<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Medan Merdeka Selatan, Jakarta<span style="font-size: 11pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> - Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar beserta jajaran menerima kunjungan dari Pj. Bupati Boalemo beserta jajaran di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 5, Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Jumat (26/01/2024).
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pj. Bupati Boalemo, Sherman Moridu menyampaikan bahwa masyarakat di Kabupaten Boalemo sangat antusias terhadap perkembangan literasi. Masyarakat menyambut baik upaya pemerintah Kabupaten Boalemo dalam menyediakan akses bacaan di desa-desa melalui pojok baca di setiap kecamatan maupun perpustakaan desa, hingga museum pintar.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Perpustakaan bagi kami adalah mandatori. Melihat masyarakat yang begitu antusias, kami merasa perlu menyediakan ruang atau fasilitas yang lebih layak serta representatif,&rdquo; ungkap Sherman.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mendengar hal tersebut, Deputi Adin menyambut baik upaya pemerintah daerah Boalemo yang telah menindaklanjuti mandatori Undang-undang Dasar 1945 bahwa perpustakaan adalah urusan wajib, sebagai sarana mencerdaskan bangsa.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kehadiran perpustakaan menjadi ruang terbuka, ruang belajar untuk masyarakat adalah program yang kami upayakan untuk masyarakat melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang bisa direplikasi dan diekspansi oleh teman-teman di daerah,&rdquo; ujar Deputi Adin.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Deputi Adin juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk menjawab kebutuhan penyediaan fasilitas perpustakaan di daerah.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Namun, sejak tahun 2023 mekanisme penyaluran DAK telah berubah menyesuaikan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Penyaluran DAK Fisik saat ini bersifat penugasan, dengan menentukan lokasi prioritas (lokpri) yang nantinya akan dievaluasi oleh Perpusnas bersama Bappenas dan Kemenkeu.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kehadiran perpustakaan yang representatif di daerah tentunya sangat kami dukung. Namun saat ini karena ada penetapan lokpri, kami harus lebih selektif. Semoga kabupaten Boalemo bisa termasuk dalam lokpri tersebut,&rdquo; imbuh Deputi Adin.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pada kesempatan yang sama, hadir pula Asisten Administrasi Sekda Kota Baubau, La Ode Darussalam bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baubau, Ibnu Wahid.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">La Ode menyampaikan maksud kunjungannya adalah untuk melaporkan progres pembangunan gedung perpustakaan di Kota Baubau yang telah 100 persen selesai dan menunggu untuk diresmikan.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kami mewakili masyarakat Kota Baubau sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang turut mendukung pembangunan perpustakaan di daerah, khususnya Perpusnas. Kini masyarakat kami dapat menerima manfaat dari hadirnya gedung tersebut,&rdquo; ungkapnya.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pemerintah Kota Baubau mendapatkan bantuan dana DAK Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan sebesar 10 miliar pada tahun anggaran 2023.
 
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Gilang Arwin S
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dokumentasi: Aditya Irfan F<span style="font-size: 11pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;

Kabupaten Boalemo Butuh Gedung Perpustakaan Representatif

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional RI menggelar upacara peringatan Hari KORPRI ke-48. Inspektur Perpustakaan Nasional, Darmadi yang bertindak sebagai pembina upacara menyampaikan, melalui peringatan Hari KORPRI, ASN diminta untuk siap menghadapi era revolusi industri 4.0 yang telah mendisrupsi segala lini kehidupan, bukan hanya cara dalam berkomunikasi tetapi juga dalam mengelola pemerintah.
â€œDalam menghadapi perubahan tersebut harus dilakukan terobosan-terobosan baru. Kecepatan, kreativitas dan inovasi adalah kunci. Cara lama yang monoton yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan lagi. Kita harus bisa lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara lain,â€ kata Darmadi saat membacakan sambutan dari Presiden RI Joko Widodo di lapangan parker Perpusnas Salemba, Jakarta, Jumat (29/11).
Karenanya, Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh anggota KORPRI untuk mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi secara berkelanjutan. Diantaranya, birokrasi harus berubah, tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja rutinitas dan tidak ada lagi kerja linear.
â€œKita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perubahan. Dengan terus menerus bergerak mencari terobosan dan melakukan inovasi. Pelayanan yang berbelit dan menyulitkan harus dipangkas. Mengingat kecepatan melayani menjadi kuncu reformasi birokrasi,â€ jelasnya.
Selain itu, dengan kemajuan teknologi, cara kerja birokrasi juga harus berubah. Inovasi teknologi harus bisa mempermudah bukan mempersulit pekerjaan. Kemajuan teknologi adalah instrument untuk mempercepat penyelesaian masalah.
Dalam upacara peringatan hari KORPRI ke-48 ini, juga diserahkan Penghargaan Pustakawan Layanan Terbaik Tahun 2019. Penerima penghargaan tersebut, diantaranya Juara 1 Atis Taufik Abdul Rahman, Juara 2 Sri Rejeki, Juara 3 Rifa Fadilah. Sedangkan Juara harapan 1 C. Juli Odor Br. Nainggolan, Juara Harapan 2 R. Sapto Puji Raharjo, Juara Harapan 3 Agung Dwi Setyo Nurcahyo.
Â 
Reportase Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â  : Ranny Kusumawardani

