Salemba, Jakarta-Perpustakaan Nasional RI menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Made Lutre hadir beserta rombongan di Ruang Rapat Deputi II Salemba, Selasa (7/2). Perpusnas RI diwakili oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Widiyanto, Kabid Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Nurcahyono, Kabbag Hukum dan Humas Asep Muslih, dan Kasubbag Hukum dan Organisasi Budi Kusuma wardhani.
Ketua Komisi II DPRD Kab. Tanah Laut Made Lutre menyatakan maksud dari kunjungan tersebut adalah sebagi ajang silaturahmi dan mengetahui program-program dari Perpusnas RI yang bisa dibawa untuk mengembangkan perpustakaan di Kabupaten Tanah Laut. Kapusdiklat Perpusnas RI Widiyanto mengapresiasi baru ada dua kabupaten yang memiliki perpustakaan yang representatif, diantaranya yaitu Kabupeten Lubuklinggau dan Kabupaten Tanah laut dengan bangunan 3 lantai.
Nurcahyono memaparkan program-program Perpusnas yang berskala nasional diantaranya lomba perpustakaan desa, kelurahan, lomba bercerita untuk anak SD, lomba perpustakaan sekolah. Selain itu juga terdapat bantuan buku untuk perpustakaan komunitas, pesantren, daerah transmigrasi, pulau terluar/perbatasan, bantuan mobil perpustakaan keliling. &ldquo;Diharapakan bantuan-bantuan tersebut menjadi stimulan daerah untuk mengembangkan perpustakaan masing-masing,&rdquo; lanjut Nurcahyono.
&nbsp;
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Perpustakaan Nasional secara khusus melalui Perpustakaan Proklamator Bung Karno terus bergerak maju dalam upaya untuk menginternalisasikan pemikiran Bung Karno dari semua komponen-komponen yang telah menjadi dasar dan haluan negara, serta agar cita-cita mulia beliau untuk mengantarkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur bisa dicapai.
"Kalau di dalam buku yang berjudul Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia,Â  mari kita menjadi penyambung lidah Bung Karno untuk menyampaikan betapa cita-cita beliau mulia untuk bangsa ini," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, dalam Webinar Bung Karno dan Literasi Pancasila 'Menggali Pemikiran, Membumikan Pancasila', Rabu (10/3/2021).
Menurutnya, penting bagi masyarakat Indonesia menegaskan bahwa Pancasila yang telah dirumuskan Bung Karno merupakan salah satu dasar negara yang paling sempurna di atas muka bumi ini karena didalamnya mencakup seluruh sendi kehidupan manusia.
Perpustakaan Nasional bersama jajaran, termasuk Perpustakaan Proklamator Bung Karno maupun Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, lanjut Syarif Bando, memiliki tugas memastikan seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati filosofi dari dasar negara ini yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk itu, bicara mengenai literasi tentunya akan berbeda dengan versi literasi pada 76 tahun silam.
Dijelaskan, pada awal kemerdekaan 17 Agustus 1945, ketika Presiden Soekarno mendeklarasikan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sebanyak 98 persen penduduk Indonesia tidak bica membaca. Dengan anggaran pendidikan yang sangat minim, Soekarno harus turun langsung bahkan berjalan kaki dari Blitar ke Tulungagung untuk memastikan pemberantasan buta aksara bisa berjalan dengan baik. "Pada saat itu literasi hanya sebatas kemampuan mengenal kata, kemampuan mengenal kalimat, dan menyatakan hubungan sebab akibat," jelasnya.
Namun berbeda versi literasi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sebanyak 96 persen jumlah penduduk sudah bisa baca, didukung dengan anggaran pendidikan yang cukup besar maka makna literasi pun berubah yang diharapkan dapat mewujudkan SDM unggul.
"Literasi yang mau kita bangun saat ini, salah satunya kemampuan aksestabilitas terhadap sumber bahan bacaan terbaru, kemudian kemampuan memahami yang tersirat dari yang tersurat, mengemukakan ide, teori, kreativitas dan inovasi baru sertaÂ  mampu menciptakan barang dan jasa bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global," bebernya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Generasi Lintas Budaya Olivia Zalianty menilai sosok Bung Karno merupakan tokoh yang memiliki gaya berfikir yang cerdas, strategis, tepat waktu dan ruang.
"Saya melihat Bung Karno mampu membawa bangsa ini kepada tatanan baru, beliau bisa melepaskan belenggu dari kolonial dan imperialisme. Selain itu, bung Karno meletakkan strategi yang menjadi protokol perubahan peradaban contohnya humanity dan demokrasi, tetapi demokrasi Bung Karno ini demokrasi terpimpin yang tersirat dalam sila keempat yang juga mencerminkan kepribadian bangsa kita yakni demokrasi yang musyawarah dan mufakat," terangnya.
Olivia juga mengagumi kecerdasan Bung Karno yang dapat mengkristalisasikan idelogi-ideologi dunia menjadi satu ideologi yang mengikat dunia yaitu Pancasila. Dan salah satu bentuk ilustrasi itu adalah humanity atau kemanusiaan. Kemuanusiaan ini memiliki suatu adab atau morality, Bung Karno pernah mengatakan kepribadian yang berkebudayaan, hal ini yang menjadikan pegangan sebagai manusia untuk bisa lebih bersikap.
"Dengan mempelajari pemikiran Bung Karno sama seperti aku lebih mempelajari lagi atau mengenali Indonesia," ungkap aktris Monolog 'Aku dan Soekarno'.
Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif mengatakan, Pancasila merupakan hasil suatu proses penggalian penemuan diri sejarah yang merentang panjang, ada mulai dari periode pembibitan, perumusan hingga pengesahan. Dalam baca buku Soekarno Penyambung Lidah rakyat dikatakan bahwa Soekarno mulai memikirkan Pancasila sejak usia 17 tahun.
"Pancasila menjadi suatu yang sangat fundamental, karena Pancasila menampilkan keragaman Indonesia. Indonesia begitu besar wilayahnya begitu banyak dan majemuk penduduknya. Maka siapa saja yang ingin memimpin Indonesia, menjadi warga negara Indonesia yang baik harus memiliki keluasan mental dan kekayaan rohani seluas Indonesia dan semajemuk dan sebanyak penduduk indonesia. Maka dari itu penting bagi kita memahami nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari," katanya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka

Menggali Pemikiran Bung Karno Melalui Literasi Pancasila

Â  Â EGO sektoral bagaikan benteng kokoh yang menghadang setiap upaya untuk bersinergi meraih tujuan dan kemajuan. Istilah ego sektoral berkaitan dengan mental cerobong (silo mentality atau silo thinking) yaitu pola piker dan tindakan yang melekat pada sekktor atau bagian tertentu tidakmingin berbagi informasi dengan pihak lain dalam suatu organisasi/perusahaan/negara yang sama. Akibatnya bukan hanya mereduksi efisiensi operasional secara keseluruhan juga akan menggerus moral kebersamaan sehingga tidak mau berkontribusi dan sangat sulit untuk mencapai sinergi. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk hendaknya mampu menjaga dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi negara yang maju; namun demikian keberagaman juga menjadi ancaman ketika ketika primordialisme dan ego sektor menguat dan saling mengalahkan. Pun, di instansi/lembaga pemerintahan, keberagaman menjadi realitas yang tidak dapat dihindari. Perbedaan antar sektor mengakibatkan adanya perbedaan visi, isi dan orientasi masing-masing sehingga memunculkan kompetisi antar sektor yang menajam. Satu sektor memandang sektor lain tidak lebih penting dari seeektornya sendiri, demikian pula sebaliknya. Mentalitas sempit yang lebih mementingkan sektornya masing-masing ini bisa terus menguat manakala perekat antar sektor melemah atau tidak ada. Rasanya sangat sulit untuk meniadakan ego sektoral, yang memungkinkan dilakukan adalah mereduksinya antara lain melalui solidaritas dan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Terlebih di era demokrasi terutama pilpres dan pilkada langsung masih meninggalkan luka-luka sosial yang cenderung destruktif dalam polarisasi kepentingan yang berbeda-beda bahkan saling bertentangan atau pun justru dipertentangkan demi kepentingan masing-masing, termasuk membela kepentingan asing. Disinilah diperlukan kepemimpinan nasional yang memiliki wawasan kebangsaan dan berkarakter negarawan.
 Whole of Government (WoG) Approach Pendekatan WoG adalah An approach that integrates the collaborative efforts of the departments and agencies of a government to achieve unity of effort toward a shared goal. Also known as interagency approach. The terms unity of effort and unity of purpose are sometimes used to describe cooperation among all actors, government and otherwise. Prinsipnya kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. WoG menekankan pentingnya penyatuan keseluruhan (whole) elemen pemerintahan. WoG merupakan evoluasi dari New Public Management (NPM) yang menekankan pada efesiensi dan cenderung mendorong berkembangnya ego sekktoral. WoG sering disamakan dengan konsep join-up government, policy integration, cross-cutting policy making, policy coherence, policy coordination, concerned decision making atau cross government. WoG ini menjawab atas permasalahana sulitnya koordinasi dan kolaborasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. WoG mendesak dilakukan karena adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik maupun tuntuttan zaman teknologi informasi dan komunikasi, terlebih era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0 ala Jepang. Pun, factor intenal seperti fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya kompetisi antar sektor dalam mengambil peranan dalam pembangunan. Ada tendensi satu sektor menjadi sangat superior terhadap sektor lainnya maupun adanya ketimpangan antara sektor yang tumbuh tidak beriringan bahkan kontraproduktif dan saling mengalahkan. Di berbagai negara maju, WoG sudah diimplementasikan misalnya di Inggris saat