Salemba, Jakarta â€“ SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam pemberian layanan kepada penggunanya.
Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengadakan rapat koordinasi penilaian mandiri SPBE tahun 2022 secara daring melalui Zoom pada Senin (4/7/2022). Rapat membahas mengenai capaian SPBE dan eviden-eviden yang masih perlu dilengkapi dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SPBE Perpusnas.
Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A Ghani mengatakan bahwa sesuai arahan Kemenpan RB, Perpusnas diwajibkan melakukan evaluasi mandiri secara internal dimana kita tidak diplotkan untuk evaluasi eksternal karena sudah berkategori baik.
â€œWalau hanya evaluasi internal, namun kita harus berkomitemen untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk continuity dan sustainibilityâ€, imbuhnya.
Dalam paparannya, Taufiq menyampaikan bahwa capaian nilai SPBE tahun 2021 Perpusnas mendapatkan nilai 3,40 dari target Renstra 3,20. Sedangkan untuk tahun 2022 ini, target berdasarkan Renstra adalah 3,34.
Berdasarkan detil nilai indeks SPBE, Taufiq mengungkapkan bahwa Perpusnas memiliki keunggulan di domain kebijakan, domain tata kelola dan domain layanan. Namun masih perlu melakukan banyak perbaikan di domain manajemen, terutama SPBE dan TIK.
Pada kesempatan yang sama, Rusnah Setiani menampilkan Lembar Kerja Evaluasi untuk menyampaikan eviden-eviden yang perlu ditindaklanjuti. Dalam pengumpulan eviden tersebut tentunya diperlukan kerja sama dari unit-unit kerja terkait. Salah satu eviden yang perlu untuk ditindaklanjuti adalah terkait pedoman dan list manajemen risiko SPBE.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Joko Santoso menambahkan bahwa Perpusnas sudah melampaui target dalam nilai indeks SPBE berdasarkan Renstra. Namun sebenarnya, untuk target dapat dilakukan penyesuaian dengan melakukan akselerasi. Joko menyampaikan bahwa target tahun depan bisa dijadikan target pada tahun ini agar dapat menunjukkan pengelolaan kerja yang lebih baik lagi.
Â 
Reportase: Endah Purwanti

Persiapan Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPBE Perpustakaan Nasional Tahun 2022

