Jakartaâ€”Pandemi Covid-19 menjadi hal yang monumental bagi perkembangan perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan dan para pustakawan menghadapi tugas besar untuk memastikan kepada publik bahwa perpustakaan tetap hadir melayani masyarakat.
Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, menyatakan transformasi perpustakaan dengan cara baru dibutuhkan dalam menjalankan layanan perpustakaan dan informasi menghadapi kondisi pandemi.
Hal ini disampaikan Kepala Perpusnas saat menjadi pembicara di The 4th Forum of the Silk Road International Library Alliance (SRILA), yang mengangkat tema â€œâ€œPraktik &amp; Tantangan Terbaik dalam Berbagi Konten Digitalâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (6/9/2022). Tahun ini merupakan kedua kalinya Kepala Perpusnas menjadi pembicara dalam Forum SRILA.
Dia menambahkan, layanan digital dibutuhkan lebih dari sebelumnya. â€œInilah sebabnya mengapa kami berkomitmen untuk mengembangkan layanan digital, seperti yang ditunjukkan pengguna kami melalui jumlah transaksi yang mereka lakukan dengan layanan referensi virtual kami dan perpustakaan digital kami,â€ urainya.
Sejumlah layanan digital dikembangkan Perpusnas untuk melayani masyarakat di antaranya aplikasi perpustakaan digital iPusnas, portal penyedia publikasi ilmiah e-Resources, repositori Indonesia OneSearch, serta laman Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara). Selain itu, Perpusnas mengembangkan layanan pinjam mandiri menggunakan Smart Locker, di mana pengguna perpustakaan dapat mengambil secara mandiri buku yang dipinjam tanpa harus berinteraksi dengan pustakawan.
â€œMeskipun dalam situasi pandemi, pendayagunaan perpustakaan di Perpusnas terus melonjak. Jumlah pengguna online telah tumbuh dengan persentase dua digit dari tahun ke tahun sejak 2019, dan kami yakin tren ini akan terus berlanjut,â€ jelasnya.
Selama 2019 hingga 2021, tercatat pengguna layanan daring Perpusnas mengalami peningkatan. Pada 2021, kenaikan mencapai 55 persen dibandingkan 2020. Dipaparkan bahwa pada 2019, tercatat sebesar 7.111.746, sementara pada 2021 mencapai 15.734.566.
Selain itu, jumlah pinjaman e-book di iPusnas mengalami kenaikan sejak 2019 hingga 2021. Tercatat pada 2019, jumlah pinjaman e-book sebesar 2.867.799, pada 2020 sebesar 4.378.753, dan pada 2021 sebesar 5.466.105.
Tidak hanya layanan, Perpusnas juga mendorong pustakawan agar menjadi narasumber yang dirujuk oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berharga, valid, dan dapat dipercaya.
â€œSejak awal pandemi pada 2020, Perpusnas menyediakan layanan referensi virtual melalui live chat di www.perpusnas.go.id. Pengguna dapat membuat permintaan informasi dan referensi, yang dilayani oleh pustakawan referensi,â€ tuturnya.
Tercatat pada 2021, jumlah pengguna Tanya Pustakawan sebesar 17.827 permintaan informasi, sementara per Mei 2022 sebesar 35.522 permintaan informasi.
Dia menyatakan akan terus berusaha untuk mentransformasi perpustakaan, baik dalam ruang fisik maupun ranah digital. â€œMelalui upaya kolektif kita semua, perpustakaan akan terus berkembang dan menjadi warisan berharga untuk para generasi penerus kita jauh di masa depan,â€ tukasnya.
Negara anggota SRILA lainnya memiliki pengalaman tersendiri dalam pengembangan perpustakaan digital. Direktur Perpustakaan Nasional Tiongkok, Xiong Yuanming, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak, menjadikan koleksi terbuka bagi publik serta memperkenalkan digital resources.
Sementara itu, Direktur Konten Digital dan Engagement, Qatar National Library (QNL), Marcin B. Werla, menjelaskan salah satu tantangan besar yang dialami pihaknya adalah koleksi warisan budaya bangsa yang masih tersebar di berbagai negara.
QNL masih kesulitan dalam membangun koleksi bahan pustaka, terutama koleksi tentang Qatar dan negara teluk yang masih tersebar di India dan Inggris. Untuk itu, pihaknya berupaya mengumpulkan kembali koleksi tersebut melalui digitization partnership dengan negara atau perpustakaan nasional yang memiliki koleksi tentang Qatar.
â€œMelalui kerja sama ini, QNL berusaha meminta kembali koleksi tentang Qatar dalam bentuk digital. QNL telah berhasil membangun koleksi mereka dari kegiatan kerja sama. Hal ini diharapkan akan semakin menambah banyak koleksi tentang Qatar, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik,â€ ujarnya.
