Â 
Kemayoran, Jakarta â€“ Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR), Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpusnas, diminta segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang. Hal ini dilakukan agar Undang-Undang tersebut segera dapat diimplementasi secara komprehensif.
Demikian disampaikan Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Deposit di Jakarta, Rabu, (24-26/07).
â€œSejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Perpustakaan Nasional terus berupaya untuk melakukan sosialisasi. Dengan rapat koordinasi ini kami harapkan ada sumbang saran untuk menyusun peraturan pemerintah sebagai turunan amanah undang-undang ini,â€ jelasnya.
Ofy menjelaskan, keberadaan Undang-Undang SSKCKR yang telah disahkan pada Desember 2018 merupakan bentuk komitmen Perpusnas dalam mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa untuk menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai warisan bangsa.
â€œDi perlukan peran serta dari penerbit maupun masyarakat dalam implementasi Undang-Undang SSKCKR,Â  salah satunya dengan menyerahkan KCKR yang dihasilkan kepada Perpusnas atau perpustakaan provinsi untuk dijadikan koleksi SSKCKR dan membangun budaya literasi,â€ jelasnya.
Rako bidang deposit ini diikuti oleh sejumlah perwakilan Perpustakaan Kementerian/LPNK, perwakilan dari Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip provinsi, perpustakaan perguruan tinggi, dan para pustakawan dari Perpusnas.
Reportase : Wara Merdekawati

Usai Terbit UU SSKCKR, Perpusnas Ditenggat Segera Susun PP

Jakarta - Dalam rangka penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2022, inovasi SIGoblic (Sistem ISBN Go Public) Menghadang Pandemi milik Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dinyatakan sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022.
Perpusnas menjadi badan nasional ISBN untuk wilayah NKRI pada tahun 1986. Pada awalnya layanan ISBN dilaksanakan secara manual, dimana penerbit harus datang langsung ke Perpusnas untuk memperoleh ISBN (onsite). Kemudian, sejak Desember 2012 telah diluncurkan layanan ISBN online namun layanannya masih bersifat hybrid. Dalam prosesnya, penerapan layanan hybrid menimbulkan beberapa permasalahan sehingga pada April 2018 layanan ISBN efektif dilaksanakan penuh secara online.
Guna mendapatkan Top Inovasi Terpuji pada KIPP 2022, Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas, Suharyanto pada sesi penilaian yang berlangsung dalam tahap Presentasi dan Wawancara mengatakan inovasi ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun tanpa membutuhkan waktu dan biaya besar. Selain itu, layanan SIGoblic Menghadang Pandemi juga mendukung tuntutan transformasi digital.
â€œSelain bisa diakses kapanpun dan dimanapun, layanan ISBN online ini bisa mengakomodir terbitan digital (e-book),â€ terangnya secara daring, Selasa 28 Juni 2022.
Hingga saat ini, layanan ini telah dimanfaatkan oleh penerbit di 34 provinsi di Indonesia. Adapun jumlah penerbit yang terdaftar dalam database ISBN hingga Juni 2022 sejumlah 15.664 penerbit. Sedangkan nomor ISBN yang telah diterbitkan sejak awal pandemi di tahun 2020 hingga Juni 2022 tercatat 359.543.
Sejak diimplementasikannya layanan online ISBN secara penuh pada tahun 2018, layanan ISBN mengalami perkembangan yang menyeluruh dalam berbagai aspek, di antaranya manajemen pengajuan ISBN penerbit, jumlah permohonan ISBN per harinya meningkat tajam, sistem pencarian ISBN online, efisiensi pemanfaatan ruangan, dan perubahan sistem kerja.
â€œSistem layanan ISBN online memudahkan penerbit memantau perkembangan pengajuan, jumlah permohonan yang dapat terlayani yakni 400-600 pengajuan dalam sehari, masyarakat dapat mengakses database ISBN dengan mudah, efisiensi dalam pemanfaatan ruangan, serta petugas layanan ISBN online dapat bekerja kapanpun dan dimanapun,â€ papar Suharyanto. Â 
Hasil layanan ISBN online memiliki kebermanfaatan bagi banyak pihak, baik internal maupun eksternal. Kebermanfaatan ini dapat dirasakan melalui ketersediaan fasilitas pada website ISBN dan interoperabilitas database ISBN dengan aplikasi lainnya yang didukung dengan kegiatan sosialisasi secara berkesinambungan.
Proposal Inovasi SIGoblic Menghadang Pandemi dinyatakan lolos Seleksi Administrasi dari 1.917 proposal yang dinilai oleh Tim Evaluasi mulai tanggal 10 â€“ 30 Mei 2022.
Reporter: Basma Sartika Â Â

