Garut&nbsp;- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia dan Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut bersatu dalam upaya mendorong peningkatan indeks literasi masyarakat Kabupaten Garut.
Acara Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat yang digelar di Auditorium Rektorat IPI Garut mengambil tema utama "Revitalisasi Budaya Literasi Melalui Program Inovasi Perpustakaan Digital Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Garut", Jumat (29/09/2023).
Diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Perpusnas RI dan IPI Garut, acara ini menandai komitmen bersama dalam menjalankan program-program literasi yang akan memajukan kualitas pendidikan dan pengetahuan di wilayah Kabupaten Garut.
Dalam sambutannya, Rektor IPI Garut, Nizar Alam Hamdani mengatakan bahwa budaya literasi memiliki korelasi yang signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nizar melanjutkan bahwa rata-rata indeks literasi digital di Indonesia masih jauh dari yang diharapakan yaitu 3,54.
&ldquo;Sebenarnya, literasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satu faktornya adalah kurangnya akses bacaan yang berkualitas. Semoga kegiatan ini bisa memberikan informasi dan solusi untuk pengembangan budaya literasi melalui perpustakaan yang sifatnya digital, agar data dan informasi dapat diakses dimana saja dan kapanpun&rdquo;, ungkap Nizar.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa kondisi perpustakaan di Garut masih belum ideal. Hal tersebut karena jumlah sekolah, jumlah perpustakaan, dan jumlah tenaga perpustakaan tidak seimbang.
Ferdiansyah memamparkan bahwa terdapat 5.054 jumlah sekolah di garut, sedangakan jumlah perpustakaan sebanyak 1.444, sehingga terdapat kesenjangan sejumlah minus 3.610 perpustakaan yang seharusnya ada di Kabupaten Garut.
&ldquo;Ini adalah PR besar kita, karena 21% minimal keberadaan perpustakaan di sekolah itu menunjang proses pembelajaran&rdquo;, ungkap Ferdiansyah.
Sebagai keynote speaker, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Mariana Ginting menjelaskan bahwa perpustakaan adalah penerang dalam perkembangan intelektual masyarakat dan telah mengalami perubahan paradigma.
Paradigma baru perpustakaan mengarahkan sumber daya dan upaya perpustakaan dengan proporsi 10% untuk manajemen koleksi (collection management); 20% untuk manajemen pengetahuan (knowledge management); dan 70% untuk transfer pengetahuan (transfer knowledge).
&ldquo;Kami menyebut pengaturan proporsi ini sebagai Perpustakaan Menjangkau Masyarakat, salah satunya melalui program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)&rdquo;, ungkap Mariana.
Senada dengan mariana, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Deni Kurniadi pada sesi talkshow mengatakan bahwa TPBIS telah menjadi program prioritas nasional dengan meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.
&ldquo;Ini adalah langkah dimana literasi tidak hanya dimaknai sebagai membaca, tetapi literasi disamping mencerdaskan juga dapat mensejahterakan masyarakat melalui perpustakaan sebagai ruang terbuka untuk berlatih ketrampilan&rdquo;, ujar Deni.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Totong sebagai narasumber mengatakan tantangan perpustakaan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana peprustakaan meningkatkan akses bacaan baik yang digital atau tidak, perpustakaan perlu menjadi co-working space yang menarik untuk dikunjungi dan berbagi pengalaman.
&ldquo;Kekurangan tenaga perpustakaan juga menjadi salah satu tantangan kami saat ini&rdquo;, lanjut Totong.
Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Bahasa, dan Sastra IPI Garut, Lina Siti Nurwahidah menjelaskan kiprah perempuan dan literasi yang saat ini sedang diupayakan di Kabupaten Garut.
Melalui perpustakaan, para Perempuan di Garut kini tidak hanya mampu membaca dan menulis saja. Kini mereka mampu memanfaatkan potensi lokal sehingga dapat merubah perekonomian dan mensejahterakan dirinya. Salah satu potensi yang telah dikembangkan antara lain adalah budidaya rumput laut hingga mengoptimalkan budidaya singkong yang bernilai jual tinggi.
Acara ini diakhiri dengan semangat tinggi dan komitmen kuat untuk terus berkolaborasi dalam mendukung literasi masyarakat di Kabupaten Garut. Dengan perpustakaan digital sebagai salah satu sarana utama, diharapkan masyarakat Garut akan semakin mampu mengakses pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan literasi.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Fauzan Abdi/Gilang Arwin Saputri
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin
 
