Purwodadi, Grobogan &ndash; Dalam upaya peningkatan literasi diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, sekolah dan masyarakat.
 
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto saat membacakan sambutan Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam Gelar Wicara Peningkatan Indeks Literasi untuk Kesejahteraan dengan tema "Membangun Literasi untuk Mewujudkan Grobogan Hebat" yang diselenggarakan secara hibrida pada Senin (4/12/2023).
 
"Literasi adalah bagian penting dalam kehidupan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah, harus memfasilitasi dan mendorong kegiatan membaca dan menulis dengan menyediakan bahan bacaan berkualitas dan sarana perpustakaan yang mudah diakses," ungkapnya.
 
Lebih lanjut dijelaskan, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menginisiasi sejumlah kebijakan untuk memperkuat literasi di wilayah tersebut. 
 
Diantaranya, melalui pembaharuan perpustakaan sekolah, pemberian buku secara gratis, pelaksanaan lomba-lomba literasi, hingga penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya membaca dan menulis bagi anak-anak.
 
Sekda juga menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, siswa, mahasiswa, dan pihak sekolah dalam aktif menulis dan mengikuti pelatihan artikel, cerita, dan gambar. "Ini merupakan bentuk apresiasi bagi upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memajukan literasi di Kabupaten Grobogan," lanjutnya.
 
Dia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat budaya membaca secara rutin, yang diharapkan akan menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.
 
"Dengan upaya bersama, diharapkan minat baca masyarakat semakin meningkat dan menghasilkan generasi yang terampil dalam literasi sejak usia dini," jelasnya.
 
Staf Ahli bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia, Amin Hidayat menyampaikan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, dalam upaya meuwujudkan visi dan misi Bupati Grobogan diperlukan litterasi sebagai fondasi utama. Menurutnya, visi tersebut tidak akan terwujud apabila literasi tidak menjadi fokus utama pembangunan.
 
"Sejahtera bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga lahir dan batin. Salah satu patokan sejahtera adalah literasi yang tinggi," katanya.
 
Dia menjelaskan bahwa literasi bukan hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan kegiatan berpikir kritis dan analitis. "Literasi membentuk manusia yang berdaya saing, unggul, dan memiliki keimanan serta keberadaban yang tinggi," tambahnya.
 
Dalam misi peningkatan kualitas sumber daya manusia, Staf Ahli Bupati Grobogan menyatakan bahwa persaingan tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa. Oleh karena itu, penguatan literasi di semua lapisan masyarakat menjadi kunci.
 
"Sumber daya manusia Grobogan harus siap bersaing global. Mereka harus menjadi generasi literatur yang tidak hanya tangguh dalam menghadapi peluang, tetapi juga aktif dalam menciptakan peluang baru," imbuhnya.
 
Sementara itu, Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Nelwaty mengatakan perpustakaan berperan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam upayanya, dia merujuk pada paradigma perpustakaan bahwa tak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat.
 
"Perpustakaan adalah tempat pembelajaran seumur hidup, di mana tidak ada kata tua untuk belajar. Kita harus terus meningkatkan diri," ujarnya.
 
Dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang perpustakaan dan sistem perbukuan, ia menekankan bahwa pembudayaan kegemaran membaca harus dimulai dari tingkat keluarga, pendidikan, hingga masyarakat luas. 
 
"Kegemaran membaca harus didorong dari segala lini, termasuk keharusan bagi anak-anak untuk membaca buku-buku tertentu sebelum mereka menamatkan suatu tingkatan," jelasnya.
 
Selain itu, Pustama Nelwaty juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah dan anggota DPRD dalam memfasilitasi perpustakaan. Seperti dukungan berupa akses Wi-Fi gratis dan desain perpustakaan yang ramah bagi pengunjung diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya lebih aktif.
 
"Literasi bukan hanya soal membaca, tetapi juga kemampuan individu untuk menggunakan pengetahuan dan kreativitasnya dalam menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Hal ini diharapkan dapat memajukan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," jelasnya.
 
Pustama Nelwaty berharap bahwa dengan peran perpustakaan sebagai pusat literasi dan pengetahuan, serta melalui dukungan semua pihak, baik dari keluarga, lembaga pendidikan, maupun pemerintah, akan terwujud kemajuan signifikan dalam literasi dan kesejahteraan masyarakat.
 