dipimpin Tony Blair tahun 1990-an memordenisasi gerakan dan system berbasis WoG yang dikenal dengan istilah Joined-Up Government. WoG merupakan pendekatan inter-agency yang menyatukan beberapa instansi yang relevan. Di Australia saat dipimpin Jhon Howard telah mendorong adanya koalisi social anatar kctor pemerinath, bisnis dan kelompok masyarakat. Koalisi soail ini mendorong terjadinya penyamaan persepsi terhadap suatu hal sehingga terwujud koordinasi alamiah. Di sisi lain, kita masih menghadapi tantangan besar berupa kuatnya mentalitas ego sektoral dan comfort zone (zona nyaman) untuk mengimplementasikan WoG tersebut secara menyeluruh. Pun, sejak 1974 telah dimulai pelayanan publik dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor, BPKB/STNK di kantor-kantor Samsat (sistem administrasi manunggal satu atap), sebagai salah satu contoh aplikatif mengenai WoG.
 Strategi Kolaborasi &amp; Sinergi Kolaborasi dan sinergi kelembagaan maupun pemerintahan akan melahirkan pelayanan prima berbasis dedikasi maupun totalitas kinerja; dibarengi melibatkan public untuk membangun reputasi instansi maupun kepercayaan public (public trust). Kolaborasi menekankan pada kerjasama sedangkan sinergi merupakan kolaborasi/hubungan kerjasama yang produktif sebagain suatu kemitraan yang harmonis dan strategis antar para pihak untuk menghasilkan karya (produk dan jasa) yang bermanfaat dan berkualitas. Kolaborasi &amp; sinergi dibangun mulai dari diri sendiri kemudian berangsur-angsur melibatkan semua angota tim, masyarakat dan warganegara sesuai dengan tujuan kolektif yang ingin diraih bersama. Membangun kolaborasi dan sinergi memerlukan waktu dan konsistensi sehingga terbangun kerjasama kreatif berbasis rasa saling menghargai, saling berbagi,saling membutuhkan satu sama lain, membangun kekuatan dan mengkompensasi kelemahan. Intinya Together we grow !. yang sebenarnya nilai-nilai ini telah diwariskan oleh nenek moyang Bangsa Indonesia dalam kehidupan bergotong royong sejak zaman perjuangan untuk merdeka maupun membangun martabat bangsa dan negara. Kini, kita generasi penerus harus mampu mengisi kemerdekaan dan menciptakan karya-karya gemilang demi kepentingan nasional. Tingkatkan Produktivitas Nasional Produktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu unsur utama yang harus dikelola dengan sangat baik adalah Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) beserta keunikannya. Harus dinagun Dimensi 3 S (Struktur, Sistem dan SDM) sebagai satu kesatuan utuh dalam mencapai produktivitas maupun tujuan-tujuan lainnya. Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index (HCI) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Berdasarkan data Bank Dunia, indeks modal manusia (HCI) Indonesia sebesar 0,53 atau berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Sementara itu, Singapura dengan skor 0,88 berada pada peringkat 1, Malaysia dengan skor 0,67 berada pada peringkat 55, kemudian Thailand dengan skor 0,60 pada peringkat 65 dan Filipina dengan nilai 0,55 pada peringkat 84. Kita harus berpacu lebih kebcabg agi untuk meningkatkan kualitas SDM agar produktivitasnya tinggi dan memeiliki daya saing unggul, perlu dimulai sedini mungkin. Investasi membangun SDM harus dimulai sejak hari pertama dilahirkan dengan asupan gizi yang seimbang dan jaminan layanan kesehatan yang prima agar nantinya mempunyai produktivitas tinggi. Di sisi lain, kita khawatir adanya jumlah stunting (kekerdilan) yang meningkat. Pun, Daya saing global (Global Competitiveness Index) Indonesia turun 5 peringkat menjadi urutan ke-50 dari sebelumnya peringkat 45 dari 145 negara berdasarkan data World Economic Forum 2019. Sementara itu, GCI Singapura di peringkat 1, Malaysia di peringkat 27dan Thailand di peringkat 40. Parameter yang digunakan untuk mengukur GCI ada 12 aspek yaitu dinamika bisnis, infrastruktur, institusi, kemampuan inovasi, sistem keuangan, stabilitas makroekonomi dan ukuran pasar, .adopsi ICT, kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja dan produk. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas nasional antara lain : 1) Perbaikan system manajemen dan penyederhanaan birokrasi (Good Governance) seperti melakukan a) deregulasi dan debirokratisasi, b)transparansi dan demokratisasi, c) efektivitas dan efisiensi (over-head cost yang tinggi, d) Optimalisasi sumberdaya dan kapasitas terpasang, e) Akuntabilitas pelayanan publik. 2) Inovasi teknologi dan engineering melalui penguatan a) Research and Development b) Inovasi Teknologi, c) Rekayasa Sosial , d) Pelestarian Lingkungan Hidup dan e) Pembangunan Berkelanjutan. 3) Peningkatan Kualitas SDM melalui a) Pengembangan standar kompetensi, b) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, c) Rekognisi dan sertifikasi kompetensi profesi, d) Perbaikan gizi, kesehatan dan kesejahteraan pekerja. 3) Pengembangan budaya produktif melalui a) Sosialisasi dan internalisasi, b) Modeling and benchmarking, c) Bimbingan dan konsultasi , d) Penghargaan dan kompetisi, dan e) Jaringan informasi dan pelayanan. 4) Global warming and green productivity melalui a) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (FGD: Global Warming, Green Productivity, Eco-Finance dan Urban Transportation), b) Green jobs, c) Green technology (mesin, bangunan, proses produksi, energi, dll), d) Green management , e) Green city dengan memaksimalkan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah penguatan komitmen unsur pimpinan pemerintahan/organisasi, focus area pada sektor tertentu, pemberdayaan organisasi dan personil pelaksana, perancangan, pelaksanaan dan perbaikan program kegiatan, pelembagaan dan pembudayaan. Fokus Area mencakup sektor pemerintah meliputi Instansi yang membuat kebijakan, Instansi yang memberikan pelayanan public, Instansi yang mengelola anggaran besar maupun sktor swasta meliputi usaha skala Usaha UMKM dan Koperasi , Jenis Usaha Industri yang sebanyak mungkin menggunakan bahan domestic dan usaha â€“usaha lain yang paling besar mencemari lingkungan. Dengan beberapa solusi ke depan antara lain a) penguatan kinerja sektor industry, b) perencanan Tenagakerja yang komprehensif, c) Menciptakan iklim investasi UMKM, d) Repossisi pengiriman tenagakerja ke luar negeri, e) Memberdayakan sektor informal, f) Kebijakan nasional yang berorientasi employment, g) Peningkatan kinerja aparatur di semua tingkatan dari pusat dan daerah. Untuk kinerja industri nasional dapat ditingkatkan antara lain melalui a) penguasatan struktur, system dan SDM (Sumber Daya manusia); b) pengembangan infrastruktur industri, c) penguasaan teknologi, dan d) akselerasi inovasi melalui penguatan R&amp;D (Research and Development), dan mengutamakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Akhirnya, marilah kita bersama-sama mereduksi ego sektoral (dan bila mampu nihilkan) kemudian perkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas maupun kepentingan nasional. Dengan demikian, kita akan dapat menjalani kehidupan kenormalan baru walaupun dalam kepungan covid 19 agar mampu mengakselerasi inovasi dan meningkatak produktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Trainer Tingkat Nasional Hubungan Industrial, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59)

