Rawamangun, Jakartaâ€”Pusat Pengembangan dan Perlindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan satu set Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Braille kepada Perpustakaan Nasional RI. Penyerahan KBBI Braille oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Dadang Sunendar kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dilakukan di Ruang Gaura Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Selasa (29/1).
Penyerahan satu set KBBI Braille yang terdiri dari 139 jilid tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan KBBI Braille yang telah diluncurkan sebelumnya pada Kongres Bahasa Indonesia, 28 Oktober 2018, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Pencetakan KBBI Braille merupakan hasil kerjasama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) Abiyoso Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyusunan KBBI Braille diperuntukkan bagi penyandang disabilitas netra.
Dadang menerangkan KBBI Braille disusun demi mewujudkan keadilan dan pemerataan informasi untuk semua kalangan masyarakat yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. "Di negara maju, model kamus tidak banyak yang cetak tapi semua serba daring tapi untuk kebutuhan terbatas kami masih mencetak. Setelah didaringkan dan dilempar ke masyarakat pencariannya sudah 32 juta pencarian. Artinya, masyarakat membutuhkan. Harapan kami kamus ini bisa memberikan layanan terbaik sama seperti Perpustakaan Nasional ingin membuat masyarakat pintar," terang Dadang.
Alih huruf KBBI Braille melibatkan langsung penyandang disabilitas netra langsung sebagai pengguna kamus. Setelah pengalihan huruf ke huruf braille selesai dan dicetak, kemudian dilakukan proses penyuntingan oleh penyandang disabilitas netra untuk menghindari kesalahan penulisan, keterbacaan, dan sebagainya.
KBBI Braille dibuat dan dijilid secara khusus. Dalam setiap jilidnya berisi 50 lembar dengan menggunakan kertas khusus cetakan braille. Secara keseluruhan, KBBI Braille terbagi menjadi 139 jilid dimana setiap jilidnya terdiri atas petunjuk pemakaian, lalu bagian batang tubuh berupa entri kamus dari A sampai Z, dan bagian belakang yang berisikan lampiran.
Kepala Perpusnas RI dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya tehadap penyerahan KBBI Braille oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sehingga menjadi aset berharga yang dapat dilayankan kepada masyarakat melalui Perpustakaan Nasional. "Kami memiliki ruang dan alat baca untuk tuna netra. Namun, jumlah koleksinya masih kurang. Kami berharap di masa depan Badan Bahasa tidak hanya membuat kamus besar saja tapi juga menjembatani penyandang disabilitas untuk dididik keahlian tertentu sesuai kondisinya melalui satu kata, yaitu bahasa," imbuh Syarif. Kepala Perpusnas juga sepakat dengan Kepala Badan Bahasa bahwa tujuan didirikannya kedua institusi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.Â 
Â 
Reportase : Arwan Subakti
Â

BPPB Kemendikbud Serahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Braille ke Perpusnas

