Senayan, Jakarta&ndash;Karya cetak dan karya rekam (KCKR) merupakan aset budaya bangsa yang harus terdokumentasi dengan baik. KCKR berperan sebagai tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan Iptek, penelitian, pelestarian maupun&nbsp; penyebaran informasi.&nbsp; Sayangnya, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang KCKR yang menjadi payung hukum dalam penghimpunan belum terlaksana dengan optimal karena kesadaran penerbit, produsen karya rekam dan masyarakat masih kurang. Usia Undang-undang yang sudah&nbsp;lebih dari 27 tahun dirasa sudah tidak efektif menghimpun segala jenis KCKR apalagi untuk mengakomodasi dinamika masyarakat&nbsp; dan perkembangan Iptek. Pertimbangan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan UU KCKR ini harus diganti.
Komisi X DPR-RI bersama Perpustakaan Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengembangkan koleksi nasional terus berpacu menyusun draft Rancangan Undang-undang (RUU) Serah Simpan KCKR menggantikan UU KCKR yang lama. RUU Serah Simpan disusun mengikuti perkembangan jaman dimana karya digital/elektronik juga menjadi objek bagi UU. Proses RUU ini dilakukan Perpusnas melalui sejumlah seminar workshop, dan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi, antara lain Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kep. Riau, Yogyakarta, Jawa Tengah. &ldquo;Kami memerlukan pengayaan, masukan serta saran agar UU dapat mencakup semua hal yang berkaitan dengan penerbitan, penghimpunan, pengolahan, pendayagunaan, dan pelestarian semua bentuk terbitan sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka Seminar Nasional Penguatan UU Serah Simpan di Jakarta, Kamis, (7/12/2017).
Ferdiansyah, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI yang membidani penyusunan RUU Serah Simpan mengatakan RUU KCKR sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Dan ini menjadi hak inisiatif dari Dewan. &ldquo;Jika ini sudah selesai, maka draft RUU ini akan dikirim ke Presiden untuk menugaskan perwakilan yang ditunjuk untuk membahas RUU ini lebih lanjut,&rdquo; katanya. Komisi X beranggapan perubahan sosial, budaya dan Iptek menjadi dasar kebutuhan bangsa dan masyarakat. Perubahan itu juga mencakup soal bagaimana kebutuhan informasi apapun bisa dicari lewat media online. Saat ini menurut data yang dipegang pihaknya, sudah ada 140 media online yang aktif. Artinya, secara teknologi informasi, Perpusnas sanggup tapi belum tentu secara SDM. &ldquo;Jika tugas dan fungsi Perpusnas mengikuti yang diamanahkan oleh UNESCO perihal Legal Deposit, dimana seluruh terbitan KCKR harus disimpan, maka saya kira perlu ada restrukturisasi kelembagaan Perpusnas,&rdquo; lanjut Ferdiansyah.
Seminar nasional penguatan RUU Serah Simpan diikuti oleh 150 peserta dari berbagai penerbit, pustakawan, pengusaha rekaman, IKAPI, Lembaga Sensor Film (LSF), asosiasi perfilman, asosiasi penyanyi dan pencipta lagu, Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), ASIRI, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Dinas-dinas perpustakaan di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Seminar Nasional Penguatan UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan KCKR

