dapat menjadi pusat aktivitas masyarakat untuk belajar secara kontekstual serta berbagi pengalaman dan keterampilan. Sehingga melalui perpustakaan, masyarakat menjadi cerdas dan sejahtera,â€ jelasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai perpustakaan harus menjadi pusat syaraf lokal untuk informasi. Perpustakaan selayaknya menjadi ruang ketiga tempat orang mendapatkan pengetahuan dan menyerap pengalaman. â€œTempat pertama itu rumah, tempat kedua tempat kerja dan belajar,â€ jelasnya saat membuka acara.
Dan menurut Anies, kunci dari perpustakaan yang maju dan berkembang adalah pustakawan. di tengah derasnya tsunami informasi, pengelola perpustakaan harus bisa inspirasi bagi orang yang mencari informasi. â€œPustakawan bukan sekedar penjaga buku, tapi justru harus menjadi produsen, inspirator, penghubung, penyedia sumber daya, bahkan sebagai pendamping, pembimbing, dan guru. Jadi ini membutuhkan suatu rangsangan penumbuhan karakter pustakawan yang berbeda dari yang selama ini kita pahami,â€ tuturnya.
Para pustakawan diharapkan bekerja dengan dinamis dan kreatif, karenanya pustakawan harus banyak berinteraksi agar menjadi sosok yang inspiratif. â€œPustakawan harus dibenturkan dengan pustakawan terbaik dunia. Kalau membangun gedung, kita bisa membayar arsitek. Tapi kalau berbicara tentang aktivitas, itu membutuhkan orang yang kreatif, inovatif. Bagaimana mungkin seorang pustakawan akan menginpirasi jika dia hanya berada di ruang tertutup dan tidak berinteraksi dengan lainnya, kecuali dengan koleksi?,â€ urainya.
Anies Baswedan mendorong jajarannya untuk belajar dari perpustakaan terbaik di Asia Tenggara, hingga Asia. Setelah belajar, Anies meminta jajarannya agar mereka melampaui apa yang sudah dikerjakan perpustakaan negara lain.
Terkait hal ini, Woro Titi mengucapkan apresiasi kepada kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang berinisiatif mengembangkan dan menguatkan perpustakaan baik dari sisi infrastuktur, anggaran, SDM, maupun diversifikasi layanan. Hal ini membuat masyarakat semakin dekat dengan informasi.
Reportase: Hanna Meinita
Â 
Â 
Â

Mewujudkan Perpustakaan sebagai Pusat Aktivitas Masyarakat

Salemba, Jakarta- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap segala tantangan tugas yang diemban.
&nbsp;
Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas Joko Santoso pada pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 13 pejabat fungsional pustakawan di lingkungan Perpusnas, Jumat (14/6/2024).
&nbsp;
Sestama menyampaikan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional merupakan amanah Peraturan BKN Nomor 7 tahun 2017.
&nbsp;
&ldquo;Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari perputaran roda setiap organisasi yang bertujuan untuk pembinaan, pemantapan kapasitas kelembagaan serta pengembangan karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),&rdquo;jelasnya.
&nbsp;
Lebih lanjut, Sestama menegaskan agar ASN di lingkungan Perpusnas selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak, mengembangkan komunikasi yang positif di setiap lini saat bertugas dan menciptakan inovasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik serta bangunlah sinergitas dengan seluruh unsur,
&nbsp;
Selain itu, Sestama mengutarakan harapannya agar pejabat fungsional yang baru saja dilantik dapat menunjukan dedikasi dan loyalitas dimanapun bertugas.
&nbsp;
&ldquo;Saudara harus mengarahkan kemampuan dan melaksanakan tugas dengan baik untuk mendukung pembangunan bidang perpustakaan yang tentu selaras dengan visi dan misi Perpustakaan Nasional,&rdquo; harapnya.
&nbsp;
Dalam kesempatan ini, lima pejabat fungsional dilantik menjadi pustakawan ahli madya,satu pejabat fungsional dilantik menjadi pustakawan ahli muda dan tujuh pejabat fungsional dilantik menjadi pustakawan ahli pertama.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily
&nbsp;
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Andri TK / Aji Anwar

Berita

Sebanyak 13 Pejabat Fungsional Pustakawan di Lingkungan Perpusnas Dilantik