REDUKSI EGO SEKTORAL DAN PERKUAT SINERGI  DEMI PRODUKTIVITAS NASIONAL 

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menandatangani nota kesepahaman (MoU) di gedung Perpusnas di Jalan Merdeka Selatan No.11, Jakarta, Rabu, (25/7).
Di hadapan MenPAN-RB, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif kembali menekankan bahwa perpustakaan memiliki peran penting bagi kemajuan peradaban bangsa. Perpustakaan berkembang jika ada aktivitas sarat keilmuan didalamnya. â€œTanpa keilmuan peradaban akan stagnan. Dan buku memiliki kekuatan yang mencerminkan kekuatan bangsa,â€ ujar Muhammad Syarif.
Menteri PAN dan RB Asman Abnur mengisahkan bahwa semasa ia menduduki pimpinan fraksi pembahasan dengan lembaga Perpusnas kurang mendapatkan apresiasi dari rekan sejawat. Mayoritas rekan-rekan di DPR menganggap Perpusnas tidak memiliki cita-cita sebagai sebuah instansi. Asman mengakui seringkali ia mengingatkan rekan-rekan di DPR bahwa Perpustakaan Nasional bukanlah lembaga sembarangan. Suatu saat Perpustakaan Nasional akan menjadi simbol peradaban bangsa.
Alhasil, seiring waktu prediksi MenPAN-RB terbukti, Perpustakaan Nasional kini menjadi salah satu instansi yang membanggakan. Kemegahan bangunan ditunjang fasilitas layanan yang memadai dirasa cukup untuk menjadikan perpustakaan nasional salah satu destinasi keluarga di akhir pekan, seperti yang terjadi di negara maju. â€œSaya memimpikan perpustakaan dimana pun menjadi pilihan utama destinasi keluarga di akhir pekan, selain bermain di taman,â€ ujarnya.
Namun, MenPAN-RB mengingatkan semua harus didukung dengan pelayanan birokrasi yang baik. Para penyelenggara negara bekerja secara profesional. â€œKinerja ASN tidak boleh kalah dengan pegawai korporasi atau yang bekerja di perusahaan multinasional,â€ imbuh Asman.
Asman menegaskan jika suatu instansi memiliki raport kinerja C (cukup), maka bisa dipastikan bahwa 40% dari anggaran instansi yang bersangkutan tidak memberikan hasil apapun. Artinya, kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki tujuan. Padahal setiap anggaran yang dikeluarkan harus ada outcome (dampak) yang jelas, tambah Asman. Â 
Oleh karena itu, MenPAN-RB membeberkan bahwa penempatan pegawai wajib sesuai dengan kompetensi yang dipunyai. Ada mekanisme open bidding, ada assessment. Di tahun 2018, MenPAN-RB berencana membuka lowongan kerja baru dikarenakan tidak kurang dari 220 ribu ASN telah memasuki masa pensiun.
Sistem pendidikan dan pelatihan bagi ASN juga akan diperbaiki. Tidak ada lagi penyelenggaraan prajab maupun diklat pimpinan. Pemateri diklat dan pengembangan kemampuan ASN akan diisi oleh para praktisi dan profesional. Dan postur gaji ASN juga akan ditinjau. MenPAN dan RB menginginkan gaji ASN bisa lebih tinggi dari pegawai yang bekerja di bidang korporasi
Nota kesepahaman (MoU) antara Perpustakaan Nasional dan Kementerian PAN dan RB menyasar di 10 ruang lingkup pekerjaan, antara lain :
<ol>
<li>Pengembangan reformasi dan birokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan</li>
<li>Pengembangan kelembagaan dan tata laksana</li>
<li>Pengembangan SDM aparatur dan perpustakaan</li>
<li>Pengembangan pelayanan publik</li>
<li>Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</li>
<li>Pengembangan pangkalan data katalog induk nasional (KIN) dan repository digital Indonesia One Search (IOS)</li>
<li>Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan</li>
<li>Pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan</li>
<li>Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)</li>
<li>Perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional</li>
</ol>
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

