Kota Blitar, Jatim--Workshop Menulis Kreatif Karya Ilmiah Populer dan workshop Historytelling yang diselenggarakan Perpustakaan Bung Karno membuahkan hasil yang sangat inspiratif, out put dari kegiatan tersebut adalah buku yang bertajuk Cerita Setelah Fajar dan Jejak Sang Putra Fajar yang diluncurkan Kepala Perpustakaan Bung Karno, Selasa (22/9/2020) di Amphiteater Perpustakaan Bung Karno. Peluncuran buku yang dibarengi dengan acara pembukaan Literasi Hastakarya itu cukup semarak dengan dihadiri 37 penulis yang telah menorehkan catatannya di dalam kedua buku tersebut, dan juga peserta Literasi Hastakarya. Kepala Perpustakaan Bung Karno Janti Suksmarini mengatakan kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang diselenggarakan Perpustakaan Bung Karno ini merupakan kegiatan prioritas nasional yang sudah dicanangkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, dimana seluruh lembaga Perpustakaan diharapkan terus mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan inklusi sosial. "Di Perpustakaan Bung Karno, ada 4 (empat) kegiatan berbasis inklusi yang dilaksanakan, yang semula kegiatan tersebut ada 10 kegiatan, namun karena pandemi covid-19 ini kami diminta pimpinan Perpusnas untuk merevisi kegiatan tersebut yang diperuntukkan untuk membantu pemerintah terkait covid-19 ini," ujarnya.
Â 
Sementara itu penanggungjawab kegiatan, Agus Sutoyo mengatakan buku Cerita Setelah Fajar merupakan hasil karya dari para peserta workshop literasi menulis kreatif ilmiah populer tentang Bung Karno beberapa waktu lalu, dan peluncuran buku ini salah satu bentuk apresiasi dan motivasi bagi seluruh peserta. Rata-rata, menurut Agus, yang mereka tulis memang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno yang dapat diteladani dalam hidup bermasyarakat. "Kami berupaya memfasilitasi, mendorongÂ  masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menulis dan mewujudkannya dalam bentuk karya-karya yang nyata, dan hasilnya dapat direalisasikan dalam bentuk buku ini," ungkapnya.
Peluncuran buku ujar Kabid Layanan Informasi dan Kerjasama yang sekarang bertransformasi menjadi Koordinator Pelayanan Informasi dan Kerjasama Perpustakaan itu, sebagai salah satu kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, workshop menulis kreatif dan workshop histrorytelling itu merupakan bentuk implementasi inklusi sosial yang di wujudkan Perpustakaan Bung Karno. ***
Â 
Reporter: Heri Purwanto
Fotografer: JuwitoÂ

Buku Cerita Setelah Fajar dan Jejak Sang Putra Fajar Hasil Workshop Inklusi Sosial Diluncurkan 

