Â 
Salemba, Jakartaâ€”Dalam naskah Sumpah Palapa pada Kitab Pararaton tertulisÂ  bahwa Â Maha Patih Gajah Mada tidak akan menghentikan mati raga atau puasanya sebelum mempersatukan Nusantara.
Sumpah Palapa tersebut merupakan embrio paling kuat bagi janin persatuan Indonesia. Wilayah Nusantara yang disatukan oleh Gajah Mada telah menjadi acuan perjuangan berat para pahlawan nasional mengikat Indonesia. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111, pada 20 Mei 2019, sangat relevan jika dimaknai dengan teks Sumpah Palapa tersebut.
Lebih dari satu abad Indonesia menorehkan catatan penghormatan dan penghargaan atas kemajemukan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Di tengah kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, sekali lagi Indonesia membuktikan mampu menjaga persatuan hingga saat ini.
â€œKita pasti mampu merajut kembali dan bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat, dari keterbelahan sosial, dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas bagi bangsa ini, yaitu persatuan Indonesia,â€ ucap Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando membacakan isi pidato Menteri Komunikasi dan Informatika pada Peringatan ke-111 Hari Kebangkitan Nasional di Salemba, Senin, (20/5). Â 
Jadi, sekiranya sangat relevan apabila peringatan Hari Kebangkitan Nasional, disematkan tema "Bangkit Untuk Bersatu", tulis Menkominfo Rudiantara.
Belajar dari kearifan para leluhur, nenek-moyang bangsa Indonesia yang telah dipupuk selama berabad-abad, jiwa gotong-royong bukanlah semangat yang sudah renta. Sampai kapan pun semangat ini akan senantiasa relevan, bahkan semakin mendesak sebagai sebuah tuntutan zaman yang sarat dengan berbagai perubahan.
Dengan bertumpu pada kekuatan jumlah sumber daya manusia dan populasi pasar, Indonesia diproyeksikan akan menjemput harkat dan martabat baru dalam arus ekonomi dunia. Bersama negara-negara besar lainnya, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, ekonomi Indonesia akan tumbuh menjadi sepuluh besar, bahkan lima besar dunia, dalam 10 sampai 30 tahun mendatang.
â€œKuncinya terletak pada hasrat kita untuk tetap menjaga momentum dan iklim yang tenang untuk bekerja. Kita harus jaga agar suasana selalu kondusif penuh harmoni dan persatuan,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Arwan SubaktiÂ