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi D DPRD Grobogan Ahmad Sidik mengatakan sebagai anggota DPRD di Komisi D, dirinya tengah bermitra dengan Dinas Perpustakaan dan Dinas Pendidikan daerah tersebut untuk membahas perkembangan literasi. 
 
Ia menekankan bahwa peran DPRD dan eksekutif sangat krusial dalam menciptakan peraturan daerah (Perda) yang mendukung literasi di Kabupaten Grobogan. 
 
"Pentingnya literasi dalam masyarakat tidak dapat diabaikan. Ini adalah salah satu kunci untuk membentuk generasi yang memiliki semangat belajar sepanjang hayat," katanya.
 
Dalam dukungan terhadap program literasi, Ahmad Sidik menyatakan bahwa mereka siap mendukung pembentukan Perda literasi di Kabupaten Grobogan. Pihak legislatif ini berkomitmen mencapai kesepakatan untuk mendukung program literasi.
 
"Kami di DPRD Kabupaten Grobogan bersama-sama Bupati, siap melaksanakan pembentukan peraturan yang mengikat dan memiliki kedudukan hukum yang cukup dalam sistem penganggaran," ujarnya.
 
Sedangkan Pegiat Literasi Yulianto membagikan pengalamannya dalam merintis Taman Baca Bintang. "Awalnya, ide ini muncul dari kegemaran saya akan membaca buku dan keinginan untuk berkontribusi pada peningkatan minat baca masyarakat. Saya menggunakan media boneka tangan untuk menarik perhatian anak-anak dan siapa pun yang haus akan ilmu pengetahuan," ujarnya.
 
Penggunaan boneka tangan tersebut dikenal sebagai "Boneka Pustaka Bergerak" dan telah menjadi ciri khas pergerakan literasi Yulianto di Grobogan. 
 
"Saya senang mengunjungi tempat-tempat di Grobogan yang mungkin orang lain enggan untuk datangi. Sambil berkeliling, saya membawa boneka untuk mendongeng dan mengajak anak-anak membaca," lanjutnya.
 
Selain itu, Yulianto juga aktif dalam berbagai kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Grobogan.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Arwan Subakti

Perlu Kolaborasi Aktif untuk Meningkatkan Literasi

Salemba, Jakarta - Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menyambangi Perpustakaan Nasional RI terkait sinergitas program kerja untuk pengembangan perpustakaan. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wajo Risman Lukman diterima oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti bersama pejabat terkait di Ruang Rapat Deputi 2, Salemba, Jakarta, pada Kamis (27/9).
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo Ahsanulhak Nawawi dan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Wajo Andi Temmanengnga beserta jajarannya. Risman menyatakan anggota dewan memandang perpustakaan sebagai hal yang penting karenanya, sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menjadikan Perpustakaan Kabupaten Wajo sebagai Dinas Perpustakaan Tipe B dari yang sebelumnya berstatus Kantor.
Namun, Risman menyebut masih membutuhkan bantuan buku untuk perpustakaan di rumah ibadah dan komunitas baca. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, pihaknya juga meminta bantuan pembangunan perpustakaan serta mobil perpustakaan keliling (MPK) di Kabupaten Wajo. â€œKabupaten Wajo adalah kabupaten terluas ketiga di Sulawesi Selatan dengan 14 kecamatan. Karenanya, kami membutuhkan MPK untuk menyambangi daerah-daerah tersebut. Kami sudah mendapat bantuan MPK tahun 2010,â€ tuturnya.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Deni Kurniadi menyatakan Kabupaten Wajo akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menu pengembangan koleksi. DAK Fisik Perpustakaan yang akan diluncurkan pada 2019 sendiri memiliki tiga menu yakni pembangunan fasilitas layanan perpustakaan, rehabilitasi perpustakaan Â berupa renovasi gedung, perangkat TIK, dan sarana-prasarana, serta pengembangan koleksi. â€œUntuk pengajuan DAK Tahun 2019, tahun ini pengajuannya sudah ditutup. Jika Kab. Wajo meminta pembangunan fasilitas layanan perpustakaan, bisa mengusulkan melalui aplikasi e-planning tahun depan. Kalau lolos seleksi, bisa dilaksanakan pada 2020,â€ jelasnya.
Sementara itu, Deputi Woro meminta kesediaan anggota dewan untuk menyusun peraturan daerah (perda) mengenai perpustakaan. Penyusunan perda merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca. â€œSumber informasi ada di perpustakaan. Karenanya, harus ada komitmen agar Wajo gemar membaca. Karena kalau Wajo gemar membaca maka masyarakat Wajo berbasis pengetahuan, dan kalau begitu maka Wajo akan sejahtera,â€ ujarnya.
Deputi Woro juga meminta pemerintah daerah Kabupaten Wajo agar menyusun formasi pejabat fungsional pustakawan. Profesi pustakawan berperan penting dalam menyampaikan isi informasi yang ada di perpustakaan. Saat ini, ada 25 tenaga perpustakaan di Kabupaten Wajo. â€œDibuatkan rumahnya untuk formasi pustakawan, nanti ada cara penghitungannya formasi sesuai beban kerja,â€ jelasnya.
Menanggapi hal ini, Risman menyatakan akan memasukkan rancangan perda tentang pengolelolaan perpustakaan dalam program legislasi ranperda DPRD Kabupaten Wajo tahun 2019.
Â Reportase: Hanna Meinita