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Momentum peringatan ulang tahun Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) jangan hanya dirayakan secara seremonial saja, tetapi dapat menjadi evaluasi progres capaian kinerja organisasi. Hal tersebut disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, dalam acara Peringatan Hari Pustakawan dan Ulang Tahun ke-47 organisasi IPI, Selasa (7/7).
"Karena saat ini pustakawan dituntut untuk action. Apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan perpustakaan. Saya menggarisbawahi beberapa program yang harus direalisasikan pengurus karena pernah diucapkan saat pengukuhan pengurus IPI pada Kongres di Surabaya," ujarnya.
Beberapa program tersebut, lanjut Syarif, diantaranyaÂ membentuk kepengurusan IPI di tingkat kabupaten/kota, membentuk tim penilai di lembaga atau mitra, mengambil bagian diklat asesor dan mengambil bagian tentang standar perpustakaan yang ada. Di samping itu, Syarif Bando berharap IPI dapat membuat roadmap pembinaan untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), menjadikan pustakawan harus terus mengembangkan diri. Terutama di era pandemi saat ini, peran perpustakaan masih jauh dalam menyajikan informasi atau data.
"Saya ingin pustakawan bisa eksis berselancar memberikan informasi dengan menggunakan teknologi," tambah Syarif Bando.
Sesuai dengan tema HUT IPI tahun ini, yakni "Pustakawan Masa Lalu, Kini dan Nanti", yang berarti bagaimana kemampuan pustakawan menggali sejarah yang ada. Sehingga pustakawan mampu meyakinkan seluruh elemen bangsa, sebagai eksistensi jati diri bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, juga diselenggarakan Seminar Internasional Kepustakawanan yang menghadirkan tiga narasumber, antara lain Pembina PP IPI, Sulistyo Basuki, Presiden IFLA, Christine Mackenzie, Ketua PD IPI Kalimantan Selatan, Ahmad Syauqie.
Dalam paparannya, Presiden IFLA, Christine Mackenzie, menyampaikan enam alasan mengapa pustakawan dan perpustakaan membutuhkan asosiasi profesional. "Di tingkat personal tentunya dapat menambah jaringan dan kolega pustakawan serta untuk pengembangan profesinya sebagai pustakawan," jelas Mackenzie.
Di tingkat nasional, pustawakan dapat memberikan masukan (input) kepada pemerintah dan legislatif terkait peraturan yang mengatur mengenai perpustakaan. Sedangkan, di tingkat internasional pustakawan bisa menyuarakan apa pun untuk mengembangkan profesinya.
Reportase : Wara Merdekawati, Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Peringatan Ulang Tahun IPI : Kepala Perpusnas Ingatkan Janji IPI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando didampingi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar menerima kunjungan kerja dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (26/1/2023).
Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, Lenny Rachmawati ini merupakan upaya optimalisasi peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa di lingkungan Sekretariat DPRD telah dibangun Taman Inspirasi yang di dalamnya ada sebuah perpustakaan dengan nama 'Imah Bacaan'. Ruangan tersebut dihadirkan untuk mengakomodir kebutuhan para anggota DPRD akan sarana dan prasarana yang berkualitas. 
"Kedatangan kami ke Perpusnas adalah untuk belajar mengenai apa yang perlu kami persiapkan agar bisa mengakomodir kebutuhan para anggota DPRD Kabupaten Bogor," ucapnya
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas mengimbau untuk bekerja profesional yakni dengan memberikan informasi terbaru secara berkesinambungan kepada seluruh anggota DPRD sesuai dengan masing-masing bidang yang ada.
"Kita sekarang 10% mengelola koleksi, 20% mengelola pengetahuan dan 70% mentransfer pengetahuan. Bentuk transfer pengetahuan ibu kepada para anggota dewan yakni dengan menyiapkan bahan yang relevan," jelasnya.
Dengan demikian, langkah selanjutnya yang dapat diambil ialah menyusun program perpustakaan seperti sosialisasi peningkatan indeks literasi dan budaya baca masyarakat di kecamatan-kecamatan dengan menghadirkan anggota dewan sebagai narasumber. Hal tersebut menurutnya juga menjadi salah satu cara yang berpengaruh untuk mendapatkan tambahan anggaran.
"Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah agar aspirasi rakyat dapat disampaikan langsung kepada anggota dewan. Dengan begitu mereka jadi tahu bahwa rakyat kekurangan buku dan sebagainya," ungkapnya.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Optimalisasi Layanan Perpustakaan, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Datangi Perpusnas

Salemba, Jakarta-Masih kurangnya minat baca di wilayah Kota Tegal, menjadi salah satu tantangan bagi badan legislatif setempat untuk terus menggerakkan minat baca masyarakat, serta mengembangkan jumlah koleksi perpustakaan daerah yang tergolong masih minim. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Hery Budiman, saat melakukan kunjungan kerja dan diterima oleh Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Joko Santoso, Selasa, (18/6).
Hery mengatakan, saat ini masyarakat cenderung membaca melalui media digital dibandingkan membaca buku. Padahal keberadaan perpustakaan di wilayah sangat penting, salah satunya untuk menunjang mutu pendidikan. Di samping itu, regulasi mengenai perpustakaan di tingkat pusat, diharapkan bisa ditularkan hingga ke daerah.
â€œKedatangan kami ini, untuk sharing berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang ada di Kota Tegal. Untuk pengembangan, seringkali anggaran di Pemda minim, dan terkesan masih diabaikan,â€ ungkapnya.
Mengingat pentingnya regulasi dalam pengembangan perpustakaan daerah serta penguatan kelembagaan.Â Pihaknya meminta regulasi perpustakaan yang ada di tingkat pusat bisa ditularkan hingga tingkat daerah. â€œJika regulasi itu ada, kami ingin berkomitmen membangun perpustakaan di tiap desa/kelurahan,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan, Joko Santoso, menjelaskan dari seluruh anggaran Perpusnas, 60 persen dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan di daerah. Setiap daerah rata-rata mendapatkan Rp 700 juta sampai Rp 1 M dana dekonsentrasi.
â€œIni menunjukkan bentuk perhatian dalam pengembangan perpustakaan daerah. Pelatihan sumber daya pustakawan juga kami orientasikan untuk di daerah. Namun, bantuan baru akan kami berikan jika ada pengajuan dari Dinas Perpustakaan setempat,â€ jelasnya.
Dikatakan, sesuai dengan konsep transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, bantuan koleksi untuk perpustakaan, sudah diberikan untuk perpustakaan yang berada di Lapas, pondok pesantren, komunitas dan rumah sakit.
â€œSelain itu, menghadapi era digital, Perpustakaan Nasional memiliki layanan iPusnas yang bisa diakses melalui gawai. Hal ini mungkin bisa diadaptasi di daerah, untuk meningkatkan minat baca masyarakat,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Foto : Raden Radhityo

