<div dir="auto">Salemba, Jakarta - Biro Umum Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian RI menggelar Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN, Selasa (21/7). Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Kasubdit Standardisasi dan Pengembangan Kompetensi Pengelola Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Bekti Utami menjelaskan, bahwa jabatan fungsional di bidang perbendaharaan terdiri dari Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN. "Jabatan fungsional membentuk pola karir seseorang yang duduk di jabatan fungsional itu. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menpan RB No. 53 dan 54 Tahun 2018 tentang jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Untuk pranata keuangan APBN kualifikasi minimal D3 dengan jenjang terampil, mahir, penyelia. Sedangkan analisi pengelolaan keuangan APBN dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 dan jenjang ahli pertama, ahli muda dan ahli madya," jelasnya.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Lebih lanjut, Bekti mengatakan, pembentukan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan dikarenakan kerugian negara disebabkan pejabat perbendaharaan. Berdasarkan LKPP Tahun 2019, temuan BPK menunjukkan perlunya perbaikan kualitas pengelola keuangan. Diharapkan dengan adanya jabatan fungsional keuangan ini diharapkan pengelola keuangan harus mampu mewujudkan visi pemerintah melalui perencanaan pembangunan yang dialokasikan dalam APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Ada tiga unsur dalam pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga, diantaranya PPK, PPSPM dan Bendahara. Untuk masuk dalam jabatan fungsional ini, ada kualifikasi pendidikan diantaranya manajemen, akuntansi, hukum, administrasi, keuangan dan ekonomi," lanjutnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mendorong pegawai yang sudah lama bertugas sebagai pengelolaan keuanganÂ  untuk bisa beralih ke jabatan fungsional. "Saat ini di Perpustakaan Nasional, yang sudah berjalan jabatan fungsional pustakawan, arsiparis, pranata komputer. Karena jika sudah jabatan fungsional itu kerjanya lebih maksimal," tuturnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Syarif berharap dengan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan memberikan pemahaman terkait eksistensi dan manfaat jabatan fungsional keuangan, termasuk mekanisme inpassing atau penyesuaian. "Dan juga dalam jabatan fungsional kita harus memiliki uraian butir-butir untuk angka kredit yang mengantarkan karir ASN yang berjenjang. Jangan sampai terhenti karena tidak bisa dikembangkan. Pengelola keuangan merupakan jabatan yang akan memiliki prospek masa depan yang sangat baik," pungkasnya.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reportase : Wara Merdekawati</div>
<div dir="auto">Fotografer : Raden Radityo</div>
<div dir="auto">Â </div>

Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN

Bandung, Jawa Barat &ndash;&nbsp;Masyarakat yang berbudaya baca serta tinggi tingkat literasinya sangat diperlukan dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, terampil serta kreatif.
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Ofy SOfiana saat membuka Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan dengan tema "Melalui Transformasi Perpustakaan dengan Ekosistem Digital, Kita Wujudkan Jabar Juara Lahir Batin", di Graha Pustaloka Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).
"Perlu digarisbawahi, bahwa inovasi pemikiran jauh lebih dahsyat daripada perang fisik. Tanpa bahan bacaan yang kuat, siapa pun tidak akan punya kekuatan berpikir," ungkap Ofy.
Potensi alam yang melimpah dan populasi masyarakat yang besar, lanjut Ofy, menjadi tantangan bagi perpustakaan untuk mewujudkan SDM yang unggul dan tinggi literasinya.
Maka, paradigma perpustakaan kini mengarahkan pada sumber daya dan upaya perpustakaan dengan proporsi 10 persen untuk manajemen koleksi, 20 persen untuk manajemen pengetahuan dan 70 persen untuk transfer pengetahuan.
"Kami menyebutnya ini sebagai perpustakaan menjangkau masyarakat, yang diaplikasikan melalui program transformasi berbasis inklusi sosial," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ofy menjelaskan, perpustakaan berbasis inklusi sosial dirancang untuk memiliki manfaat tinggi di masyarakat yang mendorong kreativitas dan inovasi agar menjadi produktif bagi kesejahteraan masyarakat.
"Melalui perpustakaan, seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat marginal atau yang berekonomi lemah tertolong dalam mengakses ragam pengetahuan yang mereka perlukan," jelasnya.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang dibacakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jabar, Hening Widiatmoko menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jabar menyadari bahwa pembangunan literasi menjadi tulang punggung kualitas SDM di masa yang akan datang.
Oleh sebab itu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin dalam menyiapkan pelayanan terbaik yang dimiliki dan akses literasi yang luas untuk menjangkau masyarakat di Jabar.
Perlu diketahui, bahwa berdasarkan data di Perpusnas RI, tingkat kegemaran membaca di Jabar menduduki rangking ke-2 se Indonesia dengan nilai 65,34 predikat baik.
"Kami berharap ke depan minat baca masyarakat Jabar akan terus meningkat, tumbuh yang akan melahirkan generasi cerdas, kreatif dan produktif," harapnya.
Dalam sesi diskusi, Anggota Komisi X DPR RI, Sodik Mudjahid menyampaikan dukungannya dalam peningkatan indeks literasi masyarakat. Salah satunya, berusaha semaksimal mungkin dengan membuat undang-undang khusus pendidikan dna perpustakaan.
"Undang-undang ini dibuat agar semua komponen masyarakat dapat terlibat dan mendukung. Semua ini bagian dari upaya kita untuk mempercepat indeks literasi," ungkap Sodik.
Sodik juga menyoroti status pustakawan sebagai pengelola perpustakaan. Pihaknya telah menyempurnakan Undang-undang ASN untuk memberikan ruang lebih besar untuk pustakawan.
"Sehingga pustakawan dapat menjadi ASN atau tenaga PPPK. Kami pun mendorong pemerintah agar dapat memberikan anggaran untuk peningkatan kualitas pustakawan," lanjutnya.
Sementara itu, Dosen Universitas Padjajaran, Agus Rusmana mengatakan, dalam transformasi perpustakaan melalui ekosistem digital, pustakawan yang ada di dalam ekosistem tersebut juga harus dapat bertransformasi.
Pustakawan yang sebelumnya berkarya manual kini berkarya dalam digital, berkarya dengan inisiatif berdasarkan kepekaan.
"Pustakawan bertanggung jawab untuk masyarakat Indonesia lebih mandiri, sehingga pustakawan dalam ekosistem digital, perlu berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter," terang Agus.
Pegiat Literasi Komunitas Gada Membaca, Agus Munawar mengatakan, keberadaan Komunitas Gada Membaca ini cukup dapat menepis anggapan jika minat baca masyarakat Indonesia rendah.
Ini dibuktikan dari berbagai kegiatan literasi yang dilakukannya banyak diikuti oleh masyarakat dari berbagai kelompok usia.
"Kami melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurut saya, layak perpustakaan memiliki daya tawar tinggi, karena perpustakaan merupakan sumber ilmu pengetahuan," tegasnya.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Deny
 Diunggah oleh admin

Bandung, West Java - People who have a reading culture and high literacy levels are needed in creating productive, skilled and creative human resources (HR).
&nbsp;
This was conveyed by the Main Secretary of the National Library Ofy SOfiana when opening the Talk Show on Increasing the Community Literacy Index for Welfare with the theme "Through Library Transformation with a Digital Ecosystem, We Make West Java a Champion of the Inner and Outer", at Graha Pustaloka Office of the Library and Archives Office of West Java Province, Thursday (13 /10/2022).
&nbsp;
"It needs to be underlined, that innovative thinking is far more powerful than physical warfare. Without strong reading material, no one will have the power to think," said Ofy.
&nbsp;
Abundant natural potential and a large population, continued Ofy, are a challenge for libraries to create superior and highly literate human resources.
&nbsp;
Thus, the current library paradigm directs library resources and efforts with a proportion of 10 percent for collection management, 20 percent for knowledge management and 70 percent for knowledge transfer.
&nbsp;
"We call this a library reaching out to the community, which is applied through a social inclusion-based transformation program," he continued.
&nbsp;
Furthermore, Ofy explained, social inclusion-based libraries are designed to have high benefits in society that encourage creativity and innovation to be productive for the welfare of society.
&nbsp;
"Through the library, all levels of society including marginalized communities or those with weak economies are helped in accessing the variety of knowledge they need," he explained.
&nbsp;
In his written remarks, the Governor of West Java (West Java) Ridwan Kamil, which was read by the Head of the West Java Province Library and Archives Service, Hening Widiatmoko said, the West Java Provincial Government realizes that literacy development is the backbone of the quality of human resources in the future.
&nbsp;
Therefore, the government is making every effort to prepare the best services it has and access to broad literacy to reach people in West Java.
&nbsp;
It should be noted, that based on data from the National Library of Indonesia, the level of reading interest in West Java is ranked 2nd in Indonesia with a score of 65.34 with a good predicate.
&nbsp;
"We hope that in the future the reading interest of the people of West Java will continue to increase, growing which will give birth to intelligent, creative and productive generations," he hoped.
&nbsp;
In the discussion session, Member of Commission X DPR RI, Sodik Mudjahid expressed his support for increasing the community literacy index. One of them is trying as much as possible by making special laws on education and libraries.
&nbsp;
"This law was made so that all components of society can be involved and support. All of this is part of our efforts to accelerate the literacy index," said Sodik.
&nbsp;
Sodik also highlighted the status of librarians as library managers. His party has refined the ASN Law to provide greater space for librarians.
&nbsp;
"So that librarians can become ASN or PPPK staff. We also encourage the government to provide a budget to improve the quality of librarians," he continued.
&nbsp;
Meanwhile, Lecturer at Padjadjaran University, Agus Rusmana said, in transforming libraries through a digital ecosystem, librarians in the ecosystem must also be able to transform.
&nbsp;
Librarians who previously worked manually are now working digitally, working with initiative based on sensitivity.
&nbsp;
"Librarians are responsible for Indonesian society to be more independent, so librarians in the digital ecosystem need to be knowledgeable, innovative, creative and have character," explained Agus.
&nbsp;
Literacy activist for the Gada Baca Community, Agus Munawar said, the existence of the Gada Baca Community is enough to dispel the notion that Indonesian people's interest in reading is low.
&nbsp;
This is evidenced by the various literacy activities that he carries out which are widely attended by people of various age groups.
&nbsp;
"We collaborate with various parties. In my opinion, it is appropriate for libraries to have high bargaining power, because libraries are a source of knowledge," he said.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Reportage: Wara Merdeka
&nbsp;
Photographer: Deny
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Uploaded by admin

