Tugu Tani, Jakarta &ndash;&nbsp;Sejak dicanangkannya Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca oleh Wakil Presiden Boediono 2011 lalu, persoalan membaca tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan bahan bacaan, dan juga sistem pendidikannya yang melatarbelakanginya. Sistem pendidikan belum membentuk orang untuk mau membaca. Para siswa hanya dibiasakan untuk menghafal dan mengikuti yang dikatakan pendidik.&nbsp; Tidak heran jika indeks literasi masyarakat masih rendah. Apalagi tantangan yang dihadapi saat ini kian berat. Upaya memasyarakatkan minat baca bertambah sulit dengan adanya teknologi digital. Teknologi digital memudahkan siapapun dalam beraktivitas, termasuk dalam aspek membaca. Tinggal kemauan dan tekad kuat agar kemudahan tersebut tidak menjadi percuma.
Organisasi Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) menyadari kemudahan dari kecanggihan teknologi digital.&nbsp; Maka, yang diperlukan adalah langkah-langkah sinkronisasi agar kegemaran membaca tidak ditinggalkan&nbsp; meski teknologi dirasa dominan digunakan. GPMB diminta merumuskan konsep apa yang tepat dalam penyebaran kegemaran membaca yang sesuai dengan kondisi demografi wilayah, lalu tentukan sarana yang tepat yang bisa digunakan agar target tercapai. Sinkronisasi program pemasyarakatan minat baca diperlukan GPMB dengan melibatkan semua stakeholder, baik Perpustakaan Nasional, Pemda, swasta, lembaga pendidikan maupun LSM terkait.&nbsp; &ldquo;Perpusnas tentu tidak bisa berjalan sendiri. Di sinilah pentingnya sinergi itu dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi program yang bisa dijalankan bersama. Upaya gerakkan minat baca harus ada benang merahnya,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas M. Syarif Bando saat membuka Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas GPMB) di Jakarta, (26/9). GPMB selaku organisasi yang independen memiliki misi membangun semangat dan motivasi gemar membaca secara berkelanjutan.
Sinergi program bisa dilakukan jika semua pihak yang terkait mampu mendeteksi permasalahan minat baca di daerahnya seperti apa. Di lihat mana yang menjadi keunggulan, potensi dan kekurangannya seperti apa. Demografi wilayah Indonesia yang beragam sangat memungkinkan terjadinya perbedaan metode atau pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam memasyarakatkan minat baca tiap daerah. Perpusnas menyambut baik dengan adanya sejumlah Pemda yang telah berkontribusi positif dan banyak merumuskan metode untuk meningkatkan literasi masyarakat daerahnya, namun seringkali terkendala anggaran. Boleh jadi, kendala anggaran yang tidak diberikan dikarenakan formulasi dari program literasi yang digiatkan belum tepat sasaran. Belum matang.
Para pegiat literasi pun diminta jangan berfokus pada hasil survei yang menempatkan angka literasi masyarakat Indonesia pada posisi yang mengkhawatirkan. Kalau masyarakat dihujani dengan bahan bacaan yang cukup dan memadai, minat baca masyarakat bisa ditingkatkan. Yang penting ada contoh. Tidak hanya mengimbau tapi tanpa mempraktekkan. Kepala Perpusnas juga meminta Rakornas GPMB tidak hanya workshop saja tapi harus memunculkan kebijakan yang bisa dieksekusikan (dijalankan). &ldquo;Harus ada solusi yang bisa disinkronisasikan dengan K/L seperti Perpusnas, Mendikbud, Kemenkeu, maupun Kemendes,&rdquo; tambah Syarif Bando.
Tidak ada manusia di dunia yang tidak butuh perpustakaan. Undang-undang Pendidikan Nasional memuat pentingnya kegemaran membaca dan perpustakaan dalam mendukung berjalannya kegiatan belajar mengajar (KBM). Oleh karena itu, jangan sampai ada lembaga pendidikan yang tidak menyediakan ruang perpustakaan, atau menempatkan perpustakaan di tempat yang sulit terlihat dengan koleksi seadanya. Perpustakaan harus benar-benar diperhatikan dan diberdayakan seluas-luasnya. Perpusnas menyambut baik dengan kebijakan mewajibkan membaca 15 menit sebelum aktivitas KBM dimulai.