Upacara Peringatan ke-111 Hari Kebangkitan Nasional : Bangkit Untuk Bersatu

Jakartaâ€”Perpustakaan perguruan tinggi memiliki peran dalam mencetak lulusan yang berkualitas. Karenanya, akreditasi perpustakaan harus dipenuhi agar civitas academica memiliki kecakapan literasi yakni kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang bisa bersaing secara global.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengungkapkan akreditasi perpustakaan merupakan kegiatan yang secara teratur, terstruktur, sistematis, dan konseptual dilaksanakan untuk memastikan seluruh komponen dari aspek-aspek perpustakaan bisa memenuhi standar menurut kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional.
Syarif menegaskan ada 13 aspek perpustakaan yang harus dipenuhi perpustakaan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, agar bisa memainkan peran dalam menjawab tantangan kondisi kegemaran membaca, rendahnya indeks literasi, dan rendahnya kualitas perguruan tinggi Indonesia dibandingkan dengan negara lain.
Dia menyebut salah satu aspeknya adalah kelembagaan. Saat ini, di banyak perguruan tinggi, posisi kepala perpustakaan termarjinalkan. Rektor harus membuat kebijakan yang membuat keberadaan perpustakaan secara struktur organisasi setara dengan senat. Selain itu, kepala perpustakaan didorong agar berinovasi sehingga civitas academica bisa berkontribusi aktif mengatasi permasalahan sosial masyarakat.
â€œAda kurang lebih 120 juta yang tinggal di pedesaan dan perlu diedukasi perguruan tinggi. Karena itu dari 120 juta penduduk Indonesia, mereka membutuhkan buku berkualitas. Tetapi mereka tidak mampu menyimak presentasi disertasi. Mereka hanya membutuhkan buku ilmu terapan, life skills. Buku-buku ini bisa ditulis para mahasiswa,â€ jelasnya dalam webinar â€˜Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Swasta dalam Mendukung Peningkatan Indeks Literasi Masyarakatâ€™ yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Universitas Islam Makassar secara virtual pada Rabu (10/3/2021).
Aspek lainnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Pustakawan harus mampu mengkolaborasikan ilmu pengetahuan yang ada di perpustakaan untuk disampaikan kepada rektor dan jajarannya. â€œJadi tugas pustakawan dibutuhkan di seluruh dunia. Karena dia tugasnya mengemas informasi sehingga orang-orang yang sibuk seperti rektor, dosen, dekan, bisa mendapatkan kemasan informasi dari pustakawan kapan dan di mana saja,â€ urainya.
Selain itu, aspek lainnya adalah anggaran, koleksi, pemustaka atau pengunjung, sistem layanan, promosi, indeks kegemaran membaca, indeks literasi, sarana dan prasarana, digitalisasi, transfer knowledge, dan testimoni penerima manfaat.
Terkait indeks kegemaran membaca, Syarif Bando meminta agar perguruan tinggi menargetkan mahasiswanya agar membaca buku dalam sehari di rumah atau di mana saja, tidak hanya saat jam kuliah. Karena ini akan berdampak pada indeks literasi mahasiswa. Dia berharap perguruan tinggi bisa melakukan reformasi sistem pendidikannya agar mengarah kepada bagaimana menghasilkan mahasiswa yang bisa menciptakan barang dan jasa yang mampu dijual dan bersaing di pasar global.
Saat ini, ada 2.057 perpustakaan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, perpustakaan yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan sebanyak 392. Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas Supriyanto menyatakan tahun ini, pihaknya menargetkan akreditasi terhadap 1.000 perguruan tinggi di Indonesia. â€œSehingga jumlah perpustakaan PT yang akan diakreditasi mencapai 60-70 persen. Saat ini yang sudah terakreditasi 392 atau baru 19,1 persen,â€ jelasnya.
Padahal, akreditasi perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur penting karena ikut berkontribusi dalam keberhasilan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Akreditasi menjadi syarat pengajuan program studi dan jurusan di perguruan tinggi serta peningkatan status perguruan tinggi dari sekolah tinggi menjadi institut, dan dari institut menjadi universitas.
â€œDan akreditasi ikut berkontribusi untuk akreditasi lembaga PT. Bahwa perpustakaan yang sudah diakreditasi, nanti untuk penilaian akreditasi perguruan tingginya untuk komponen perpustakaan tidak perlu dinilai ulang hanya perlu memperlihatkan sertifikat akreditasi dari Perpusnas,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berdaya Saing Global

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Forum Perpustakaan Khusus Indonesia bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Seminar Nasional yang mengambil tema â€œArah Tata Kelola Perpustakaan Khusus di Indonesia dalam Menghadapai Revolusi Industri 4.0â€ bertempat di Ruang Teater lantai 2 Perpusnas Medan Merdeka Selatan, pada hari Senin (5/11). Hadir pada acara tersebut Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) Wahyu Kumoro, dan narasumber yang terdiri dari Praktisi Perpustakaan Riset PDII/LIPI Hendro Subagyo, Praktisi Perpustakaan Media CNN Indonesia Yogi Hartono, Praktisi Perpustakaan Rumah Ibadah Masjid Istiqlal Mukmin Suprayogi, Praktisi Perpustakaan Hukum Daniel S Lev Library/PSHK Farli Elnumeri, dan moderator dari Kepala Perpustakaan BPPT Eka Meifrina.
â€œKita berada disini untuk mendengarkan paparan tentang bagaimana mempersiapkan diri kita sebagai pustakawan atau sebagai pengelola perpustakaan khusus dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu perubahan yang lebih kita kenal sebagai industri 4.0,â€ ujar Wahyu komoro dalam laporannya sebagai ketua panitia kegiatan. Wahyu juga menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang terkait sehingga seminar nasional yang dihadiri oleh 165 pustakawan atau pengelola perpustakaan dari berbagai kementerian atau lembaga dapat terselenggara dengan baik. Ketua FPKI tersebut juga menyampaikan dengan terselenggaranya seminar nasional merupakan kesempatan bagi para pustakawan atau pengelola perpustakaan untuk mendalami hal-hal tentang pengelolaan perpustakaan khusus.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando sebagai keynote speech dalam acara tersebut memaparkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa ketentuan mengenai Perpustakaan Khusus telah diatur dalam pasal 25, 26, 27, 28. Syarif menjelaskan peran perpustakaan khusus, baik itu perpustakaan Kementerian atau Lembaga posisinya sangat strategis dalam menyediakan informasi dalam mendukung tugas dan fungsi kelembagaan. Selain itu pustakawannya juga harus dapat menyediakan informasi sebanyak mungkin dari yang terserak dan dapat disajikan kepada pemustaka atas informasi yang cukup dan terpercaya. â€œPada setiap kesempatan saya katakan tidak ada yang memandang sebelah mata pustakawan kecuali pustakawan itu sendiri yang memble. Oleh karena itu pustakawan akan selalu hadir kepada setiap orang penting yang membutuhkan informasi asal profesional dan bekerja dengan baik,â€ tutur Syarif.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Khusus Memiliki Peran Strategis dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kelembagaan

