<div class=ExternalClass0AA52FAB804544F4989C5A60673B4D81>
<div>Â  
1. Pendahuluan Â Â Â  Dalam berbagai kamus dan ensiklopedia pembaca dapat menemukan definisi perpustakaan nasional misalnya pada International Encyclopedia of Information and Library Science (1997) dan Harrod's librarian glossary (2000) ataupun terbitan India seperti Encyclopedia of information and library science (1993). Definisi yang diberikannya bermacam-macam seperti &quot;libraries which have a responsibility to collect, maintain and preserve the national literature&quot; (Encyclopedia, 1997). Harrod memberi batasan sebagai &quot;a library maintained out of government funds and serving the nationas as a whole. Usually books in such libraries are for reference only.&quot; Definisi yang diberikan pada terbitan lain umumnya hampir sama. Â Â Â 
Â Â Â Â  Sungguhpun demikian ada definisi UNESCO yang lebih komprehensif. Pada tahun 1970, UNESCO dalam Recommendations Concerning the International Standardization of Library Statistics dalam konferensi umumnya ke 16 memutuskan definisi perpustakaan nasional sebagai berikut: Â  Â Â Â  Perpustakaan nasional: perpustakaan yang bertanggung jawab atas akuisisi dan pelestarian kopi semua terbitan yang signifikan yang diterbitkandi sebuah negara dan berfungsi sebagai perpustakaan &quot;deposit&quot;, baik berdasarkan undang-undang maupun kesepakatan lain, dengan tidak memandang nama perpustakaan. Perpustakaan nasional juga umumnya menjalankan fungsi sebagai berikut: menyusun bibliografi naisonal; menyimpan dan memutakhirkan koleksi asing yang besar dan representatuf termasuk buku mengenai negara yang bersangkutan; bertindak sebagai pusat bibliografi nasional; menyusun katalog induk; menerbitkanÂ  bibliografi nasional retrospektif. Â Â  
Â Â Â  PerpustakaanÂ  yang menyebutk dirinya sebagaiÂ  perpustakaan nasional namun fungsinya tidak sesuai dengan definisi di atas tidak dapat dimasukkan ke kategori perpustakan nasional. Sebaagi contoh di Indonesia pada tahun 1970an sebelum terjadi krisis yang menghantam Pertamina dikenal adanya Yayasan Perpustakaan Nasional yang bertujuan menyusun perpustakaan nasional. Perpustakaan tersebut tidak pernah terbentuk sehingga sulit dikatakan sebagai perpustakaan nasional.
2. Klasifikasi perpustakaan Â Â  Â Klasifikasi jenisÂ  perpustakaan tidak selalu sama. Dalam DeweyÂ  DecimalÂ Classification edisi 22 pada notasi 027 terdapat jenis perpustakaan sebagai berikut: Â (1) Private and family libraries Â (2) Proprietary libraries Â (3) Rental libraries Â (4) Public libraries Â (5) Government libraries Â (6) Libraries for special groups and organizations Â (7) College and university libraries Â (8) School libraries 
Pada produk perundang-undangan RI, dikenal jenis perpustakaan berupa (a) perpustakaan nasional; (b) perpustakaan umum; (c) perpustakaan khusus; (d) perpustakaan perguruan tinggi dan (e) perpustakaan sekolah. Pembagian lain adalah (a)Â  Perpustakaan internasional; b. Perpustakaan nasional; c. Perpustakaan umum ; d. Perpustakaan pribadi; e. Perpustakaan khusus; f. Perpustakaan sekolah dan g. Perpustakaan perguruan tinggi. Dari berbagai klasifikasi jenis perpustakaan, terdapat kecenderungan untuk menjadikan perpustakaan nasional sebagai jenis tersendiri terkecuali pada klasifikasi oleh DDC.