Wujudkan SDM Produktif Melalui Perpustakaan

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar menerima kunjungan Sekjen Ombudsman Republik Indonesia Suganda Pandapotan Pasribu berserta rombongan pada Kamis (18/1/2024).&nbsp;
Pertemuan tersebut membahas mengenai perpanjangan MoU antara Perpusnas dengan Ombudsman, selain itu Ombudsman juga ingin mengetahui layanan radio WBS yang dimiliki oleh Perpusnas.
&nbsp;
&nbsp;

Audiensi dan Studi Banding Ombudsman RI

Salemba, Jakarta--Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) diharapkan tidak sebatas pada kelompok kerja RB saja, tapi kepada seluruh pegawai sehingga pelaksanaan RB terlihat. Hal tersebut merupakan salah satu poin rekomendasi yang diminta Tim KemenPAN-RB terkait hasil survei dan kajian pelaksanaan RB di Perpusnas.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, merasa perlunya menyusun standar kompentensi, baik itu kompetensi teknis sesuai unit kerja masing-masing, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial budaya jika diperlukan. Inspektorat bersama unit kerja sekretariat, dan kedeputian 1 dan 2 akan mengawal dan memandu untuk menyusun analisis beban kinerja (ABK) Â 
â€œReward and Punishment pegawai mulai berlaku. Namun, di tahun 2018 baru akan diterapkan reward (penghargaan) dulu. Nanti di 2019, punishment akan dipraktekkan. Acuannya, yakni panduan Gerakan Disiplin Pegawai dari Badan Kepegawaian Negara,â€ ujar Sestama pada Koordinasi Implementasi RB, Rabu, (8/5).
Langkah selanjutnya, tambah Sestama, Perpusnas akan menyusun kamus kompetensi teknis bidang perpustakaan yang bisa digunakan secara nasional sesuai Permenpan-RB nomor 38 tahun 2017.
Setiap tahun KemenPAN-RB selalu menanyakan perubahan atau akselerasi atau inovasi yang dilakukan Perpusna. Jika hal ini tidak ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin capaian RB akan dievaluasi, tambah Sestama. Â 
Sementara itu, Ketua Pokja Tim RB Perpusnas, Widianto, menyoroti beberapa temuan 2017 yang dipaparkan pada exit meeting di 2018, namun belum dilaksanakan. Artinya, ketika proses RB berjalan, hutang rekomendasi di 2017 diselesaikan dulu di 2018, sambil melakukan proses RB yang baru. â€œAkibatnya, di 2018, temuan itu muncul kembali karena belum ditindaklanjuti,â€ imbuhnya.
Peran agent of change (agen perubahan) bisa dimaksimalkan sebagai jembatan antara Tim RB dan dan Tim Asesor.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Koordinasi Implementasi RB Unit Eselon 1 dan Unit Mandiri