Jakartaâ€”Pandemi Covid-19 memicu kreativitas dan inovasi perpustakaan untuk mengoptimalkan layanannya kepada masyarakat.
Implementasi inovasi perpustakaan tersebut dirangkum dalam buku antologi bertajuk Perpustakaan Khusus vs Covid-19. Buku terbitan Perpusnas Press yang memuat tulisan 17 pustakawan dari perpustakaan khusus tersebut memuat upaya para pustakawan dan perpustakaan dalam merespons kondisi pandemi yang membatasi mobilitas fisik masyarakat.
Editor sekaligus salah satu penulis buku Ashry Noviana Fajry menyatakan, ragam inovasi dan kreasi dibuat para pustakawan perpustakaan khusus sejak pandemi Covid-19 diumumkan pada pertengahan Maret 2020. Pustakawan Diklat Kementerian Perdagangan ini menambahkan, dia dan rekannya dari Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) berupaya mendokumentasikan momen ini.
â€œKarena ini kayak momen yang langka banget gitu, semua orang tiba-tiba banyak melakukan inovasi dan kreasi dalam waktu yang cukup cepat gitu. Dan kita juga kayak harus cepet juga untuk mendokumentasikan semuanya dan mengajak teman-teman untuk menulis di buku ini,â€ ujarnya dalam Diskusi dan Bedah Buku â€˜Perpustakaan Khusus vs Covid-19â€™ yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-2 Perpusnas Press, pada Kamis (29/7/2021).
Salah satu penulis buku Chaidir Amir mengakui pengembangan layanan daring dilakukan Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi agar tetap bisa melayani masyarakat. Layanan daring menjadi layanan utama, dari yang sebelumnya sebagai layanan pelengkap.
Sejumlah perbaikan dilakukan seperti menguatkan repositori, mulai dari sisi infrastuktur, manajemen, hingga sistem otomasi yang dikembangkan menjadi perpustakaan digital. Interaksi dengan pemustaka pun semakin intensif karena sosialisasi layanan sepenuhnya dilakukan melalui media sosial dan secara daring.
â€œDan saya pikir, kalau kita menuangkan ini ke dalam bentuk tulisan, ini akan menjadi catatan sejarah sendiri ya bagi perpustakaan. Pandemi ini bener-bener mengubah tatanan, termasuk tatanan kerja dan kultur di perpustakaan,â€ jelas pustakawan di Kemendikbudristek tersebut.
Salah satu penulis yang merupakan pustakawan Badan Standardisasi Nasional Muhammad Bahrudin berharap hasil karyanya bisa memperkaya khazanah literasi masyarakat Indonesia. Buku ini bisa menjadi dokumentasi narasi sejarah tentang inovasi perpustakaan khusus pada masa pandemi Covid.
â€œSaya menulis bersama rekan pustakawan BSN tentang Pesta Online di Masa Pandemi. Pesta Online ini singkatan dari Pemesanan Standar Online. Layanan ini memungkinkan pengguna memesan dokumen standar baik SNI ataupun non-SNI secara online,â€ jelasnya.
Laman Pesta Online diluncurkan secara resmi pada Januari 2020. Tidak lama berselang, Indonesia diumumkan dalam kondisi pandemi pandemi Covid-19. Dalam karya tulisnya, Bahrudin menyebut, layanan perpustakaan BSN berupaya relevan dengan kondisi pandemi.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Perpusnas Press Edi Wiyono menyatakan buku â€˜Perpustakaan Khusus vs Covid-19â€™ merupakan karya tulis yang dibuat para pustakawan di FPKI dan diterbitkan pihaknya. Dia menegaskan, diseminasi konten buku harus dilakukan agar proses penulisan tidak terbatas pada knowledge capture, tapi hingga transfer knowledge.
â€œNah ini juga sedang kami laksanakan, kami bukan hanya menyimpan karya penulis, tapi juga mentransfernya. Makanya kami punya tagline, tulis, terbit, sebarkan. Ini sejalan dengan teman-teman FPKI, kisah-kisah inspiratif mereka, itu luar biasa. Proses diseminasinya harus diperkuat,â€ urainya.
Dia menambahkan, buku terbitan Perpusnas Press diterbitkan dalam format digital dan bisa diakses serta diunduh masyarakat melalui laman resmi Perpustakaan Nasional RI. Terbitan dalam format digital ini diharapkan memudahkan masyarakat, terutama di daerah, dalam mengakses sumber bacaan yang dinilai masih minim.
Sebagai informasi, perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pengguna atau pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Perpustakaan Khusus Merespons Kondisi Pandemi Covid-19  Â 