3. Asal usul. Â Â Â  Perpustakaan nasional yang ada di dunia pada saat ini memiliki sejarah yang menunjukkan asal usulnya yang berbeda-beda. Perbedaan itu berimbas pada jasa serta kedudukan yang diperolehnya misalnya sebagai lembaga tersendiri atau sebagai bagian dari badan legislatif. Â Â Â  Adapun asal usul perpustakaan nasional ialah sebagai berikut : (1) Merupakan kumpulan berbagai perpustakaan yang disita negara semasa revolusi, kemudian koleksi gabungan itu dijadikan satu di bawah atas perpustakaan nasional. Contoh Bibliotheque Nationale di Paris dan Perpustakaan Negara Lenin di Moskow. Di Prancis dan Rusia sebelumnya perpustakaan yang besar merupakan milik raja dan kaum bangsawan. Perkembangan perpustakaan nasional diasosiaiskan dengan negara berdaulat borjuis sebagai upayanya konsolidasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan nasional. Perpustakaan nasional disusun untuk mengumpulkan dan melestarikanÂ  publikasi sebagai pengejawantahan penulisan keberhasilan intelktual di sebuah negara. Â Proses ini dimulai pada tahun 1795 ketika Konvensi Nasional perancis mengumumkan bahwa perpustakaan, sebelumnya milikik raja, menjadi milik nasional serta memberikan hak kepada Konvensi Nasional untuk memperoleh kopi deposit semua publikasi tercetak dari perancis 
(2) Perpustakaan tersebut dibangun semasa damai. Contoh &quot;Reference Division&quot; dari The British Library di London. Reference Division semula merupakan bagian dari The British Museum Library, bahkan namanya semula adalah National Reference Library of Science and Invention, digabungkan dengan National Lending Library for Science and Technology, National Central Library dan OfficeÂ  for Scientific and Technical Investigantion pada tahun 1973 menjadi The British Library.
(3) Sengaja dibentuk, lazimnya dengan dekrit pemerintah. Contoh Perpustakaan Nasional RI di Jakarta, dibentuk berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemudian dengan keputusan Presiden menjadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Contoh lain ialah National Library of Canada. (4) Sebagai bagian sebuah badan legislatif, kemudian berfungsi sebagai perpustakaan nasional. Namun tetap terikat tugas semula, lebih mengutamakan layanan pada badan legislatif. Contoh Library of Congress, National Library of Scotland. Library of Congress sebenarnya merupakan bagian dari US Congress yang merupakan lembaga legislatif namun dianggap sebagai perpustakaan nasional AS. Karena merupakan bagian badan legislatif maka tugas paling penting dari Library of Congress ialah jasa referens dan riset bagi anggota Congress. 
(5) Sebagai perkembangan lanjut sebuah perpustakaan umum, kemudian dikembangkan menjadi perpustakaan nasional. Seringkali perpustakaan nasional masih berfungsi sebagai perpustakaan umum. ContohÂ  National Library of Singapore, Perpustakaan nasional Malta, Perpustakaan nasional Mesir. Perpustakaan nasional Singapura berasal dari sebuahperpustakaan umum yang kemudian berkembang menjadi perpustakaan nasional. Walaupun sudah menjadi perpustakaan nasional, perpustakaan nasional Singapura juga berfungsi sebagai perpustakaan umum. 
(6) Bermula sebagai bagian sebuah museum, kemudian dijadikan cikal bakal perpustakaan nasional. Misalnya The British Library, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, semula merupakan bagian Museum Nasional. Bila ditelusur lebih lanjut dari segi koleksi, koleksi Perpustakaan Nasional RI merupakan gabungan dari koleksi Perpustakaan Negara Jakarta, Kantor Bibliografi Nasional dan koleksi perpustakaan Museum Nasional. Koleksi perpustakaan Museum Nasional merupakan kelanjutan dari Lembaga Kebudajaan Nasional sedangkan embaga Kebudajaan Nasional merupakan lanjutan koleksi Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap yang dibentuk pada tahun1778.