DPRD Kabupaten Wajo Didorong Susun Perda tentang Perpustakaan

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menerima kunjungan Walikota Palu Hadiyanto Rasyid. Dalam kunjungannya, walikota yang baru dilantik pada akhir Februari 2021 tersebut meminta dukungan terkait pembangunan gedung perpustakaan. Di awal kepemimpinannya, Hadiyanto Rasyid menegaskan dukungannya pada peningkatan minat baca dan penguatan perpustakaan. Dia berencana membangun perpustakaan modern di pusat kota.
Pada 2020, Kota Palu menerima bantuan dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang perpustakaan dengan menu pembangunan gedung layanan perpustakaan. Namun karena pada pandemi Covid-19, anggaran DAK dari Perpusnas tersebut, dialihkan ke 2021. Pada 2021, pembangunan gedung perpustakaan kembali dilanjutkan namun memindahkan lokasi ke tempat yang lebih strategis. Terkait hal tersebut, Hadiyanto Rasyid berharap dukungan dari Perpusnas agar pembangunan gedung tetap bisa dilakukan meski lokasinya berubah.
â€œMemang untuk progress-nya terjadi perubahan tempat dari lahan yang disiapkan adalah tempatnya agak kurang strategis sedangkan kita mengharapkan meningkatkan minat baca. Maka kami mencoba mencari tempat strategis dan berada di samping kantor walikota dan pusat pertemuan masyarakat dan apalagi konsep perpustakaan yang kami buat modern, cukup menjadi daya tarik,â€ jelasnya di Gedung Layanan Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Kamis (15/4/2021).
Tahun ini, Palu masih pemulihan pascagempa yang mengguncang pada 28 September 2018 dan pandemi Covid-19. Dia optimistis bisa bangkit pada 2022. Tahun ini, pihaknya tengah menyiapkan diri untuk membangun kota pada 2022. â€œDan ini bukan lip service tapi memang saya ingin kota saya maju, namun semua itu harus ditopang dengan ide-ide,â€ ujarnya.
Sementara itu, Syarif Bando mendukung usulan perpindahan lokasi pembangunan gedung perpustakaan. Pasalnya, lokasi yang baru dinilai sangat strategis berada di pusat kota sehingga mudah diakses masyarakat. Apalagi, desain gedung yang akan dibangun, modern.
Dukungan dari kepala daerah sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pemasyarakatan minat baca. Perpusnas sebagai lembaga negara yang bertugas sebagai pembina perpustakaan selalu mendukung kebijakan kepala daerah melalui program dan bantuan yang dimiliki, salah satunya DAK fisik bidang perpustakaan.
â€œMudah-mudahan menjadi ikon baru di bawah kepemimpinan bapak yang fokusnya tidak hanya pada infrastruktur tapi juga sumber daya manusia. Kami senang support perpustakaan di daerah dan memang terpulang kepada pemimpin daerahnya,â€ ungkapnya.
Usulan DAK fisik dilakukan melalui aplikasi KRISNA yang dikelola salah satunya oleh Kementerian PPN/Bappenas. Perpusnas siap mendukung perubahan lokasi tersebut dengan berkoordinasi dengan Bappenas.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Gunakan DAK, Kota Palu Berencana Bangun Gedung Perpustakaan Modern di Pusat Kota