Jakarta â€“ Sesuai dengan amanat UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, salah satu tugas dan fungsi utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) adalah pembinaan. Perpusnas bertugas melaksanakan pembinaaan, pengembangan, koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan perpustakaan di Indonesia. Salah satu pembinaan tersebut adalah pembinaan perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi.Â 
Sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RJPMN) 2020 â€“ 2024 adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi sebagai motor penggerak literasi dalam menghadapi tantangan global khususnya revolusi industry 4.0. â€œDari pintu layanan dan gerbang perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi dapat lahir tunas-tunas muda sebagai sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas, bertalenta dan siap bersaing di kancah global.â€ Tutur Alfiah, Pustakawan Utama Perpusnas RI pada apel pagi Senin ini (30/05/2022).
Peran Perpusnas sangatlah vital disini dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia. Perpusnas melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi telah menyusun strategi pembinaan dan pengembangan yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain; menyusun dan menetapkan regulasi, sosialisasi dan implementasi, advokasi dan edukasi, bantuan pengembangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
â€œMelalui strategi-strategi tersebut, diharapkan adanya akselerasi atau proser mempercepat pengembangan perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi di Indonesia sehingga melalui pelayanan perpustakaan dapat memberikan sumbangsih dalam mewujudkan SDM unggul Indonesia maju.â€ Tutup Alfiah mengakhiri apel pagi Perpusnas RI.
Â 
Reporter : Noviani Maghfiroh
Â 
Â

Strategi Perpusnas Dalam Meningkatkan Peran Perpustakaan Sekolah Untuk Menjawab Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah - Sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus berikhtiar mewujudkan masyarakat berpengetahuan melalui perpustakaan sebagai benteng terakhir pendidikan yang memberikan edukasi, informasi dan pengetahuan.
Kehadiran perpustakaaan sebagai jantung pendidikan menjadi trigger yang akan menjadi jembatan emas bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Demikian disampaikan Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana dalam talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) Kabupaten Semarang pada Kamis, (16/11/2022).
"Dalam manifesto IFLA disebutkan bahwa perpustakaan menjadi bangku terakhir masyarakat. Konsep ini dikembangkan oleh Perpusnas melalui transformasi perpustakaan harus mampu berperan dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi," ungkap Ofy.
Lebih lanjut dijelaskan, sejalan dengan mewujudkan manusia unggul, dipastikan seluruh perpustakaan di indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip inklusivitas yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
Karenanya perpustakaan baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat desa telah berkembang menjadi institusi yang memfasilitasi tempat bagi masyarakat dan para stakeholder untuk dapat berdiskusi, berkolaborasi dan tumbuh.
"Kecerdasan bangsa perlu ditumbuhsuburkan dengan menebar benih kegemaran membaca dan penguatan budaya literasi,&nbsp; sehingga mampu mengantar Indonesia menjadi negara hebat, maju dan sejahtera," jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan kegemaran membaca guna mewujudkan SDM unggul, Perpusnas menyerahkan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling kepada Kabupaten Semarang.
Bupati Semarang, Ngesti Nugroho menyampaikan perpustakaan tidak hanya sebagai tempat untuk beraktivitas membaca saja tetapi juga sebagai tempat untuk berkegiatan.
"Perpustakaan tidak hanya sebatas untuk membaca, tetapi didalamnya ada inovasi, edukasi untuk berkarya peningkatan ekonomi terutama dalam peningkatan SDM," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak masyarakat Kabupaten Semarang untuk meningkatkan literasi. "Jaman sudah digital harus ikuti tren perkembangan saat ini. Kita harus bersama-sama getok tular literasi bisa ditingkatkan," pesannya.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Wara Merdeka

Dukung Peningkatan Literasi, Perpusnas Serahkan MPK

Salemba, Jakarta - Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Woro Titi Haryanti menegaskan betapa pentingnya pelaporan LHKASN bagi ASN di lingkungan Perpusnas. â€œLHKASN itu wajib dan penting karena merupakan bagian dalam penilaian KL dalam Reformasi Birokrasi.â€ Woro Titi Haryanti berkata tegas dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan LHKASN melalui Aplikasi Si Harka untuk pegawai baru di Lingkungan Perpusnas via daring Selasa (28/04/2021).
Lebih lanjut Woro Titi Haryanti menyampaikan bahwa Inspektorat Perpusnas RI wajib mendampingi pegawai yang kesulitan atau berkendala dalam mengisi LHKASN di Si Harka. Bahwa Pegawai Perpusnas dapat berkonsultasi dalam kegiatan pelaporan ini.
Sebagai informasi, Si Harka merupakan aplikasi resmi pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Si Harka wajib diisi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di instansi pemerintahan.
Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Inspektorat Perpusnas RI dengan menggandeng Pengelola LHKASN dari Kemenpan RB, Afif Nur Wahid sebagai narasumbernya. Afif Nur Wahid menjelaskan mekanisme pelaporan LHKASN bagi pegawai baru Perpusnas yang baru pertama kalinya mengisi LHKASN. Diharapkan dengan sosialisasi ini, pegawai baru Perpusnas RI tidak kesulitan dalam pengisian LHKASN di SI Harka.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Peserta yang hadir merupakan pegawai yang ada di lingkungan Perpusnas, berjumlah total 681 orang.
Â 
Â 
Reportase : Noviani Maghfiroh

Berita

Sosialisasi LHKASN Bagi Pegawai Baru Perpusnas RI