Jakarta, Medan Merdeka Selatan --- Â Kepala Perpustakaan Nasional Â (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando mengajak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan peran perpustakaan di masyarakat. Hal ini ia sampaikan saat menerima audiensi Wakil Bupati Bangka Selatan ,Debby Vita Dewi, SE di gedung fasilitas layanan Perpusnas, Rabu (16/2).
Syarif Bando mengatakan bahwa perpustakaan harus memainkan perannya dalam memberikan pengetahuan yang dapat mendorong masyarakat memproduksi barang dan jasa yang berkualitas. Karena maju tidaknya suatu negara dapat dilihat dari kemampuannya menghasilkan produk yang mampu bersaing di kompetisi global. â€œKonstelasi akhir dari perang kepentingan antar bangsaÂ  cuma satu, negara yang akan menjadi pemenang adalah negara produsen dan negara yang akan jadi pecundang adalah negara konsumen, karena batas ekonomi tidak lagi dibatasi teritorial," ujarnya.
Menciptakan masyarakat produktif, Â tidak cukup hanya dengan menyediakan bahan bacaan ilmu terapan dan melakukan manajemen pengetahuan di perpustakaan. Proses transfer pengetahuan dan mengubah cara pandang masyarakat agar berpikir merdeka merupakan peran besar yang dapat dilakukan perpustakaan saat ini. "Jadi, cara membuka lapangan kerja tidak bisa tanpa diawali kreatifitas, dengan rasa mau merdeka di otaknya," ucapnya bersemangat. " Karena invasi pemikiran jauh lebih dahsyat pengaruhnya daripada perang fisik," tambahnya.
Pentingnya perpustakaan dalam membangun literasi yang mendorong masyarakat untuk lebih produktif diamini oleh Debby. Karenanya, Ia didampingi jajarannya mendatangi Perpusnas dalam rangka melakukan penjajakan lebih lanjut terkait pembangunan gedung layanan perpustakaan baru di daerahnya.
Sebagai pemimpin baru hasil pemilihan tahun 2020, ia Bersama bupati menginginkan perubahan yang besar bagi masyarakatnya. Perubahan itu salah satunya adalah dengan membangun fasilitas perpustakaan yang representatif. â€œMaksud dan tujuan kamu adalah kami ingin memiliki gedung khusus di Bangka Selatan,â€ ucapnya.
Semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan gedungÂ  baru melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan sudah disiapkan pemerintah kabupaten. Selain dokumen, pihaknya juga sudah menyiapkan lahan yang strategis dan luas untuk lokasi pembangunan
"Semuanya sudah siap pak, lahan kami siapkan 1 hektar," ucapnya. "Proposal sudah kami siapkan, sudah okey, tinggal bagaimana arahan dan dukungan dari Kepala Perpustakaan Nasional," tambahnya.Â  "Tujuannya kita mencerdaskan anak bangsa lewat membaca., tentu masyarakat sangat menunggu," tegasnya lagi.
Jajaran yang mendampingi wakil Bupati terdiri dari berbagai komponen pemerintahan, baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dari Pemerintah Kabupaten Bangka. Pejabat yang hadir di antaranya berasal dari elemen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten, Kepala Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Inspektur Daerah Kabupaten, dan elemen lainnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas didampingi beberapa pimpinan tinggi pratama, yaitu Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, dan Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara.
Â 
Reportase dan Foto: Radhitya Purnama