Rakornas GPMB dihadiri oleh 165 peserta dari berbagai perpustakaan provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, mereka juga diajak untuk melihat fasilitas layanan baru yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi 14 September 2017. Gedung layanan baru dengan ketinggian 24 lantai, dan tiga basement yang diklaim sebagai gedung perpustakaan nasional tertinggi di dunia.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Rakornas GPMB : Harus Ada Benang Merah Gerakkan Minat Baca

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando melantik Ofy Sofiana sebagai Sekretaris Utama Perpusnas yang baru. Pelantikan Ofy yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi sebelumnya dilakukan, sesuai Surat Keputusan Presiden Joko Widodo, pada Selasa (26/4/2022).
â€œKunci suksesnya adalah dalam mengambil keputusan. Orang yang tidak mampu mengambil keputusan tidak bisa jadi pemimpin. Karena itu legitimasi dari Bapak Presiden melalui SK yang Ibu pegang itu adalah mewakili presiden untuk mengambil keputusan yang strategis di bidang kesekretariatan Perpustakaan Nasional,â€ ungkap Kepala Perpusnas.
Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas memberikan apresiasi atas kinerja Ofy yang berhasil mengangkat citra layanan Perpusnas selama menjabat. â€œIbu telah menghasilkan aplikasi kastara yang sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan akan terus didorong untuk memperbanyak koleksinya lagi. Itu adalah bagian daripada hasil evaluasi kinerja saudara sebagai Deputi,â€ sebutnya.
Lebih lanjut Syarif menyampaikan, dengan dilantiknya Ofy sebagai sebagai Sestama telah banyak tugas tentang bagaimana mengkoordinasikan internal terkait kondisi pustakawan yang sangat kurang. Sekretariat itu adalah mesinnya sebuah organisasi. Hidup matinya sebuah organisasi tergantung nyalanya mesin di sekretariat.
â€œJadi bagaimana Ibu menjadi corong bagi Perpustakaan Nasional ke dunia luar. Sekretariat Perpusnas merupakan dapurnya ilmu perpustakaan. Sehingga seorang Sestama harus mampu mengelola berarti mengarahkan dan memastikan seluruh pegawai di Perpustakaan Nasional itu adalah ahli perpustakaan,â€ imbuhnya.
Dirinya menegaskan, tantangannya Sestama untuk membuka wawasan para pegawai agar semua orang yang bekerja di Perpusnas mewakili pemerintah dan negara untuk wajib untuk berkontribusi terhadap mencerdaskan anak bangsa.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Â

Kepala Perpusnas Lantik Sekretaris Utama Baru Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan bertanggung jawab untuk mengadakan pembinaan teknis penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Ini merupakan sebuah bentuk upaya dalam mewujudkan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Untuk itu, dalam kegiatan konferensi pers yang diadakan di Lantai 24 Gedung Layanan Perpusnas, Jakarta, Kamis (18/03/2021), Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengumumkan bahwa Perpusnas akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2021 pada tanggal 22-23 Maret 2021.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 mengangkat tema â€Integritas Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struturalâ€. Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas menyatakan penguatan hulu budaya literasi di antaranya pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi, sementara hilir budaya literasi adalah kegemaran membaca serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. â€œLiterasi adalah kunci untuk berdaya saing. Perpustakaan hari ini adalah tempat untuk transfer knowledge. Maka dari itu, sudah menjadi tugas kita untuk memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik terutama dalam pemenuhan bahan bacaan bagi seluruh masyarakat Indonesia,â€ ungkap Syarif Bando.
Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, Ph.D menambahkan bahwa literasi ini bukan lagi tentang memahami abjad atau mengenali angka, melainkan lebih dari itu yakni kemampuan mencerna dan memahami ilmu pengetahuan serta menguasai instrumen-instrumen teknologi untuk kepentingan praktis dalam kehidupan.
