Jakarta - Dalam upaya percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menerima beberapa strategi yang dapat diimplementasikan dari Kementerian PANRB.
ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja atau satuan kerja, diutamakan pada unit kerja atau satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB, Andi Rahadian, pada kegiatan Sosialisasi Pembangunan ZI di Lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (18/2/2022).
Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja atau satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
â€œAda beberapa strategi percepatan pembangunan ZI yang perlu diperhatikan sebagai trik dan perbaikan yakni komitmen pimpinan, program yang menyentuh masyarakat, kemudahan layanan, manajemen media, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan,â€ ungkap Andi.
Analis Kebijakan Ahli Muda, Mita Hermawati menjelaskan bahwa di tahun 2021 Perpusnas mengusulkan 13 unit kerja menuju WBK dan 3 unit kerja menuju WBBM kepada Kementerian PANRB. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan pelaksanaan pembangunan ZI di Perpusnas yang terlihat dari peningkatan pengusulan jumlah unit kerja dibanding tahun sebelumnya.
Akan tetapi dari pengusulan total sebanyak 16 unit kerja tersebut, masih diperlukan adanya perbaikan serta peningkatan integritas dan kualitas layanan. Karena 8 unit kerja masih belum memenuhi kriterai survei, 7 unit kerja masih belum lulus evaluasi termasuk clerance dari instansi terkait, dan 1 unit kerja lainnya tidak menjadi prioritas evaluasi ZI tahun 2021.
â€œKami cukup appreciate karena terjadi peningkatan yang cukup besar. Tapi membangun ZI bukan hanya tentang melengkapi dokumen reformasi di 6 area perubahan, melainkan lebih ke bagaimana kita bisa menyamakan persepsi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di 6 area perubahan tersebut,â€ jelas Mita.
Menanggapi catatan evaluasi dan rekomendasi yang diberikan atas pelaksanaan ZI di Perpusnas, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan untuk bisa melaksanakan pembangunan ZI dengan baik dibutuhkan komunikasi yang solid antara pimpinan dan staf agar mampu mengkolaborasikan program kerja mulai dari input hingga outcome. Sehingga dapat menghadirkan pelayanan yang benar dirasakan manfaatnya oleh stakeholders.
â€œIni merupakan sebuah tataran proses berjalan untuk menuju kebaikan. Kami akan terus melakukan penyempurnaan dan untuk setiap perbaikan yang dilakukan akan kami infokan. Kami mohon bimbingan dari Bapak/Ibu,â€ pungkas Syarif Bando.
Pada bulan Desember tahun 2021, telah dibentuk kerangka hukum baru untuk pelaksanaan ZI yakni PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah. Saat ini, peraturan tersebut masih dalam tahap sosialisasi internal dan dalam waktu dekat akan disosialisasikan secara resmi kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah.
Reporter: Basma Sartika