MOU Perpusnas dan KemenPAN dan RB : MenPAN-RB Inginkan Perbaikan Kinerja

Tugu Tani, Jakarta-Setelah melalui serangkaian tes kognitif, wawancara, dan presentasi, pustakawan asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Arda Putri Winata, terpilih sebagai pustakawan terbaik Nasional 2019, pada Sabtu, (17/8). Penghargaan diberikan langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakan Perpustakan Nasional, Woro Titi Haryanti.
Putri berhasil membawa hadiah uang prestasi senilai Rp 20 juta. Wanita mungil ini berhasil mengungguli Novita Dwi Anayati, pustakawan asal Jawa Timur, dan Dian Arya Susanti, pustakawan asal Jawa Barat, yang mendapat predikat dua dan tiga terbaik.
Dalam kesempatan tersebut, Woro Titi, mengatakan era saat ini sulit ditebak. Pengetahuan berkembang sangat cepat. Perpustakaan lah yang mampu menghubungkan antara kemajuan peradaban dengan masyarakat.
Agar tetap relevan dengan masa depan perpustakan harus bertransformasi.
"Diperlukan perpustakan yang inklusi. Yang peka terhadap kebutuhan masyarakat," jelas Woro Titi.
Perpustakan yang inklusi adalah perpustakan yang dekat dengan masyarakat. Inklusi tidak hanya berlaku bagi perpustakan umum tapi juga bisa dipraktekkan pada perpustakaan khusus maupun sekolah.
Inklusi adalah pendekatan sosial agar perpustakan mampu bersahabat dan dekat dengan pemustaka.
Peran pustakawan terus berkembang. Jika 10 tahun lalu terbatas hanya di lingkup ruang kerja yang statis. Namun, perubahan jaman mengharuskan pustakawan melakukan transformasi (perubahan) agar tidak ditinggal pemustaka.
"Pustakawan harus kreatif, pandai bersinergi, dan berpikir out of the box," tambah Deputi 2 Perpusnas.
Peran tokoh adat, agama, juga harus dimaksimalkan agar kebermanfaatan perpustakan menjadi luas. Perpustakaan bukan lagi sekedar menyimpan dan melayankan koleksi tapi bisa menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang.
Lomba Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional diikuti sebanyak 29 pustakawan berprestasi yang mewakili provinsi. Selain mengikuti berbagai ujian mereka juga mengikuti serangkaian acara mulai dari mendengarkan pidato sidang Paripurna MPR/DPR, melakukan tabur bunga di taman makam pahlawan menghadiri detik-detik upacara kemerdekaan di istana, kunjungan ke pusat data dan informasi Tempo grup, serta wisata edukasi ke museum.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