&nbsp;

Perpusnas RI dan IPI Garut Berkolaborasi untuk Revitalisasi Budaya Literasi

Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat bersama Pengurus Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia (FPSMI) kembali melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di Hotel Lumire, Selasa (15/8/2023).
Kegiatan ini menghadirkan 19 (sembilan belas) orang pengurus forum yang berasal dari berbagai sekolah di Indonesia diantaranya dari SMP Katolik Mayella Poigar, Minahasa Selatan, SMA Negeri 10 Kota Ternate, Maluku Utara, SMA Negeri 1 Ciamis, SMP Budi Mulia Utama, SMA Negeri 3 Jakarta, SMA Negeri 1 Kabila, Gorontalo, SMA Negeri 1 Bae, Kabupaten Kudus, MAN 18 Jakarta Timur, SMA Islamic Centre Kota Tangerang, dan lainnya.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Sri Marganingsih mengatakan perkembangan zaman yang luar biasa terutama pada bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) memaksa penyelenggaraan perpustakaan untuk melakukan penyesuaian.
&ldquo;Diadakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dari bapak/ibu mengenai implementasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan selama 16 tahun belakangan. Kira-kira kendala dan harapannya apa dalam mengelola perpustakaan sekolah,&rdquo; ucapnya.
Wanita yang akrab dipanggil Marga ini juga menyampaikan bahwa seluruh masukan yang diterima kelak akan dipilah, dirumuskan, dan dikelompokan sesuai dengan masing-masing jenis perpustakaan yang dikelola.
Pada sesi diskusi perwakilan dari SMP Katolik Mayella Poigar, Minahasa Selatan, Fientje Watak membeberkan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 5% untuk mengelola perpustakaan sekolah pada kenyataannya di lapangan belum terlaksana dengan baik. Padahal menurutnya, perpustakaan sekolah merupakan jantung belajar siswa, guru, bahkan masyarakat sekitar.
&ldquo;Perpustakaan sekolah harus dijadikan sebagai point central belajar anak-anak, untuk itu pemanfaatan dana BOS dalam pengadaan buku baru yang sesuai dan variatif sangat dibutuhkan karena sekarang yang banyak adalah buku terbitan lama dan buku-buku paket,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, hadir dari SMK Negeri 40 Jakarta Timur, Sumarsono, menambahkan sejatinya dana BOS dapat dimanfaatkan selain untuk pengadaan buku ialah untuk pembayaran honor pustakawan, diklat pustakawan, dan pengembangan buku.
Dia mengaku prihatin dengan keadaan pustakawan di sekolah karena banyak pihak sekolah baik di negeri maupun swasta tahu mengenai pemanfaatan dana BOS tersebut namun terkesan acuh. Baginya, pustakawan sekolah mampu mengembangkan perpustakaan apabila dibekali dengan diklat yang dibutuhkan.
&ldquo;Banyak yang sebenarnya tahu, namun mereka tidak mau tahu soal dana BOS itu. Perpustakaan yang ada di sekolah saat ini stagnan padahal harusnya ada perubahan apabila pengelolanya mendapatkan diklat yang sesuai. Alasan kenapa sekolah tidak mengadakan diklat untuk pustakawannya karena takut mereka pindah ke sekolah lain. Menurut saya tidak seperti itu, karena kalau mereka diberi diklat pasti mereka jadi lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan layanan perpustakaan kepada pemustakanya. Terlebih kalau honor mereka ditambah, tentunya mereka akan lebih setia untuk mengabdi,&rdquo; terangnya.
Sementara itu dari SMA Negeri 1 Ciamis, Neni Sumarni membagikan pengalamannya bahwa kepala perpustakaan di sekolahnya belum pernah berasal dari pustakawan, selalu dari guru. Hal ini terjadi untuk mengisi kekurangan jam kerja guna mendapatkan sertifikasi.
&ldquo;Mohon diluruskan kembali bahwa seorang kepala perpustakaan harus memiliki kualifikasi karena dibutuhkan ilmu yg mumpuni dengan tanggung jawab besar untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan baik bagi siswa dan masyarakat sekitar. Standar nasional perpustakaan harus diselaraskan dengan UU pendidikan agar tidak seperti lelang jabatan,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfiyan Tarih Alfatih