Salemba, Jakarta - Indonesia kaya akan khazanah budaya peninggalan masa lampau, yang mana satu bentuknya adalah naskah kuno bertulis tangan atau manuskrip. Naskah kuno juga merupakan aset intelektual yang sangat berharga dengan berbagai macam aksara dan bahasa.
Namun demikian, naskah kuno belum sepenuhnya mendapat perhatian. Hal ini terlihat&nbsp;dari banyak naskah kuno dibiarkan termakan usia, rapuh bahkan hancur tanpa ada pihak yang merawat dan melestarikan agar terjaga keberlangsungannya, untuk kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Mariana Ginting menyampaikan Perpusnas adalah salah satu lembaga yang konsern pada pelestarian naskah kuno. Selama tahun 2024, Perpusnas telah melakukan pelestarian naskah kuno di 11 provinsi di Indonesia.
&ldquo;Pelestarian mencerminkan komitmen kami sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga warisan literasi bangsa,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut Mariana menambahkan bahwa pelestarian naskah kuno bukan sekedar usaha menjaga dokumen, melainkan juga upaya mempertahankan jejak sejarah, pengetahuan dan peradaban yang membentuk bangsa.
&ldquo;Naskah kuno merupakan cerminan dari identitas dan kearifan lokal yang harus terus dijaga dari ancaman kepunahan,&rdquo; ungkapnya.
Dalam paparan Ekspose Pelestarian Naskah Kuno Tahun 2024, Selasa (19/11/2024), Plt. Kepala Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan Perpusnas, Made Ayu Wirayati menerangkan bahwa peraturan Perpusnas Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian Naskah Kuno dimaksudkan menjadi pedoman bagi Perpusnas, perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, dan pemilik naskah kuno.
&ldquo;Peraturan tersebut berisi tentang penyelenggaraan, penyelenggara, sistem informasi, koordinasi dan kerja sama, pelaporan kegiatan pelestarian naskah kuno di Indonesia, pendayagunaan naskah kuno yang sudah dialih media, serta pendanaan,&rdquo; terangnya.
Adapun cara yang dilakukan untuk menentukan 11 provinsi lokus pelestarian naskah kuno tahun ini, didasari oleh beberapa hal yakni pengarusutamaan naskah kuno nusantara sebagai ingatan kolektif nasional, pemenang Nugra Jasa Dharma Pustaloka, dan surat permohonan bantuan pelestarian.
Dalam sesi gelar wicara Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Didik Darmanto menegaskan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelestarian naskah kuno dari dulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Akan tetapi, Didik memberi masukan agar tahun depan pelaksanaan ekspose tidak hanya seputar tentang upaya pelestarian naskah kuno, melainkan juga mengangkat subtansi yang terkandung di dalamnya kepada masyarakat.
&ldquo;Tahun depan saya harap kegiatan ekspose ini bukan hanya menceritakan tentang pelestarian tapi juga membuat animasi dari naskah, sehingga bisa dijadikan bahan pembelajaran oleh siswa/i. Upaya ini perlu untuk terus kita dorong agar manfaatnya bisa sampai kepada masyarakat,&rdquo; harapnya.
Selain itu, Didik juga mengingatkan ekosistem pemeliharaan dan pelestarian naskah kuno tidak bisa dibangun sendiri namun perlu melibatkan banyak pihak. Dengan kata lain pemerintah membutuhkan dukungan dari akademisi dan perguruan tinggi, media massa, keluarga, dan masyarakat, serta pihak swasta.
Pada kesempatan yang sama Pendiri Komunitas Jangongan Naskah (Jangkah) Nusantara, Muhammad Bagus Febriyanto menjelaskan nama komunitas yang ia dirikan bermakna filolog-filolog milenial dan peminat naskah kuno Nusantara harus dapat melangkah pasti, bergerak turut mewarnai kehidupan akademik dan praktik dengan menggali dan memuliakan &ldquo;kas kaya&rdquo; yang tersimpan dalam naskah-naskah kuno Nusantara.
&ldquo;Jangkah memiliki moto Tri Laku Jangkah yaitu Hamuryani, Hangreksa, dan Hangluhurake yang memastikan bahwa naskah kuno tidak hanya terjaga fisiknya, tetapi juga tetap relevan sebagai sumber pengetahuan, inspirasi, dan identitas bangsa. Pendekatan ini mencakup aspek fisik, intelektual, dan kultural,&rdquo; jelasnya.
Total naskah kuno di daerah yang dipreservasi tahun 2024 berjumlah 763 eksemplar judul.
11 provinsi yang dikunjungi dan dilestarikan koleksi naskah kunonya antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, D. I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan&nbsp;Jawa&nbsp;Tengah.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Dokumentasi: Aditya Irfan Fakhruddin dan Andri Tri Kurnia