Jakarta - Berbeda dengan kegiatan apel sebelumnya, pagi ini Senin (29/11/2021), Perpusnas turut merangkaikan peringatan 50 Tahun KORPRI. Peringatan KORPRI tahun 2021 mengangkat tema ASN Bersatu, KORPRI Tangguh dan Indonesia Tumbuh.
â€œSaya bermimpi di Perpusnas ada kelompok meja bundar yang bisa menyelesaikan masalah, berdiskusi, bertukar pikiran dan bisa menunjukkan ASN Bersatu. Jangan hanya simbolik saja. KORPRI tangguh, ukurannya ada di masyarakat.Â  Bagaimana pengabdian kita secara berkelompok dalam masyarakat,â€ terang Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam sambutannya.
Sejak pertama kali berdiri KORPRI senantiasa berupaya meneguhkan fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan berkomitmen mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan pesan dan harapan melalui Syarif.
â€œPertama, perkuat soliditas dan solidaritas korps;kedua, cari terobosan yang positif, cara kerja yang lebih cepat mudah, birokrasi singkat;ketiga, perkokoh integritas aparatur dan keempat, mari menjadi pionir untuk mewujudkan pemerintahan digital,â€ pesannya.
Bersamaan dengan peringatan HUT KORPRI tahun ini, sebagai penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara, diserahkan pula penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI kepada para pegawai di lingkungan Perpusnas.
Pegawai penerima penghargaan tersebut pada tahun 2021 berjumlah 93 orang. Berdasarkan jenis tanda kehormatan, penerima tanda kehormatan 30 tahun sebanyak 16 orang, penerima tanda penghormatan 20 tahun sebanyak 15 orang dan penerima tanda kehormatan 10 tahun sebanyak 62 orang.
â€œIni merupakan bukti nyata bahwa selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ASN yang berjumlah 93 orang ini telah menunjukkan dedikasinya, integritasnya kemudian pengabdiannya tanpa cacat kepada bangsa dan negara,â€ tutur Syarif.
Selain penyampaian tanda penghargaan secara simbolis, disampaikan pula pemenang lomba menulis esai/artikel dengan tema â€œCore Value ASN dalam rangka HUT ke-50 KORPRI.
Juara pertama diraih oleh Ilsa Nurul Oktaviani dari Pusat Analisis dan Pengembangan Budaya Baca, juara kedua oleh Syahrul dari Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara dan juara ketiga oleh Dede Gumilar dari Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara.
Sebagai penutup, Syarif juga menyampaikan pesan tersediri bagi para pegawai di lingkungan Perpusnas. â€œSaya berharap seluruh anggota KORPRI di Perpusnas dapat berperan aktif sesuai tugas dan bidangnya dan berupaya untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara utamanya di situasi pandemi saat ini,â€ tutupnya
KORPRI merupakan wadah bagi seluruh Pegawai Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tertanggal 29 November 1971.
Reporter: Anastasia Linawati
Editor: Basma Sartika

50 Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia: Lanjutkan Pengabdian dan Karya Terbaik bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara

Tugu Tani, Jakartaâ€”Pergerakan organisasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) belum menggembirakan. Meski sudah terbentuk sejak 2001, belum semua daerah memiliki kepengurusan GPMB. Kepengurusan GPMB pada tingkat provinsi baru mencapai 15 dari 34 provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota malah baru terbentuk 26 organisasi GPMB daerah dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Di harapkan pada Musyawarah Nasional (Munas) GPMB 2019 mendatang, permasalahan ini sudah menemukan solusi.
Ketua Umum PP GPMB Bambang Suprio Utomo membeberkan sejumlah alasan kenapa hal tersbut terjadi, antara lain rendah dan lambannya respon daerah dalam membentuk GPMB, seringnya rotasi pimpinan menyebabkan kesulitan komunikasi dalam membangun dan membina kepengurusan GPMB, dan AD/ART yang masih disempurnakan demi mengakomodir laju organisasi GPMB.
â€œSaya harapkan lewat Rakor ini akan terbentuk persamaan persepsi kepengurusan, laju gerak anggota sehingga koordinasi dan strategi pengembangan budaya baca bisa terumus secara komphrehensif,â€ ujarnya pada pembukaan Rakor dan seminar GPMB di Jakarta, Senin, (24/9).
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat BacaÂ  (P3MB) Perpusnas Deni Kurniadi juga mengimbau agar GPMB menyusun program kolaboratif dengan Perpusnas karena mulai 2019, Program Perpuseru yang selama ini dijalankan The Coca Cola Foundation akan direplikasi. Siapa tahu GPMB bisa masuk terlibat pada program replikasi Perpuseru yang dijalankan Perpusnas nanti.
â€œSaat ini perhatian pemerintah sudah begitu besar terhadap pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca. Perpusnas mendapatkan jatah dana alokasi khusus (DAK) Perpustakaan senilai 300 miliar. Jika ternyata tidak mampu terserap, akan menjadi Silpa. Tapi jika terserap bukan tidak mungkin DAK perpustakaan meningkat menjadi 1 triliun di tahun berikutnya,â€ terang Deni Kurniadi.
Belum lagi bantuan-bantuan regular seperti yang telah dijalankan sampai sekarang, seperti bantuan koleksi yang sesuai kebutuhan masyarakat, sarana komputer, peningkatan mutu, juga dana dekonsentrasi.
Kekurangmaksimalan GPMB bisa jadi salah satunya karena kurangnya promosi. Oleh karena itu, ada baiknya jika GPMB mengubah mind set. Bukan lagi berkutat pada aspek minat baca, karena saat ini masyarakat Indonesia sudah memasuki aspek gemar membaca. â€œIni bisa dirundingkan pada saat Munas mendatang, apakah minat baca masih relevan menjadi bagian dari nama besar organisasi GPMB,â€ lanjut Deni Kurniadi.
Dalam suatu sesi rakor GPMB juga dipaparkan sharing pengalaman berupa best practise, keberhasillan pengelolaan dan manajerial dari ketiga TBM di tiga daerah, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Di harapkan kesuksesan yang diraih ketiga TBM tersebut bisa menular atau direplikasikan oleh TBM-TBM lain sehingga pergerakan dan pengembangan kegemaran membaca tidak terjadi ketimpangan berarti.Â 
Pada akhir rakor, disampaikan sejumlah rekomendasi dari GPMB, yang diantaranya :
<ol>
<li>Demi meningkatkan efektifitas GPMB, memerlukan adanya komitmen yang kuat dari pihak terkait terutama untuk penguatan organisasi melalui pembentukan pengurus daerah (PD GPMB) secara merata di seluruh Indonesia</li>
<li>Di sebagian daerah dimana perpustakaan masih termarginalkan, GPMB perlu mempertebal komitmennya untuk terus membangun dan memberdayakan perpustakaan dengan meningkatkan kegiatan PKM sebagai upaya menuju Indonesia Cerdas. GMPB perlu memberikan perhatian khusus memilih pemimpin yang memiliki keberpihakan kuat terhadap kegiatan PKM</li>
<li>Pemanfaatan dana dekonsentrasi perlu lebih difokuskan ke arah kegiatan PKM sesuai judul dalam program penganggaran, yakni pemasyarakatan kegemaran membaca</li>
<li>Perpusnas dan DPAD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melibatkan GPMB dalam perumusan dan pelaksanaan program kegiatan</li>
<li>Perpusnas bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, Badan Pengembangan Bahasa menetapkan ketentuan baku 'Indeks Literasi Nasional' sebagai acuan bersamaÂ Â </li>
<li>Pemerintah c.q Perpusnas melakukan kegiatan pengembangan kemampuan (capacity building) tenaga pengelola perpustakaan desa/kelurahan, TBM, pegiat pustaka keliling kampung, dan sejenisnya</li>
<li>Pemerintah c.q Perpusnas bersama DPAD mengembangkan dan meningkatkan pola percepatan pembudayaan membaca melalui berbagai kegiatan stimulan di wilayah masing-masing seperti terbentuknya kelompok masyarakat sadar baca, sudut baca, duta baca, kampung pustaka, dan sejenisnyaÂ Â </li>
</ol>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Rakor GPMB : GPMB Diminta Rumuskan Program Kolaboratif Dengan Perpusnas