(7) Berasal dari perpustakaan khusus, kemudian berfungsi sebagai perpustakaan nasional dalam subjek yang dikuasainya. Contoh National Library of AgricultureÂ  dan National Library of Medicine, kedua duanya di Amerika. Walaupun Library of Congress secara de facto merupakan perpustakaan nasional AS namun Library of Congress tidak pernah memperoleh sebutan sebagai perpustakaan nasional.Â  Library of Congress melaksanakan fungsi yang lazim dilakukan oleh sebuah perpustakaan nasional, namun untuk bidang khusus mengandalkan pada National Library of Medicine (didirikan tahun 1956) untuk bidang kedokteran serta National Library of Agriculture (berdiri resmi tahun 1962) untuk bidang pertanian. Bila Library of Congress merupakan bagian lembaga legislatif maka National Library of Agricultute dan National Library of Medicine merupakan bagian lembaga eksekutif. (8) Sebagai kelanjutan sebuah perpustakaan perguruan tinggi. Contoh perpustakaan nasional Birma, semula berasal dari koleksi University of Burma.
4.Fungsi tunggal dan ganda perpustakaan nasional Definisi perpustakaan nasional yang diberikan oleh UNESCO melihat pada fungsi perpustakaan nasional.Â  UNESCO membakukan fungsi perpustakaan nasional dalam tiga kategori yaitu fungsi utama (main function), , fungsi yang diinginkan (desirable function) dan fungsi yang mungkin (possible function) dilaksanakan. Fungsi utama atau pokok dari perpustakaan nasional ialah: (i)Â mengumpulkan dan melestarikan literatur nasional dengan sasaran selengkapÂ Â Â Â Â Â Â Â  mungkin. Dengan kata lain fungsi pertamaÂ  perpustakaan nasional ialah menyimpan semua bahan pustaka yang tercetak dan terekam yang diterbitkan di suatu negara. Dengan demikian ada perpustakaan nasional yang mengumpulkan semua terbitan dari suatu negara; namun ada pula perpustakaan yang hanya mengumpulkan terbitan khusus sesuatu subjek dari suatu negara serta juga terbitan asing dalam subjek yang diminati. Dalam hal ini National Library of Medicine di AS dapat dikatakan sebagai perpustakaan nasional bidang khusus. Perpustakaan Nasional bidang umum dapat ditemukan pada setiap negara yang memiliki perpustakaan nasinoal karena jenis inilah yang banyak ditemukan di dunia. (ii) menerbitkan bibliografi nasional. Bibliografi ini merupakan tindak lanjut dariÂ  fungsi pertama tadi yaitu mengumpulkan dan melestarikan terbitan sebuah negara.. (iii) melaksanakan jasa pinjam antarperpustaklaan (iv) bertindak sebagai jasa informasi bibliografis nasional (v)Â menerbitkan atau menunjang penerbitan bibliografi khusus.
Fungsi yang diinginkan (desirable function) dari perpustakaan nasional ialah: (a)Â bertindak sebagai pusat penelitian dan pengembangan dalam pekerjaan perpustakaan dan informasi; (b)Â menyediakan pendidikan dan pelatihan dalam pekerjaan perpustakaan danÂ  informasi; (c)Â bertindak sebagai pusat perencanaan bagi perpustakaan sebuah negara.
Fungsi yang dimungkinkan ialah: (1)Â bertindak sebagai pusat pertukaran materi perpustakaanÂ  antara perpustakaan; (2)Â menyediakan jasa perpustakaan khusus untuk lembaga pemerintahan; (3)Â bertindak sebagai museum buku.