DIY Raih Juara Pustakawan Berpretasi Terbaik Nasional 2019

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan sekolah seharusnya menjadi komponen penting dalam ekosistem sekolah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengajaran dan pembejalaran. Bahkan di era digital saat ini, pustakawan dan perpustakaan pun harus bertransformasi.
Hal ini disampaikan Akademisi Universitas Indonesia Ari Nugraha dalam Webinar Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah Indonesia (FPSMI) dengan tema "Servant Leadership of School Librarian: Transformasi Perpustakaan MewujudkanÂ  Ekosistem Digital Nasional", Kamis (17/3/22).
"Perpustakaan harus dapat menyediakan sumber daya informasi yang bukan hanya relevan tetapi juga valid untuk menunjang proses pengajaran dan pembelajaran," katanya.
Misalnya, bekerjasama dengan guru untuk mengumpulkan dan membuat materi-materi digital terbaru, dan menyebarluaskan materi digital melalui kanal-kanal yang dapat diakses oleh siswa.
Ari mengatakan, perpustakaan sekolah dapat berperan dalam membangun siswa menjadi talenta digital, ketika perpustakaan dapat beradaptasi dan mentransformasikan layanannya dengan perkembangan internet dan web.
"Kompetensi pustakawan sekolah pun perlu terus ditingkatkan, menyesuaikan dengan perkembangan perangkat lunak dan perangkat keras internet dan web," terangnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Rangga Almahendra mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pustakawan maupun tenaga perpustakaan tidak hanya sekadar bertugas menjaga buku saja. Tetapi sesungguhnya pustakawan berperan dalam mempersiapkan peradaban.
Dijelaskan, servant leadership merupakan kepemimpinan yang melayani dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan orang lain (pemustaka), membantu mereka tumbuh dan memberikan peluang untuk terus berinovasi.
"Baik Kepala perpustakaan sekolah/madrasah atau pustakawan hendaknya mendahulukan atau melakukan gaya kepemimpinan yang melayani, yakni mampu memberikan pengaruh kepada usernya untuk sama-sama berprestasi, yang paling penting melayani secara tulus kepada pemustaka," katanya.
Dikatakan, dalam gaya kepemimpinan yang melayani ini, ada lima kualitas yang harus dimiliki. Diantaranya, banyak mendengar, memiliki sikap empati, dan berdedikasi.
Dalam pengembangan perpustakaan Sekolah, Koordinator Bidang Tata Kelola Direktorat SMA Kemdikbudristek, Winner Jihad Akbar menyampaikan, saat ini Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini sesuai dengan Permendikbudristek No. 2 tahun 2022. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
"Literasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan SDM. Salah satu dukungan yang diberikan oleh pemerintah yakni melalui dana BOS yang dapat digunakan untuk pengembangan perpustakaan," ungkap Winner.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi menyampaikan, dalam melakukan pembinaan dan pengembangan sekolah/madrasah dijumpai jumlah pustakawan dan tenaga perpustakaan kurang mencukupi.
"Oleh karenanya, Perpusnas mengambil kebijakan pembinaan perpustakaan dengan pengembangan SDM Perpustakaan, khususnya pengembangan pola karier pustakawan," ungkapnya.
Menurutnya, agar perpustakaan sekolah/madrasah dapat berjalan dengan semestinya setiap stake holder harus mengambil peran dalam membina dan mengembangkan, perpustakaan untuk kesejahteraan bersama.
"Hal ini merupakan tugas kita bersama dikerjakan secara bersama. Saya yakin kedepannya perpustakaan akan menjadi pusat peradaban masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi dan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera," jelas Deni.
Â 
Reportase: Wara M

Berita

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Pencarian

Berita Lainnya

Kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan

Menggali Pemikiran Bung Karno Melalui Literasi Pancasila

REDUKSI EGO SEKTORAL DAN PERKUAT SINERGI DEMI PRODUKTIVITAS NASIONAL

MOU Perpusnas dan KemenPAN dan RB : MenPAN-RB Inginkan Perbaikan Kinerja

DIY Raih Juara Pustakawan Berpretasi Terbaik Nasional 2019

Di Era Digital, Pustakawan Dituntut Bertransformasi

Kategori (Berita Unit)