Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan berperan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan
Ketua Umum Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) Usman Asshiddiqi mengatakan peran perpustakaan umum dalam program berbasis inklusi sosial adalah pembinaan perpustakaan desa, sekolah, dan komunitas.
Selain itu juga intervensi program, variasi layanan perpustakaan sesuai kebutuhan dan integrasi program dengan stakeholder atau institusi pemerintah.
"Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mensyaratkan komitmen dan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Perpustakaan," kataya pada Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi Dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€ secara virtual pada Selasa (23/3/2021).
Hal ini diharapkan menciptakan kesadaran masyarakat untuk berkembang dan keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mampu meminimalisir ketergantungan pada pihak-pihak diluar dirinya.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalamÂ  mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauanÂ  untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha,Â  melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia (HAM).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ini menyatakan transformasi ini bertujuan terciptanya masyarakat melalui transformasi peprustakaan berbasis inklusi soial.
Sementara tujuan khususnya meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan.
Dalam strategi transformasi layanan perpustakaan ini mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Untuk aksinya ruang berbagi pengalaman, ruangÂ  belajar yang kontekstual dan ruang berlatih keterampilan kerja.
"Sementara untuk indikatornya peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan, peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga," tutup Usman.
Â 
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI
Â

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 

Bangko, Merangin - Tiap masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan memanfaatkan informasi serta pengetahuan agar individu dan kelompok masyarakat dapat menjadi cakap dalam menjalani kehidupan.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar di sela-sela meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Merangin, Kamis (12/9/2024).
Kehadiran perpustakaan, menurutnya, memainkan peran penting sebagai institusi pendidikan nonformal yang menjamin kelangsungan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang telah melewati usia pendidikan formal.
"Perpustakaan adalah institusi paling demokratis. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membangun sumber informasi dan bacaan berkualitas guna meningkatkan SDM masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), karena SDM yang kuat akan menjadi modal utama untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang sesuai dengan amanat UUD 1945.
"Hal ini akan mewujudkan terciptanya masyarakat yang cerdas dan sejahtera,&rdquo; tegasnya.
Kabupaten Merangin mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk perluasan Gedung perpustakaan sebesar Rp 4,5 Miliar.
Gedung dua lantai ini diharapkan dapat menjadi ruang kreativitas dan diskusi bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cakap dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
"Kehadiran perpustakaan, harus mampu mengatasi kemiskinan informasi dan menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial, termasuk kemiskinan dan stunting," ungkapnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Merangin Mukti yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Merangin Firdaus mengatakan gedung perpustakaan yang baru ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong literasi di tengah masyarakat.
"Gedung ini diharapkan menjadi simbol perubahan positif dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat bagi seluruh lapisan masyarakat." ungkapnya.
Dia juga menekankan tantangan di era digital ini, di mana akses informasi sangat mudah, tetapi perlu kecerdasan dalam memilih dan memanfaatkan informasi yang berkualitas.
"Kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi tetap menghargai nilai buku cetak dan bacaan," katanya.
Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Merangin untuk memanfaatkan gedung perpustakaan guna meningkatkan minat baca dan budaya literasi.
"Mari bersama-sama kita jadikan generasi kita cerdas dan berpengetahuan luas," ajaknya.
Pada kesempatan yang sama juga diserahkan bantuan bacaan bermutu sebagai bagian dari program distribusi 10 juta bahan bacaan ke 10.000 desa di Indonesia.&nbsp; Sebanyak 13 desa di Kabupaten Merangin menjadi penerima manfaat dari program tersebut, termasuk diantaranya Bedeng Rejo, Desa Bukit Bungkul, dan Kelurahan Pematang Kandis.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Aditya Irfan/Ahmad Kemal