Asisten Direktur National Library Filipina, Edgardo Quiros, mengungkapkan Philippine eLibrary disetujui sejak November 2003 dan mulai beroperasi pada 2005. Perpustakaan digital dibangun dalam tiga fase, di mana setiap memiliki target tertentu di antaranya pembangunan pusat data, pengembangan software, digitalisasi 25 juta halaman tentang Filipina, serta berlangganan database komersil.
Perpustakaan digital dibangun dengan beberapa tujuan di antaranya menyediakan akses informasi kepada masyarakat untuk pembelajaran seumur hidup, memperkaya konten lokal dalam format digital untuk akses global maupun komunitas, menyediakan jaringan layanan informasi dan perpustakaan untuk lembaga akademis dan pemerintah, mempromosikan dan mengakselerasi pertukaran sumber daya ilmu pengetahuan di berbagai sektor masyarakat.
â€œKami juga menyediakan perpustakaan digital untuk perpustakaan umum yang tidak memiliki akses atau akses terbatas ke internet,â€ ungkapnya.
Pada akhir acara, Direktur Eksekutif QNL, Tan Huism, mengucapkan terima kasih kepada peserta dan pembicara. Menurutnya, forum ini menjadi wadah penghubung antarperpustakaan nasional sehingga dapat bertukar pengalaman dan belajar dari satu sama lain.
â€œMenurut saya, forum kali ini sangat sangat berguna, jadi terima kasih untuk semua. Sangat menyenangkan dapat berbagi dengan perpustakan dari berbagai belahan dunia,â€ pungkasnya.
SRILA merupakan organisasi kerja sama perpustakaan internasional yang bersifat nirlaba, terbuka, inklusif dengan prinsip saling belajar dan saling menguntungkan untuk mewujudkan perdamaian. Saat ini anggota SRILA mencapai 26 negara yang dilalui jalur sutera. Tiongkok sebagai pusat dari rute perdagangan jalur sutera, baik melalui darat maupun laut, berinisiatif untuk menghidupkan lagi hubungan tersebut melalui kerja sama antara perpustakaan nasional negara-negara yang terletak di jalur sutera. Sejak terbentuknya SRILA pada 2018, Perpustakaan Nasional Tiongkok sebagai pelopor telah menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait kerja sama tersebut, seperti forum akademis, seminar, kunjungan, dan pelatihan.
Reporter: Hanna Meinita, Noviani Maghfiroh

Kepala Perpusnas Paparkan Transformasi Perpustakaan Digital di Forum Internasional Perpustakaan Jalur Sutra

Jakarta -Â Â Sesuai dengan tagline Perpustakaan Nasional pada tahun 2022 â€œTransformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasionalâ€, perpusnas berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima bagi pemustaka. Hal ini merupakan salah satu aspek yang menjadi target capaian Perpustakaan Nasional guna memberikan kemudahan aksesbilitas bagi pemustaka.
Bertindak sebagai pimpinan apel pada hari Senin (24/1/2022) <a href="../organisasi.php?id=1808181248357YsuqxUO5A">Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi</a>,Â Ofy Sofiana. Pada kesempatan hari ini, beliau menjelaskan bahwa betapa pentingnya aparatur negara selalu memberikan pelayanan prima agar dapat mengoptimalkan kepercayaan publik kepada penyelenggara pelayanan publik.
â€œIntinya, pelayanan publik prima akan memberikan kepuasan kepada warga masyarakat. Dan, dari kepuasaan masyarakat ini, akan menumbuhkembangkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Inilah yang selama ini seperti tergerus. Padahal kepercayaan publik kepada pemerintah penting sekali agar semua regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah diapresiasi dan dipatuhi warga masyarakatnya.â€ terang Ofy.
Dalam mewujudkan pelayanan prima di perpusnas maka terdapat beberapa syarat yang dibutuhkan diantara lainnya adalah; Pemenuhan standar pelayanan, pelayanan yang diberikan harus memberikan kepastian hukum, Pustakawan yang memberikan pelayanan harus kompeten, sikap bersahabat, ramah dan adanya keterbukaan baik antara pustakawan dengan pemustaka/pengguna layanan, pelayanan yang diberikan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan janji layanan dan informasi yang disampaikan harus jelas, akurat dan dipahami para pemustaka.