Jakartaâ€”Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah menjadi kewajiban bagi seluruh K/L, di mana kewajiban penerapan SPIP tersebut menjadi target RPJMN dan telah diterjemahkan dalam Renstra Perpusnas serta menjadi target pelaksanaan reformasi birokrasi. Mekanisme dan penilaian SPIP senantiasa diperbarui seiring perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang bertujuan agar meningkatkan evaluasi dan implementasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Perpusnas.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan peraturan baru terkait sistem pengendalian intern pemerintah yang mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Kepala BPKP No. 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah. Peraturan baru yang ditetapkan pada 7 April 2021 lalu adalah Peraturan BPKP No. 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Inspektorat sebagai unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan internal menyelenggarakan sosialisasi peraturan tersebut bagi seluruh pegawai Perpusnas. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini menghadirkan narasumber Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP dan auditor madya pada Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP.
Perpusnas sangat berkomitmen untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP namun masih terkendala dalam hal kemampuan individual ASN. Beberapa hal yang jadi penyebab kelemahan dalam pengawasan yaitu komitmen, rasa toleransi, pemahaman akan efisiensi dan efektivitas. Demikian disampaikan Kepala Perpusnas M. Syarif Bando dalam sambutannya pada Rabu (15/9/2021).
Oleh karena itu, Perpusnas memohon bimbingan, penjelasan, dan pencerahan mengenai apa yang diperlukan agar dapat naik level dari 3 menjadi level 4.
â€œPengendalian anggaran bukan hanya sekedar memenuhi syarat administrasinya, ada barangnya, tidak ada mark-up, tidak ada fiktif. Bukan. Ada hal lain yang lebih penting dari pada itu, bagaimana para pimpinan ini memikirkan skala prioritas di era masyarakat yang membutuhkan. Kita tidak bisa baik kalau tidak mau diperbaiki dari luar,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan BPKP, Ayi Riyanto, mengingatkan bahwa peraturan ini tidak mengubah PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP.
â€œIni bukan perombakan dari PP nomor 60. Tidak. PP nomor 60 tidak dirombak sama sekali. Ini hanya perombakan metode untuk pengukuran maturitas. PP nomor 60 tetap berlaku. Tetapi peraturan ini tentang bagaimana melakukan pengukuran. Jadi dalam pengukurannya, kita integrasikan, supaya tidak hanya SPIP itu dimaknai sebagai internal control, tetapi sebagai lingkup governance secara utuh,â€ tegasnya.
Beberapa aspek terkait penilaian yang berubah pada peraturan baru, yaitu objek penilaian, kaitan dengan empat tujuan SPIP, penentuan satker sampel, penilaian efektivitas pengendalian, metodologi penilaian, pengintegrasian penilaian, fokus penilaian, dan proses penilaian.
Pada peraturan sebelumnya, penilaian terkesan document based. Dokumen harus lengkap agar nilainya bagus. Ke depannya justru lebih kepada substance over form, yaitu apakah substansi tergambar karena manajemen risiko yang baik harus sampai tahap terinternalisasi pada setiap pegawai. Perilaku setiap pegawai harus mencerminkan bahwa mereka sudah sadar mengenai risiko dan bagaimana memitigasinya agar risiko tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, substansinya yang harus dipahami terlebih dahulu, kemudian dibuktikan dengan dokumen; apakah dokumennya menggambarkan substansinya.
Pada peraturan yang baru, penilaian SPIP akan mengintegrasikan penilaian indeks manajemen risiko, indeks efektivitas pengendalian korupsi, dan kapabilitas APIP.
Fokus penilaian sebelumnya lebih kepada pemberian skor/level. Sedangkan, sekarang lebih ke apa area of improvement yang bisa diperbaiki dan pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Skor bukan lagi fokus utama, tapi merupakan dampak dari pencapaian sesuatu.
Lebih lanjut Ayi menambahkan bahwa komitmen K/L untuk meningkatkan kualitas perencanaan, menerapkan manajemen risiko, dan meningkatkan kompetensi SDM menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman.
Â 
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Â 
Â

Inspektorat Sosialisasikan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021

Â 
Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik 39 pejabat fungsional baru pada Jumâ€™at, (11/9). Pelantikan didasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Kepala Perpusnas mengharapkan pejabat yang terlantik dapat menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan.
â€œIni merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah pusat sesuai yang diinginkan oleh Presiden,â€ terang Kepala Perpusnas.
Dengan adanya penyederhanaan birokrasi maka posisi pejabat stuktural cukup sampai di level eselon satu dan dua saja. Sisanya menjadi koodinator. Posisi koordinator yang dibantu subkoordinator nantinya cukup vital karena tugasnya melakukan pengawasan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga kinerja institusi dapat lebih terpantau dan berjalan dengan cepat.Â 
Di akhir pelantikan, Kepala Perpusnas menekankan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin, termasuk para koordinator. Ada 21 kriteria yang dijelaskan langsung, salah satunya adalah penegasan aturan dalan setiap aspek kerja.
â€œSebagai pemimpin, peraturan terkait tupoksi harus dipahami karena hal itu merupakan modal awal bekerja,â€ tegas Syarif Bando.
Berikut nama-nama pejabat terlantik:
<ol>
<li>Iswara Rusniady sebagai Pustakawan Ahli Utama</li>
<li>Bonar Sijabat sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya</li>
<li>Rismini sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya</li>
<li>Mulatsih Susilorini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Made Ayu Wirayati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nani Suryani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Supriyanto sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Sarwidiarti Mrihastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurny Syam sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Sutoyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yeri Nurita sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Anjar Widiastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Hanugrahwati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Wiratna Tritawirasta sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurhadi Saputra sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Luthfiati Makarim sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Tuty Hendrawati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Witanto sebagai Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Madya</li>
<li>Tanto Anton Purboyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yatini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Rohani Br. Tohang sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Alfa Husna sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Supriana sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Budi Kusumawardani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Meindria sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Kevi Ahadiah sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya</li>
<li>Eka Tuti Rohmawati sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda</li>
<li>Edi Wiyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Kusmeri sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Muhayar sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Pristiawati sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Agus Suyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Vira Farhana sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Harjo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Ahmad Muslim sebagai Widyaiswara Ahli Muda</li>
<li>Afrison sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Aristianto Hakim sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Tubu Parulian Bontor Simanjuntak sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Supriyo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Triono sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi I</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â 
Â Â Â 
Â