Perpustakaan Hadir Untuk Masyarakat Lebih Cakap

Tugu Tani, Jakarta-Setelah melalui serangkaian tes kognitif, wawancara, dan presentasi, pustakawan asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Arda Putri Winata, terpilih sebagai pustakawan terbaik Nasional 2019, pada Sabtu, (17/8). Penghargaan diberikan langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakan Perpustakan Nasional, Woro Titi Haryanti.
Putri berhasil membawa hadiah uang prestasi senilai Rp 20 juta. Wanita mungil ini berhasil mengungguli Novita Dwi Anayati, pustakawan asal Jawa Timur, dan Dian Arya Susanti, pustakawan asal Jawa Barat, yang mendapat predikat dua dan tiga terbaik.
Dalam kesempatan tersebut, Woro Titi, mengatakan era saat ini sulit ditebak. Pengetahuan berkembang sangat cepat. Perpustakaan lah yang mampu menghubungkan antara kemajuan peradaban dengan masyarakat.
Agar tetap relevan dengan masa depan perpustakan harus bertransformasi.
"Diperlukan perpustakan yang inklusi. Yang peka terhadap kebutuhan masyarakat," jelas Woro Titi.
Perpustakan yang inklusi adalah perpustakan yang dekat dengan masyarakat. Inklusi tidak hanya berlaku bagi perpustakan umum tapi juga bisa dipraktekkan pada perpustakaan khusus maupun sekolah.
Inklusi adalah pendekatan sosial agar perpustakan mampu bersahabat dan dekat dengan pemustaka.
Peran pustakawan terus berkembang. Jika 10 tahun lalu terbatas hanya di lingkup ruang kerja yang statis. Namun, perubahan jaman mengharuskan pustakawan melakukan transformasi (perubahan) agar tidak ditinggal pemustaka.
"Pustakawan harus kreatif, pandai bersinergi, dan berpikir out of the box," tambah Deputi 2 Perpusnas.
Peran tokoh adat, agama, juga harus dimaksimalkan agar kebermanfaatan perpustakan menjadi luas. Perpustakaan bukan lagi sekedar menyimpan dan melayankan koleksi tapi bisa menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang.
Lomba Pustakawan Berprestasi Tingkat Nasional diikuti sebanyak 29 pustakawan berprestasi yang mewakili provinsi. Selain mengikuti berbagai ujian mereka juga mengikuti serangkaian acara mulai dari mendengarkan pidato sidang Paripurna MPR/DPR, melakukan tabur bunga di taman makam pahlawan menghadiri detik-detik upacara kemerdekaan di istana, kunjungan ke pusat data dan informasi Tempo grup, serta wisata edukasi ke museum.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