Kepala Perpusnas Ajak Bangka Selatan Bangun SDM melalui Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash;&nbsp;Ketua Forum Diskusi Tematik dan Seminar Kemaritiman Laksma TNI (Purn) Bonar Simangunong membuka resmi diskusi bertemakan &ldquo;Laut Masa Depan Kita&rdquo; di Ruang Teater Perpusnas di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa, (20/2). Diskusi dihadiri oleh pakar-pakar kemaritiman maupun praktisi kemaritiman.
Bonar mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang dua pertiga bagiannya merupakan lautan memiliki potensi laut yang melimpah diantaranya, sumber daya ikan, pertambangan dan mineral, transportasi laut, wisata bahari dan masih banyak lagi. Indonesia memiliki luas yurisdiksi laut sekitar 3,2 juta km2, zona ekonomi ekslusif (ZEE) seluas 2,9 juta km2 dan&nbsp; sebaran 17.508 pulau. Dengan luas wilayah tersebut, laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya ikan yang sangat besar, yakni sebesar 6,4 juta ton per tahun ikan tangkap, potensi budidaya ikan sebesar 58 juta ton dan&nbsp; 263 jenis ikan hias.
Pertambangan wilayah bahari Nusantara juga memiliki potensi besar, 70% diantaranya terdapat di kawasan&nbsp; laut, dan 40% berada di cekungan lepas pantai dan pesisir. Ketersediaan garam juga sangat banyak, yakni seluas 27.000 hektar. Sebagai negara maritim industri perkapalan Indonesia juga maju. Pariwisata bahari juga masih terbuka luas untuk dikelola dengan baik karena Indonesia memiliki pemandangan yang indah, beragam jenis terumbu karang yang indah.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menjadi salah satu narasumber diskusi mengajak peran aktif masyarakat memanfaatkan perpustakaan sebagai media inspirasi dalam menggali ide dan gagasan yang mencerdaskan bangsa.&nbsp;&nbsp;&ldquo;Buku adalah benda mati. Dia akan menjadi 'hidup' jika diseminarkan dalam forum-forum luas, ujar Muhammad Syarif Bando.
Esensi perpustakaan, ungkap Kepala Perpusnas, adalah institusi tempat berlangsungnya peradaban manusia. Bukan sebagai tumpukan ataupun deretan buku yang dibiarkan usang tanpa disentuh orang. Perpustakaan juga bukanlah institusi birokrat melainkan lembaga yang melayani kebutuhan informasi dan pengetahuan bagi semua manusia. Dalam manifesto UNESCO sudah ditetapkan bahwa perpustakaan merupakan benteng demokrasi terakhir untuk memenuhi rasa keadilan&nbsp;dalam konteks penyebarluasan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi. Forum diskusi kemaritiman yang diselenggarakan merupakan contoh bagaimana perpustakaan telah mengubah paradigmanya. Perpustakaan tidak boleh bisu, tiap hari harus ada tema-tema tertentu yang diangkat. Bukan lagi sekedar gudang buku.
Paradigma perpustakaan yang berubah dibuktikan dimana saat ini sebagian besar perpustakaan telah dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat dimanapun berada. Akses internet dibuka seluas-luasnya hingga ke pelosok Nusantara. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengatakan perpustakaan adalah &nbsp;institusi masa depan yang dipersembahkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Masyarakat dijamin kemudahan untuk memperoleh segala bentuk informasi maupun pengetahuan yang sesuai dengan keahliannya ataupun kompetensinya.
Peran perpustakaan yang mampu menerangi kegelapan dunia dengan cahaya ilmu pengetahuan juga harus diikuti dengan kompetensi pustakawan sebagai pengelola perpustakaan. Profesi pustakawan diakui Kepala Perpusnas mau tidak mau juga harus mengenal ilmu tentang kelautan ataupun kemaritiman. "Berbeda dengan profesor yang kepakarannya telah teruji pada satu bidang ilmu saja, imbuhnya.
Dalam penutupnya, Laksma TNI (Pur) Bonar Simangunsong menyimpulkan bahwa laut menjadi Ruang Hidup dan Ruang Juang bagi rakyat sesuai visi Indonesia dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPN &ldquo;Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berlandaskan kepentingan nasional&rdquo;.
&nbsp;Reportase : Arwan Subakti