â€œSaya yakin dan percaya, Perpustakaan Nasional sudah menerapkan semua elemen penting pelayanan yang terselenggara, terbukti dengan banyaknya apresiasi yang diberikan baik oleh instansi/Lembaga eksternal maupun masyarakat pengguna perpustakaan, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman pustakawan, berkat kerjakeras teman-teman, saat ini, Perpusnas tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi semua mata memandang Perpusnas.â€ tambah Ofy
Reportase: Fauzan Abdi

Perpusnas Berkomitmen Penuh Dalam Memberikan Pelayanan Prima Bagi Pemustaka

DARING di era digital, era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah peradaban dan budaya manusia ditengah kondisi yang Â VUCA : Volatility (penuh grjolak), Uncertainty (ketidakpastian), Complexity (rumit), dan Ambiguity (ketidak jelasan). Perubahannya tidak terduga dan sangat cepat, telebih ditambah pandemi Covid 19 yang mengglobal semakin memporak-perandakan keadaan dan berdampak multi-dimensiaonal, selain kematian yang tinggi. Update data BNPB di Indonesia per 11 Juli 2020 tercatat 74.018 orang positif virus corona, sebanyak 34.719 orang, dinyatakan sembuh dan sebanyak 3.535 orang meninggal. Sementara itu, di dunia tercatat 12.631.237 orang positif virus corona, dinyatakan sembuh 7.366.780 orang dan sebanyak 562.900 orang meninggal. Pun, lonjakan kasus terinfeksi covid 19 tidak terbendung begitu PSBB dilonggarkan bagaikan simalakama satu sisi ingin pacu ekonomi agar tumbuh secara eksponensial, namun di sisi lain malapetaka mengancam keberlangsungan kehidupan. Kita sangat prihatin sekaligus cemas mengingat banyak orang yang nekad dan konyol tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Wahai saudara, sadar dirilah kalian untuk tidak menjadi orang yang menularkan virus corona yang pada dasarnya kalian membunuh orang lain. Ayo bersama-sama disiplin yang tinggi dalam mentaati protokol kesehatan, dan jika tidak ada keperluan yang urgent hendaklah tetap dirumah. Tampil dengan masker dan face shield/topeng transparan atau Manusia berMasker di ruang publik, tempat-tempat keramaian memang tidak nyaman maupun sulit dikenali karena sebagian besar wajahnya tertutupi masker. MasyaAlloh, sungguh-sungguh Era Abnormal ini (bukan new normal yang orang-orang sebutkan) sungguh tidak nyaman dan mencekam dan mengenaskan karena dampaknya dapat mematikan.Â  Akankan kita abai dengan kondisi ini?
Ekonomi Digital
Perubahan kegiatan ekonomi sebagian besar bergeser dari offline system ke online system (daring) yang dirasakan lebih efisien di satu sisi, namun di sisi lain PHK (pemutusan hubungan kerja) mengancam ketenagakerjaan kita, baik nasional maupun internasional. Data Kemnaker akhir Juni 2020 menunjukkan tenaga kerja terdampak Covid-19 mencapai 3,05 juta orang dan diperkirakan akan terus bertambah hingga 5,23 juta jika wabah covid 19 belum dapat diatasi maupun kegiatan ekonomi belum berjalan norma untuk pacu akselerasi dan pertumbuhan ekoomi yang eksponensial. Kini, sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7 persen pendapatan buruh turun sampai 50 persen. Kemudian, Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, sebanyak 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar, atau 2,67 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja akibat pandemi virus corona (Covid-19). Sementara sekitar 1,25 miliar pekerja diantaranya terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini protret sangat kelam dan tragedi ketenagakerjaan dunia.
Bagi sektor industri, era digital ini memberi tantangan baru agar mereka lebih kreatif dan inovatif dalam proses produksi, distribusi hingga ke tangan konsumen. Dituntut untuk menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang berbeda dengan jenis-jenis pekerjaan sebelumnya. Misal, begitu PSBB dilonggarkan terbuka peluang bisnis-bisnis musiman seperti produsen masker, face shield, alat pelindung diri (APD) lainnya, alat deteksi virus hingga ihtiar untuk menemukan anti virus corona yang hingga kini belum diketemukan. Tantangannya semakin berat karena 239 ilmuwan mengirim surat terbuka kepada WHO agar merevisi rekomendasi adanya penularan virus corona dapat melalui udara, karena dari penelitian diketemukan bahwa virus corona dalam partikel terkecil dapat hidup hingga 3 jam.
Kita pun dituntut untuk lebih mampu menyesuaikan kondisi yang ada walaupun resiko kematian menghantuinya. Berdamai dengan corona yang sejatinya suatu penyakit menular sungguh tidak mudah, ibarat kita hidup serumah dengan ular cobra berbisa, harus ekstra hati-hati dan disiplin yang sangat tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak boleh kendor kencang dalam menerapkan aturan demi kemaslahatan, selama pandemic covid 19 masih berlangsung. Memang, situasinya sangat tidak menentu dan penuh kompleksitas sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk memasuki Era Abnormal (bukan the new normal) di tengah covid 19 secara cermat dan tepat agar tidak menimbulkan malapetaka baru.
