Transformasi Digital Jadi Fokus Inovasi Layanan Publik Perpusnas

Salemba, Jakarta – Transformasi digital layanan publik seperti akses pustaka digital, jejaring Indonesia Research, dan inisiatif berbasis masyarakat menjadi fokus utama dalam penyusunan proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025. 

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Joko Santoso, dalam Rapat Koordinasi Pengumpulan Proposal KIPP Tahun 2025 di Ruang Aula Gedung Layanan Perpusnas, Salemba,  Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025).

Joko menyatakan pentingnya keselarasan antara tema KIPP 2025, “Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak untuk Kesejahteraan Masyarakat,” dengan arah kebijakan strategis Perpusnas, terutama dalam hal transformasi digital dan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Inovasi yang kita ajukan harus menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan nyata. Bukan hanya dari sisi internal, tapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat, baik melalui kecepatan layanan, kemudahan akses, hingga testimoni publik,” ujarnya.

Rapat ini melibatkan seluruh kepala unit kerja di lingkungan Perpusnas untuk menyusun langkah strategis dan menyempurnakan proposal inovasi layanan publik yang akan diajukan ke KIPP 2025. 

Joko mendorong agar setiap unit kerja mengoptimalkan kesempatan ini dengan mengusulkan maksimal 15 inovasi, sesuai ketentuan Kementerian PANRB. “Ini kesempatan emas untuk menunjukkan kontribusi kita terhadap pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (HOKH), Sri Marganingsih, memberitahukan bahwa unit kerja dapat mulai memasukkan informasi terkait inovasi yang akan diikutsertakan, mengacu pada persyaratan dan mekanisme yang berlaku.

Ia menyebut, pada KIPP tahun 2023, Perpusnas mengajukan sembilan inovasi. Beberapa di antaranya perlu perbaikan, terutama dalam aspek keberlanjutan dan bukti pengembangan. 

“Contohnya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang tahun ini diperkuat melalui program Relawan Literasi Masyarakat (Relima) yang didukung pemerintah provinsi. Ini bukti bahwa inovasi terus berkembang,” tuturnya. 

Sri Marganingsih juga menyoroti pentingnya pembaruan pada inovasi seperti Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara), termasuk penggunaan metode seperti people exchange. Ia menegaskan bahwa idealnya inovasi yang diajukan telah dirancang setidaknya dua tahun sebelumnya, seperti pada tema KKN Literasi yang dipersiapkan sejak awal agar pada 2027 sudah matang untuk diusulkan. 

“Karena waktu sudah sangat mepet, kami mohon agar proses pengumpulan data inovasi ini segera dilaksanakan," tegasnya.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ofy Sofiana, menambahkan bahwa partisipasi dalam KIPP adalah momentum penting untuk menunjukkan komitmen pimpinan terhadap inovasi pelayanan.

“Ketika suatu inovasi masuk ke tahap nominasi akhir, pimpinan harus hadir untuk mempresentasikan. Itu menunjukkan dukungan nyata dari pimpinan terhadap inovasi yang diajukan,” ungkapnya.

Ofy juga mengingatkan bahwa dokumentasi menjadi hal krusial. Ia mencontohkan inovasi yang sempat masuk KIPP, yaitu Live Chat dari Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara) yang sangat baik secara konsep, namun kurang kuat dari sisi kelengkapan dokumen hukum. 

Ia mengajak semua unit kerja untuk memanfaatkan peluang ini secara kolektif. “Momen ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa Perpusnas mampu menampilkan prestasi dan inovasi berdampak,” pungkasnya.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Perpusnas, baik pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), untuk menyampaikan dan memfinalisasi proposal inovasi yang telah diikutsertakan dalam KIPP 2025.

 

Reporter: Alditta Khoirun Nisa / Indah

Dokumentasi: Prakas Agrestian