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Salemba, Jakarta- Peningkatan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Perpustakaan Nasional tengah menjadi prioritas. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan perlu diudukung sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai. Sehingga perlu adanya pengawasan kearsipan internal untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang ideal. Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat membuka acara Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Internal Perpustakaan Nasional 2020, Rabu (4/11).
â€œPengawasan Kearsipan Internal memiliki bobot 40% dalam hasil pengawasan kearsipan yang penting untuk dipahami oleh seluruh penyelenggara kearsipan di Perpustakaan Nasional,â€ terangnya.
Lebih lanjut Kapusnas menjelaskan bahwa hasil pengawasan kearsipan mejadi penentu indeks kinerja penyelengaraan kearsipan di lingkungan Lembaga pemerintahan. Saat ini menurut Syarif Bando, Perpusnas berhasil meraih prestasi penyelenggaraan kearsipan dengan menempati urutan ke-13 di lingkungan Kementerian Lembaga.
â€œDengan bimtek ini saya berharap agar pengawasan kearsipan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh penyelenggara kearsipan di di Perpustakaan Nasional,â€ harapnya.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional Muhammad Masykuri juga menyampaikan kegiatan Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal mengundang Tim Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan dengan bekerjasama dengan ANRI.
Hal ini dilakukan agar didapatkan informasi dan pengetahuan yang sama tentang kegiatan pengawasan kearsipan internal sehingga dapat terwujud penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
â€œTim Pengawasan Kearsipan yang telah dibentuk tidak serta merta dapat melaksanakan tugas pengawasan. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang ruang lingkup pengawasan dan juga aspek-aspek pengawasan kearsipan internal,â€ jelasnya.
Bimtek yang digelar 4-5 November 2020 ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI Zita Azih Supratiwi, Koordinator Bidang Akreditasi Pusat ANRI Siti Nur Aeni, dan Arsiparis Ahli Muda ANRI Indah Purnamasari.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Foto: Raden Radityo

Wujudkan Pengelolaan Arsip Ideal, Perpusnas Gelar Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berperan sebagai backbone dalam upaya mewujudkan visi Presiden Joko Widodo untuk menciptakan SDM Unggul.
Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Utama STIK-PTIK Lemdiklat Polri, M. Arsal Sahban, kala menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan Siber yang berlangsung secara hybrid, Senin (20/12/2021).
Permasalahan yang ditemui saat menciptakan SDM Unggul berada pada ketersediaan referensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalani keseharian mereka. Sehingga Perpusnas dinilai menjadi yang paling mampu untuk memegang peranan sebagai backbone karena dapat menjangkau stakeholders dari semua lini kehidupan.
Menurut Arsal, paradigma baru tentang perpustakaan yang menjangkau masyarakat harus fokus kepada tiga hal yakni interface yang user friendly, referensi ilmu pengetahuan yang lengkap, dan kecepatan akses. Apabila ketiga hal tersebut diwujudkan maka visi Presiden akan SDM Unggul dapat segera tercipta.
â€œPerpustakaan digital yang bisa dijangkau oleh masyarakat dimana pun berada memerlukan tiga hal tersebut yang berfokus kepada kebutuhan penggunanya. Apapun harus dilakukan untuk mencerdaskan bangsa,â€ ujar Arsal.
Sependapat dengan yang disampaikan, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan bahwa Perpusnas akan mengangkat tema besar pada tahun 2022 yaitu Perpusnas Goes Digital 2022: To Build Digital Library Ecosystem.
Di masa mendatang, meskipun paradigma tentang perpustakaan berubah namun apabila pustakawan tidak mampu memainkan perannya dalam penyediaan konten dan mengelola teknologi informasi sebagai medianya maka tidak akan ada artinya. Untuk itu, Perpusnas harus memiliki konsep agar dapat diterima dan dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat.
â€œKita memiliki tugas untuk membuat mapping kebutuhan yang ada, dengan demikian akan terlihat mana yang menjadi prioritas. Ini adalah langkah awal untuk memastikan arah perjalanan digital Perpusnas sudah berada pada track-nya. Namun, masih diperlukan penyempurnaan dan peningkatan dari apa yang belum ada,â€ ungkap Syarif Bando. Â 
Sementara itu, Pemeriksa Forensik Utama Puslabfor Bareskrim Polri, Muhammad NuhÂ  Al-Azhar, mendeskripsikan Perpusnas di zaman digital layaknya sebuah mobil. Pada prinsipnya mobil terdiri dari dua komponen utama, mesin dan bodi. Mesin di Perpusnas digambarkan sebagai desain manajemen informasi, sedangkan bodinya adalah platform digital yang dimiliki.
Â â€œJadi tidak hanya cepat tapi juga cantik dari sisi bodi, sehingga mau tidak mau mindset-nya harus diubah. Karena sebagus apapun konten yang kita buat kalau tidak bisa menjangkau masyarakat, percuma,â€ jelas Nuh.
Lebih lanjut, Nuh memaparkan tiga tagline yang cocok untuk Perpusnas di tahun 2022 antara lain Perpusnas is Everywhere, Learning from Watching and Listening, dan Private Bookshelf.
Karena pada tahun 2022, Perpusnas diharapkan sudah sepenuhnya goes digital dengan menghadirkan konten yang tidak hanya buku namun juga berbentuk video dan audio untuk memudahkan para milenial belajar.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas adalah Backbone untuk SDM Unggul