Pelajari Strategi, Perpusnas Percepat Pembangunan ZI

Jakarta--Salah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap negeri ini adalah menyuratkan Indonesia dalam sebuah tulisan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengadakan lomba menulis opini yang digelar pada 8 Juli 2021 hingga 7 Agustus 2021. Tema yang diangkat dalam lomba adalah â€œSaya Bangga, Saya Indonesiaâ€.
Dalam kurun waktu satu bulan, terkumpul 673 karya tulisan opini. Pengumuman 15 karya terbaik dilaksanakan bersamaan dengan talk show penulisan pada Senin (23/08/21), melalui media Zoom Cloud Meeting dan disiarkan secara langsung dari kanal YouTube Perpusnas.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perpusnas Press yang merupakan salah satu subkelompok di bawah unit Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sri Marganingsih.
â€œSelain 15 karya terbaik yang sudah pasti akan dibukukan dan diterbitkan, rencananya Tim Redaksi Perpusnas press juga akan memasukkan karya-karya di luar 15 terbaik tersebut. Hal ini mengingat bahwa karya-karya yang dikirimkan peserta masih banyak yang layak untuk dibukukan, diterbitkan dan disebarluaskan ke masyarakatâ€™â€™, terangnya.
Talk show yang diselenggarakan dalam rangka peringatan 76 tahun Indonesia Merdeka menghadirkan dua narasumber yaitu Duta Baca Indonesia Gol A Gong dan pegiat literasi sekaligus dewan juri penulisan 76 Tahun Indonesia Merdeka, Muhammad Ivan.
Muhammad Ivan menjelaskan bahwa karya tulis dinilai berdasarkan empat poin yaitu orisinalitas, kesesuaian tema dan jenis tulisan, kedalaman opini, dan kemanfaatan.
Ketua Tim Redaksi Perpusnas Press Edi Wiyono berharap kegiatan ini dapat berlanjut dan tidak berhenti setelah menentukan pemenang.
â€œMudah â€“ mudahan kegiatan ini tidak hanya berhenti pada bagaimana mendapatkan juara, tapi proses untuk terus menulis, mengembangkan ide gagasan. Karena ide gagasan itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dan dibeli oleh apapun jugaâ€, tuturnya.
Gol A Gong juga turut menghimbau dan menyemangati peserta, â€œMari bersatu bersama Duta Baca Indonesia, bergabung di fanpage media sosial Gerakan Indonesia Menulis, dan berbicara soal ide gagasan. Menulis buku tidak selesai hanya pada keaktifan menulis saja, tetapi menyebarkan buku, menjual buku, menjadi mentor, mengajari membaca dan sebagainya.â€
Tiga peserta terbaik yang terpilih adalah juara 1 oleh Achmad Sunjayadi dengan judul Melacak Jejak Destinasi Wisata di Indonesia, juara 2 oleh Ayu Prawitasari dengan judul Membaca Koen Loen dan Ampyang, dan juara 3 oleh Abdul Jalil, S.Pd. dengan judul Kearifan Lokal dari Tradisi Kuliner Kaddo Bulo.
Â 
Reporter: Anastasia Linawati

Tumbuhkan Rasa Kebanggaan terhadap Indonesia Melalui Tulisan

Pancoran, Jakarta -Â Peradaban adalah kemajuan kecerdasan dan kebudayaan. Peradaban saat ini dipenuhi dengan kecanggihan teknologi informasi. Gadget sebagai hasil teknologi sanggup menjadikan perpustakaan dan arsip lebih mudah diakses.
Selain teknologi, kemajuan peradaban bangsa juga didukung faktor lain yang mendasar, yakni kegemaran membaca, kecakapan literasi, dan pengelolaan arsip yang baik yang menjanjikan pelayanan prima.
"Jangan lagi bicara arsip lebih penting atau perpustakaan lebih baik. Keduanya harus bersinergi," ungkap Plt. Arsip Nasional M Taufik pada Rakornas Perpustakaan Nasional 2020 di Jakarta, Kamis, (27/2). Jika diibaratkan pesawat terbang, perpustakaan dan arsip adalah sayap yang menerbangkan. Keduanya punya posisi yang vital.
Lebih jauh, Kepala Perpusnas menekankan tentang pentingnya literasi. Secara umum literasi dibagi empat tingkatan. Yang pertama, kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan yang cukup. Bahkan, UNESCO mensyaratkan minimal setiap orang memiliki tiga buku baru dalam setahun. Kedua, yakni kemampuan memahami secara tersurat maupun tersirat. Ketiga, literasi dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan ide/gagasan, teori, kreativitas, dan inovasi baru. Dan yang terakhir, literasi adalah kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu.
Jadi, salah bukti literasi Indonesia rendah adalah ketika bahan baku dari hasil bumi diekspor, kemudian diolah lalu diimpor kembali dan dijual dengan harga tinggi. "Kalau hanya memiliki kemampuan teori tanpa tindak lanjut, sama saja omong kosong," tegas Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Maka, teori sepanjang apapun tidak akan bermanfaat jika tidak diaplikasikan, mengubahnya dalam bentuk barang atau jasa. "Artinya, jika manusia berhenti belajar sama dengan memulai kematian," kata Syarif Bando.
Reporter : Hartoyo Darmawan

Arsip dan Perpustakaan Sebagai Satu Rumah Peradaban

Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali meraih predikat opini kualitas tinggi. Perpusnas masuk dalam zona hijau dengan nilai 85,71, dan menempatkannya di peringkat enam di tingkat lembaga.
 
Plt Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas Ofy Sofiana menerima secara langsung piagam penghargaan dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan Lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI pada Kamis (14/12/2023) di Hotel Aryaduta, Jakarta.
 
Ombudsman mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Pubik tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten.
 