Sidikalang, Sumatera Utaraâ€”Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyerahkan bantuan mobil perpustakaan keliling (MPK) sekaligus meresmikan pojok baca digital (Pocadi) untuk Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Penyerahan secara simbolis satu unit MPK diterima Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu dan disaksikan anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin.
Selain itu, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dan Pemkab Toba dan empat perguruan tinggi di Sumut serta talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Balai Budaya Sidikalang, Dairi, Sumut, pada Selasa (23/2/2021). Sebagai informasi, Kabupaten Dairi menerima Pocadi pada tahun 2020 dan difungsikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Â 
Usai penandatanganan, Syarif Bando menyatakan saat ini, perpustakaan mengalami perubahan paradigma. Salah satu definisi perpustakaan adalah tempat untuk menemukan solusi menghapus belenggu kebodohan dan kemiskinan masyarakat. Membaca dan perpustakaan menjadi cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan.
Pocadi, ujarnya, merupakan salah satu upaya Perpusnas untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Karenanya, para penerima bantuan Pocadi diharapkan bisa memajang produk lokal yang menjadi unggulan daerahnya. â€œPocadi memang kecil, tapi akan menjadi pusat mata dunia, kalau seluruh produk lokal kita sudah masuk ke sana,â€ ujarnya.
Djohar Arifin menilai Kabupaten Dairi layak mendapatkan bantuan MPK dan Pocadi. Menurut legislator dari daerah pemilihan Sumatera II ini, Eddy Keleng merupakan kepala daerah yang memiliki kepedulian tinggi kepada pendidikan dan literasi. Melalui kebijakan dan pengelolaan mengenai minat baca yang berpengetahuan, diyakini akan membuat masyarakat Dairi unggul dalam segala bidang. â€œKarena kita pilih benar mana yang pantas. Dairi kita utamakan. Kita semakin yakin bahwa masyarakat Dairi di bawah pimpinan beliau akan sangat bisa memanfaatkaan kemajuan IT dan bacaan, dengan semangat literasi,â€ jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Djohar mengusulkan agar Kabupaten Dairi membangun museum ulos. Dairi dikenal sebagai pusat ulos Batak. Dia menjelaskan, museum ulos bisa menjadi daya tarik wisata Dairi. â€œSehingga dari dunia luar, mau tahu tentang ulos, silakan datang ke Dairi. Maka kita yakin akan datang didatangi orang,â€ ungkap pria kelahiran Langkat tersebut.
Sementara itu, Eddy Keleng mengungkapkan terima kasih kepada Kepala Perpusnas dan Komisi X DPR RI atas dukungan yang diberikan kepada pihaknya. Dia berharap, hal ini bisa memotivasi dan membangun persepsi masyarakat Dairi mengenai buku sebagai salah satu kebutuhan pokok dan sarana belajar sepanjang hayat.
Selain itu, dia berharap pihaknya bisa menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam memotivasi masyarakat untuk membudayakan gemar membaca dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga berupaya untuk mewujudkan perpustakaan sebagai wahana belajar mandiri yang lebih baik dan nyaman layaknya area rekreasi sehingga selalu dirindukan masyarakat. â€œMari kita senantiasa menggalakkan gerakan nasional Gemar Membaca melalui pemberdayaan perpustakaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah masyarakat, maupun pemerintah,â€ pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Perpusnas melakukan jalinan kerja sama dengan empat perguruan tinggi yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ikhlas Dairi, Sekolah Tinggi Teologi Oikumene Injili Sidikalang, Perpustakaan Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP, dan Institut Teknologi Del. Nota kesepahaman dijalin untuk meningkatkan hubungan kelembagaan di bidang pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan serta peningkatan kegemaran membaca dan indeks literasi.Â 
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat, Kepala Perpusnas Berikan Bantuan MPK dan Pocadi untuk Kabupaten Dairi

Tugu Tani, Jakartaâ€”Hadirnya Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR) baru nomor 13 tahun 2018, harus dibarengi dengan peraturan pemerintah (PP) sebagai penguatan atas UU yang sudah dikeluarkan. Penyusunan naskah urgensi dan rancangan PP terlihat pada focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional di Jakarta, Rabu, (31/7).
Pada kesempatan pertama FGD tersebut, Perpusnas mengundang sejumlah pihak yang terkait, seperti Komisi X DPR-RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Keuangan.
Di awal pembahasan anggota Komisi X DPR-RI, Ferdiansyah, mengatakan RPP UU SSKCKR yang saat ini disusun tersinergi terhadap lima UU, yakni UU Nomor 5/2017 tentang Kemajuan Kebudayaan, UU Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan, UU Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan, UU Nomor 13/2018 tentang SSKCKR, dan UU tentang SisnesIptek.
Ada lima pokok pembahasan yang sedianya diatur dalam RPP yang disusun, yakni Â penyerahan, pengelolaan, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan. â€œDraft naskah belum mengatur mekanisme kewajiban menyerahkan hasil jurnal dan reward perorangan bagi yang tertib menyerahkan,â€ terang Ferdiansyah.
Sedangkan, utusan dari Kementerian Hukum dan HAM menyoroti sejumlah prosedur penyusunan RPP. Apakah ijin prakarsa sudah dikeluarkan Sekretariat Negara? Jika memang RPP ini tidak masuk ke dalam Prolegnas (program legislasi nasional) tahun 2019, RPP bisa diajukan pada tahun berikutnya.
Jika tidak masuk ke dalam Prolegnas, KemenkumHAM menawarkan dua solusi, yaitu RPP masuk ke dalam program penyusunan pemerintah, atau masuk ke dalam program uji prakarsa. Artinya, akan ada kajian, apakah ada naskah urgensi?. â€œJika sudah mendapatkan ijin prakarsa, baru fokus pada substansi,â€ beber perwakilan KemenkumHAM.
Sementara pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan adanya harmonisasi dengan UU Perfilman mengingat dalam UU SSKCKR ada keterkaitan karya rekam Â yang juga harus diserahkan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Adit Â