Upacara Peringatan Hari KORPRI ke-48, ASN Diminta Kerja Cepat, Kreatif, dan Inovatif

Salemba, Jakarta &ndash; Kepala Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Taufiq Abdul Gani, menggarisbawahi pentingnya percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital di Perpusnas.
Demikian disampaikannya pada Apel pagi, Senin (5/2/2024). Menurutnya, transformasi digital dan keterpaduan layanan digital telah menjadi fokus utama Perpusnas.&nbsp;
Hal tersebut terlihat dari kerjasama yang dilakukan dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk melaksanakan amanat Perpres terkait sistem pemerintah berbasis elektronik dan satu data Indonesia.
"Kami telah melakukan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital. Ini tercermin dari kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, sejalan dengan amanat Perpres," ujarnya.
Kepala Pusdatin juga mengungkapkan rencana penajaman anggaran untuk mengoptimalkan layanan digital Perpusnas guna menangani permasalahan literasi dan perpustakaan di Indonesia.
&nbsp;
"Kami telah mengidentifikasi kebutuhan akan penajaman anggaran untuk meningkatkan layanan digital Perpusnas guna mengatasi permasalahan literasi dan perpustakaan di tanah air," tambahnya.
Lebih lanjut, Perpusnas akan menjalankan tiga kegiatan utama berdasarkan usulan dari Pusat Data Dan Informasi. Kegiatan tersebut mencakup memadukan manajemen koleksi, memadukan manajemen pembinaan perpustakaan, dan memadukan tata kelola internal Perpustakaan Nasional.
"Pusat Data Dan Informasi juga akan meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memanfaatkan data dan buku elektronik yang dimiliki, dan kami akan melakukan diseminasi yang lebih luas," ungkap Gani.
Meskipun Perpusnas telah berhasil mencapai indeks Satu Data Indonesia dengan hasil yang memuaskan, dia juga menyoroti pentingnya meningkatkan kepuasan pengguna.
"Meningkatkan kepuasan pengguna merupakan fokus kami. Meskipun sulit diukur karena sifatnya yang subjektif, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan digital kami dan memastikan layanan bebas dari masalah IT," tandasnya.
Perpusnas terus berkomitmen untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan digitalnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi dan literasi yang berkualitas.
&nbsp;
Reporter: Veronica

Perpusnas Percepat Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan

Salemba, Jakarta â€“ Mengimplemetasikan instruksi presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan tes urine.
Sebanyak ratusan pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional menjalani tes urine. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pegawai yang menggunakan narkoba. â€œDiharapkan Perpusnas bias mengantisipasi, berperan serta dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Khususnya di lingkungan kerja instansi pemerintah,â€ ujar Kepala Biro Umum Perpusnas, Joko Budi Santoso.
Pada kesempatan itu, Kepala Subdit Lingkungan Pendidikan Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, Wildah Dj memaparkan data pravelensi penyalahguna narkoba di Indonesia, dari data tersebut kalangan pekerja menempati urutan pertama sebagai pemakai narkoba paling banyak. Dan Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Jawa Barat termasuk tiga provinsi dengan angka pravelensi terbesar berdasarkan status pemakaian narkoba setahun terakhir.
"Berdasarkan data yang dimiliki BNN, angka pravelensi pengguna narkoba di kalangan pekerja sebesar 2,1 %," ungkapnya.
Â Lebih lanjut, Wildah Dj mengajak ASN di lingkungan Perpusnas RI untuk menjadi penggiat anti narkoba dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Diantaranya dengan ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, dan pelaporan jika ditemukan adanya kerabat yang menggunakan narkoba.
"Melalui kegiatan ini diharapkan para ASN dapat memahami bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga menjadi perpanjangan tangan BNN sebagai penggiat anti narkoba di lingkungan Perpusnas demi terciptanya lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba," ungkapnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden RadityaÂ

Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Pegawai Perpusnas Lakukan Tes Urine

Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HOKH menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah.
 