â€œPeran perpustakaan sangat sentral, terutama sebagai motor penggerak sampai lapisan paling bawah masyarakat. Untuk itu, Perpusnas harus bekerja secara sinergi dengan perpustakaan daerah guna memperkokoh tradisi literasi kita. Dalam hal penguatan indeks literasi, pemerintah memberikan dukungan salah satunya dalam bentuk kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota sebagai pusat pembelajaran bersama,â€ terang Amich.
Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pelaksana Teknis Bidang Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Moh. Ilham A. Hamudy, mengatakan Kemendagri mendorong terwujudnya budaya literasi melalui Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangun dan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut merupakan pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD terkait perpustakaan dan literasi. Dalam regulasi itu terdapat dua urusan bidang perpustakaan yaitu program pembinaan perpustakaan program pelestarian koleksi dan naskah kuno.
â€œPeningkatan indeks literasi dan kegemaran membaca adalah kegiatan yang harus difokuskan karena membangun kecerdasan masyarakat adalah sesuatu yang tidak mudah dan perlu kerja keras. Alokasi anggaran yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk meningkatkan indeks literasi dan kegemaran membaca karena selama ini program yang ada di perpustakaan daerah banyak yang belum substansial,â€ jelas Moh. Ilham.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Rakornasi dijadwalkan mengupas berbagai kebijakan dengan narasumber dari Perpusnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi X DPR RI, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Magetan.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Konferensi Pers Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2021

INDONESIA harus bangkit dari energi tidak terbarukan. Sebab jangankan untuk kebutuhan generasi yang akan datang, untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja kita masih impor. Sebagai contoh,Â  kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) secara nasional mencapai sekitar 1,6 juta barrel/hari dengan kemampuan produksi dalam negeri sebesar 850 an ribu barrel/hari.
Sementara itu cadangan minyak Indonesia diprediksikan akan habis sekitar 9-an tahun dan cadangan gasnya akan habis sekitar21-an tahun lagi, jika tidak ada penemuan cadangan baru. Lantas, kita harus berbuat apa?
POTENSI ENERGI KALTIM
Kaltim yang bakal menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Baru memiliki potensi energi minyak dan gas masih signifikan. Dari sumber tepercaya, dijelaskan bahwa Kaltim berkontribusi dalam produksi siap jual/lifting untuk minyak bumi sekitar 9 persen dan gas sekitar 24 persen terhadap lifting nasional. Ada38 wilayah kerja (WK) migas di Kaltimtara.
Hingga saat ini, kontribusi terbesar sekitar 57 persen lifting migas di Kaltim dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang baru bergabung ke Pertamina sejak 1 Januari 2018. Disusul PHKT (Pertamina Hulu Kalimantan Timur) sekitar 17 persen, PHSS (Pertamina Hulu Sangasanga) sekitar 14 persen, Pertamina EP Kaltim sekitar 9 persen, Chevron Makassar sekitar 2 persen dan Chevron Rapak sekitar 1 persen.
Meski kondisi lapangan sumur-sumur sudah tua, PHM tetap menjadi primadona dan mendominasi dalam produksi migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Tantangan kedepan,harus terus diupayakan mempertahankannya agar proses penurunan produksi dapat diatasi melalui penerapan teknologi baru maupun mencari sumber-sumber migas baru agar terwujud sustainability Bukan hanya untuk kebutuhan masa sekarang namun juga mempersiapkan kebutuhan energy untuk generasi yang akan datang.
Untuk itu, maka Negara harus hadir sekaligus harus ada komitmen yang kuat dan lurus dari semua para pemangku kepentingan untuk merealisasikan ketahanan energi nasional. Inparalel. Secara mikro ekonomi, harus terjaga kondusivitas kerja dan terjamin hubungan industrial yang setara, dinamis dan progresif (terutama antara pimpinan perusahaan dan serikat buruh/pekerja).