SIGoblic Menghadang Pandemi Hadir di KIPP 2022

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ -- LombaÂ vlogÂ menjadi penutup rangkaian kegiatan Perpusnas Expo 2019. Perlombaan membuatÂ vlogÂ ini disesuaikan dengan tema Perpusnas Expo 2019, yaitu "Berbagi Pengetahuan untuk Kesejahteraan".Â 
Pemenang lombaÂ vlogÂ ini tediri dari enam orang, yaitu tiga pemenang utama dan tiga pemenang favorit. Semua pemenang memperoleh cindera mata Wayang Panji dari Perpusnas. Pengumuman dan penyerahan hadiah kepada pemenang dilaksanakan pada acara penutupan Perpusnas Expo pada Minggu (22/9).
Perpusnas ExpoÂ  2019 berlangsung selama 18 hari, dipadati oleh 155 stand pameran dan 108 kegiatan dari berbagai Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perpustakaan daerah, BUMN, organisasi, dan komunitas. Kegiatan Perpusnas Expo 2019 dihadiri oleh 16. 235 peserta dan pemustaka. Pengunjung Perpusnas selama Perpusnas Expo berlangsungÂ  tercatat mencapai 32. 973 orang hingga jelangÂ  penutupan.
"Saya harap semoga ke depannya transformasi yang sudah dilakukan Perpustakaan Nasional dapat ditiru dan diteladani oleh semua perpustakaan di Indonesia," Kepala Bidang Layanan Koleksi Umum Luthfiati Makarim
Â 
Reportase : Aninda Ernest
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Penutupan Perpusnas Expo 2019

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Metode Read Aloud atau membaca dengan suara lantang dan jelas sangat baik dikenalkan pada anak-anak usia dini. Metode tersebut diyakini dapatÂ  menstimulasi perkembangan otak anak-anak. Hal ini disampaikan pegiat literasi, Rossie Setiawan, saat memberikan bimbingan teknis di hadapan para pustakawan dalam rangkaian kampanye Read Me a Book diÂ  Perpustakaan Nasional, Rabu (15/1).
Rossie menjelaskan metode read aloud mengajarkan pada anak-anak jika membaca buku itu menyenangkan. Read aloud baik dilakukan untuk anak sejak dini 0 bulan, bahkan dapat dilakukan pada tri semester terakhir kehamilan, karena hal ini dapat menambah kosakata anak.
â€œMeskipun kosakata itu saat diperdengarkan belum merasa perlu. Namun, sangat baik dilakukan sejak dini bahkan dalam tri semester terakhir kehamilan, karena fungsi pendengaran sudah mulai sempurna. Ketika kosakata ditambah akhirnya anak bisa berbicara dengan menggunakan bahasa lisan, setelah itu membaca dan menulis. Tidak mungkin bisa menulis kalau kosakata yang dimiliki hanya sedikit. Jadi, ketika memiliki anak ajaklah mereka berbicara,â€ ujar penerjemah buku â€˜The Read-Aloud Handbookâ€™ karya Jim Trelease ini.
Di jelaskan, ketika membacakan dengan lantang dan jelas, ada enam kecakapan literasi usia dini, diantaranya naratif skill atau kemampuan menceritakan kembali. Berkomunikasi menggunakan bahasa lisan, letter knowledge atau pengetahuan huruf, sadar mengenai fonem, yakni satuan bunyi terkecil sehingga anak bisa mendengar itu yang mengandung arti, belajar melafalkan karena organ bicara harus dilatih untuk bisa berbicara, termotivasi ketika melihat buku, vocabulary. Dan ini bisa didapatkan oleh anak-anak ketika dibacakan dengan metode read aloud atau membaca lantang.
â€œMembacakan lantang atau read aloud bukan menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati proses membacakan secara lantang. Prosesnya, yakni kita harus siap bertanya dan menerima pertanyaan dari anak. Read aloud memberikan kesempatan anak untuk bertanya, berpikir kritis,â€ jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, para pustakawan Perpusnas mencoba mempraktekkan metode read aloud, dengan membaca buku anak-anak yang telah disediakan panitia. Seperti diketahui, kegiatan ini merupakan rangkaian dari Kampanye Read Me a Book yang digelar atas kerjasama Perpustakaan Nasional dengan National for Children and Young Adults (NLCY) Korea Selatan. Kampanye ini berlangsung pada 15 Januari hingga 23 April 2020.
Â 
Reportase Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â  : Hartoyo Darmawan