Perpusnas Selenggarakan Forum Diskusi Tematik dan Seminar Kemaritiman 

Bima, NTB â€“ Sebagai wujud nyata dalam menyediakan fasilitas layanan dasar untuk masyarakat, Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan membangun Gedung Layanan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Gedung megah yang dibangun dengan pagu anggaran tahun 2021 senilai Rp 8,6 miliar ini diresmikan secara langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando didampingi oleh Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri, Rabu (23/3/2022).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebut, pembangunan gedung perpustakaan ini sebagai upaya dalam mempersiapkan dan menyediakan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Bima, serta mempercepat terwujudnya pembangunan di daerah oleh pemerintah pusat.
"Gedung perpustakaan ini sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya agenda nasional dalam upaya meningkatkan kualitas SDM sebagaimana melaksanakan RPJMN Joko Widodo-Ma'ruf Amin 2020-2024," ungkap Syarif.
Menurut Syarif Bando perpustakaan menjadi simbol demokrasi institusi yang ada di seluruh dunia. Karena, perpustakaan tidak mengenal umur, ras, maupun agama.
"Semua masyarakat boleh datang ke perpustakaan memanfaatkan buku bacaan yang ada di sana. Bahkan manifesto IFLA, UNESCO memandatori bahwa bangku terakhir masyarakat yang tidak mendapat kesempatan mengenyam pendidikan adalah perpustakaan," jelasnya.
Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat (Perpusnas) dalam penyediaan gedung perpustakaan. Kabupaten Bima menjadi salah satu dari tiga kabupaten/kota di Provinsi NTB.
Dikatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima terus bergerak untuk mempersiapkan infrastruktur guna mendukung meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
"Oleh karena itu, saya menitipkan harapan kepada seluruh warga agar perpustakaan dapat dimanfaatkan bersama. Perpustakaan ini milik masyarakat, siapapun boleh hadir menikmati bacaan yang disediakan disini. Tetapi tetap dijaga kebersihannya, dirawat bersama," ungkap Indah.
Dengan sudah terbangunnya gedung perpustakaan, lanjut Bupati Indah, berharap akan tumbuh pustakawan, penulis dan orang-orang yang berjuang di bidang literasi.
"Kita tidak hanya mengharapkan fasilitas yang megah tetapi juga harus menghasilkan kualitas SDM yang memadai. Perpustakaan ini tidak hanya diperuntukkan untuk siswa sekolah, mahasiswa pun bisa memanfaatkan," lanjutnya.
Mengenai dukungan Pemkab, Bupati Indah mengatakan, pihaknya akan mengganggarkan pembangunan pagar untuk gedung layanan perpustakaan. Meski begitu, dirinya berharap Perpusnas dapat mendukung penambahan fasilitas perpustakaan yang belum ada.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima, A. Salam Gani bahwa gedung layanan perpustakaan di Kabupaten Bima masih terdapat kekurangan, diantaranya mebeler dan IT.
"Kenapa IT? karena perpustakaan kami menjadi perpustakaan pertama yang meluncurkan perpustakaan digital di provinsi NTB. Ke depan kami bekerja sama dengan semua sekolah dasar dan SMP untuk meluncurkan perpustakaan digital," lanjutnya.
Selain itu, dengan adanya bantuan mobil dari STKIP Taman Siswa (Tamsis) Bima akan dijadikan sarana transportasi antar jemput siswa sekolah ke perpustakaan. "Kami pun bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar para siswanya dapat memanfaatkan perpustakaan," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan MOU antara Perpusnas RI dengan Pemerintah Kabupaten Bima.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Hanna Meinita/Radhitya P

Kepala Perpusnas Resmikan Perpustakaan Megah di Kabupaten Bima

Karawang, Jawa Barat - Sebagai wujud komitmen dalam mendukung tata kelola arsip yang baik di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, acara pemusnahan arsip dihadiri dan disaksikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Sri Sumekar beserta jajaran, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti dan Tim Pemusnahan Arsip dari ANRI yang dipimpin oleh Tato Pujiarto. Pada kesempatan tesebut sebanyak 150 dus dan 20 karung berisi arsip dimusnahkan di gudang arsip milik PT Putraduta Buana Sentosa (Indo Arsip) yang terletak di Karawang, Jawa Barat pada Senin (22/4). Jenis arsip yang dimusnahkan adalah arsip dari Biro Umum Perpustakaan Nasional, meliputi arsip keuangan, hukum, humas, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, dan keprotokoleran.
Rangkaian kegiatan pemusnahan arsip telah dimulai sejak tanggal 4 Februari 2019. Adapun tahapan yang telah dilakukan yakni pemilahan, pengelompokan, pendataan, reviu, dan verifikasi lapangan. Kegiatan pemusnahan arsip ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di lingkungan Perpustakaan Nasional. Sehingga, Perpustakaan Nasional berinisiatif untuk melakukan pemusnahan secara simbolis dan menjadi awal terselenggaranya kegiatan pemusnahan berikutnya yang lebih terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Selain itu kegiatan mengelola arsip merupakanÂ  kewajiban institusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Herry Sudjatmiko selaku CEO PT Putraduta Buana Sentosa (Indo Arsip) dalam sambutannya menekankan pentingnya arsip untuk keberlangsungan negara. Sedangkan Sri Sumekar berharap dengan dilakukannya tata kelola arsip yang baik di lingkungan Perpustakaan Nasional dapat menunjang reformasi birokrasi. "Idealnya semua lembaga memiliki lahan untuk menyimpan arsip," ujar Tato Pujiarto. Kepala Sub Direktorat Akuisisi Arsip Nasional Republik Indonesia tersebut menyampaikan arsip yang dimusnahkan dipastikan sudah tidak punya nilai guna, telah habis masa retensinya dan tidak terkait masalah hukum. Selain itu Tato menyebut lahan untuk penyimpanan arsip juga hendaknya tidak terlalu jauh untuk kemudahan akses.
 Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Melaksanakan Pemusnahan Arsip Sebagai Komitmen Penerapan UU No. 43 Tahun 2009