Perpusnas Gandeng FPSMI Lanjut Bahas DIM

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, perpustakaan memiliki peran penting untuk mewujudkan ekosistem digital nasional yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan bangsa.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando mengatakan telah menjadi mandatori UUD 1945 untuk menjadikan masyarakat cerdas, sejahtera, bersatu, dan ikut menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu, perpustakaan sebagai penggerak utama (prime mover) merupakan faktor penting dalam mendukung suksesnya pembangunan di Indonesia.
â€œKalau tidak membaca, itu nanti jadi masalah. Karena belum ada cara instan di seluruh dunia yang mampu menginjeksikan ilmu pengetahuan ke kepala,â€ ucapnya pada kegiatan Seminar dan Musyawarah Nasional Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (Munas FPKI) yang digelar di Ruang Serba Guna Perpusnas Medan Merdeka Selatan, Senin (26/9/2022).
Diperlukan proses transformasi kelembagaan yang memberdayakan masyarakat dan menyelenggarakan layanan prima dengan keunggulan informasi yang bernilai tinggi, bermanfaat secara sosial, dan sekaligus menghasilkan nilai ekonomi. Idealnya perpustakaan, khususnya perpustakaan khusus mampu merespons dan beradaptasi terhadap dinamika lembaga induknya dalam meningkatkan eksistensi dan peran dalam organisasi.
â€œPerpustakaan bukan lagi mengenai satu buku untuk satu orang, tetapi bagaimana merubah masyarakat menjadi produsen,â€ tutur Syarif Bando.
Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi menjelaskan dalam rangka meningkatkan kesiapan perpustakaan dan pustakawan untuk menghadapi tantangan di era digital saat ini, tugas dan fungsi perpustakaan khusus banyak mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Internet of Thing (IoT) yang merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan juga perpustakaan.
â€œEra digital dewasa ini telah merubah perilaku pemustaka di dalam perilaku pencarian informasi (information seeking behavior) di perpustakaan. Kunjungan ke perpustakaan tidak lagi menjadi ukuran di dalam kinerja layanan perpustakaan, melainkan kunjungan secara daring,â€ jelas Deni.
Sementara itu, Kepala PUSTAKA Kementerian Pertanian, Gunawan menyampaikan dia sepakat perpustakaan tidak hanya mencerdaskan bangsa namun juga menyejahterakan. Perpustakaan menurutnya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi dan menjadi salah satu penggerak transfer of knowledge. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa profesi pustakawan di era digital tetap dibutuhkan.
â€œApa gunanya pustakawan kalau ada Google? Pustakawan tetap harus ada, bukan sebagai lawan tapi harus jadi penyeimbang,â€ ungkap Gunawan.
Pada kesempatan ini, Kepala Pusat Data dan Analisa TEMPO, Priatna menyebutkan 8 (delapan) langkah perluasan peran dan fungsi perpustakaan khusus yang ada di tempatnya bekerja. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain digitalisasi (akses), koalisi, quick wins product, packaging, monitoring, roadmap, menjadi content writer, dan sistem apresiasi.
â€œSetiap lima tahun kami melakukan perencanaan yang visioner ke depan untuk meyakinkan bahwa perpustakaan penting, sekaligus menyajikannya sebagai produk prestise di hadapan direksi karena berhasil merubah yang tadinya cost center menjadi profit center,â€ kisah Priatna.
Di sisi lain, Data and Information Management Services Manager CIFOR, Sufiet Erlita juga membagikan pengalamannya akan perpustakaan khusus di tempatnya. Sufiet menerangkan bahwa CIFOR merupakan institusi penelitian nirlaba yang melakukan penelitian terhadap isu paling menantang terkait hutan dan menejemen lanskap di seluruh dunia. Hal ini membuat CIFOR masuk ke dalam kategori public goods, sehingga dibutuhkan perpustakaan untuk mendesiminasikan hasil penelitian baik melalui digital maupun non-digital kepada masyarakat luas.
â€œTugas perpustakaan tidak hanya sebagai penyelenggara jasa saja tapi juga termasuk dalam organisasi. Kami ingin memastikan bahwa teman-teman yang ada di perpustakaan dianggap partner oleh para peneliti,â€ jelas Sufiet.
Seminar dan Musyawarah Nasional Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (Munas FPKI) ini merupakan yang ke-7 digelar dan mengangkat tema â€œPerluasan Peran dan Fungsi Profesional dan Kelembagaan Khusus di Indonesiaâ€.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Deny Irawan