Ekspose Hasil Pelestarian Naskah Kuno Tahun 2024 “Menyelamatkan Sejarah Tertulis: Tantangan dan Solusi dalam Pelestarian Naskah Kuno”

Salemba, Jakarta--Entry Meeting secara umum bertujuan untuk memperoleh informasi kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Entry Meeting juga dimaknai sebagai upaya monitoring dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Sasaran RB mencakup perubahan tiga aspek, yakni maraknya KKN menjadi bersih dan bermartabat, mengubah pelayanan publik yang buruk menjadi berkualitas, serta memperbaiki rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja menjadi efektif dan efisien.
Presiden Jokowi menginginkan struktur birokrasi yang berkinerja. Setiap rupiah yang keluar dari APBN harus bermanfaat untuk rakyat. Tidak ada lagi pola pikir lama. Harus berubah. â€œPresiden Jokowi menegaskan tujuan Reformasi Birokrasi agar lembaga semakin lincah,â€ ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, pada Entry Meeting Evaluasi Pelaksanaan RB dan SAKIP Perpusnas, Kamis, (25/7).
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Kemal

Entry Meeting Evaluasi Pelaksanaan RB Perpusnas : Presiden Inginkan Birokrasi yang Berkinerja 

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI raih penilaian tinggi dalam predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Dalam hal ini, Perpusnas memperoleh nilai 81,30 dan menjadi satu dari 15 Lembaga yang dinilai.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, hadir untuk menerima piagam penghargaan di acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Ombudsman.
Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawal penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia terus berusaha mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui survei kepatuhan yang terus dilakukan secara rutin sejak tahun 2013.
Hasil nilai kepatuhan dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, kemudian zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.
Pada tahun 2021 penilaian kepatuhan dilaksanakan terhadap 587 instansi dengan rincian 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 416 Pemerintah Kabupaten, dan 98 Pemerintah Kota.
Anggota Ombudsman, Dadan S. Suharmawijaya, menyampaikan pelaksanaan tugas Ombudsman pada Triwulan 1 Tahun 2022 dimanfaatkan dengan merespon beberapa isu terkini baik penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi.
&acirc;&euro;&oelig;Ombudsman menerima laporan pengaduan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 2706 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut terdapat 1766 laporan masyarakat, kemudian 893 quick response, dan 36 laporan investigasi atas prakarsa sendiri. Selain itu, terdapat 2564 konsultasi non laporan dan 596 tembusan. Pada periode ini, laporan yang diselesaikan sebanyak 1904,&acirc;&euro; jelasnya.
Ditambahkan oleh Wakil Ketua Ombudsman, Bobby Hamzar Rafinus, dari evaluasi terhadap hasil survei kepatuhan masih ada tantangan besar yang harus dihadapi mengenai kepatuhan terhadap pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya di tingkat Kabupaten. &Acirc;&nbsp;&Acirc;&nbsp;&Acirc;&nbsp;
&acirc;&euro;&oelig;Dari 416 Kabupaten yang kami survei masih sekitar 226 berpredikat sedang dan 87 berpredikat rendah. Jadi kalau melihat kepada sasaran jangka menengah RPJMN 2020-2024 maka pekerjaan yang besar masih banyak harus kita lakukan untuk meningkatkan jumlah kabupaten dari kepatuhan rendah dan sedang menjadi kepatuhan tinggi,&acirc;&euro; ungkapnya.
Lebih lanjut, Bobby memaparkan dalam upaya proses penyelesaian laporan masyarakat, Ombudsman memiliki satu standar prosedur yang berlaku di seluruh Ombudsman di dunia. Ombudsman sudah membangun mekanisme cukup panjang yang terbagi dalam tiga tahapan yakni tahap penerimaan dan verifikasi, tahap pemeriksaan, dan tahap resolusi dan monitoring.
&acirc;&euro;&oelig;Alurnya adalah pelapor menyampaikan aduan atas pelayanan publik, lalu data aduan yang telah masuk diverifikasi, setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen, dan pada akhirnya penyelesaian aduan ditindaklanjuti dengan beberapa metode penyelesaian masalah yang ada di Ombudsman,&acirc;&euro; paparnya.
Penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik merupakan wujud komitmen Ombudsman untuk terus mendorong pelayanan publik menuju era digitalisasi, komitmen untuk terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh pelosok nusantara.
Dengan terus melaksanakan survei kepatuhan, Ombudsman berharap akan terus meningkatkan jumlah instansi yang memiliki predikat kepatuhan terbaik. Sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang berbasis teknologi, transparansi, cepat, mudah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Masuk Kategori Zona Hijau Predikat Kepatuhan Ombudsman

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Berita palsu atau hoaks bukanlah barang baru. Sejak manusia diciptakan, virus hoaks sudah ada dan terus berkembang seiring zaman. Banjir bandang informasi menyebabkan masyarakat sulit membedakan informasi mana yang benar dan bohong. Ini tantangan dalam mengelola informasi. "Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang suka ngobrol. Lebih-lebih di media sosial, dimana pengguna Facebook dan Instagram di Indonesia menyentuh angka puluhan juta," beber Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab, pada Webinar Perpusnas 'Mencegah Hoax Dengan Membaca', pada Jumat siang (26/6).
Najwa mengakui ada beberapa alasan kenapa hoaks bisa beredar cepat. Pertama karakter masyarakat Indonesia yang suka ngobrol, sehingga lebih rentan terkena hoaks. Kedua, masyarakat Indonesia juga lebih percaya jika mendapatkan informasi dari orang-orang terdekat. Ketiga, situasi yang mempengaruhi terlebih di saat pandemi. "Ini yang membuat hoaks tumbuh subur karena masyarakat masih sulit mencari referensi Covid-19 yang terhitung baru," tambah Najwa.
Najwa berpesan agar berhati-hati dengan judul berita yang provokatif, cermati alamat situs, abal-abal atau tidak. Lalu, cek keaslian foto. Saat ini sudah banyak aplikasi yang disediakan untuk mengecek keaslian sumber informasi, gambar, dan foto-foto.
Mewabahnya hoaks di Indonesia salah satu sebabnya adalah belum ajegnya budaya baca secara fisik dengan buku-buku, lalu dengan cepat beralih ke budaya baca digital.
Budaya baca digital memerlukan kemampuan literasi yang kuat. Dan masyarakat Indonesia masih rentan karena belum mampu memilih serta memilah informasi yang tepat dan sesuai kebutuhan.
"Membaca buku secara fisik akan membawa karakter yang tidak mudah percaya dengan kiriman informasi. Punya rasa penasaran, berhati hati dalam mengambil keputusan, dan terbiasa mencari benang merah dari yang dibacanya. Tidak mudah dibohongi. Sedangkan membaca buku secara digital, biasanya yang dibaca hanya poin-poin atau sepotong-potong," urai Nana, sapaan akrab Najwa Shihab.
Reporter: Hartoyo Darmawan
Fotografer: Raden Radhityo

Berita

Webinar Mencegah Hoaks Dengan Membaca : Karakter Masyarakat Jadi Faktor Hoaks Tumbuh Subur