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Urgensi penerbitan buku dalam penguatan konten literasi sangat penting karena penerbit buku memiliki peran strategis dalam mendistribusikan pengetahuan.&nbsp;
Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso ketika membuka Diskusi Kelompok Terpumpun Penerbit Kementerian/Lembaga: Urgensi Penerbit Pemerintah Dalam Penguatan Konten Literasi yang diselenggarakan oleh Perpusnas Press pada Kamis (16/5/2024).
&ldquo;Para penulis ketika mengkonstruksikan pengetahuan, tidak akan bisa tersebar secara luas hasil konstruksi pikirannya tanpa peran penting dari para penerbit,&rdquo; katanya.
Sestama menambahkan bahwa penguatan perbukuan dan konten literasi termasuk dalam program prioritas nasional penguatan literasi inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).&nbsp;
Dalam kesempatan ini Sestama mengharapkan kedepannya akan ada gerakan akses terbuka penerbit kementerian/lembaga yang memungkinkan masyarakat mendapat akses yang lebih mudah dan cepat serta mengingatkan agar terbitan pemerintah perlu melakukan akselerasi agar bisa menjangkau pembaca muda yang tidak kalah penting.
&ldquo;Secara demografi 64,5% penduduk kita generasi milenial, generasi Z yang perilakunya dalam memanfaatkan informasi dan pengetahuan berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih menyukai penerbitan multimodel tidak hanya berbasis tekstual,&rdquo; terangnya.
Lebih lanjut, Sestama menjelaskan nilai lebih penerbit kementerian/lembaga adalah tidak memikirkan untung rugi sehingga dapat menghasilkan upaya-upaya kajian intertekstual&nbsp; yang dapat dilakukan ketika terbitan karya mudah dan cepat tersimpan dalam satu repository.&nbsp;&nbsp;
Kepala Pusat dan Literasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Muchlis mengutarakan produksi konten literasi lingkup Kementerian Pertanian melalui Pertanian Press.&nbsp;
&ldquo;Adapun kegiatan yang dilakukan Pertanian Press adalah pembinaan penerbitan, akuisisi naskah,produksi penerbitan serta penyebarluasan hasil penerbitan,&rdquo; jelasnya.
Dia menjelaskan beberapa hal yang telah dilakukan Kementerian Pertanian antara lain konten literasi sesuai dengan target pasar,koleksi perpustakaan harus beragam, media literasi melalui media sosial, website dan new media serta penyediaan konten literasi pertanian secara internal.
Sementara itu, Kepala Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jakarta Hikmat Kurnia mengutarakan buku adalah produk kebudayaan dari zaman tertentu. Selama informasi dibutuhkan, maka buku akan diperlukan baik dalam bentuk digital maupun lembaran kertas.
&ldquo;Walaupun buku berubah wujud harus mempunyai fungsi edukatif, inspiratif dan rekreatif. Karena literasi berhasil kalau bisa mengubah perilaku orang. Buku harus ditulis dan diterbitkan dengan nilai kebenaran, nilai kebaikan, keindahan, dan nilai komersial,&rdquo; jelasnya.
Koordinator Pelaksana Fungsi Akuisisi Pengetahuan dan Penerbitan Ilmiah RMPI-BRIN Muhammad Fadly Suhendra memaparkan penyediaan e-book open access yang telah dilakukan oleh penerbit BRIN.
&ldquo;Program Akuisisi Pengetahuan Lokal menyediakan platform digital untuk menerbitkan dan menerbitkan dan menyebarluaskan karya ilmiah dalam bentuk buku elektronik secara gratis,&rdquo; terangnya.
Hadir dalam diskusi ini wakil dari kementerian/lembaga yang mengutarakan persoalan serta saran dan masukan tentang penerbitan seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Lembaga Sensor Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Komisi Yudisial, Lembaga Administrasi Negara (LAN) ,Sekretariat Kabinet Indonesia, Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ,Kementerian Agama (Kemenag) dan Ombudsman Republik Indonesia.
Di akhir acara, Ketua Kelompok Kerja Perpusnas Press Edi Wiyono mengutarakan lima rekomendasi hasil Diskusi Kelompok Terpumpun antara lain mendorong penerbit Kementerian/ Lembaga mencanangkan gerakan akses terbuka atas buku-buku yang diterbitkan pemerintah.
&ldquo;Yang kedua adalah mendorong terbentuknya Forum Penerbit Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan publikasi yang dihasilkan. Ketiga, mendorong partisipasi aktif penerbit Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan literasi masyarakat dengan mengembangkan buku-buku berkualitas,&rdquo; jelasnya.
Yang keempat, mendorong masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki unit penerbit dengan didukung SDM yang berkompeten; sebagai langkah&nbsp; awal membentuk unit penerbit di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan diskusi kelompok terpumpun secara berkelanjutan untuk membahas program bersama antar penerbit Kementerian/Lembaga.
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily
Dokumentasi : Deni/Robby