Perpustakaan Berperan Penting Wujudkan Ekosistem Digital Nasional

Medan, Sumatera Utara&mdash;Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Pengarusutamaan Naskah Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) di Medan, Sumatera Utara pada Kamis (30/5/2024). Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi Mariana Ginting menjelaskan bahwa pada tahun 2024 Perpusnas menggalakkan program Pengarusutamaan Naskah Nusantara. Hal tersebut dilakukan agar naskah Nusantara menjadi bagian yang penting bagi masyarakat pemilik kebudayaannya. &ldquo;Kearifan lokal yang terkandung dalam naskah kuno merupakan identitas dan pelajaran bagi kita semua. Naskah kuno Nusantara sebagai warisan budaya bangsa yang sangat bernilai penting bagi identitas keIndonesiaan, diharapkan dapat dikenal luas oleh masyarakat, dan tidak lagi menjadi wacana yang terpinggirkan,&rdquo; tutur Mariana. Kegiatan ini merupakan kali keenam setelah digelar di Makassar, Bima, Palembang, Banyuwangi, dan Badung. Terpilihnya Sumatera Utara menjadi lokus kegiatan sosialisasi ini berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu suatu daerah memiliki tradisi naskah yang berakar dari tradisi setempat, memiliki ekosistem pernaskahan yang baik, ditandai dengan adanya komunitas, aktivitas, perhatian yang layak dari masyarakat terhadap naskah di wilayahnya, mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, dan memiliki naskah unggulan yang dapat diarusutamakan pada tingkat nasional. Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan Sumber Daya Alam Manna Wasalwa Lubis yang pada kesempatan ini hadir mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut serta mengharapkan dapat menghasilkan rekomendasi naskah kuno dari Sumatera Utara yang akan dapat diusulkan menjadi IKON dan bahkan sebagai Memory of the World (MoW). Menurutnya dengan melestarikan naskah kuno maka kita dapat memahami jejak budaya bangsa yang bernilai tinggi dan kejayaan masa lampau untuk keperluan pembangunan identitas dan karakter bangsa. &ldquo;Naskah kuno sebagai jendela informasi masa lampau, keberadaannya mampu memberikan informasi berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, psikologi manusia,&rdquo; paparnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai kegiatan terkait naskah, yaitu reprografi dan membuat kerajinan tangan dengan motif aksara Batak, serta menelusur dan menginventaris keberadaan naskah kuno milik masyarakat. Namun demikian, upaya pelestarian naskah kuno bukan hal yang mudah dan tidak dapat dilakukan secara parsial, seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Dwi Endah Purwanti. Disebutkan bahwa terdapat kendala seperti keterbatasan sumber dana maupun sumber daya manusia yang memiliki kepedulian terhadap pernaskahan, sehingga belum bisa maksimal dalam menjaga warisan naskah. Sosialisasi dilanjutkan dengan sesi panel beberapa pakar terkait pernaskahan. Pada sesi panel 1, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Sri Sumekar memaparkan program IKON dan mekanisme registrasi naskah kuno sebagai naskah IKON yang dilanjutkan dengan tutorial mengisi formulir registrasi nominasi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Manassa Pusat Munawar Holil menjelaskan latar belakang pengarusutamaan naskah kuno Nusantara dan pentingnya program IKON dalam mendukung upaya pelestarian naskah kuno Nusantara. Tercatat lima naskah kuno Nusantara telah diakui dunia sebagai Memory of the World, yaitu I La Galigo (2011), Babad Diponegoro (2013), Nagarakretagama (2013), Panji (2017) yang diusulkan bersama dengan Belanda, Kamboja, Malaysia, dan Inggris, dan Hikayat Aceh (2023) yang dinominasikan bersama dengan Belanda. Dosen Universitas Hawaii Uli Kozok yang mendalami pernaskahan Batak telah meneliti dan menemukan beberapa naskah kuno Batak yang layak menjadi nominasi, di antaranya pustaha agung, pustaha Sisingamangaraja, bilang-bilang, suman-suman, dan andung-andung. Sementara itu, pada sesi panel selanjutnya Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara Robert Sibarani memaparkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum program registrasi naskah kuno sebagai IKON, yaitu Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi fisik naskah kuno yang baik memungkinkan peneliti untuk membaca dan mengkaji isinya sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya, Ketua Manassa Komisariat Sumatera Utara Nurhayati Harahap menekankan pentingnya memperhatikan kondisi tempat penyimpanan naskah agar naskah lebih awet. Beberapa naskah kuno Batak yang telah dikaji ternyata berisi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan, misalnya ilmu pengobatan dan perbintangan. Menurut Kepala Batakologi Universitas HKBP Nommensen Manguji Nababan penting sekali untuk melestarikan naskah kuno Batak dengan mengajukannya sebagai nominasi naskah IKON. Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Cahyani Dokumentasi&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Lily