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan bahwa terdapat peningkatan signifikan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 
Dari total 586 entitas yang disurvei pada tahun 2023, sebanyak 414 entitas (70,70%) masuk ke dalam zona hijau, 133 entitas (22,66%) masuk ke zona kuning, dan 39 entitas (6,64%) berada di zona merah. Perbandingan ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dari tahun 2022, di mana hanya 272 entitas (46,42%) yang masuk zona hijau, 250 entitas (42,66%) zona kuning, dan 64 entitas (10,92%) berada di zona merah.
 
"Tentunya, kenaikan ini tidak terlepas dari komitmen para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta keaktifan Ombudsman pusat maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan," ujarnya.
 
Penilaian kepatuhan, lanjutnya, merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI, dengan tujuan mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 
Najih menyebut ada hal yang berbeda pada penilaian tahun ini, dikarenakan hasil penilaian kepatuhan pada 
 
2023 bersinergi dengan produk pengawasan Ombudsman, seperti Laporan Akhir Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Analisis, dan Rekomendasi Ombudsman yang memiliki kekuatan hukum wajib dilaksanakan. 
 
"Hal ini sebagai upaya pencegahan maladministrasi dan perbaikan pelayanan publik," lanjutnya. 
 
Penilaian yang dilakukan dari bulan Juli sampai Oktober 2023 ini meliputi berbagai dimensi penilaian. Diantaranya dimensi input, proses, output dan pengaduan. Indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan.
 
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pentingnya kolaborasi antar instansi pemerintah untuk meningkatkan keberhasilan pelayanan publik. Dia menyatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh instansi tertentu, melainkan perlu adanya kerja sama antar unit vertikal, horizontal dan diagonal.
 
"Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, kolaborasi antar instansi menjadi kunci utama. Kita perlu meningkatkan dan memperluas kolaborasi, sekaligus menghilangkan ego sektorat," ungkapnya.
 
Menko Mahfud mengatakan bahwa pelayanan publik bukan hanya tugas instansi tertentu tetapi tanggung jawab bersama. "Sosialisasi hak dan kewajiban pelayanan publik kepada masyarakat sangat penting. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman akan haknya, seperti pelayanan yang cepat, murah, mudah terjangkau, dan berkualitas," katanya.
 
Selain itu, dia juga menjelaskan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman menjadi tolok ukur kualitas pelayanan. "Penilaian ini merupakan prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020-2024, menekankan kepatuhan sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas," imbuhnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka

Perpusnas Kembali Raih Predikat Opini Kualitas Tinggi

Salemba, Jakartaâ€”Salah satu tugas Perpustakaan Nasional adalah menghimpun data untuk pembuatan Katalog Induk Nasional dan Bibliografi Nasional yang datanya bersumber dari Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah. Pembuatan katalog induk dan bibliografi tersebut secara umum dapat mencerminkan kondisi koleksi bahan perpustakaan. Terkumpulnya data terbitan dalam katalog induk dan bibliografi tersebut dapat menjalin dan meningkatkan jaringan kerja sama antar perpustakaan, menyediakan informasi tentang keberadaan koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan, dijadikan sebagai pusat data dan sarana pelayanan silang layan dalam peminjaman bahan pustaka antar perpustakaan.
Penyusunan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah merupakan tanggung jawab perpustakaan provinsi seperti yang telah diatur dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, UU No. 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam dan Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1991. Karena perpustakaan provinsi sampai saat ini masih belum melakukan tupoksi sesuai dengan yang diharapkan, maka bimbingan teknis pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah perlu untuk diselenggarakan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi perpustakaan lembaga, meningkatkan kompetensi SDM perpustakaan, mengembangkan pengelolaan perpustakaan, mengoptimalkan penyusunan dan penerbitan Katalog Induk Nasional dan Bibliografi Nasional dan membantu Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi dalam menentukan kebijakan terhadap data bibliografi.
Seiring dengan berkembangnya zaman dan tuntutan kebutuhan pemustaka yang ingin memperoleh beragam informasi yang kompleks, serba cepat dan berbasis elektronik, maka Perpustakaan Nasional kini menerapkan aplikasi online e-KIN untuk Katalog Induk Nasional dan Bibliografi Nasional. Penggunaan aplikasi ini memiliki keuntungan, yaitu dapat dilihat secara real-time, pengumpulan data dan Â penyusunan naskah lebih cepat, mudah dan efisien, duplikasi data lebih cepat terdeteksi dan kinerja user dapat terukur jelas.
Fitur yang terdapat dalam aplikasi online tersebut, yaitu pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dalam satu back office, penyusunan dan pencetakan naskah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah, impor data katalog dari berbagai macam sistem, laporan kinerja user, laporan harvest data dan fasilitas salin katalog.
Bimbingan teknis yang dibuka oleh Deputi Bidang Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana ini dihadiri oleh pustakawan dari berbagai perpustakaan umum, khusus dan perguruan tinggi se-DKI Jakarta. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan peran perpustakaan dalam menyebarluaskan informasi yang dapat langsung diakses oleh pemustaka.
Â 
Reportase : Eka Cahyani

Bimtek Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah se-DKI Jakarta

Salemba, Jakarta- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap segala tantangan tugas yang diemban.
&nbsp;
Hal tersebut diutarakan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpusnas Joko Santoso pada pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 13 pejabat fungsional pustakawan di lingkungan Perpusnas, Jumat (14/6/2024).
&nbsp;
Sestama menyampaikan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional merupakan amanah Peraturan BKN Nomor 7 tahun 2017.
&nbsp;
&ldquo;Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari perputaran roda setiap organisasi yang bertujuan untuk pembinaan, pemantapan kapasitas kelembagaan serta pengembangan karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN),&rdquo;jelasnya.
&nbsp;
Lebih lanjut, Sestama menegaskan agar ASN di lingkungan Perpusnas selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak, mengembangkan komunikasi yang positif di setiap lini saat bertugas dan menciptakan inovasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik serta bangunlah sinergitas dengan seluruh unsur,
&nbsp;
Selain itu, Sestama mengutarakan harapannya agar pejabat fungsional yang baru saja dilantik dapat menunjukan dedikasi dan loyalitas dimanapun bertugas.
&nbsp;
&ldquo;Saudara harus mengarahkan kemampuan dan melaksanakan tugas dengan baik untuk mendukung pembangunan bidang perpustakaan yang tentu selaras dengan visi dan misi Perpustakaan Nasional,&rdquo; harapnya.
&nbsp;
Dalam kesempatan ini, lima pejabat fungsional dilantik menjadi pustakawan ahli madya,satu pejabat fungsional dilantik menjadi pustakawan ahli muda dan tujuh pejabat fungsional dilantik menjadi pustakawan ahli pertama.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily
&nbsp;
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Andri TK / Aji Anwar

Sebanyak 13 Pejabat Fungsional Pustakawan di Lingkungan Perpusnas Dilantik

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Sekretaris Kedua untuk Urusan Politik dan Ekonomi Kedubes Uzbekistan Muzaffar Abduazimov beserta Sekretaris Duta Besar Uzbekistan Muhammad Nidhal mengunjungi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat pada Rabu (30/03).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan potensi kerja sama di bidang pendidikan, riset, publikasi hingga pertukaran program antara Perpustakaan Nasional RI dan institusi terkait di Uzbekistan, utamanya dengan Perpustakaan Nasional Uzbekistan.
Muzaffar memaparkan akhir tahun 2020, sebanyak 200 mahasiswa dari Indonesia berkunjung ke Uzbekistan mempelajari seni arsitektur. Hasil kunjungan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pembangunan masjid yang ada di Cianjur, Jawa Barat.
Â â€œUzbekistan merupakan salah satu negara Islam yang memiliki warisan dunia Islam yang paling besar. Sering pula dikaitkan dengan tanah asal dari para tokoh muslim yang mempunyai perhatian dalam ilmu pengetahuan,â€ urainya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional RI Syarif Bando menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional RI merupakan perpustakaan yang memiliki undangâ€“undang yang menjadi pedoman regulasi bagi seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia yaitu UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
â€œPerpustakaan Nasional juga menempati posisi nomor satu di dunia dalam penyediaan jurnal ilmiah,â€ jelasnya.
Syarif Bando menyambut baik maksud kunjungan kerja tersebut dan mengharapkan menjadi pintu untuk kerja sama antara kedua negara dalam bidangâ€“bidang yang terkait.
Â 
Reporter:Â  Anastasia Linawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Uzbekistan Jajaki Kerja Sama dengan Perpustakaan Nasional