Enrekang, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengajak para sarjana untuk tidak hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk menciptakan lapangan kerja bukan sekadar menjadi pencari kerja.
Demikian disampaikannya saat memberikan keynote speech dalam Wisuda ke XII Program Sarjana S1 Universitas Muhammadiyah Enrekang di&nbsp;Alun-Alun Lapangan Abubakar Lambogo Batili, Sabtu (22/7/2023).
&nbsp;
"Setelah wisuda, jangan hanya sibuk cari kerja. Tetapi ciptakanlah lapangan kerja," ajaknya. 
Dikatakan, sumber daya alam yang melimpah namun sayangnya tidak dapat dimanfaatkan maksimal. Padahal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yang tepat guna dapat meningkatkan kesejahteraan dan menambah devisa negara.
"Inilah pentingnya membaca buku, mengenal lebih dalam tentang potensi sumber daya alam yang ada, seperti kelapa, pisang untuk meningkatkan nilai ekonomi," katanya.
Menurutnya, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek pengetahuan dan dapat diimplementasikan menjadi produk barang/jasa yang mampu bersaing di pasar global.
"Literasi adalah kunci bagi kemajuan suatu bangsa, dan bangsa yang cerdas akan selalu sejalan dengan tingkat kesejahteraan dan perdamaian," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa manusia unggul adalah individu yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan tetapi juga mampu mengimplementasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, pendidikan yang baik harus mendorong para mahasiswa untuk tidak hanya menjadi pintar secara akademis tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka guna memecahkan berbagai tantangan di masyarakat.
"Saya berharap para sarjana dapat terus mengembangkan inovasi dan kreativitasnya guna memajukan bangsa Indonesia," lanjutnya.
Kepala Perpusnas pun mengajak para wisudawan untuk berkontribusi dalam memajukan literasi dan pendidikan di daerah asal mereka. 
Dalam acara yang dihadiri sebanyak 145 orang wisudawan, Bupati Enrekang Muslimin Bando menyampaikan harapannya agar jumlah lulusan Universitas Muhammadiyah semakin bertambah setiap tahunnya.
"Saya ingin berharap, jika hari ini ada 145 orang wisudawan, bisa tidak empat tahun kemudian jumlah lulusan Universitas Muhammadiyah Enrekang bisa bertambah, sampai 1.000 sarjana," ungkapnya.
Dalam upayanya menarik lebih banyak mahasiswa, Bupati berencana memberikan beasiswa dan bekerjasama dengan pihak lain untuk berkontribusi. Menurutnya, dengan bantuan beasiswa ini diharapkan mahasiswa dapat lebih fokus dalam menyelesaikan studinya.
&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
 Fotografer: Prakas Agrestian

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Seminar Nasional Penguatan UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan KCKR

Inspektorat Sosialisasikan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Wujudkan Pengelolaan Arsip Ideal, Perpusnas Gelar Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal

Perpusnas adalah Backbone untuk SDM Unggul

Kepala Perpusnas: Jangan Sibuk Cari Kerja, Tetapi Ciptakan Lapangan Kerja