DIY Raih Juara Pustakawan Berpretasi Terbaik Nasional 2019

MENCEGAH lebih baik daripada mengobati. Namun dalam situasi yang serba tidak menentu (VUCA) persoalannya menjadi lain. Misalnya penyebaran virus covid 19 yang belum juga usai. Ini pun menjadi tantangan industri alat kesehatan (alkse) termasuk farmasi untuk berkontribusi. Daya saing kualitas dan harga produk menjadi salah satu tantangannya agar dapat mengurangi ketergantungan dari impor. Hingga kini, lebih dari 90-an persen alkes termasuk farmasi masih impor untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2700 Rumah Sakit dan 9700 Puskesmas dalam melayani sekitar 271-an juta jiwa rakyat Indonesia. Satu sisi, aspek teknologi canggih di negara maju berkembang sangat pesat berbasis teknologi era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0 ala Jepang. Â Faktor pragmatisme maupun pemburu rente yang mengejar keuntungan semata juga menjadi penghambat kemajuan. In paralel, daya saing industri nasional perlu dipacu lebih kencang lagi agar mampu memproduksi alkes, termasuk farmasi sendiri terutama uuntuk menaggulangi wabah corona yang telah berdampak multi-dimensional; dan hingga kini belum juga mereda. Pun, anggaran yang disiapkan sangat besar mencapai Rp 641,17 Trilium termasuk rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti social safety net, economy safety net, financial safety net, dan health safety net.
Â Â Â Â  Data BNPB per 18 Mei 2020 : ada 17.514 kasus terinfeksi positif covid 19; dirawat di Rumash Sakit 12.237 orang, sembuh 4.129 dan meninggal dunia 1.148 orang. Sementara itu, untuk data dari 213 negara sedunia adalah 4.796.714 kasus terinfeksi positif covid 19, yang dinyatakan sembuh 1.849.628 orang dan meninggal dunia sebanyak 316.434 orang.
Â Â Â Â  Produk dan Daya Saing
Â Â Â Â  Data Kemenkes R.I pada 2018 bahwa industri alkes dalam negeri meningkat sekitar 25% menjadi 242 industri dari tahun lalu dan memproduksi alkes sebanyak 294 jenis. Â Pada umumnya industri alkes nasional belum mampu bersaing dengan produk mancanegara, baik mengenai harga dan kualitasnya, terlebih di era globalisasi pasar bebas. Trade-off antar harga dan kualitas inilah yang menjadi tantang terbesar bagi industri alkes nasional. Walapun jika dilihat dari sisi penyelenggara layanan kesehatan telah terdukung untuk meningkatkan kontrobusi riil bagi pasien; namun dari sisi pengembangan industri nasional dirasa sangat merugikan karena pangsa pasar nasional sangat potensial, dikaitkan dengan jumlah penduduk yang sangat besar.
Â Â Â Â  Ke depannya, industri alkes dalam negeri ini akan diarahkan melalui pengembangan yang inovatif berbasis riset. Ada beberapa lembaga riset seperti BATAN dan BPPT serta pendidikan tinggi di Indonesia seperti UGM dan ITB yang terlibat sebagai sumber munculnya riset-riset inovatif di bidang alat kesehatan. Juga, Badan Riset Nasional perlu fokus dan besinergi dengan lembaga riset industri strategis nasional,Â  swasta maupun kalangan Perguruan Tinggi dalam maupun mancanegara untuk memproduksi alkes canggih produk anak bangsa sendiri, satu diantaranya berbegas untuk memproduksi alkes pendukung penanggulangan penyebaran covid 19 yang memuhi standar mutu, keamanan dan manfaat. In parallel, anggaran riset nasional sebesar 0,3% dari PDB (Produk Domestik Bruto) perlu ditingkatkan terutama untuk teknologi terapan yang berbasis revolusi industry 4.0. Jika dibanding dengan negara lain, anggaran riset saat ini relatif kecil, misalnya anggaran riset diÂ  Israel 4,21% dari PDB, Korea Selatan 4,15% dari PDB, Jepang 3,47% dari PDB, Amerika Serikat 2,81% dari PDB, Singapura 2.5% dari PDN, Thailand 2.5% dari PDB dan Malaysia 1,8% dari PDB.
Terkait uji klinik terhadap alkes harus mengikuti ketentuan Permenkers No.63 Tahun 2017 tentang Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik; sehingga terjamin kemanan, mutu dan manfaatnya.
Â Â Â Â  Kemudian, dalam kontribusi menanggulangi penyebaran covid 19, industri alkes nasional memproduksi alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan medis, goggles, masker, alat rapid test maupun obat-obatan dan vitamin. Untuk produk APD ini rata-rata Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 25-90%. Tantangan utamanya adalah menemukan vaksin covid 19 yang dilakukan melalui riset bekerjasama dengan para pihak. Disamping itu, PT PINDAD dan PT Dirgantara Indonesia juga memproduksi ventilator secara massal dalam kontribusinya mendukung penanggulangan covid 19. Ini model triple helix yang patut diapresiasi dan dikembangkan terus menuju kemandirian.
Â Â Â Â  Investasi berbasis kepentingan nasional
Â Â Â Â  Kita membuka kran investor dari dalam maupun luar negeri namun tetap berorientasi pada kepentingan nasional baik aspek keamanan maupun kesejahteraan; agar merdeka dan tidak menjadi bulan-bulanan pihak asing. Kita patut meneladani Ajaran Trisakti Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini,Â  yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Perlu nyali untuk meredefinisi dan merevisi semua kontrak dengan para investor, terutama yang merugikan seperti misalnya kontrak terima jadi (turn key contract).
Â Â Â Â  Pola Hidup Baru (New Normal)
Â Â Â Â  Akibat terdampak covid 19 merubah sendi-sendi kehidupan, terutama harus tinggal di rumah sehingga terjadi sudden death perekonomian, PHK merajalela dan produktivitas anjlok. Semua berharap agar wabah covid 19 ini segera berakhir sehingga dapat memulai kehidupan seperti sediakala. Namun, harapan ini nampaknya belum bisa jadi kenyataan karena penyebaran wabah tersebut masih terus meningkat, mudah menular dan berlangsung sangat cepat serta vaksin belum diketemukan. Sehingga WHO menganjurkan pola kehidupan baru (New Normal) dalam arti tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan mematuhi ketentuan protokol kesehatan, terutama bagi meraka yang berusia dibahwa 45 tahun diizinkan untuk berkativitas di luar rumah. Satu hal yangÂ harus sungguh-sungguh dijalankan adalah Sikap Disiplin diri dan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan diri maupun orang lain.
Â Â Â Â  Dengan demikian, kita berharap agar industri alkes nasional semakin mampu memproduksi barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, terutama segera menemukan vaksin covid 19 demi kepentingan kemanusiaan. Semoga.Â 
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. 
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI)

Tantangan Industri Alat Kesehatan Nasional di Tengah COVID-19

Grobogan, Jawa Tengah - "Kami dari Perpustakaan Nasional hadir dalam rangka bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk bersama-sama merumuskan formula bagaimana menjawab tantangan tentang opini hasil penelitian bertaraf internasional mengenai indeks pembangunan bangsa kita yang berada di posisi 113 dan indeksÂ  literasi serta budaya bacaÂ  yang rendah, kurangnya buku dan ketimpangan pemerataan bahan bacaan antar wilayah terutama di pulau jawa dan luar jawa," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengawali sambutan dalam acara Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca yang bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan pada hari Sabtu (11/8). Syarif dalam kesempatan tersebut secara tegas menolak bahwa budaya baca bangsa Indonesia rendah, dalam kenyataannya Indonesia memiliki jumlah aksara terbanyak sebanyak kurang lebih lima puluh aksara yang terpelihara dan digunakan oleh berbagai suku di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga pulau Rote.Â 
Kendala yang ada saat ini dalam meningkatkan budaya baca adalah ketimpangan antara rasio jumlah buku yang terbit dengan jumlah penduduk. Syarif memaparkan di kota-kota besar rata-rata 1 buku ditunggu 10.000 orang dan diluar pulau jawa 1 buku ditunggu 15.000 orang. Dalam arti buku-buku yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakatÂ  baik yang bekerja sebagai petani,Â  pedagang maupun peserta didik di sekolah dan perguruan tinggi. Buku-buku yang tersebar ke daerah-daerah seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat melalui buku-buku ilmu pengetahuan praktis, buku-buku teknologi tepat guna dan ilmu pengetahuan terapan sebagai penyederhanaan dari hasil penelitian atau disertasi para pakar di Perguruan Tinggi. "Hal tersebut sangat penting agar masyarakat memiliki kemampuan berkarya dan menciptakan lapangan pekerjaan sesuai sumber daya alam yang melimpah disekitarnya. Dengan demikianÂ kebijakan revolusi karakter bangsa sesuai dengan 9 nawa citaÂ  pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla dibutuhkan untuk kemandirian masyarakat, sehingga peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai pusat pembelajaran untuk meningkatkan potensi masyarakat" imbuh Syarif.
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas menjelaskan tujuan revolusi karakter bangsa adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan kepribadian kebudayaan secara bertahap dapat tercapai. Selain itu, Kepala Perpusnas juga menekankan tentang perlunya pemahaman mengenai esensi kemerdekaan pada setiap individu masyarakat Indonesia dalam mengeksplorasi dan mengoptimalkan pemikiran-pemikiran positif untuk mengelola seluruh sumber daya yang melimpah termasuk potensi kesenian, kebudayaan dan pariwisata. "Kesejahteraan masyarakat tidak bisa dicapai hanya dengan komentar para pengamat, namun jauh lebih penting adalah mendorong masyarakat untuk bangkit berkreasi, berinovasi, bergotong royong, bermusyawarah dan bermufakat untuk kemajuan kesejahteraan dan persatuan dalam kelompoknya," demikian motivasi yang disampaikan Syarif kepada seluruh Tokoh Masyarakat dan pendidik serta penggiat literasi yang hadir dalam acara tersebut dalam menyikapi opini penelitian internasional tersebut.
Sejalan yang disampaikan Muhammad Syarif Bando, Bupati Grobogan Sri Sumarni yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Grobogan menyambut baik Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di wilayahnya sebagai upaya untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat serta menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi dan sumber belajar sepanjang hayat. "Namun demikian peran keluarga, sekolah dan masyarakat sangat penting dalam menumbuhkan minat baca, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengaktualisasikan perpustakaan, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan umum," Sri menambahkan.
Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam mendukung suksesnya Gerakan Literasi Kabupaten Grobogan telah melakukan langkah nyata melalui Pencanangan Kabupaten Literasi tanggal 15 Oktober 2016, Penerbitan Surat EdaranÂ  Bupati Grobogan Nomor 903/3067/2017 tentang Alokasi Dana Desa bagi Pengembangan Perpustakaan, Penerbitan Surat Sekretaris Daerah Nomor 041/4410/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Perpustakaan Desa, Promosi Gemar Membaca melalui workshop peningkatan minat baca sejak dini, pameran buku setiap tahun, dan lain-lain. "Dalam menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca sebagai sumber informasi dan sumber pembelajaran sepanjang hayat diharapkan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak membantu pelayanan perpustakaan," harap Sri.
"Perpustakaan Nasional merupakan mitra Komisi X DPR RI, Pak Syarif Bando selama menjabat Kepala Perpusnas luar biasa lincahnya, terbukti dengan tingkat literasi dan kegemaran membaca yang meningkat dalam satu tahun selama 2016-2017 hampir sepuluh persen," puji Djoko Udjianto yang merupakan Ketua Komisi X DPR RI dari Partai Demokrat daerah pilihan Jawa Tengah III (Grobogan, Blora, Rembang dan Pati). Djoko menerangkan dasar untuk mensosialisasikan peran perpustakaan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang terkait mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan juga memiliki kewajiban dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. "Disisi lain, sebagai anggota DPR RI memiliki tiga tugas yaitu dari segi pengawasan, anggaran dan legislasi. Tentunya ini sangat berkaitan dalam menumbuhkembangkan perpustakaan," terang Djoko.
Kenapa perpustakaan di negara Indonesia belum berkembang? Djoko menjelaskan menurut kajian bahwa kebiasaan seseorang membaca dipengaruhi oleh orang tua ternyata sangat kecil yaitu sekitar 6%, sedangkan guru hanya 14%, justru yang terbanyak dipengaruhi oleh kawan. Djoko sependapat dengan syarif bahwa minat baca masyarakat Indonesia tinggi namun jumlah buku yang dibaca oleh setiap orang pertahunnya masih rendah. "Dari hasil kajian, rata-rata orang Indonesia dalam satu tahun membaca kurang dari lima buku," jelas Djoko. Oleh karena itu Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto yang juga anggota Badan Anggaran tersebut dimana komisi yang dinaunginya membawahi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga dan perpustakaan berjuang dalam penyusunan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana pemanfaatan anggaran dana desa bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaan.
Saat ini perpustakaan harus bertransformasi menjadi layanan berbasis inklusi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi dan meningkatkan peran literasi untuk kesejahteraan. "Jadi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial harus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup penggunanya," jelas Syarif. Perpustakaan Nasional telah menginisiasi ide-ide pengembangan perpustakaan dan bekerjasama dengan Bill and Melinda Gates Foundation melalui program Perpuseru yang telah direplikasi oleh perpustakaan desa di seluruh Indonesia sebagai tempat belajar dan berkreasi yang produktif bagi masyarakat sekitarnya. Banyak testimoni keberhasilan perpustakaan sebagai agen perubahan dalam hal sosial dan ekonomi masyarakat.
Seperti keberhasilan Ni Wayan Srimentik dari Denpasar-Bali menjadi pelopor gepeng bangkit dari kenistaan melalui berdagang dupa. Lalu, Sudarwati seorang ibu rumah tangga dari Kalimantan dapat mengangkat perekonomian keluarga melalui Perpustakaan Desa Sungai Kapitan dalam membuat keripik pisang kepok. Kemudian, Gunawan seorang pendekar pupuk organik cair dari Sumenep yang memperoleh literatur dari internet dengan keahliannya berselancar di dunia maya dimanfaatkan oleh pemerintah desa Totosan. Selain itu Suparno dari Gunung Kidul Jogja, memanfaatkan perpustakaan untuk mengembangkan jagung hibrida dan banyak lagi keberhasilan dari pemanfaatan perpustakaan. Salam literasi!
Reportase : Arwan Subakti