PACU PRODUKSI DAN KEMBANGKAN EBT
Secara nasional, saat ini cadangan minyak terbukti mencapai 3,2 miliar sampai 3,3 miliar barel atau hanya 0,2 persen dari total cadangan dunia. Ini relatif kecil, sehingga pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kondisi cadangan minyak Indonesia antara lain dengan menggalakkan kegiatan eksplorasi cekungan potensi migas yang belum tergarap dengan cepat.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki banyak potensi energi terbarukan (antara lain energi surya, air, bayu, biomassa, laut, dan panas bumi) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut data ESDM, dengan teknologi yang ada saat ini, potensi listrik dari energi terbarukan mencapai 432 GW, atau 7-8 kali dari total kapasitas pembangkit terpasang.
Perlu effort luar biasa dan investasi untuk pacu produktivitas energi fosil secara signifikan dibarengi dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan teknologi mutakhir. Potensi EBT di Kaltim diperkirakan sekitar 23.800 MW bahkan lebih. Antara lain PLTA 5.600 MW, PLTSurya: 13.500 MW, PLTM (H):3.500 MW, PLTB: 200 MW, PLTBio : 900 MW dan lainnya. Pemanfaatan yang baru sekitar 4 Â persen perlu dipacu lebih kencang dengan investasidan teknologi yang memadai.
Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang juga memiliki cadangan batu bara terbesar. Maka, ada peluang peralihan sumber energi dari batu bara menuju energi surya di daerah tersebut. Pun, perlu dibarengi pengembangan riset dan teknologi antara lain membangun techno-park, mobil-mobil listrik, drone-drone, kendaraan tanpa awak, dan lain-lain melalui reaktivitasi industri- industri strategi yang dulu dikembangkan oleh Prof Dr BJ Habibie sejalan dengan kemajuan iptek di era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0 ala Jepang.
Sektor energi di Kaltim pun harus bersiap menyongsong IKN. Ada tambahan energi yang dipersiapkan seperti migas, listrik (sekitar 1.555 MW), air, biogas dan lain-lain. Hal ini dibutuhkan di wilayah IKN untuk keperluan perkantoran, perumahan yang bakal dihuni oleh sekitar 1,5 juta jiwa.
POTENSI DAMPAK PEMINDAHAN IKN
Pemindahan IKN ada yang berhasil dan gagal, sehingga perlu kesepakatan nasional agar benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Hajatan nasional ini harus dijauhkan dari kepentingan-kepentingan terselubung yang tidak berujung, alih-alih membangun IKN baru malah akan terjerembab dalam kegagalan.
Jangan sampai â€œhajatan nasionalâ€ tersebut berbalik menjadi â€œhujatan nasionalâ€ karena menjadi kota mati yang sunyi. Terkait dampak tersebut, masih sangat langka penelitian tentang hal ini di Indonesia, oleh karena itu penulis dalam menyelesaikan Studi Program Doktor di FEB Universitas Trisakti Jakarta terpanggil untuk mengadakan penelitian/disertasi dengan topik terkiniyaitu â€œPotensiDampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesiaâ€. Harapannya akan memberikan sumbangsih dalam pengambilan kebijakan maupun strategi pembangunan nasional (dalam hal ini pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim) maupun memperluas khazanah keilmuan bidang ekonomi &amp; pembangunan regional.
Sekilas dapat dikatakan bahwa pemindahan IKN kurang berdampak signifikan manakala tidak diikuti olehpengembangan industri-industri yang memiliki multiplier effect terhadap kualitas dan kesejahteraan rakyat. Dampak yang akan dirasakan antara bertambahnya jumlah sembako dan pengeluaran rumah tangga akibat dari pindahnya ASN dari Jakarta ke IKN Baru, transportasi, jasa hotel dan boga.
Kazakstan berhasil memindahkan IKN dari Almaty ke Astana telah mampu memacu pembangunan dan mengurangi kemiskinan dari 46,7 persen di 2001 menjadi 2,5 persen di 2017. Indeks Gini naik dari 36 di 2001 menjadi 27,5 pada 2017. Success story ini hendaknya dijadikan contoh baik dalam pemindahan IKN di Indonesia.