Komisi I DPRD Kota Tegal : Koleksi Perpusda Kota Tegal Masih Minim

Â 
Merdeka Selatan, Jakarta-Perpustakaan Nasional menggelar Rapat Koordinasi Pengalokasian APBD untuk perpustakaan Tahun 2020. Sosialisasi ini diikuti seluruh Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kepala Bappeda, Kamis (04/7).
Sesuai mandatori UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perpustakaan berperan sebagai layanan dan Perpustakaan Nasional menjadi pemandu semua kegiatan yang seharusnya dilakukan seluruh perpustakaan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebut akan segera menyusun Peraturan Kepala Perpusnas (Perka) untuk penjabaran tiga komponen utama. Di antaranya, pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian dan pendayagunaan manuskrip.
"Kami apreasi kinerja Kemendagri karena saat ini seluruh komponen penyelenggaraan perpustakaan sudah tertuang dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019 mengenai pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun 2020. Hal ini menjadi bukti dukungan bahwa perpustakaan menjadi salah satu rencana prioritas nasional 2020," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Arsan Latif mendorong agar kepala daerah menetapkan standar kebutuhan perpustakaan. Terlebih dalam menyusun APBD diperlukan rencana dan standar kebutuhan, salah satunya menganggarkan rencana kebutuhan barang milik daerah yang dimiliki dinas perpustakaan.
"Ada aturan bahwa setiap belanja modal harus ada rencana dan standar kebutuhan. Kalau boleh usul dalam perka yang akan dibuat nanti ditambah satu pasal yang menyebut bahwa kepala daerah menetapkan standar kebutuhan terhadap perpustakaan. Disitulah kepala Dinas Perpustakaan bisa menyampaikan kebutuhannya," jelasnya.
Berdasarkan data, dari 514 Kabupaten/Kota, sudah ada 482 Kabupaten/KotaÂ  yang sudah memiliki dinas perpustakaan. Sedangkan 24 daerah lainnya belum memiliki dinas perpustakaan. Arsan Latif mendorong semua daerah untuk segera membuat kelembagaan perpustakaan.
Â 
Reporter Â Â Â Â Â Â Â Â : Wara Merdekawati / Eka Purniawati
Kameraman : Ahmad Kemal

Sosialisasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020  Â : Kepala Daerah Diminta Segera Susun Standar Kebutuhan Perpustakaan