Garut&nbsp;- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia dan Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut bersatu dalam upaya mendorong peningkatan indeks literasi masyarakat Kabupaten Garut.
Acara Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang digelar di Auditorium Rektorat IPI Garut mengambil tema utama "Revitalisasi Budaya Literasi Melalui Program Inovasi Perpustakaan Digital Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Garut", Jumat (29/09/2023).
Diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Perpusnas RI dan IPI Garut, acara ini menandai komitmen bersama dalam menjalankan program-program literasi yang akan memajukan kualitas pendidikan dan pengetahuan di wilayah Kabupaten Garut.
Dalam sambutannya, Rektor IPI Garut, Nizar Alam Hamdani mengatakan bahwa budaya literasi memiliki korelasi yang signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nizar melanjutkan bahwa rata-rata indeks literasi digital di Indonesia masih jauh dari yang diharapakan yaitu 3,54.
&ldquo;Sebenarnya, literasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu faktornya adalah kurangnya akses bacaan yang berkualitas. Semoga kegiatan ini bisa memberikan informasi dan solusi untuk pengembangan budaya literasi melalui perpustakaan yang sifatnya digital, agar data dan informasi dapat diakses dimana saja dan kapanpun&rdquo;, ungkap Nizar.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kondisi perpustakaan di Garut masih belum ideal. Hal tersebut karena jumlah sekolah, jumlah perpustakaan, dan jumlah tenaga perpustakaan tidak seimbang.
Ferdiansyah memamparkan bahwa terdapat 5.054 jumlah sekolah di garut, sedangakan jumlah perpustakaan sebanyak 1.444, sehingga terdapat kesenjangan sejumlah minus 3.610 perpustakaan yang seharusnya ada di Kabupaten Garut.
&ldquo;Ini adalah PR besar kita, karena 21% minimal keberadaan perpustakaan di sekolah itu menunjang proses pembelajaran&rdquo;, ungkap Ferdiansyah.
Sebagai keynote speaker, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Mariana Ginting menjelaskan bahwa perpustakaan adalah penerang dalam perkembangan intelektual masyarakat dan telah mengalami perubahan paradigma.
Paradigma baru perpustakaan mengarahkan sumber daya dan upaya perpustakaan dengan proporsi 10% untuk manajemen koleksi (collection management); 20% untuk manajemen pengetahuan (knowledge management); dan 70% untuk transfer pengetahuan (transfer knowledge).
&ldquo;Kami menyebut pengaturan proporsi ini sebagai Perpustakaan Menjangkau Masyarakat, salah satunya melalui program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)&rdquo;, ungkap Mariana.
Senada dengan mariana, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Deni Kurniadi pada sesi talkshow mengatakan bahwa TPBIS telah menjadi program prioritas nasional dengan meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.
&ldquo;Ini adalah langkah dimana literasi tidak hanya dimaknai sebagai membaca, tetapi literasi disamping mencerdaskan juga dapat mensejahterakan masyarakat melalui perpustakaan sebagai ruang terbuka untuk berlatih ketrampilan&rdquo;, ujar Deni.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Totong sebagai narasumber mengatakan tantangan perpustakaan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana peprustakaan meningkatkan akses bacaan baik yang digital atau tidak, perpustakaan perlu menjadi co-working space yang menarik untuk dikunjungi dan berbagi pengalaman.
&ldquo;Kekurangan tenaga perpustakaan juga menjadi salah satu tantangan kami saat ini&rdquo;, lanjut Totong.
Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa, dan Sastra IPI Garut, Lina Siti Nurwahidah menjelaskan kiprah perempuan dan literasi yang saat ini sedang diupayakan di Kabupaten Garut.
Melalui perpustakaan, para Perempuan di Garut kini tidak hanya mampu membaca dan menulis saja. Kini mereka mampu memanfaatkan potensi lokal sehingga dapat merubah perekonomian dan mensejahterakan dirinya. Salah satu potensi yang telah dikembangkan antara lain adalah budidaya rumput laut hingga mengoptimalkan budidaya singkong yang bernilai jual tinggi.
Acara ini diakhiri dengan semangat tinggi dan komitmen kuat untuk terus berkolaborasi dalam mendukung literasi masyarakat di Kabupaten Garut. Dengan perpustakaan digital sebagai salah satu sarana utama, diharapkan masyarakat Garut akan semakin mampu mengakses pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan literasi.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Fauzan Abdi/Gilang Arwin Saputri
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin
 
&nbsp;

Berita

Standar Pelayanan Bantuan Koleksi dan Sarana

Pencarian

Berita Lainnya

Perlu Kolaborasi Aktif untuk Meningkatkan Literasi

DPRD Kabupaten Wajo Didorong Susun Perda tentang Perpustakaan

Gunakan DAK, Kota Palu Berencana Bangun Gedung Perpustakaan Modern di Pusat Kota

50 Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia: Lanjutkan Pengabdian dan Karya Terbaik bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara

Rakor GPMB : GPMB Diminta Rumuskan Program Kolaboratif Dengan Perpusnas

Perpusnas RI dan IPI Garut Berkolaborasi untuk Revitalisasi Budaya Literasi