Dengan demikian, maka pemindahan IKN akan benar-benar memiliki dampak positif yang signifikan bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia, dibarengi sektor energi untuk bersiap menyongsongnya dengan benar berbasis pada sustainability, bukan semata-mata profit oriented. Semoga. (ndu/k18)
Â 
OLEH:
SUHARYONO S. HADINAGORO M.M
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

Sektor Energi Songsong Pemindahan IKN

Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Frankfurt Book Fair merupakan pameran buku terbesar di dunia yang digelar pada bulan Oktober setiap tahunnya. Pada Frankfurt Book Fair 2015, Indonesia menjadi tamu kehormatan (Guest of Honour). â€œDengan ditampilkannya koleksi naskah kuno Indonesia dalam event tersebut, membuktikan bahwa Indonesia sudah literate sejak abad ke-12,â€ terang Kepala Direktorat Bahan Pustaka Lucya Dhamayanti saat kunjungan Vice President Busines Development Frankfurt Book Fair Claudia Keiser ke Perpustakaan Nasional, Jumat (16/3). Dengan adanya Guest of Honour ini, Frankfurt Book Fair diharapkan akan memiliki karakter yang berbeda setiap tahunnya. Negara yang menjadi Guest of Honour akan menjadi pusat perhatian para pengunjung maupun media. Program Guest of Honour pertama kali diselenggarakan sejak tahun 1976, hadir setiap dua tahun sekali, namun kemudian menjadi program tahunan sejak tahun 1988.
Lucya menceritakan dalam ajang tersebut, Perpustakaan Nasional juga mendapatkan kesempatan untuk berbicara mengenai pengembangan perpustakaan di Indonesia pada sesi Business Meeting. Selain itu, Frankfurt Book Fair merupakan sarana untuk memantau buku-buku tentang Indonesia yang terbit di luar negeri.Â  Claudia Keiser dalam kunjungannya menerangkan kepada Muhammad Syarif Bando bahwa Frankfurt Book Fair merupakan pameran buku terbesar di dunia yang diikuti sebanyak 7.000an peserta, 10.000an jurnalis dari 80an negara. â€œIndonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan kesempatan sebagai Guest of Honour pada acara Frankfurt Book Fair 2015 yang merupakan ajang dalam memperkenalkan kebudayaan bangsa Indonesia pada masyarakat Frankfurt maupun dunia,â€ terang Caludia. Selain itu Claudia juga mengajak Perpustakaan Nasional untuk kembali berpartisipasi dalam ajang Frankfurt Book Fair bersama dengan perpustakaan dari seluruh dunia.
Menyambut kunjungan Vice President Busines Development Frankfurt Book Fair tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad sangat tertarik agar Perpusnas berpartisipasi untuk memamerkan koleksi naskah Perpusnas yang telah masuk Memory of The World seperti Naskah Panji, Babad Diponegoro, La galigo dan lainnya yang menjadi ikon kebanggaan bangsa Indonesia. Menurut Syarif Perpustakaan Nasional dapat menjadi rujukan atas koleksi naskah yang layak ditampilkan pada pameran tersebut karena Perpusnas menghimpun seluruh koleksi tentang Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan mencatat terbitan yang ada di seluruh Indonesia. Syarif juga berharap dalam ajang Frankfurt Book Fair nantinya, dapat menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mempunyai legitimasi mengurus perpustakaan dari pusat hingga ke daerah sehingga ada upaya nyata dari pemerintah untuk mengembangkan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Menimpali Kaperpusnas, Claudia mengatakan perpustakaan memiliki peran penting dalam penyebaran informasi dan saat ini Frankfurt Book Fair mengakomodasi negara-negara di Asia Tenggara untuk berbicara mengenai pengembangan perpustakaan dan pembudayaan membaca di masing-masing negara.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Frankfurt Book Fair Sebagai Sarana Memperkenalkan Peran Perpustakaan di Indonesia ke Seluruh Dunia

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah penyair. Puisi adalah metafora. Saat ini metafora berkembang dengan gaya bahasa yang lain. Kelebihan puisi adalah kesamaan bunyi. Jauh sebelum bangsa Eropa datang sudah jadi bangsa yang baca tulis.