Salemba, Jakarta - Selaras dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3/SE/II/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pejabat Fungsional yang Ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja Pegawai Terbaik di Lingkungan Perpusnas, Senin (1/3/2021) di Ruang Aula Perpusnas Salemba. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan utama dari diselenggarakan kegiatan penilaian kinerja pegawai terbaik ini adalah untuk memastikan poin pertama dari mandatory tentang delapan area perubahan di birokrasi yaitu manajemen perubahan bisa dilaksanakan dengan baik.
Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai sebagai dasar penilaian kinerja bagi pegawai di lingkungan Perpusnas sangat dibutuhkan untuk mengukur kinerja masing-masing pegawai dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja. Dengan demikian dapat diambil tindakan yang efektif seperti pembinaan berkelanjutan ataupun perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan bagi pegawai.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam sambutannya mengatakan bahwa poin pertama yang paling rendah dari nilai Reformasi Birokrasi Perpusnas adalah manajemen perubahan yakni kemampuan untuk melakukan pengendalian internal terhadap ASN, sarana dan prasarana, serta anggaran. â€œKetahuilah oleh kita seluruh ASN di Perpusnas bahwa terjadi perubahan fundamental di dalam pengendalian ASN sebab saat ini tidak ada tawar menawar, siapapun diantara kita akan melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengendalian. Dengan pengendalian ini, semua pegawai akan merasa berada dalam satu teamwork,â€ ucap Syarif Bando. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa penilaian ini merupakan mandat dari posisi secara hierarkis dalam hal kapasitas untuk menilai kinerja secara totalitas.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama, Woro Titi Haryanti, menyampaikan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi /unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja. Adapun penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Strategi penilaian kinerja yang dilakukan meliputi mentoring, coaching, conseling, rewardÂ danÂ punishment. Â Pimpinan harus memberikan mentoring kepada bawahannya, kemudian dilakukan coaching atau pendampingan terhadap apa yang dilakukan untuk membuka jalur komunikasi. Conseling atau bimbingan diperlukan apabila ada perilaku yang sudah menyimpang. Reward wajib diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja yang sangat baik dan punishment juga harus diberikan saat disiplin dilanggar.
â€œKita harus bersinergi terhadap apa yang dikerjakan dan kita juga harus sama-sama tahu untuk meningkatkan kinerja Lembaga yang tidak bisa dilakukan sendiri. Kita untuk Perpusnas,â€ ungkap Woro Titi.
Kegiatan penilaian kinerja pegawai ini akan dilaksanakan sebanyak empat kali dalam satu tahun dengan tenggat durasi per tiga bulan setiap tanggal 1. Dari kegiatan ini, didapati pegawai terbaik peringkat pertama, kedua, dan ketiga.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Gelar Penilaian Kinerja Pegawai Terbaik

Â Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional secara khusus menerima kunjungan Assistan Director-General Collections Management National Library of Australia (NLA) Amelia McKenzie, Senin, (20/8). Kunjungan tersebut adalah kunjungan balasan setelah sebelumnya Tim Deposit Perpusnas mengunjungi NLA untuk belajar dan bertukar pengalaman tentang pengelolaan deposit bahan pustaka.
Amelia pun mengaku terkesan dengan kesungguhan yang diperlihatkan Tim Deposit Perpusnas. â€œMereka yang dikirimkan memiliki komitmen untuk membangun sistem baru dalam pengelolaan deposit,â€ imbuh Amelia.
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana mengucapkan terima kasih atas kesempatan belajar dan sharing pengalaman yang diberikan NLA pada kunjungan sebelumnya. Ofy Sofiana menjelaskan saat ini Perpusnas telah menghimpun sedikitnya 5 juta koleksi. Koleksi ada yang terpajang, dan ada yang tersimpan sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa.
Di hadapan Amelia, Deputi Ofy menjelaskan setiap lantai yang menjadi rujukan koleksi pemustaka. Bahkan, Amelia terkesan dengan adanya layanan khusus lanjut usia (lansia) yang ada di Perpusnas serta penggunaan tele-lift untuk memudahkan lalu-lintas pengadaan koleksi di tiap lantai.
Menurut Amelia, saat ini perpustakaan memang harus memutakhirkan dirinya. Masyarakat bisa dimudahkan dengan pelayanan (akses) online terhadap koleksi sehingga perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang membosankan (boring).Â 
Kunjungan Amelia merupakan bagian awal dari tindak lanjut penandatangan kerja sama (MOU) antar kedua instansi yang sedianya dilaksanakan tahun 2019 mendatang.
NLA dibentuk melalui National Library Act 1960, yang mendefinisikan peran, sturktur lembaga, dan kerangka manajemen finansialnya. NLA menjadi salah satu beberapa lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengunmpulkan segala jenis bahan atau materi warisan kebudayaan (cultural heritage) Australia serta menjadikannya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat Australia.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Raditya Purnama
Â

Berita

Terima Delegasi National Library of Australia : Perpusnas dan NLA Rencanakan MOU di 2019

Pencarian

Berita Lainnya

Persiapan Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPBE Perpustakaan Nasional Tahun 2022

Peringatan Ulang Tahun IPI : Kepala Perpusnas Ingatkan Janji IPI

Optimalisasi Layanan Perpustakaan, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Datangi Perpusnas

Komisi I DPRD Kota Tegal : Koleksi Perpusda Kota Tegal Masih Minim

Sosialisasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 Â : Kepala Daerah Diminta Segera Susun Standar Kebutuhan Perpustakaan

Perpusnas Gelar Penilaian Kinerja Pegawai Terbaik