Dampak covid 19 yang multi-dimensional ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia menurun sangat drastis dapat memicu krisis ekonomi; pun Indonesia mengalami hal yang serupa. Pertumbuhan ekonomi kita anjlok menjadi -3,1% sehingga perlu effort extra-ordinary untuk pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengatasasi covid 19. Telah telah dianggarkan sebesar Rp 607.7 Triliun sebagai salah satu extra-ordinary program untuk pencegahan covid 19 dan pemulihan ekonomi, sementara itu anggaran kesehatanÂ  untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 87,5 Triliun. Antara lain untuk perlindungan sosial dalam PEN teralokasikan Rp203,90 triliun,Â  Insentif usaha dari PEN sebesar Rp120,61 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, untuk sektoral pemda dan kementerian/lembaga sebesar Rp106,11 triliun, dan untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun. Lebih lanjut, ada 3 fokus yang hendak dicapai yaitu menjaga konsumsi, mendukung ekspor dan impor, serts menjaga aktivitas produksi. Pada sisi permintaan, berbagai program jaring pengaman sosial (social safety net) telah dilaksanakan. Terutama bantuan sosial (bansos) bagi kelompok terdampak dengan memperluas penerima fasilitas perlindungan sosial. Pada sisi penawaran, berbagai modalitas telah disiapkan untuk dapat memberikan dukungan kepada para pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya pemberian subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM &amp; Koperasi dan penyaluran tambahan modal kerja, serta penjaminan melalui PT Askrindo dan PT Jamkrindo untuk mendukung penyaluran kredit modal kerja UMKM &amp; Koperasi. Kemudian, perlu menjadi perhatian negara agar menjamin distribusi pendapatan untuk rakyatnya agar dapat menikmati lezatnya kesejahteraan; karena persoalan ini bagaikan lingkaran syetan yang belum dapat diatasi. Kondisi saat ini, 51% asset kekayaan nasional hanya dikuasi oleh sekitar 1% warganegara atau dengan kata lain 1% orang kaya menguasai 51% asset kekayaan nasional.
Pandemi Covid-19 mendorong dilakukannya Transformasi Ekonomi, di mana peran teknologi informasi menjadi sangat penting di samping upaya percepatan perijinan, penyederhanaan birokrasi serta reformasi regulasi.Transformasi ekonomi mencakup revolusi industri 4.0, transformasi digital, infrastruktur, RUU Cipta kerja, layanan investasi , peningkatan kompetensi, UMKM via platform digital, teknologi keuangan (fintech), dan energi baru terbarukan. Dan perlu disinergikan tujua pembentukan perubahan dunia pasca cocid 19 yatiu : digitalisiasi, masa depan pekerjaan, perubahan preferensi konsumen, ketahanan bisnis, geopolitik dan arus internasional, intervensi pemerintah yang lbih besar dan keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi yang dikembangkan dalam spektrum triple helix antara : pemerintah, akademi dan masyarakat &amp; dunia usaha. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk : a) kesehatan Rp 87,55 Triliun; b) perlindungan sosial Rp 203,9 triliun; c) ekonomi Rp 226,72 Triiun dan d) penguatan UMKM dan koperasi Rp 77,03 Triliun. Kemudian, Respon kebijakan harus mengantisipasi dinamika perubahan faktor eksternal dan faktor internal minimal hingga 2 Tahun Ke Depan. Faktor eksternal : tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Faktor Internal : Ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh. Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021). Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja, serta permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.Â  Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan.
Kemudian, di era Revolusi Industri 4.0 ini menuntut semua negara untuk dapat mentransformasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Revolusi Industri 4.0 yang berubah sangat cepat, mendasar mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain yang memanfaatkan teknologi otomatisasi dan cyber fisik, seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, internet of things (IoT), kendaraan otonom, pencetakan 3D (tiga dimensi), nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi dan komputasi kuantum. Sehingga pemanfaatan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia ini harus berpusat pada manusia, mengutamakan kepentingan kehidupan bagi manusia seperti Jepang yang mengembangkan Society 5.0. Juga, perlu dikembangkan ekosistem digital yang mandiri, tidak bergantung pada asingÂ  antara lain melalui keberpihakan negara pada kepentingan nasional, mengembangkan mobile satelite system (MSS) untuk memperluas konektivitas, mengembangkan platform digital berbasis budaya Indonesia; sehingga ketahanan nasional semakin tangguh dalam mempersiapkan kondusivitas dalam melaksanakan pembangunan untuk meraih tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saat ini, kita sangat khawatir dan prihatin bahwa pelaku-pelaku bisnis daring (on line) dikuasai oleh asing, kita dijadikan pangsa pasar mereka; sehingga negara harus hadir untuk memberikan proteksi dan afirmasi melalui penyediaan platform dan infrastruktur digital nasional sendiri. Pun, koneksivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang sangat luas dapat menjadi kendala apabila komunikasi, transportasi dan system pemerintahan belum mendukungnya. Pengembangan jaringan melalui kable fiber optik tidak akan memadai, sehingga yang efektif dan efisien adalah pengembangan MSS (Mobile Satelite System) yang menjangkau seluruh wilayah nusantara, termasuk negaranegara tetangga. Menurut Sylvia Evi Soemarlin bahwa yang menikmati keuntungan dari ekonomi digital adalah asing yang mencapai US$ 150 juta/tahun untuk media sosial yang berasal dari Amerika Serikat yang ada di negeri kta.
Pacu SDM Unggul dan Pembelajaran Daring
SDM Unggul Negara Maju hendaknya jangan hanya dijadikan slogan, namun lebih dari itu harus membumi dalam instrumen-instrumen yang implementatif. Misal pembelajaran dan training daring yang diperuntukan bagi siswa, mahasiswa dan para pekerja yang terdampak covid 19 perlu dievaluasi secara komprehensif dan secara berkala. Sehingga efektivitas dan efisiensinya dapat diukur dan dicapai secara bertahap. Kita harus menyadari benar bahwa wilayah kepulauan yang terpisah-pisah dalam gugusan/untaian khatulistiwa ini masih menyisakan persoalan dan tantangan yang harus segera mendapatkan solusi. Hingga kini, 75 tahun Indonesia Merdeka masih banyak desa-desa yang gelap gulita belum ada sambungan listrik, apalagi infrastruktur telekomunikasi. Bagaimana akses mereka terhadap ekonomi digital maupun pembelajaran/training online? Bagaimana nasib mereka (terutama para siswa) di desa-desa dan daerah terluar Indonesia yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring, yang bakal diberlakukan secara permanen oleh kemendikbud? Kebijakan ini terkesan milineal dan mungkin sebagain akan menangguk keuntungan yang besar, terlebih publik tahu bahwa kaum milineal yang ada di lingkaran kekuasaan terbukti berbisnis di sektor daring ini. Oleh karena itu, publik harus kritis, mencermati kebijakan terlebih pagu 20% APBN untuk sektor pendidikan; agar tidak ada penumpang gelap yang memanfaat bisnis daring ini. Belum lagi, berbicara konten pembelajaran, apakah pembelajaran secara daring bagi siswa-siswa sekolah dasar dan memengah mencukupi dikaitakn dengan proses penddidikan bukan hanya sekedar meningkatkan aspek kognitif saja. Bagaimana mungkin pengembangan aspek psikomotorik (ketrampilan) dan afektif (sikap/tingkah laku) dapat dilakukan secara daring (online)?
Disinilah kepedulian dan keberanian para ahli pendidikan untuk ambil peran signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai tujuan nasional yang digariskan dalam UUD 1945; tidak larut dalam ide-ide yang nyleneh yangÂ  hanya berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu. Pun, perubahan kurikulum pendidikan perlu dilakukan dengan cermat berpusat pada minat dan bakat peserta didik, jangan dipaksakan dengan seabrek paket kecakapan dan ujung-ujungnya tidak ada ketersambungan (link) dan kesesuaian (match) dengan sektor industri maupun kebutuhan masyarakat. Kita pun, tidak resisten dengan kemajuan iptek termasuk pembelajaran online; namun harus dikaji secara mendalam bahwa media pembelajaran ini bukan satu-satunya media untuk menyelenggrakan pendidikan, terlebih tidak semua siswa dapat meng-aksesnya dari tempat tinggal masing-masing, apalagi mereka yang tinggal di desa-desa yang tidak ada jaringan listrik maupun infrastruktur telekomunikasi.
Wajib Belajar 12 tahun
Kualitas dan kuantitas pendidikan masih menjadi persoalan fundamental yang harus diselesaikan oleh pemerintah (dalam hal ini jajaran kemendikbud dan pemerintah daerah), termasuk menyediakan akses pendidikan bagi semua warganegara minimal 12 tahun. Artinya menjamin anak-anak usia sekolah wajib belajar samapi lulus sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA). Perlu langkang kongkrit untuk mengatasi masalah-masalah : a) partisipasi/kesempatan memperoleh pendidikan, b) efisiensi pendidikan, (3) efektivitas pendidikan, d), relevansi pendidikan, e) kualitas dan kuantitas pendidikan. Saat ini, sedang berlangsung proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Caru-marut pun masih terjadi berkaitan dengan sistem penerimaannya. Benang merahnya adalah pemerintah belum mampu menyiapkan jumlah sekolah negeri yang mampu menampung lulusan-lulusan dari tingkat sekolah dibawahnya. Daya tampung sekolah negeri sangat terbatas, sehingga akses siswa dari keluarga miskin sangat terbatas. Ini akan menjadi persoalan yang menngunung akibt dari ketidakmamapuan untuk mengatasinya, dan akan berdampak kontra-produktif terhadap penyiapan SDM menuju insentid/bonus demografi pada 2030 yang akan datang. Waktu tinggal 10 tahun sangat singkat kalau tidak dilakukan program-program terobodan dan extra ordinary maka kita tidak akan mendapatkan insentif/bonus demograf, i bahkan sebaliknya akan menjadi beban demografi.