Hal itu diungkapkan sastrawan sekaligus peneliti Maman S Mahayana pada diskusi buku â€œApa dan Siapa Penyair Indonesiaâ€ di Teater Soekarman Perpusnas, Rabu, (24/7).
Puisi dan syair sejatinya merupakan ekspresi emosi, suasana hati, rasa dari penciptanya. Melalui puisi dan syair, seseorang akan lebih sadar akan dirinya untuk mengamat, mengagumi, atau memikirkan lingkungan dan alam sekitarnya.
â€œPuisi dan syair berisi kearifan budaya bangsa. Selain itu puisi dan syair merupakan salah satu cermin peradaban bangsa, sehingga keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan agar dapat diketahui dan dinikmati bagi generasi mendatang,â€ ujar Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, sebelum membuka diskusi buku.
Selain menggelar diskusi buku, juga ditampilkan pertunjukkan musikalisasi puisi oleh Ahmadun Yofi Hernanda, Atik Bintoro, Sihar Ramses Simatupang, Rinidiyanti Ahyabi, dan Asrizal Nur.
Â 
Reportase/fotografer : Hartoyo Darmawan

Diskusi Buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia

Jakarta,- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) untuk seluruh pegawai pada, Selasa (25/5/2022). Selain untuk memberikan pemahaman terkait pelaporan LHKASN untuk pegawai baru, kegiatan ini juga menyegarkan informasi terkait bagi pegawai lama.
Menurut Inspektur Perpusnas, Darmadi Perpustakaan Nasional ya sudah mengimplementasikan Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (SiHarka) selama 4 tahun. â€œMeskipun capaian sampai dengan tahun 2021 baru sampai 80%. Semoga dengan adanya sosialisasi ini capaian kepatuhan pelaporan LHKASN dapat mencapai 100%,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan kepatuhan menyampaikan LHKASN merupakan kewajiban bagi ASN. Dalam LHKASN, dijamin kerahasiaannya karena hak aksesnya tidak untuk semua pihak melainkan hanya para pihak yang telah ditugaskan.
Pengelola Akuntabilitas Kinerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Afif Nur Wahid menjelaskan bahwa pengelolaan LHKASN ini dilakukan oleh masing-masing intansi/ lembaga melalui unit kerja yang ditunjuk. Di Perpusnas sendiri, pengelolaan pelaporan LHKASN dilakukan oleh inspektorat selaku Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
â€œLatar belakang pengisian LHKASN adalah untuk pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pencegahan penyalahgunaan wewenang, Bentuk Transparansi Aparat Sipil Negara, Penguatan Integritas Aparatur. Pegawai yang tidak wajib LHKPN maka menjadi wajib lapor LHKASN,â€ ungkapnya.
Ada perbedaan antara LHKPN dan LHKASN mulai dari subjeknya hingga waktu pelaporannya. Pegawai yang tidak wajib melaporkan LKHPN secara otomatis menjadi wajib lapor LHKASN. Definisi LHKASN yaitu daftar seluruh Harta Kekayaan (Harta ASN + Harta Suami/Istri + Harta Anak Tanggungan) yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan Menteri PAN-RB.
â€œAPIP Perpusnas sebagai penanggung jawab pengelolaan LHKASN kemudian akan melaporkan Evaluasi LHKASN yang dikirim ke Kementerian PAN-RB berupa jumlah wajib lapor berapa, sudah lapor berapa, kemudian berapa persen pegawai yang sudah lapor,â€ imbuhnya.
Â 
Reporter: Eka Purniawati

Berita

Tingkatkan Kepatuhan Pelaporan LHKASN, Perpusnas Gelar Sosialiasi