Pustakawan Perpusnas Ikuti Bimtek Metode Read Aloud

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Presiden Joko Widodo menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 di Istana Negara. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna melaporkan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan opini tersebut juga meningkat dari sebelumnya sebanyak 82 entitas di tahun 2018 menjadi 85 entitas di tahun 2019. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada LHP LKPP 2019 berhasil mendapatkan predikat WTP. Â Ini merupakan ke-empat kalinya penghargaan WTP diraih Perpusnas secara berurutan sejak 2016-2019.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya meminta agar hasil pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai parameter perbaikan bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggarannya masing-masing.
Presiden juga mengharapkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan transparan. Selain itu, tata kelola juga harus baik dan tepat sasaran.
â€œSaya minta sederhanakan prosedur, buatlah menjadi ringkas. Anggaran harus cepat disalurkan karena dibutuhkan oleh rakyat, namun tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas,â€ tegas Presiden Jokowi di hadapan para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Senin siang, (20/7).
Kepada K/L yang berhasil memperoleh predikat WTP, Presiden meminta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, reform, dan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara.
Sedangkan bagi yang belum meraih predikat WTP, Kepala Negara menginstruksikan untuk secepatnya melakukan perbaikan dan langkah perubahan yang signifikan.
"Saya akan memonitor terus menerus, apa saja langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh para menteri dan lembaga. Langkah perbaikan betul-betul harus konkret dan nyata sehingga setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan uang yang dikeluarkan untuk rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ucapnya.
Dalam kaitannya dengan situasi saat ini di mana anggaran sebesar Rp695,2 triliun dialokasikan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 di Tanah Air, Presiden menekankan bahwa anggaran dengan jumlah yang sangat besar itu harus dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dijalankan secara cepat, tepat, dan tetap akuntabel.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan dan bantuan dari BPK untuk membantu pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran penanganan pandemi tersebut dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab.
LHP LKPP 2019 mencakup tujuh komponen laporan penyelenggaran, yakni laporan realisasi anggaran, laporan saldo perubahan Â anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atau laporan pengeluaran.
Pada kesempatan penyerahan LHP LKPP 2019, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando bersama seluruh petinggi Pratama dan madya menyaksikan nya secara virtual.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Penyerahan LHP LKPP 2019, Perpusnas Raih 4x WTP Berturut- turut

Senen, Jakarta -Â Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Rakor yang dihadiri pimpinan dan staf yang menjadi tim RB ini bertujuan menyelesaikan bukti dukung dan menyamakan persepsi terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) di lingkungan Perpustakaan Nasional. PMPRB merupakan salah satu kegiatan yang mesti dipenuhi setiap kementerian/lembaga untuk membuktikan pelaksanaan RB. Selanjutnya, PMPRB Perpusnas akan diverifikasi oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB pada September 2019.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan rakor berfungsi untuk menyamakan visi dalam memahami reformasi birokrasi di lingkungan Perpusnas. â€œKata kuncinya adalah kebijakan apa yang akan ditetapkan Perpusnas yang akan diperbaiki sehingga kinerja meningkat,â€ jelas Syarif Bando saat menyampaikan arahan dalam Rakor Pelaksanaan RB di lingkungan Perpusnas, di Hotel Lumire, Jakarta, pada Senin (24/6/2019).
Syarif Bando menekankan pelaksanaan RB harus menunjukkan tahapan yang akan berubah, bukan hanya sekedar dokumen. Untuk memperbaiki kinerja kepada masyarakat, para pegawai diminta untuk terbuka terhadap masukan dari pihak lain. Pelaksanaan RB pada akhirnya mewajibkan pegawai agar giat bekerja. â€œDunia bergerak kepada komitmen, pemicu utama kemiskinan di muka bumi adalah kemalasan bukan kebodohan. Tugas RB adalah menghindari pegawai yang malas,â€ tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar menyatakan ada delapan area perubahan yang mesti dipenuhi untuk memenuhi penilaian pelaksanaan RB. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Perpusnas berdasarkan Road Map RB Perpusnas 2015-2019 yang mengacu kepada Grand Design RB 2010-2025 berdasarkan Permenpan RB No. 8 Tahun 2010. Untuk memenuhi penilaian pelaksanaan RB, Sri Sumekar menyatakan ada sejumlah dokumen yang harus didokumentasikan sebagai bukti dukung.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Usai Terbit UU SSKCKR, Perpusnas Ditenggat Segera Susun PP

SIGoblic Menghadang Pandemi Hadir di KIPP 2022

Penutupan Perpusnas Expo 2019

Pustakawan Perpusnas Ikuti Bimtek Metode Read Aloud

Penyerahan LHP LKPP 2019, Perpusnas Raih 4x WTP Berturut- turut

Perpusnas Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi