Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Urgensi penerbitan buku dalam penguatan konten literasi sangat penting karena penerbit buku memiliki peran strategis dalam mendistribusikan pengetahuan.
Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso ketika membuka Diskusi Kelompok Terpumpun Penerbit Kementerian/Lembaga: Urgensi Penerbit Pemerintah Dalam Penguatan Konten Literasi yang diselenggarakan oleh Perpusnas Press pada Kamis (16/5/2024).
“Para penulis ketika mengkonstruksikan pengetahuan, tidak akan bisa tersebar secara luas hasil konstruksi pikirannya tanpa peran penting dari para penerbit,” katanya.
Sestama menambahkan bahwa penguatan perbukuan dan konten literasi termasuk dalam program prioritas nasional penguatan literasi inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dalam kesempatan ini Sestama mengharapkan kedepannya akan ada gerakan akses terbuka penerbit kementerian/lembaga yang memungkinkan masyarakat mendapat akses yang lebih mudah dan cepat serta mengingatkan agar terbitan pemerintah perlu melakukan akselerasi agar bisa menjangkau pembaca muda yang tidak kalah penting.
“Secara demografi 64,5% penduduk kita generasi milenial, generasi Z yang perilakunya dalam memanfaatkan informasi dan pengetahuan berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih menyukai penerbitan multimodel tidak hanya berbasis tekstual,” terangnya.
Lebih lanjut, Sestama menjelaskan nilai lebih penerbit kementerian/lembaga adalah tidak memikirkan untung rugi sehingga dapat menghasilkan upaya-upaya kajian intertekstual yang dapat dilakukan ketika terbitan karya mudah dan cepat tersimpan dalam satu repository.
Kepala Pusat dan Literasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Muchlis mengutarakan produksi konten literasi lingkup Kementerian Pertanian melalui Pertanian Press.
“Adapun kegiatan yang dilakukan Pertanian Press adalah pembinaan penerbitan, akuisisi naskah,produksi penerbitan serta penyebarluasan hasil penerbitan,” jelasnya.
Dia menjelaskan beberapa hal yang telah dilakukan Kementerian Pertanian antara lain konten literasi sesuai dengan target pasar,koleksi perpustakaan harus beragam, media literasi melalui media sosial, website dan new media serta penyediaan konten literasi pertanian secara internal.
Sementara itu, Kepala Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jakarta Hikmat Kurnia mengutarakan buku adalah produk kebudayaan dari zaman tertentu. Selama informasi dibutuhkan, maka buku akan diperlukan baik dalam bentuk digital maupun lembaran kertas.
“Walaupun buku berubah wujud harus mempunyai fungsi edukatif, inspiratif dan rekreatif. Karena literasi berhasil kalau bisa mengubah perilaku orang. Buku harus ditulis dan diterbitkan dengan nilai kebenaran, nilai kebaikan, keindahan, dan nilai komersial,” jelasnya.
Koordinator Pelaksana Fungsi Akuisisi Pengetahuan dan Penerbitan Ilmiah RMPI-BRIN Muhammad Fadly Suhendra memaparkan penyediaan e-book open access yang telah dilakukan oleh penerbit BRIN.
“Program Akuisisi Pengetahuan Lokal menyediakan platform digital untuk menerbitkan dan menerbitkan dan menyebarluaskan karya ilmiah dalam bentuk buku elektronik secara gratis,” terangnya.
Hadir dalam diskusi ini wakil dari kementerian/lembaga yang mengutarakan persoalan serta saran dan masukan tentang penerbitan seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Lembaga Sensor Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Komisi Yudisial, Lembaga Administrasi Negara (LAN) ,Sekretariat Kabinet Indonesia, Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ,Kementerian Agama (Kemenag) dan Ombudsman Republik Indonesia.
Di akhir acara, Ketua Kelompok Kerja Perpusnas Press Edi Wiyono mengutarakan lima rekomendasi hasil Diskusi Kelompok Terpumpun antara lain mendorong penerbit Kementerian/ Lembaga mencanangkan gerakan akses terbuka atas buku-buku yang diterbitkan pemerintah.
“Yang kedua adalah mendorong terbentuknya Forum Penerbit Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan publikasi yang dihasilkan. Ketiga, mendorong partisipasi aktif penerbit Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan literasi masyarakat dengan mengembangkan buku-buku berkualitas,” jelasnya.
Yang keempat, mendorong masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki unit penerbit dengan didukung SDM yang berkompeten; sebagai langkah awal membentuk unit penerbit di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan diskusi kelompok terpumpun secara berkelanjutan untuk membahas program bersama antar penerbit Kementerian/Lembaga.
Reporter: Anastasia Lily
Dokumentasi : Deni/Robby