Urgensi Penguatan Konten Literasi 

Salemba, Jakarta - Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Woro Titi Haryanti menegaskan betapa pentingnya pelaporan LHKASN bagi ASN di lingkungan Perpusnas. â€œLHKASN itu wajib dan penting karena merupakan bagian dalam penilaian KL dalam Reformasi Birokrasi.â€ Woro Titi Haryanti berkata tegas dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan LHKASN melalui Aplikasi Si Harka untuk pegawai baru di Lingkungan Perpusnas via daring Selasa (28/04/2021).
Lebih lanjut Woro Titi Haryanti menyampaikan bahwa Inspektorat Perpusnas RI wajib mendampingi pegawai yang kesulitan atau berkendala dalam mengisi LHKASN di Si Harka. Bahwa Pegawai Perpusnas dapat berkonsultasi dalam kegiatan pelaporan ini.
Sebagai informasi, Si Harka merupakan aplikasi resmi pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Si Harka wajib diisi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di instansi pemerintahan.
Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Inspektorat Perpusnas RI dengan menggandeng Pengelola LHKASN dari Kemenpan RB, Afif Nur Wahid sebagai narasumbernya. Afif Nur Wahid menjelaskan mekanisme pelaporan LHKASN bagi pegawai baru Perpusnas yang baru pertama kalinya mengisi LHKASN. Diharapkan dengan sosialisasi ini, pegawai baru Perpusnas RI tidak kesulitan dalam pengisian LHKASN di SI Harka.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Peserta yang hadir merupakan pegawai yang ada di lingkungan Perpusnas, berjumlah total 681 orang.
Â 
Â 
Reportase : Noviani Maghfiroh

Berita

Sosialisasi LHKASN Bagi Pegawai Baru Perpusnas RI