<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Salemba, Jakarta -<span style="font-size: 12pt; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Pancasila merupakan kekuatan pemersatu bangsa yang majemuk, meneguhkan komitmen untuk mengantarkan Indonesia menuju era kejayaan dan kemajuan di tahun 2045.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Nurcahyono pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Sabtu (1/6/2024) di Gedung Perpusnas, Salemba, Jakarta.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 ini mengangkat tema "Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045&rdquo;. Di momentum bersejarah ini, ia mengingatkan kembali untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Pancasila adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi inklusivitas, toleransi, dan gotong royong,&rdquo; tuturnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Di samping itu, ia mengatakan bahwa sebagai meja statis, Pancasila terbukti mampu mempersatukan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan ujian sejarah. Bahkan di era globalisasi saat ini, Pancasila menjadi bintang penuntun yang membawa Indonesia menuju gerbang kemajuan dan kemakmuran.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Namun, di era globalisasi yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat, menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan,&rdquo; imbuhnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurutnya, di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Keberhasilan tersebut merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ia pun mengajak seluruh komponen bangsa untuk bahu membahu membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Lebih dari itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mengarustamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen-Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa,&rdquo; pesannya.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Alditta Khoirun Nisa
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dokumentasi: Ahmad Kemal / Aditya Irfan
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;

Pancasila: Kekuatan Pemersatu Menuju Indonesia Emas 2045

Â 
Palangka Raya, Kaltengâ€”Suatu hari praktisi bisnis sekaligus akademisi Rhenald Kasali pernah berujar, jika keberadaan perpustakaan tetap diminati masyarakat, maka paradigma perpustakaan harus berubah. Management Collection adalah cara kerja perpustakaan di abad ke-18. Management Knowledge bagian dari teori perpustakaan yang tumbuh pesat pada abad ke-19. Di abad ke-21, semua jenis perpustakaan harus memiliki pola pikir Transfer Knowledge.
Memasuki era persaingan global, setiap negara berlomba-lomba mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Nah, kekuatan daya saing sebuah negara amat bergantung pada masyarakat yang berbasis pengetahuan. Perpustakaan mengambil peran sebagai instrumen dinamis pendidikan yang mengelola informasi, pengetahuan, belajar sepanjang hayat (long life learning). Perpustakaan adalah media yang pas untuk berkembangnya ilmu pengetahuan. Â 
Transfer Knowledge merupakan sebuah konsep berbagi informasi. Proses belajar berdasarkan pengalaman. â€œPerpustakaan yang menerapkan konsep transfer knowledge akan terus ada,â€ ujar Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando pada kesempatan Sosialisasi Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) Perpustakaan Nasional RI di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa, (2/3/2021).
Proses transfer knowledge merupakan keharusan bagi institusi perpustakaan di era global karena menyertakan literasi informasi didalamnya. Melalui literasi, siapapun bisa berpikir kritis mencerna informasi. Kemampuan literasi mutlak dibutuhkan agar bisa bertahan dan besaing di era global.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah Fakrizal Fikri mengatakan pihaknya akan selalu berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya lewat aktivitas membaca dan literasi. Sekda lantas menambahkan bahwa mengatakan sumber daya manusia yang cerdas dan inovatif dibutuhkan untuk mendukung visi misi pembangunan manusia di Kalteng.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran seperti disampaikan Sekda meminta agar para kepala daerah membuat peraturan daerah (bupati/wali kota) tentang dukungan penguatan literasi, melakukan sinergi serta inovasi terkait transformasi layanan perpustakaan di seluruh desa/kelurahan.Â Â 
â€œPara bupati dan wali kota diminta pro aktif,â€ pesan Sekda Fahrizal Fikri meneruskan pesan dari Gubernur Kalteng.
Bahkan, Sekda mengaku senang atas niat baik Perpustakaan Nasional yang segera menggelontorkan sejumlah buku-buku pertanian atau budi daya cocok tanam terkait penunjukkan provinsi Kalteng sebagai lumbung pangan (Food Estate) oleh Presiden.
â€œLewat dukungan ini, Pemprov berharap para petani di Kalteng nantinya mampu menjelma menjadi petani milenial yang adaptif dengan teknologi atau kemajuan di bidang pertanian,â€ tambah Sekda.Â 
Kegiatan PILM selain menghadirkan nara sumber Kepala Perpusnas dan Sekda Kalteng juga mengetengahkan pembicara lain Wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Rakhman, Rektor IAIN Palangka Raya Khairil Anwar, dan Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Tengah Yulistra Ivo Azhari Sabran.
Di sela kegiatan PILM, Kepala Perpusnas juga berkesempatan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 11 perguruan tinggi di wilayah Kalteng dan menyerahkan stimulan mobil perpustakaan keliling kepada Sekda Fahrizal.
Adapun ke-11 perguruan tinggi, antara lain :
<ol>
<li>Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya</li>
<li>STMIK Palangkaraya</li>
<li>Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya</li>
<li>Poltekkes Palangkaraya</li>
<li>Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya</li>
<li>Poltekkes Kemenkes Banjarmasin</li>
<li>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</li>
<li>Universitas Palangkaraya</li>
<li>Universitas PGRI Palangkaraya</li>
<li>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangkaraya</li>
<li>STIE YBPK Palangkaraya</li>
</ol>
Â 
Â Reportase : Hartoyo Darmawan