Jurus VUCA
Kita harus moved on menuju business unusual agar dapat mempertahankan diri sekaligus melakukan lompatan-lompatan strategis agar lebih kompetitif dan mampu memenangkan kompetisi. Inilah kondisi yang biasa disebut VUCA (Volatility/bergejolak, uncertainty/tidak pasti, complexity/kompleks and ambiguity/tidak jelas). Untuk menghadapinya kita dapat menggunakan Jurus VUCA dalam arti vision/visi ke depan, understanding/ pemahaman secara detail, clarity/ketajaman/kejelasan dan agility/kelincahan) agar mampu mengubah hambatan menjadi tantangan serta mengubah tantangan menjadi peluang untuk lebih maju. Oleh karena itu diperlukan leadership/kepemimpinan yang visioner dan berkarakter negarawan. Satu hal, para pemimpin harus berani mengaplikasikan â€sudden death managementâ€ dalam arti mulai dari dirinya sendiri harus menjadi bagian solusi dan berani lengser jika tidak mampu berkinerja baik (atau bahkan sangat baik), untuk memberi peluang pada orang lain yang memiliki kapabilitas keilmuan, kompetensi maupun pengalaman.
Dengan demikian, dalam menghadapi kondisi yang VUCA kita tidak kehilangan pijakan dan terombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan yang tidak pro-rakyat maupun pro-negara, termasuk dalam pembelajaran daring dan ekonomi diigital. Semoga.
Oleh : K.R.A.T. Dr.(c). Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Trainer Hubungan Indusrial Tingkat Nasional)

Mencermati Pembelajaran Daring dan Ekonomi Digital 

Salemba, Jakarta - Dari tujuh belas (17) Unit Pengolah Kearsipan yang ada di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terpilih enam (6) dengan nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021 terbaik.
Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bahwa Nilai Pengawasan Kearsipan menjadi salah satu komponen penilaian dalam Reformasi Birokrasi, yaitu aspek hasil antara (Kualitas Pengelolaan Arsip diukur dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI) sehingga perlu dipastikan penyelenggaraan kearsipan di suatu lembaga melalui pengawasan kearsipan, baik internal maupun ekternal.
Dilaporkan pada kegiatan Ekspos Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perpustakaan Nasional Tahun 2021 yang diselenggarakan daring, Selasa (23/11/2021), Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021 dilaksanakan oleh Unit Kearsipan I terhadap 17 Unit Pengolah Kearsipan. Tujuannya adalah untuk menilai penyelenggaraan kearsipan serta tingkat kemajuan atau perkembangan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Pengolah Kearsipan. Dengan penyelenggaraan kearsipan yang baik, akuntabilitas akan meningkat, keterbukaan informasi lebih terjamin dan dapat menjaga aset negara.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada 6 Unit Pengolah Kearsipan yang berhasil mendapatkan nilai pengawasan kearsipan internal terbaik. Syarif Bando juga mengimbau 11 Unit Pengolah Kearsipan lainnya untuk semakin mengoptimalkan upaya dalam pengelolaan arsip. Menurutnya, sudah menjadi hukum dalam perlombaan bahwa yang terbaik tidak menjadi acuan, melainkan yang berada di posisi akhir.
â€œSaya minta dukungan langsung dari Sestama untuk concern menangani unit-unit yang masih berada di posisi akhir. Karena harapannya adalah kita bisa mempertahankan nilai pengawasan kearsipan eksternal tahun lalu yang sudah sangat baik,â€ ujar Syarif Bando.
Lebih lanjut, Syarif Bando, mengatakan bahwa dalam pengawasan kearsipan internal terdapat dua aspek utama yang harus menjadi perhatian yakni pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Aspek pengelolaan arsip dinamis terdiri dari penciptaan arsip, pengunaan arsip, pemelihaaran arsip, dan penyusutan arsip. Sedangkan pada sumber daya kearsipan ada dua unsur diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan serta sarana dan prasarana.
â€œKegiatan pengawasan kearsipan ini penting sekali untuk dilakukan sebab kalau bukan kita yang mulai menunjukkan bahwa kearsipan ini penting, bagaimana orang lain akan merespons dengan menyatakan perpustakaan penting,â€ ungkapmya.
Adapun 6 Unit Pengolah Kearsipan yang mendapatkan nilai terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021 antara lain Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Inspektorat, Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Pusat Pembinaan Pustakawan, serta Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Umumkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021

Bandung, Jawa Baratâ€”Salah satu kecakapan di abad 21 adalah kecakapan literasi. Kecakapan literasi adalah kecakapan yang meliputi aspek berbahasa berkomunikasi, membaca dan menulis. Literasi merupakan alat (tools) yang digunakan untuk pengembangan karakter dan kompetensi setiap manusia. Kecakapan literasi membutuhkan kecerdasan yang terintegrasi antara spiritual, intelektual, emosi dan fisik.
