Jakarta â€“ Keberadaan perpustakaan di sekolah sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Sayangnya perpustakaan sekolah masih kurang mendapat perhatian dan bahkan masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan.
Selain itu, ada pula kendala yang dialami oleh sebagian besar perpustakaan sekolah di Indonesia, seperti kurangnya tenaga fungsional pustakawan dan cara pandang terhadap perpustakaan yang belum berubah mengikuti perkembangan zaman. Padahal seiring dengan perubahan zaman, perpustakaan dan pustakawan juga harus ikut beradaptasi. Demikian dipaparkan Kepala Perpustakaan Nasional saat menjadi keynote speaker pada Webinar â€œCyber Librarian sebagai Penggerak Literasi Sekolahâ€ pada Senin (29/3/21).
â€œKita berada pada era cyber, era internet, era teknologi yang super cepat, maka agar perpustakaan bisa bertahan, dia harus mampu berada pada paradigma baru yaitu transfer knowledge,â€ tegas Syarif.
Lebih lanjut Syarif menjelaskan agar perpustakaan di sebuah sekolah dapat terkelola dengan baik, maka pengelola perpustakaan harus mampu meyakinkan kepada seluruh civitas akademik di sekolah itu bahwa persoalan di sekolah yang menyebabkan tidak naik kelas adalah kurang membaca.
â€œSeorang pustakawan, dia harus menjadi tempat bertanya kepala sekolah, para guru, solusi apa yang kita akan tempuh agar sekolah ini fokus dalam pendalaman pengetahuan melalui yang namanya kegemaran membaca, apa akhir dari kegemaran membaca, baru kita bicara tentang tingkat literasi,â€ tuturnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kemdikbud Irsyad Zamjani menjelaskan bahwa akses merupakan faktor yang memengaruhi aktivitas literasi di tingkat nasional, selain ketersediaan koleksi dan jumlah perpustakaan.
Dukungan pemerintah bagi pengembangan koleksi perpustakaan yang dituangkan dalam Permendikbud No. 8 tahun 2020 dan Permendikbud No. 6 tahun 2021 mengatur bahwa tidak ada kententuan alokasi maksimum untuk pembelian buku teks dan buku bacaan. Selain untuk memenuhi kebutuhan buku teks guru dan siswa, juga dianjurkan membeli buku bacaan untuk mendukung kegiatan literasi.
Saat pandemi, perpustakaan sekolah yang terpaksa harus ditutup tetap memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan, yaitu di antaranya dengan menyediakan sumber bacaan elektronik sesuai kurikulum, mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber bacaan digital yang disediakan pemerintah, menyebarluaskan informasi akurat tentang Covid-19 melalui media sosial dan koordinasi dengan guru mengenai konten yang dibutuhkan.
â€œPerpustakaan berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran jarak jauh, menyediakan informasi akurat mengenai Covid-19, dan mendukung pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus, seperti darurat pandemi sekarang ini,â€ jelas Irsyad.
Oleh karena itu, jumlah perpustakaan perlu ditingkatkan dan kondisi perpustakaan perlu pembenahan.
Webinar yang dihadiri lebih dari 5.000 peserta via Zoom dan YouTube Perpustakaan Nasional ini diselingi dengan soft launching ruang konsultasi virtual mengenai perpustakaan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.
Reportase: Eka Cahyani