Kembangkan Potensi Naskah Kuno, Perpusnas Gelar Sosialisasi IKON

Salemba, Jakartaâ€”Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) sudah dimulai pemerintah sejak tahun 2010. Tujuannya adalah untuk mereformasi sistem birokrasi yang ada di semua kementerian/lembaga. Salah satu aspek yang hendak dirubah lewat RB adalah budaya kerja, termasuk di Perpustakaan Nasional. Perpusnas sudah memulai pelaksanaan RB sejak 2010.
Perpustakaan Nasional, pelaksanaan RB sudah dimulai tahun 2012 lalu dengan dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi. Salah keuntungan yang didapat melalui perbaikan RB adalah dengan diberikannya tunjangan kinerja (tukin).
â€œTunjangan tidak diperoleh dengan otomatis apalagi gratis. Peraturan tetap harus dilaksanakan,â€ terang Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, saat melakukan Sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama, Kamis, (16/5).
Budaya kerja adalah salah satu aspek yang diperhatikan dalam RB. Membentuk Agen Perubahan (agent of change) merupakan salah satu cara yang dilakukan tim manajemen perubahan agar bisa menjadi role model. Sosok yang bisa diteladani.
â€œJangan lagi membiasakan tidak berada di tempat ketika jam kerja berlangsung. Â Merubah perilaku budaya kerja adalah salah satu hal yang concern dibenahi tim manajemen perubahan sekretariat utama,â€ jelas Sri Sumekar.
Hal itu pula yang dituntut dari para agen perubahan yang sudah dibentuk di tiap unit kerja eselon satu. Selain sebagai sosok yang diteladani, para agen diharapkan mampu mensosialisasikan tupoksi lembaga. Pelaksanaan RB bukan tanggung jawab pimpinan struktural melainkan tugas bersama.
Sementara itu Ketua Tim RB Sekretariat Utama, Joko Budi Santoso, mengingatkan bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan RB adalah birokrasi yang bersih dari KKN, pelayanan publik yang prima, serta akuntabel dan berkinerja.
Dalam waktu dekat, tim RB Sekretariat Utama akan menyusun bisnis proses (pedoman kerja), menyusun standar kompetensi ASN, standar kompetensi teknis bidang perpustakaan, analisis beban kerja (ABK). â€œKami harapkan dukungan dan kerelaan dari seluruh pegawai, SKP dikerjakan, jaga kedisiplinan, dan ikuti aturan,â€ tambah Inspektur, Darmadi.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Adit