Kecakapan literasi dapat berkembang baik jika dalam proses pembelajaran melibatkan ke empat elemen diatas. Artinya, agar mampu berbahasa dengan baik, seseorang harus memiliki wawasan yang luas. Wawasan luas hanya diperoleh melalui aktivitas baca yang baik, baik dari sisi kualitas bacaan maupun kuantitas bahan bacaan. Dan sekolah menjadi salah satu faktor yang disorot dalam pengembangan literasi siswa.
Pengelola perpustakaan sekolah harus memiliki literasi, kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Tapi, sayangnya jumlah pustakawan di sekolah masih sangat minim. Padahal mereka ini diharapkan bisa memberikan penjelasan terhadap siswa di sekolahnya akan pentingnya literasi, karena hal itu menjadi salah satu kecakapan di abad 21.
Demikian terungkap dalam focus group discussion (FGD) Background Study Penyusunan RPJMN 2020-2024 di Bidang Perpustakaan yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas di Bandung, Rabu, (18/4).
Di era digital ini, informasi sangat mudah dibuat, didapat, disebarkan, dan ditelusur. Akibatnya ruang-ruang virtual sarat dipenuhi luapan informasi. Meski ada yang bermanfaat bagi tumbuh kembang para siswa maupun yang berimplikasi negatif bagi mereka.
Dalam suatu hasil survei minat baca, bahwa kaum remaja menjadi lebih baik dalam membaca ketika dirinya termotivasi. Yang penting adalah mengkondisikan lingkungan fisik. Karena ada yang mampu membaca, bertutur dan menulis. Ada yang mampu membaca tapi tidak mampu bertutur. Namun ada juga yang mampu membaca tapi tidak bisa menuangkan ide (menulis), ujar Richie Cynthia Johan dari Univeristas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
Sementara itu, munculnya komunitas baca banyak diprakarsai oleh masyarakat untuk turut serta dalam mengembangkan budaya baca. Pengelola taman baca masyarakat (baca ; library supporter) secara alami bergerak, bahu membahu saling merekomendasikan, mendukung dan berkomitmen melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Perpustakaan harus bertransformasi peran dengan banyak melibatkan kegiatan pelibatan masyarakat. Apalagi teknologi informasi dan komunikasi jejaring sangat mudah dilakukan dengan dukungan multi pihak, imbuh pegiat literasi Agus Munawar.
Lalu, dimana peran stake holder? Agus menjelaskan bahwa peran stake holder adalah memberi ruang pada komunitas untuk berkegiatan di perpustakaan, melakukan pemetaan terhadap apa yang menjadi potensi komnitas, memberikan apresiasi dan dukungan, mendorong perpustakaan menjadi pusat berkegiatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Komunitas seperti taman baca adalah modal sosial dalam masyarakat. Jadi, kalau ada bantuan buku kalau bisa berbasis kebutuhan agar kena sasaran, tambah Agus
Di provinsi Jawa Barat berdiri lebih dari 500 TBM dan mayoritas tidak berbadan hukum sehingga kesulitan ketika akan mengajukan bantuan karena mensyaratkan lampiran akta notaris. Jadi kalau mau minta bantuan koleksi harus ada akte, tambah Agus. Padahal TBM telah banyak melahirkan inovasi dan kreatifitas. TBM juga adalah komunitas yang paling dekat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tapi, TBM juga memerlukan dana untuk keperluan operasional.
Namun, dibalik tumbuh pesatnya TBM di Jawa Barat, 1 juta penduduknya masih buta aksara dari total penduduk yang masih mengalami buta aksara nasional, yakni sebanyak 8 juta. Makanya, peningkatan literasi menjadi bermanfaat dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0. Penguatan literasi untuk kesejahteraan masyarakat harus melibatkan semua bidang ilmu dan multi pihak. Buku-buku harus disebar sebanyak mungkin sesuai kebutuhan masyarakat. pustakawan juga ahrus berperan sebagai pendamping sehingga penguatan literasi tetap berkesinambungan. Jangan sampai jumlah pustakawan kalah banyak dengan jumlah TBM.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

FGD Penyusunan RPJMN 2020 - 2024 Bidang Perpustakaan

Rasa nasionalisme dan cinta tanah air untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa Indonesia dapat diwujudkan dalam suatu kegiatan apel selain sebagai upaya penegakan disiplin dan membiasakan kekompakan.
Kegiatan apel merupakan rutinitas bagi seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas setiap Senin pagi. Untuk mendukung program pemerintah dalam meminimalkan penyebaran virus Covid19, kegiatan rutin tersebut dilaksanakan secara virtual via Zoom. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi semangat para peserta yang mengikuti secara khidmat hingga akhir.
Bertindak sebagai pimpinan apel pada Senin (30/08/2021) Kepala Unit Pelaksana Teknis Proklamator Bung Hatta, Nur Karim. Dalam pidatonya, ia mengulas sedikit sejarah tentang Bung Hatta yang mengingatkan tentang pengorbanan dan komitmen dalam meraih kemerdekaan.