Pustakawan Hadir dan Diperlukan di Seluruh Dunia

Salemba, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik 39 pejabat fungsional baru pada Jumâ€™at, (11/9). Pelantikan didasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Kepala Perpusnas mengharapkan pejabat yang terlantik dapat menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan.
â€œIni merupakan bagian dari penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah pusat sesuai yang diinginkan oleh Presiden,â€ terang Kepala Perpusnas.
Dengan adanya penyederhanaan birokrasi maka posisi pejabat stuktural cukup sampai di level eselon satu dan dua saja. Sisanya menjadi koodinator. Posisi koordinator yang dibantu subkoordinator nantinya cukup vital karena tugasnya melakukan pengawasan secara langsung atas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga kinerja institusi dapat lebih terpantau dan berjalan dengan cepat.Â 
Di akhir pelantikan, Kepala Perpusnas menekankan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin, termasuk para koordinator. Ada 21 kriteria yang dijelaskan langsung, salah satunya adalah penegasan aturan dalan setiap aspek kerja.
â€œSebagai pemimpin, peraturan terkait tupoksi harus dipahami karena hal itu merupakan modal awal bekerja,â€ tegas Syarif Bando.
Berikut nama-nama pejabat terlantik:
<ol>
<li>Iswara Rusniady sebagai Pustakawan Ahli Utama</li>
<li>Bonar Sijabat sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya</li>
<li>Rismini sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya</li>
<li>Mulatsih Susilorini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Made Ayu Wirayati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nani Suryani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Supriyanto sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Sarwidiarti Mrihastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurny Syam sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Sutoyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yeri Nurita sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Anjar Widiastuti sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Hanugrahwati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Wiratna Tritawirasta sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Nurhadi Saputra sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Luthfiati Makarim sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Tuty Hendrawati sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Witanto sebagai Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Madya</li>
<li>Tanto Anton Purboyo sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Yatini sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Rohani Br. Tohang sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Alfa Husna sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Agus Supriana sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Budi Kusumawardani sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Meindria sebagai Pustakawan Ahli Madya</li>
<li>Kevi Ahadiah sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya</li>
<li>Eka Tuti Rohmawati sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda</li>
<li>Edi Wiyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Kusmeri sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Muhayar sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Pristiawati sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Agus Suyono sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Vira Farhana sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Harjo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Ahmad Muslim sebagai Widyaiswara Ahli Muda</li>
<li>Afrison sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Aristianto Hakim sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Tubu Parulian Bontor Simanjuntak sebagai Perencana Ahli Muda</li>
<li>Supriyo sebagai Pustakawan Ahli Muda</li>
<li>Triono sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi I</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â 
Â Â Â 
Â

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS-KCKR) . Tim Panja dimotori oleh 32 orang anggpta Komisi X DPR-RI dan 15 anggota dari perwakilan Pemerintah. Selain itu, Komisi X DPR-RI dan Pemerintah juga sepakat melakukan pembahasan terhadap RUU SS-KCKR berdasarkan kluster masalah di dalam daftar inventaris masalah (DIM) Perubahan Substansi dan Penambahan Substansi.Â Hal ini merupakan kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis, (30/8).
Dalam pembahasan RUU ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sebagai leading sector didampingiÂ Â Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Sub Direktorat RUU Ditjen Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM.
Pada rapat tersebut DPR dan Pemerintah juga menyetujui koreksi terhadap rincian DIM Pemerintah sehingga posisi rekapitulasi DIM menjadi DIM Tetap berjumlah 80 DIM, DIM yang dihapus sejumlah 46 DIM, DIMÂ  yang berubah substansi berjumlah 22 DIM,Â  sedangkan DIM yang bertambah substansi berjumlah 9 DIM, DIM Redaksional berjumlah 8 DIM, sehingga total DIM tidak ada perubahan, yaitu 165 DIM.
Ketua Komisi X DPR-RI Djoko Udjianto menyatakan RUU tentang SS-KCKR merupakan usul inisiatif DPR RI yang terdiri dari 9 Bab dan 45 Pasal. Materi muatan dalam RUU SS-KCKR disusun dan dirumuskan dalam perspektif baru bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan aset budaya bangsa yang memiliki nilai intelektual atau artistik yang perlu dilindungi. â€œSelain itu penghimpunan karya cetak dan karya rekam merupakan alat telusur catatan sejarah, jejak perubahan dan perkembangan bangsa. Sedemikian pentingnya karya cetak dan karya rekam dalam pembangunan dan kepentingan nasional sehingga pengelolaannya perlu diatur dalam bentuk Undang-undang,â€ jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Kebudayaan Hilmar FaridÂ  yang mewakili pemerintah menyampaikan usulan bahwa pembahasan terhadap RUU SS-KCKR berdasarkan kluster masalah di dalam DIM Perubahan Substansi dan DIM Penambahan Substansi. Pada akhir pertemuan, Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati akan menjadwalkan Rapat Panja RUU SS-KCKR dalam waktu dekat.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Komisi X DPR RI dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU SS-KCKR