PILM Kalteng  : Perpusnas Siap Gelontorkan Koleksi Bahan Bacaan Dukung Food Estate Kalteng  Â 

Salemba, Jakarta â€“ Perkembangan perpustakaan di Indonesia tak lepas dari peran Pustakawan Ahli Utama (Pustama). Karenanya, seorang Pustama harus memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu meghasilkan karya kreatif, original, teruji serta memiliki penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang nantinya menjadi rujukan atau mentor untuk para pustakawan.
"Pustama memiliki peran penting dalam perkembangan kepustakawanan di Indonesia, untuk itu saat ini Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tengah menyusun standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan yang mengacu pada Peraturan Menpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN," kata Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas Opong Sumiati, dalam Forum Group Discussion (FGD) Pustakawan Ahli Utama di Indonesia yang digelar oleh Pusat Pengembangan Pustakawan secara hybridÂ di Ruang Teater Perpusnas, Jalan Salemba Raya 28 A Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Opong menjelaskan jabatan fungsional pustakawan merupakan jabatan karir yang dapat dipilih oleh seorang ASN untuk meniti karir, dan Pustakawan Ahli Utama merupakan jabatan tertinggi di jabatan fungsional pustakawan.
"Saat ini ada 40 orang yang menjabat sebagai Pustama , diharapkan keberadaan Pustama ini dapat menciptakan inovasi dan gagasan untuk mengembangkan kepustakawanan di masa mendatang," jelasnya.
Pustama IPB Abdul Rahman Saleh mengatakan, secara umum pustama tidak begitu dikenal di masyarakat, kecuali dikalangan pustakawan, apalagi pustama Perpusnas yang pasti sudah dikenal oleh para pustakawan, namun di derah belum tentu masyarakat mengenal pustama. Menurutnya, ada lima hal kondisi pustama saat ini. Diantaranya, kurang fokus mengerjakan tupoksi, kurang memanfaatkanÂ  media, produktivitas pustama menulis artikel dan menulis buku masih kurang.
"Tidak banyak pustama yang rajin muncul di berbagai media, baik media mainstream maupun elektonik bahkan media sosial. Serta sangat sedikit pustama yang menulis buku, padahal buku bisa dianggap sebagai jejak seorang pustakawan untuk menggapai karier menuju pustama," paparnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Abdul Rahman, perlunya personal branding untuk pustama. Mengingat nama pustama kurang mendapat tempat di kalangan pustakawan, serta pustakawan juga kurang dikenal diantara profesi lainnya.
"Langkah-langkahnya bisa dengan peningkatan produktivitas pustama dalam hal penyampaian pemikirannya, meningkatkan kemampuan menulis, serta mengembangkan penguasaan subyek. Pustama harus memiliki modal penguasaan subyek sesuai pemustaka yang dilayani supaya dapat menjadi mediator dalam transfer knowledge," lanjutnya.
Sementara itu, Pustama Perpusnas Dedi Junaedi menyampaikan, berdasarkan jenis perpustakaan sebanyak 16 Pustama di Perpustakaan Nasional, kemudian disusul Perpustakaan Umum tingkat Provinsi sebanyak 11 orang dan perpustakaan khusus sebanyak tiga orang. "Kalau dari sebaran wilayah belum semua wilayah di Indonesia ada Pustama, yang paling banyak memang berada di Jawa sebanyak 31 orang," ungkapnya.
Dedi mengatakan, masih adanya kendala sebagai pustama dalam berkarya dan berkinerja. Diantaranya, tidak semua butir kegiatan pustama dapat dilaksanakan karena keterbatasan kegiatan di instansi induk, kurangnya kemampuan dalam menuangkan gagasan dan pikiran secara konseptual.
"Pengembangan kompetensi pustakawan agak tersendat karena tantangan untuk mencapai puncak karier saat ini menjadi terbatas karena pembatasan formasi terutama untuk menjadi pustakawan ahli utama," terangnya.
Di akhir acara, dibacakan rekomendasi dan kesimpulan dari diskusi terpumpun tersebut, diantaranya ada tiga kompenen yang menjadi permasalahan dan kendala yakni pencapaian angka kredit, manajemen kinerja, dan pengembangan kompetensi.
Dalam komponen pencapaian angka kredit, usulan dan rekomendasi yang disampaikan yakni penyempurnaan butir-butir kegiatan, salah satunya pengembangan butir-butir kegiatan berbasis kinerja khususnya kegiatan strategis nasional untuk pustama, serta mengadaptasi perubahan trend kepustakawanan dengan memetakan dan membahas tema yang menjadi usulan yang mengacu manajemen koleksi, manajemen pengetahuan dan transfer knowledge.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Pustakawan Ahli Utama Ikut Berperan dalam Pengembangan Perpustakaan di Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan bisa menjadi bangunan kebanggaan di daerah. Hal ini mengemuka dan disampaikan DPRD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, ketika menemui perwakilan Perpustakaan Nasional pada Rabu, (30/10). Selain itu, Komisi 3 DPRD Kab. Enrekang juga ingin mengetahui kelanjutan bantuan fasilitas yang diberikan Perpusnas. 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Perpusnas Deny Kurniadi menjelaskan bahwa dukungan Perpusnas kepada daerah sangatlah kuat. Ini dibuktikan dari porsi APBN yang diterima Perpusnas yang jumlah total mencapai lebih dari Rp 700 milyar, separuhnya khusus diperuntukkan untuk daerah, seperti bantuan hibah dan dana alokasi khusus (DAK).
 Wakil Ketua DPRD Kab Enrekang Abdurrahman Zulkarnaen konsultasi mengenai bantuan DAK tersebut. â€œKami berharap, Enrekang mendapatkan DAK lagi karena kebutuhan pembangunan perpustakaan masih belum cukup. Kami berencana ingin mengembangakan pemanfaatan perpustakaan hingga ke kecamatan dan desa,â€ ujarnya.
 Sekedar informasi, pada 2019 Kab Enrekang sudah mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp 10 miliar. Dari porsi tersebut, Enrekang pun telah menyalurkannya, diantaranya ke sejumlah pesantren. Sedangkan, untuk DAK 2020, Kab Enrekang tidak akan menerima karena pemerintah sudah memutuskan daerah-daerah yang menerima berikutnya. Namun, untuk 2021, Perpusnas mempersilakan Enrekang menindaklanjuti kembali.
 ReportaseÂ  : Aninda Ernest Fotografer : Eka Purniawati