FGD Pembahasan RPP UU Nomor 13/2018 tentang SSKCKR 

Salemba, Jakarta&ndash;Kepala Perpustakaan Nasional RI Syarif Bando melantik Ketua Forum Perpustakaan Umum Indonesia Tinia Budiati dan Jajaran Pengurus periode 2016-2019 di Ruang Auditorium Perpusnas Salemba, Jumat, (3/2).
Syarif Bando menjelaskan bahwa implikasi dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang implikasinya bahwa Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah naik tingkat menjadi Dinas yang merupakan suatu langkah maju dan upaya perjuangan bersama baik melalui Forum Perpustakaan Umum Indonesia maupun institusi kelembagaan yang ingin mengupayakan status kelembagaan perpustakaan umum semakin baik. Syarif juga mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus dimana tantangan yang semakin berat juga harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Pelantikan Pengurus Forum Perpustakaan Umum Indonesia Periode 2016-2019

Salemba, Jakarta â€“ Layanan Konsultasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RIÂ  masuk dalam lima layanan dengan akses tertinggi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kementerian/Lembaga.
Dalam grafik layanan SIPPN terbanyak diakses, Perpusnas menduduki urutan ke empat dengan jumlah akses sebanyak 2.479 kali.
Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad menyampaikan, berdasarkan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2017, SIPPN merupakan layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel.
"Informasi yang ditampilkan disediakan dan diperbaharui langsung oleh administrator SIPPN di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Kesekretariatan, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD ke dalam aplikasi SIPPN," tutur Yanuar dalam Sosialisasi dan Peyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPPN Kementerian dan Lembaga yang diselenggarakan secara dari pada Selasa, (5/7/2022).
Yanuar menjelaskan, informasi yang harus dipublikasikan di SIPPN diantaranya, profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, layanan publik berbasis elektronik, dan berita.
Secara berkala, lanjut Yanuar, Kementerian PANRB melakukan evaluasi informasi pelayanan publik pada SIPPN. Dari evaluasi tersebut, terdapat beberapa tindak lanjut yang diharapkan, salah satunya penentuan leading sektor dan memastikan kualitas informasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Diah Natalisa mengatakan masyarakat Indonesia dirasa sudah siap dalam menerima pemanfaatan teknologi dalam pemberian pelayanan publik. Ini dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan Kementerian Kominfo dan Katadata Insight Center, indeks literasi digital berada di angka 3,49.
"Hadirnya transformasi digital juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh negara secara optimal untuk melahirkan sistem pemerintahan yang semakin efektif dan efisien," ungkapnya.
Dikatakan, belum terlaksananya publikasi informasi standar pelayanan secara luas, jelas, dan mudah diakses menyebabkan kesalahpahaman adanya biaya, tidak ada kepastian waktu pelayanan yang diberikan, dan ketidaktahuan mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

BPPB Kemendikbud Serahkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Braille ke Perpusnas

Perpustakaan Khusus Merespons Kondisi Pandemi Covid-19 Â

Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat, Kepala Perpusnas Berikan Bantuan MPK dan Pocadi untuk Kabupaten Dairi

FGD Pembahasan RPP UU Nomor 13/2018 tentang SSKCKR

Pelantikan Pengurus Forum Perpustakaan Umum Indonesia Periode 2016-2019

Perpusnas Masuk Lima Layanan dengan Akses Tertinggi