Salemba, Jakarta â€“ Penyederhaaan birokrasi di instansi pemerintah merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, serta proses perizinan dan juga pelayanan masyarakat di berbagai bidang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebut pelaksanaan penyederhanaan birokrasi hingga saat ini sudah mencapai 93 persen. Â Dikatakan waktu penyederhanaan birokrasi ini tinggal tiga minggu lagi.
â€œMasih ada sisa waktu tiga minggu, karena sesuai arahan pak presiden akhir Juni harus dilaporkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi ini,â€ katanya dalam pembahasan isu strategis dan kebijakan bidang PANRB yang digelar secara daring, Kamis (17/6/2021).
Tjahjo menjelaskan, penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan memangkas eselonisasi PNS menjadi dua level, sementara eselon yang dihilangkan antara lain eselon III, IV dan V. â€œSesuai arahan bapak presiden penyederhanaan birokrasi ini melalui pengalihan jabatan administrator eselon III, pengawas eselon IV dan pelaksana eselon V menjadi jabatan pada seluruh instansi baik pusat maupun daerah,â€ jelasnya.
Mantan Mendagri itu mengatakan proses penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan tidak dengan serta merta memindahkan wewenang dalam jabatan struktural ke jabatan fungsional. Tetapi dengan mempertimbangkan yang lebih matang, untuk menjaga agar ASN yang dialihkan tidak dirugikan.
â€œMeski begitu, ASN yang dialihkan juga harus memenuhi kriteria yang berlaku dalam jabatan fungsional,â€ ungkapnya.
Melalui penyederhanaan birokrasi ini diharapkan dapat mereview kembali struktur kelembagaan instansi pemerintah, SDM aparatur, sistem kerja, prosedur pelayanan serta pengambilan keputusan.
â€œMari kita lakukan hal ini dengan langkah nyata yang memberikan dampak pemanfaatan pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik,â€ terangnya.
Sementara itu, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berkesempatan mengikuti pembahasan tersebut melalui daring. Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti meminta Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Sebagaimana diketahui, Perpusnas telah melakukan penyederhanaan birokrasi, dengan posisi pejabat struktural cukup sampai di level eselon I dan II.
Reportase: Wara Merdeka

Penyederhanaan Birokrasi untuk Percepat Pelayanan

Jakarta- Di masa pandemi Covid19 kehadiran layanan digital Perpustakaan Nasional menjadi kebutuhan yang luar biasa penting untuk para pemustaka. Layanan digital tersebut antara lain e-Resources, iPusnas, Khastara, dan Indonesia OneSearch yang seluruhnya dapat diakses secara gratis. Berbagai kalangan mulai dari pelajar, akademisi, pegiat literasi, hingga masyarakat umum memiliki tentu memiliki banyak pengalaman saat memanfaatkan layanan ini.
Cerita menarik dan inspiratif tentang penggunaan layanan digital Perpusnas diungkap melalui Webinar Manfaat Layanan Digital Perpustakaan Nasional yang digelar secara daring pada Selasa (18/5). Kegiatan ini digelar sebagai salah satu rangkaian peringatan ulang tahun Perpusnas ke-41 yang jatuh pada 17 Mei lalu.
Meski begitu Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando terus agar perpustakaan digital dapat terus diperkenalkan secara lebih luas kepada seluruh masyarakat Indonesia. â€œUntuk iPusnas misalnya. Saat ini penggunanya telah mencapai 11 juta, namun masih jauh dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang sudah 270 juta saat ini,â€ papar Syarif.
Untuk itu Kepala Perpusnas mengajak seluruh komponen penggerak literasi terutama dari kalangan akademisi untuk membantu meningkatkan pemanfaatan perpustakaan digital Perpusnas menjadi semakin optimal. â€œIni penting sekali karena ini dapat menjadi jalan mewujudkan visi misi Presiden Joko Widodo dalam menciptakan generasi Indonesia yang unggul,â€ tegasnya.
Lebih lanjut Syarif Bando menambahkan bahwa Perpusnas membuka tangan terbuka untuk berbagai kalangan dapat membantu siapapun yang ingin memanfaatkan layanan Perpusnas terutama berbagai layanan digital ini.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana menyebut layanan digital menjadi bentuk tanggung jawab Perpusnas dalam rangka menyediakan bahan bacaan sebagai penyedia informasi untuk seluruh masyarakat.
â€œMelalui 4 layanan digital tersebut Perpusnas telah memberikan kesempatan yang sama dan akses seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat Indonesia atas bahan bacaan yang beragam dan berkualitas,â€ sebutnya.
Ofy juga menjelaskan selain 4 jenis layanan yang sudah dijelaskan, di masa pandemi Perpusnas juga telah melahirkan 2 layanan digital baru yaitu Tanya Pustakawan dan Diseminasi Paket Informasi Terseleksi.
Dalam webinar ini, salah satu narasumber yang hadir adalah Dewaki Kramadibrata seorang penulis dan juga pengajar di Fakultas Ilmu pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebagai seorang yang sering memanfaatkan naskah digital dalam kegiatan mengajar menyebut layanan digital ini sangat bermanfaat. â€œTanpa perlu mengeluarkan biaya dan bisa diakses jarak jauh. Terutama untuk mahasiswa,â€ terangnya.
Narasumber lain yang juga hadir secara virtual yaitu Direktur PSD HB Jassin Gorontalo Basri Amin, Analis Jaringan dan Informasi Kemenristekdikti Hendro Wicaksono, Â Direktur Perpustakaan Ubaya Amirul Ulum, dan Pendongen Mochamad Ariyo Faridh atau Ka Aio.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Webinar Manfaat Layanan Digital Perpustakaan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pengurus Pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (PP GPMB) periode 2019-2023 resmi dikukuhkan. Pelantikan ditandai pembacaan janji organisasi oleh Ketua Umum PP GPMB Tjahjo Suprajogo yang dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan, Rabu (27/11) di Ruang Serbaguna Lantai 4 Gedung Layanan Perpustakaan Nasional.
Dalam sambutannya, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan,Â GPMB merupakan organisasi independen yang bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan minat baca masyarakat.
â€œDilantiknya Pengurus GPMB ini merupakan awal dari sebuah perjuangan kita. Genderang perang sudah kita tabuh, untuk bagaimana membangkitkan gerakan semangat budaya baca sekaligus melawan opini yang berkembang di kalangan masyarakat, bahwa budaya baca masyarakat Indonesia saat ini masih rendah,â€ujarnya.
Dikatakan, mengembangkan minat baca masyarakat sejalan dengan visi Presiden RI dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, GPMB sebagai organisasi yang independen diharapkan tidak berkutat pada keterbatasan. â€œGerakan ini perlu dilakukan sampai ke daerah-daerah untuk meyakinkan betapa pentingnya membaca buku. Bisa dikatakan ini perang untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sehingga GPMB perlu memiliki program kerja yang jelas,â€ lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional juga mengingatkan empat tingkatan literasi. Diantaranya, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan, kemampuan untuk memahami apa yang tersirat dari yang tersurat, kemampuan mengemukakan ide atau gagasan baru, kreativitas dan inovasi baru, serta kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu.
Sementara itu, Ketua Umum PP GPMB Tjahjo Suprajogo mengatakan, pihaknya mulai membangun hubungan dengan stakeholder perpustakaan untuk meningkatkan minat baca di masyarakat.
â€œKita ingin menjadikan GPMB yang sudah terbentuk sejak Juli 2001 ini lebih menujukkan kiprahnya di masyarakat. Kita bisa membangun hubungan dengan stakeholder perpustakaan, memberi masukan ke pemerintah daerah terkait kebijakannya dalam meningkatkan minat baca dna literasi. Untuk mewujudkannya, sudah mencoba menggandeng beberapa komponen mulaiÂ  dari anak usia dini, sekolah dan juga perguruan tinggi,â€ jelasnya.
Â 
Reportase Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Raditya

