Jakarta – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengusulkan penambahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 1,9 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari anggaran pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp 667,5 Milyar.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebut selama ini kondisi anggaran Perpusnas masih tergolong kecil. Padahal Perpusnas memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjawab tantangan peningkatan indeks literasi dan pengembangan budaya membaca.

"Negara harus hadir untuk menghentikan penghakiman dunia tentang stigma rendahnya budaya baca Indonesia," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Perpusnas dengan Komisi X DPR R, Sabtu (12/6/2021) di Jakarta.

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada pembukaan Musrenbangnas, pembelajaran jarak jauh saat ini menjadi sebuah kebutuhan. Perpusnas akan fokus mendukung layanan kepada pemustaka sebagai wahana belajar sepanjang hayat, serta memperbesar akses buku bacaan di daerah terutama daerah 3T yang dibutuhkan pada kenormalan baru.

"Perpustakaan mendukung arahan Presiden dalam transformasi digital bagi masyarakat untuk menngkatkan literasi dan kreativitas dan inovasi dalam percepatan pemulihan ekonomi," ungkapnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Perpusnas memaparkan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 mendatang. Deputi Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana mengusulkan percepatan alih media koleksi langka dan naskah kuno sebanyak 10.200 eksemplar, penerapan kartu anggota layanan perpustakaan berbasis NIK dan RFID, serta pembangunan sarana penyimpanan hasil Karya Cetak dan Karya Rekam.

Sedangkan Deputi Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi mengajukan penambahan anggaran, salah satunya pada Direktorat Standarisasi dan Akreditasi sebesar Rp 40 Milyar. Penambahan ini dikarenakan masih minimnya jumlah perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional.

"Sehingga perpustakaan di Indonesia sesuai standar nasional perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi," papar Deni.

Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 30 Milyar, diantaranya digunakan untuk penguatan layanan koleksi Perpusnas di wilayah perbatasan serta pengembangan jejaring perpustakaan Indonesia. Selain itu, renovasi gedung Perpusnas di Jalan Salemba Raya No. 28A Jakarta, menjadi salah satu urgensi untuk keselamatan pengunjung perpustakaan dan pegawai.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan meminta Perpusnas untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan narasi urgensi yang kuat terkait usulan penambahan anggaran.

"Bagaimana Perpusnas meyakinkan Komisi X DPR RI dalam hal ini Banggar, Bappenas, dan Kementerian Keuangan di tengah kondisi Indonesia saat ini. Jika narasi yang disampaikan tepat dengan alasan yang kuat saya kira penambahan anggaran sebesar Rp 1,9 Triliun bisa terwujud," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Legislator Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo yang meminta Perpusnas merumuskan narasi urgensinya.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menyampaikan perlunya prioritas program yang akan dilakukan Perpusnas. "Saya lihat ada urgensi mengenai transformasi konvensional ke digital perpustakaan yang menjadi alasan. Kita selesaikan dulu prioritas perpustakaan sebagai pusat data informasi. Ini yang diperkuat bagaimana paradigma harus diubah dari perpustakaan yang biasanya identikan dengan penumpukan buku, namun saat ini penekanannya pada transformasi ke digital," jelasnya.

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa Amaliah juga meminta Perpusnas membuat argumentasi penguatan terkait usulan penambahan.

"Selain itu perlu diperhatikan keseimbangan proporsional distribusi anggaran dengan merumuskan program dan kegiatan secara optimal sebagai kontribusi dalam pengembangan sumber daya masyarakat," jelasnya.

 

Reportase: Wara Merdeka

Fotografer: Prakash