Kab. Enrekang Perlu Tambahan DAK

Gelora Bung Karno, Jakarta - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam pengadaan formasi dan afirmasi bagi tenaga pustakawan, baik PNS maupun PPPK di pusat maupun di daerah pada Sidang Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (7/4/2022).
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah bahwa sejatinya kebutuhan akan formasi pustakawan sangat dibutuhkan dalam upaya pelaksanaan akreditasi perpustakaan. Sehingga afirmasi kebutuhan pustakawan harus diusulkan kepada KemenpanRB.
â€œKenapa tidak kita mengejar afirmasi untuk PPPK pustakawan secara khusus misalnya? Sehingga nanti kalau bicara soal mau melakukan akreditasi terhadap perpustakaan, sudah ada pustakawannya jadi tinggal nambahin sedikit untuk jadi asesor,â€ ungkapnya.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menjelaskan untuk penambahan tenaga PPPK pustakawan pihaknya telah mengajukan secara tertulis kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
â€œUntuk penambahan tenaga, kami sudah menyurat kepada KemenpanRB terkait penambahan tenaga PPPK. Mudah-mudahan nanti ada jawabannya dari sana,â€ jawabnya.
Legislator PPP, Illiza Saâ€™aduddin Djamal mengemukakan pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) yakni pengolahan hasil SSKCKR dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan koleksi serah simpan yang ditetapkan oleh Perpusnas. Lebih lanjut, dia mempertanyakaan terkait standarisasi yang dipakai oleh Perpusnas.
â€œKami ingin tahu pak standarisasi yang dipakai dan kemudian jika ada dokumen yang sifatnya menjadi kerahasiaan negara apakah juga bisa diakses untuk dan atau pihak tertentu saja?â€ tanya Iliza.
Menjawab pertanyaan itu, Kepala Perpusnas menerangkan bahwa standar yang digunakan dalam pengolahan hasil SSKCKR sudah sesuai dengan yang dilakukan secara internasional, namun ada perbedaan dalam urusan penempatannya.
Â â€œPengelolaan karya cetak dan karya rekam yang dilakukan sama dengan standarisasi di disi yang berlaku secara internasional. Tetapi memang hanya penempatannya yang dilakukan secara khusus karena menyangkut masalah hak copy right,â€ jelas Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama dibahas juga mengenai belum tersebarnya secara merata bahan bacaan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Legislator Partai Nasdem, Ratih Megasari Singkarru menegaskan bahwa bukan masyarakat yang tidak memiliki keinginan untuk membaca namun akses terhadap bahan bacaan yang tidak ada, sehingga dia mendorong Perpusnas mampu memfasilitasinya.
Selain itu, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri berharap daerah 3T dijadikan skala prioritas dalam hal penyediaan bahan bacaan. Hal ini didasari oleh potensi Sumber Daya Alam (SDA) besar yang dimiliki oleh daerah 3T tersebut, namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya.
â€œApakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Jawabannya tentu tidak sama karena untuk mengetahui sesuatu dan untuk berpengetahuan mereka butuh baca,â€ tegasnya.
Sidang RDP ini digelar secara hybrid di Ruang Rapat Komisi X DPR RI. Gd. Nusantara 1 dan daring melalui Zoom serta kanal Youtube Komisi X DPR RI.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Komisi X DPR RI Dorong Perpusnas Afirmasi Tenaga Pustakawan