FGD ini dilakukan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
 
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih menyampaikan kewajiban pemerintah dalam menyediakan perpustakaan bagi masyarakat telah dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. 
 
Pasal 7 ayat (1) butir c dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh tanah air. 
 
"Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi," ungkapnya saat membacakan sambutan Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah, Jumat (14/7/2023).
 
Dalam konteks ini, lanjutnya, Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Perubahan struktur organisasi dan tugas pegawai di dinas perpustakaan daerah, serta pengurangan anggaran dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan baru, menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam upaya penguatan kelembagaan perpustakaan daerah.
 
"Hasil pemetaan yang telah dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan adanya dinamika perubahan dalam kelembagaan perpustakaan daerah. Beberapa daerah, seperti Provinsi Bali, Kabupaten Tasikmalaya, Wonogiri, dan Cimahi, mengalami penurunan struktur dinas perpustakaan menjadi setingkat Kasubag," lanjutnya.
 
Melalui hasil FGD ini, dia berharap akan ditemukan rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan perpustakaan daerah yang akan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. 
 
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan status dan peran perpustakaan daerah dalam pembangunan literasi, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat.
 
"Dengan adanya FGD ini, Perpusnas berharap dapat memperoleh data yang akurat dan berharga mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi perangkat daerah terhadap isu kelembagaan perpustakaan daerah. Data ini akan menjadi dasar untuk menganalisis masalah, kebutuhan, dan harapan yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan perpustakaan di seluruh Indonesia," harapnya.
 
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teuku Maimun Riza menyampaikan bahwa pembangunan daerah yang sesuai dengan UU 23 tahun 2014 adalah upaya nyata dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. 
 
Namun, terdapat kendala ketika upaya memperjuangkan urusan perpustakaan tidak berhasil dilakukan, sehingga beberapa perpustakaan daerah berubah status dan tidak lagi menjadi dinas yang mandiri.
 
"Padahal perpustakaan merupakan bagian integral dari semua urusan pemerintahan. Seperti halnya perpustakaan dapat mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
 
Dalam FGD di hari terakhir ini, diikuti sebanyak tujuh dinas perpustakaan. Diantaranya, Dinas Perpustakaan Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan Kabupaten Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang Selatan,&nbsp; Dinas Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, Dinas Perpustakaan Kabupaten Subang, dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bandung.

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Jakarta&mdash;Pemilihan Pustakawan Berprestasi Nasional 2017 kembali diselenggarakan Perpustakaan Nasional, Minggu, (13/9). Persaingan global menuntut adanya kompetensi dan sikap profesionalisme dari para pustakawan. Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muh. Syarif Bando, saat membuka acara tersebut.
Maju mundurnya suatu peradaban dunia bisa dilihat dari kondisi perpustakaannya. Di dalam bangsa yang maju terdapat perpustakaan yang modern, begitu sebaliknya. Tidak ada dunia yang tidak membutuhkan perpustakaan atau peran pustakawan, kecuali dari pola pola pikir pustakawannya yang menganggap kecil perpustakaan. &ldquo;Jadi jangan menganggap rendah profesi pustakawan,&rdquo; tegas Syarif Bando.
Hal senada dikatakan Kepala Pusat Pustakawan, Opong Sumiati, bahwa saat ini persaingan di era global mengharuskan kualitas sumber daya pustakawan yang profesional dan siap berkompetisi dalam dunia internasional. Keberhasilan perpustakaan sangat bergantung kepada pustakawannya, pustakawan dituntut untuk memberikan layanan prima dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, meskipun dengan jumlah pustakawan yang terbatas,&rdquo; ujar Opong Sumiati.
Lebih lanjut, Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan menambahkan ajang ini merupakan bentuk apresasi dari kinerja baik para pustakawan yang merupakan juara di daerahnya masing-masing.
Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional diikuti sebanyak 29 dari 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak lima Provinsi tidak mengirimkan perwakilan dikarenakan berbagai alasan, antara lain Kepulauan Riau, Kalimantan utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kabupaten Boalemo Butuh Gedung Perpustakaan Representatif

Upacara Peringatan Hari KORPRI ke-48, ASN Diminta Kerja Cepat, Kreatif, dan Inovatif

Perpusnas Percepat Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan

Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Pegawai Perpusnas Lakukan Tes Urine

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Pemilihan Pustakawan Berprestasi Nasional 2017 : Pustakawan Diminta Tingkatkan Kompetensi dan Profesional