â€œAlangkah besar pengorbanan Bung Hatta yang tidak bersedia menikah sebelum Indonesia merdeka. Pada saat ini jarang sekali negawaran, yang memiliki komitmen seperti Bung Hattaâ€, terang Nur Karim.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Usia kemerdekaan Indonesia yang sudah mencapai ke-76 tahun, merupakan usia yang seharusnya sudah matang dalam mengarungi bahtera kehidupan berbangsa dan bernegara. Slogan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh pada peringatan kemerdekaan tahun ini merupakan pesan ketangguhan dan pantang menyerah untuk terus maju menyongsong masa depan, terutama di kala pandemi menyerang. Dampak pandemi yang membawa derita bagi bangsa Indonesia dirasakan di setiap sektor kehidupan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi, pariwisata, perburuhan, kesenian, kebudayaan dan banyak hal.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Nur Karim mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Perpusnas untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. â€œSudah seharusnya kita mengambil peran terdepan sebagai abdi negara dan abdi masyarakatâ€, ungkapnya.
Kemajuan bangsa Indonesia ditentukan oleh bagaimana ASN berbenah diri untuk menjadi lebih efisien, lebih produktif, dan lebih gesit serta lebih bisa melayani untuk menuju pemerintah kelas dunia.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Sesuai dengan branding ASN di tahun 2021 yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu ASN Berakhlak, Bangga Melayani Bangsa, hal ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai â€“ nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia. Di era reformasi birokrasi ini dibutuhkan ASN yang berintegritas, disiplin, gesit bekerja, dan aktif melayani.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Karakter ASN yang tersebut di atas, menurut Bung Hatta belumlah cukup, yang diperlukan adalah ASN yang jujur dalam menjalankan amanah rakyat yang dilayaninya. Seperti kutipan dari Bung Hatta yang menggambarkan sulitnya untuk menjadi jujur karena mudah diucap tetapi berat untuk melakukan perbuatan jujur. â€œKurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki.â€
Nur Karim mengajak seluruh peserta, â€œMarilah Bapak Ibu kita melakukan introspeksi diri dengan memperbaiki dan mengubah pola pikir dan budaya kerja dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat menuju Indonesia sejahteraâ€.
Â 
Reporter : Anastasia Linawati

Cakap Melayani di Tengah Pandemi

Salemba, Jakarta - Dikelilingi dengan sumber daya pertanian dan perkebunan yang kaya, Kabupaten Pakpak Bharat membutuhkan pendampingan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Demikian disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pakpak Bharat, Harryson F. Sirumapea yang datang beserta rombongan kala melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Jumat (2/12/2022).
&ldquo;Kabupaten Pakpak Bharat adalah salah satu wilayah di Sumatera Utara dengan kegiatan perekonomian yang terfokus pada sumber daya pertanian, sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas SDM untuk mengelola itu semua,&rdquo; ucap Harryson.
Hal tersebut diapresiasi oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, Sekretaris Utama, Ofy Sofiana, Plt. Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi, dan jajaran pejabat terkait yang mendampingi.
Syarif Bando mengatakan guna mendukung visi Presiden Joko Widodo yakni penciptaan manusia unggul, seluruh Kementerian/Lembaga harus saling bahu membahu dalam mewujudkannya. Dia juga sependapat dengan kebutuhan SDM yang berkualitas untuk dapat mengelola sumber daya alam yang kaya.
&ldquo;Tidak penting sumber daya alam kita kaya, sumber daya manusia kita harus lebih kaya agar mampu mengelolanya,&rdquo; ucapnya.
Kepala Perpusnas mencontohkan seorang pemulung plastik yang berdomisili di Bekasi, Rodinatun. Saat ini dia telah menjadi &lsquo;pahlawan sampah&rsquo; karena telah berhasil keluar dari belenggu kebodohan yang selama ini menggelayutinya. Hal itu terjadi dalam kehidupan Rodinatun dikarenakan kegigihannya untuk terus membaca buku demi meraih kesejahteraan.
&ldquo;Bukan kreativitasnya, tapi orang-orang seperti ibu Rodinatun ini mampu merdeka dari belenggu kebodohan karena terus membaca buku,&rdquo; ungkap Syarif Bando.
Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa membaca buku tidak akan pernah membawa kerugian melainkan keuntungan.
Pada kesempatan yang sama, hadir juga Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, HM. Safranuddin, yang berencana mengadakan kegiatan literasi nasional pada tanggal 15 Desember 2022 dan meminta Kepala Perpusnas untuk hadir menjadi keynote speaker.
Reporter: Basma Sartika
<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-ID; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Fotografer: Alfiyan&nbsp;

Berita

Tingkatkan Kualitas SDM, Pakpak Bharat Butuh Pendampingan Perpustakaan