Sosialisasi dan Implementasi RB Sekretariat Utama Perpusnas

Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh. Syarif Bando menandatangani kesepahaman bersama (MoU) dengan Universitas Pakuan yg diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Oding Sunardi di Gedung Akuntansi Fak. Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, pada hari Selasa (11/4). Kaperpusnas RI juga berkesempatan menjadi keynote speaker pada acara seminar dengan tema &ldquo;Perpustakaan Sebagai Penyedia Informasi bagi Generasi Digital Native&ldquo;. Dilanjutkan dengan sosialisasi e-resources Perpusnas RI sebagai bagian dari tuntutan perubahan karakteristik generasi digital (digital native).
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Hendro Sasongko menerangkan bahwa Fakultas Ekonomi telah melakukan kemitraan dengan Perpusnas RI yang ditunjukkan dari 500 mahasiswa Universitas Pakuan telah menjadi anggota Perpusnas RI bahkan secara berkala Universitas Pakuan melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional di Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat. Hendro berharap dengan adanya kemitraan akan meningkatkan literasi kemudian semangat untuk melakukan penelitian juga meningkat dan lebih lanjut Universitas Pakuan dapat menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya masalah penelitian.
Sambutan Rektor Universitas Pakuan yang dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Oding Sunardi menjelaskan bahwa perpustakaan di Perguruan Tinggi merupakan kebutuhan bukan sekedar prasyarat ataupun kewajiban, maka perpustakaan wajib dipelihara bersama mencakup sarana dan prasarana gedung, kualitas maupun kuantitas buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Perpustakaan adalah gudangnya ilmu karena merupakan tempat berkumpulnya sumber-sumber informasi dari seluruh dunia dalam bentuk buku yang merupakan hasil karya pemikiran, penelitian, ataupun pengabdian masyarakat dari seluruh komponen yang ada di dunia. Rektor Universitas Pakuan Bibin Rubini mengajak kepada semua pihak mendukung program pemerintah yaitu nawacita tentang literasi baca.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh. Syarif Bando dalam paparannya menegaskan perpustakaan adalah jantungnya pendidikan. Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, namun saat ini tingkat kemerdekaan tiap individu berbeda-beda. Syarif menjelaskan perbedaan tersebut adalah dari kemampuan tingkat berfikir yaitu semakin luas wawasan, cakrawala dan kemampuan berfikir maka semakin mudah dalam mengatasi masalah. Syarif mengutip dari Malala seorang Pakistan yang mendapat hadiah nobel &ldquo;Bukan satu masalah, bukan sepuluh masalah, bukan seratus masalah tapi ribuan masalah disekitar kita, ternyata hanya ada satu cara menyelesaikannya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia&rdquo;. Banyak cara meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya adalah pendidikan dimana perpustakaan adalah jantungnya pendidikan.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Kepala Perpustakaan Nasional RI Menjalin Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Universitas Pakuan Bogor

Â Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional secara khusus menerima kunjungan Assistan Director-General Collections Management National Library of Australia (NLA) Amelia McKenzie, Senin, (20/8). Kunjungan tersebut adalah kunjungan balasan setelah sebelumnya Tim Deposit Perpusnas mengunjungi NLA untuk belajar dan bertukar pengalaman tentang pengelolaan deposit bahan pustaka.
Amelia pun mengaku terkesan dengan kesungguhan yang diperlihatkan Tim Deposit Perpusnas. â€œMereka yang dikirimkan memiliki komitmen untuk membangun sistem baru dalam pengelolaan deposit,â€ imbuh Amelia.
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana mengucapkan terima kasih atas kesempatan belajar dan sharing pengalaman yang diberikan NLA pada kunjungan sebelumnya. Ofy Sofiana menjelaskan saat ini Perpusnas telah menghimpun sedikitnya 5 juta koleksi. Koleksi ada yang terpajang, dan ada yang tersimpan sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa.
Di hadapan Amelia, Deputi Ofy menjelaskan setiap lantai yang menjadi rujukan koleksi pemustaka. Bahkan, Amelia terkesan dengan adanya layanan khusus lanjut usia (lansia) yang ada di Perpusnas serta penggunaan tele-lift untuk memudahkan lalu-lintas pengadaan koleksi di tiap lantai.
Menurut Amelia, saat ini perpustakaan memang harus memutakhirkan dirinya. Masyarakat bisa dimudahkan dengan pelayanan (akses) online terhadap koleksi sehingga perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang membosankan (boring).Â 
Kunjungan Amelia merupakan bagian awal dari tindak lanjut penandatangan kerja sama (MOU) antar kedua instansi yang sedianya dilaksanakan tahun 2019 mendatang.
NLA dibentuk melalui National Library Act 1960, yang mendefinisikan peran, sturktur lembaga, dan kerangka manajemen finansialnya. NLA menjadi salah satu beberapa lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengunmpulkan segala jenis bahan atau materi warisan kebudayaan (cultural heritage) Australia serta menjadikannya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat Australia.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Raditya Purnama
Â

Berita

Terima Delegasi National Library of Australia : Perpusnas dan NLA Rencanakan MOU di 2019