Kebijakan Revolusi Karakter Bangsa Melalui Peningkatan Peran Perpustakaan

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI menggelar pelatihan pemrograman menggunakan Code Igniter Web Framework bagi Penata Aplikasi di Pusat Data dan Informasi. Dalam sambutannya, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando berharap Pusdatin bisa menjadi sumber informasi yang valid dan terpercaya mengenai seluruh aspek wilayah di Indonesia. Ini sejalan dengan fungsi perpustakaan sebagai pusat untuk transfer ilmu pengetahuan.
"Geospasial tentang geografis asal-usul Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia dikenal dan sampai sekarang bagaimana peta administrasinya dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, itu seperti apa dan itu nanti ada narasinya. Kemudian sumber informasi potensi SDA-nya yang ada di langit, laut, dan darat," jelasnya saat membuka acara pelatihan di Teater Perpusnas Salemba, Jakarta, pada Senin (9/11/2020).
Syarif Bando menekankan sebagai bagian dari perpustakaan dunia, Perpusnas harus unjuk gigi dalam percaturan global. Karenanya, Perpusnas harus mampu mengumpulkan, mengolah, dan mendayagunakan seluruh sumber ilmu pengetahuan yang berasal dari dalam dan luar negeri.
"Di sini teman-teman Pusdatin akan bisa sangat paham betapa perpustakaan antardunia menjadi sebuah jembatan ilmu pengetahuan yang tidak ada taranya kalau ini bisa terkoneksi. Pertanyaannya, Perpusnas ini sudah terkoneksi dengan berapa dengan perpustakaan seluruh dunia? Dan siapa yang akan mengkoneksikan dan bagaimana pekerjaan untuk mengkoneksikan itu?â€ urainya.
Melalui pelatihan yang diberikan, Syarif Bando berharap pengelolaan informasi dan teknologi di Perpusnas bisa terdokumentasikan dengan baik.
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpusnas Yahyono menyatakan pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di dalam bidang IT. Menurutnya, dunia IT berkembang sangat cepat dan dibutuhkan pemikiran serta inovasi yang sesuai perkembangan zaman.
"Harapannya dari Pusdiklat setelah bapak/ibu staf Pudatin mengikuti acara ini, bisa mengimplementasikan apa yang diperoleh pada hari ini. Karena kita paham betul di dalam dunia TI, hari ini X besok sudah menjadi X plus 1, besok X plus 1 lusa sudah X plus 2, tahun depan sudah X plus 1000. Ini menjadi tantangan kita semua,â€ tutupnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Pusdatin Harus Jadi Sumber Informasi yang Valid & Terpercaya 

Kemayoran, Jakarta â€“ Hadir 100 peserta undangan dari Kementerian/Lembaga, dinas perpustakaan, perguruan tinggi, organisasi profesi, forum taman baca masyarakat dan tim kajian yang melaksanakanÂ workshopÂ kegemaran membaca di Perpustakaan Nasional.
Tujuan dari â€œkriteria kegemaran membacaâ€
<ol>
<li>Menyusun indikator dan formulasi pengukuran kriteria kegemaran membaca yang akan dijadikan standar sebagai paham rujukan dalam melakukan kajian kegemaran membaca.</li>
<li>Menghimpun masukan dari narasumber dan peserta untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kebijakan serta menghasilkan suatu naskah dan rekomendasi tentang kriteria kegemaran membaca.</li>
<li>Menjamin tercapainya sasaran peningkatan kegemaran membaca dan kebudayaan kegemaran membaca.</li>
</ol>
"Indonesia memiliki duta baca yang paling banyak dan infrastruktur perpustakaan, cuma kalah sama India, tapi kenapa selalu nomor satu budaya bacanya rendah. Semua orang yang akan menjadi publikator, informator, sumber informasi dan agen tentang perpustakaan ada di ruangan ini.â€ Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando Saat menjadi Keynote Speaker pada â€œWorkshopÂ Persiapan Survey Kegemaran Membacaâ€ di Hotel Orchardz, Jakarta, Senin, (27/08).
â€œMari bersatu melalu perpustakaan di dunia kita, kita tetapkan ini namanya literasi, ini namanya kegemaran membaca, ini parameternya begini caranya setiap masyarakat di Indonesia terbebas.â€
Berkontribusi untuk menjawab semua tantangan yang ada tidak penting kita seberapa besar Indonesia peringkat budaya bacanya naik, tidak penting integritasinya Indonesia berapa kita naikan yang paling penting adalah kita bisa meletakkan pondasi atau dasar â€“ dasar yang kuat bagi semua orang untuk percaya membaca itu penting.
Reportase: Arwan Subakti/Syarifuddin

Berita

Workshop Persiapan Survey Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional RI