Pengurus Pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (PP GPMB)  Dikukuhkan

Cawang, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI menggelar tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2020. Tes SKD CPNS Perpusnas diawali di Jakarta pada 18 Februari 2020. 
Ada 19 jabatan yang siap diisi untuk 57 formasi. Peserta yang lulus akan ditempatkan di di Kantor Pusat Jakarta yakni Salemba dan Medan Merdeka Selatan, serta UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar.
Kepala Kepala Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Perpustakaan Nasional RI Tanto Anton Purboyo menyatakan sebanyak 2.158 peserta tercatat akan mengikuti SKD.
â€œDi Jakarta ada 1.523 peserta, kemudian di Yoygakarta ada 422 peserta, di Padang ada 125 peserta, dan di Makassar ada 30 peserta,â€ ujar Tanto Anton di sela-sela tes SKD yang diselenggarakan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara pada Selasa (18/2/2020).
Tes SKD CPNS Perpusnas Tahun 2020 berlangsung di empat kota yakni Jakarta pada 18-19 Februari 2020, Makassar pada 22 Februari 2020, Padang pada 24 Februari 2020, dan Yogyakarta pada 4-5 Maret 2020.
Tahapan seleksi Penerimaan CPNS Perpusnas Tahun Anggaran 2019 dibuka sejak 11 November 2019 melalui Pendaftaran Online di http://sscasn.bkn.go.id. Ada tiga tahapan seleksi yang harus dilalui yakni Seleksi Administrasi, SKD, dan Seleksi Kompetensi Bidang.
Sesuai jadwal, hasil akhir kelulusan akan diumumkan secara daring pada April 2020 melalui cpns.perpusnas.go.id.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: R. M. Radityo

Berita

Tes SKD CPNS Perpusnas Dimulai, Ribuan Peserta Memperebutkan 57 Formasi

Pencarian

Berita Lainnya

Pustakawan Hadir dan Diperlukan di Seluruh Dunia

Lantik 39 Pejabat Fungsional, Kepala Perpusnas Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

Komisi X DPR RI dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU SS-KCKR

Penyederhanaan Birokrasi untuk Percepat Pelayanan

Webinar Manfaat Layanan Digital Perpustakaan Nasional

Pengurus Pusat Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (PP GPMB) Dikukuhkan