Salemba, Jakartaâ€”Pegawai Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI didorong agar melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui aplikasi MySAPK. Pembaharuan data mesti dilakukan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas guna meningkatkan kualitas layanan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti menyatakan pengisian data secara mandiri ini merupakan tugas setiap pegawai, bukan hanya unit yang mengurusi kepegawaian. Pengisian data terbaru mengenai pribadi pegawai harus dilakukan melalui MySAPK. Apalagi, pemutakhiran data mandiri merupakan tahapan dari pembangunan Satu Data ASN.
â€œIni tertuang dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, akan terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara. Kita harus mendukung terciptanya Satu Data Aparatur Sipil Negara, kita juga harus satu data ASN di lingkungan Perpustakaan Nasional,â€ jelasnya dalam sosialisasi Pemutakhiran Data Mandiri melalui MySAPK di lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (30/6/2021).
Dia menambahkan pemutakhiran data mandiri akan mempersingkat proses birokrasi urusan kepegawaian lebih cepat dan mudah. Mulai dari kepengurusan naik pangkat hingga pensiun, prosesnya akan lebih mudah. â€œBanyak birokrasi yang terpotong nanti di dalamnya, jadinya akan lebih mempersingkat dan mudah-mudahan dengan layanan ini semuanya akan lebih lancar dan lebih baik lagi,â€ ungkapnya.
Dia menegaskan, partisipasi aktif pegawai sangat dibutuhkan agar pemutakhiran data mandiri, khususnya Satu Data ASN, bisa berjalan sukses. Para pegawai didorong agar mengisi data sebagai kewajiban menjadi ASN, untuk ikut melakukan pemutakhiran data.
Sementara itu Subkoordinator Analis Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Elin Cahyaningsih menyatakan pemutakhiran data mandiri merupakan kebijakan yang bertujuan memperoleh data ASN yang akurat, terkini, dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data ASN. Dalam pengisian data, yang wajib melakukan adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan pejabat pimpinan tinggi (PPT) non-ASN. Dia menambahkan, aplikasi pendukung pemutakhiran data mandiri adalah MySAPK. Pengisian mesti dilakukan hingga Oktober 2021.
â€œIni adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk ASN yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database ASN nasional untuk informasi profil ASN,â€ jelasnya.
Dia menambahkan, ada perbedaan jenis data yang dimutakhirkan antara PNS dengan PPPK dan PPT Non-ASN. Untuk data yang dimutakhirkan oleh PNS adalah data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan diklat, riwayat SKP selama dua tahun terakhir, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat pindah instansi, riwayat cuti di luar tanggungan negara, riwayat CPNS/PNS, dan riwayat organisasi.
â€œUntuk PPPK dan PPT Non-ASN, data yang mesti dimutakhirkan adalah data personal, riwayat diklat atau kursus, riwayat penghargaan atau tanda jasa, riwayat keluarga, dan riwayat organisasi,â€ urainya. Nantinya, Satu Data ASN akan menyediakan data manajemen ASN seperti perencanaan, perekrutan, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan reward, promosi, rotasi dan karier hingga purnabakti.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Berita

Standar Pelayanan Bantuan Koleksi dan Sarana

Pencarian

Berita Lainnya

Pancasila: Kekuatan Pemersatu Menuju Indonesia Emas 2045

PILM Kalteng : Perpusnas Siap Gelontorkan Koleksi Bahan Bacaan Dukung Food Estate Kalteng Â

Pustakawan Ahli Utama Ikut Berperan dalam Pengembangan Perpustakaan di Indonesia

Kab. Enrekang Perlu Tambahan DAK

Komisi X DPR RI Dorong Perpusnas Afirmasi Tenaga Pustakawan

Pegawai Perpusnas Didorong Memutakhirkan Data secara Mandiri