Dalam praktik, banyak perpustakaan nasionalÂ  menjalankan fungsi ganda dalam arti tidak saja berfungsi sebagai perpustakaan nasional melainkan juga berfungsi sebagai jenis perpustakaan lain. Contoh: (a) Perpustakaan nasional kultural Contoh Bayerische Staatsbibliotheek, National Library of Scotland, National Library of Wales. Ketiga perpustakaan nasional tersebut memberikan jasa pada sejumlah daerah administratif yang memiliki kaitan politik dan kultural, jadi merupakan subkategori kultural perpustakaan nasional. Berdasarkan konsep tersebut, maka di dalamnya termasuk berbagai perpustakaan nasional di republik Soviet otonom, perpustakaan nasional Slovak, perpustakaan nasional Yugoslavia; beberapa di antaranya sebelumnya merupakan bagian dari negara lain atau semula merupakan daerah yang independen. Perpustakaan nasional kultural mungkin melewati batas nasional. Perpusta-kaan nasional Wales mengumpulkan budaya Celtic pada umumnya. (b). Perpustakaan tujuan ganda (dual-purpose libraries) Perpustakaan memiliki tujuan ganda, satu sebagai perpustakaan nasional dan satunya sebagai jenis perpustakaan lain. Bayerische Staatsbibliothek juga memiliki nama sebagai Land und StadtBibliothek (perpustakaan negara dan kota), berfungsi sebagai perpustakaan rujukan regional, dapat dianggap sebagai perpustakaan yang menduduki dua lapis (tier). Satu lapis di bawahnya disebut Stadtbucherein (perpustakaan umum populer). Ada perpustakaan yang memiliki fungsi dua atau tiga. Perpustakaan universitas di kota Hamburg dan Bremen bertindak sebagai perpustakaan negara, perpustakaan rujukan kota, pemegang hak deposit dan menyimpan katalog induk regional. (c) . Perpustakaan perguruan tinggi nasional Di sini perpustakaan nasional juga berfungsi sebagai perpustakaan perguruan tinggi. Contoh Perpustakaan Universitas Helsinki, Perpustakaan Nasional Oslo, Perpustakaan Universitas dan Nasional Kroasia di Zagreb dan Jewish National and University Library di Jerusalem. Perpustakaan universitas menganggap edkua tugasnya sama pentingnya walaupun dalam praktek kewajiban mereka terhadap universitas lebih utama daripada fungsi mereka sebagai perpustakaan nasional atau regional atau kota. (d) . Perpustakaan umum nasional National Library of Singapore dan Federal National Library di Calcutta berfungsi ganda sebagai perpustakaan nasional juga sebagai perpustakaan umum. (e) . Perpustakaan parlementer nasional. Perpustakaan nasional juga bertindak sebagai perpustakaan lembaga legislatif. Contoh National Diet LibraryÂ  (Jepang) dan US Library of Congress. National Diet Library mengambil model Library of Congress sebagai akibat pendudukan AS atas Jepang pada tahun 1945.. Perpustakaan nasional didirikan tahun 1948 sebagai perpustakaan multitujuan karena di samping memiliki perpustakaan di parl;emen juga memiliki 30 perpustakaan cabang di departemen dengan tujuan memaksimumkan materi perpustakaan serta membantu Diet mengontrol,birokrasi eksekutif. (f). Perpustakaan subjek nasional Meningkatnya jumlah publikasi menyebabkan perpustakaan nasional tidak mampu menangani informasi terekam dengan tidak memandang asalnya. Maka dikembangkanlah perpustakaan subjek nasional.Perpustakaan nasional subjek dapat mencakup seluruh bidang sains dan teknologi dapat juga terbats pada satu bidang ilmu saja. Contoh yang mencakup seluruh bidang sains dan teknolog ialahÂ  National Lending Library for Science and Technology (Inggeris) sedangkan yang hanya memusatkan pada subjek tertentu saja meliputiÂ  National Library of Medicine, National Library of Agriculture , Slovak Central Technical Library di Bratislava. Sebuah perpustakaan universitas juga dapat berfungsi sebagai perpustakaan subjek nasional, misalnya Lund University Library (Sweden), di JermanÂ  Technische Informationsbibliothek di Hanover Technical University merupakan perpustakaan teknik pusat dan pusat terjemahan nasional. Perpustakaan subjek nasional lainnya ialah Central Medical University di Cologne University, Central Agricultural Library di Bonn University, Institute of International Economics di Kiel University. Â Di Inggeris ada perpustakaan yang memiliki nama yang sudah mengarah ke subjek yang ditekuninya di samping melayani komunitas.Contohnya British Library of Arts di Victoria and Albert Museum, (g). Perpustakaan peminjaman dan referens Koleksi perpustakaan nasional digunakan untuk keperluan rujukan atau peminjaman, baik langsung atau melalui perpustakaan lain. Perpustakan nasional dapat merupakan perpustakan peminjaman, mengirimkan dokumen yang diperlukan ke perpustakaan dan organisasi lain. Dalam hal ini, fungsi peminjaman dan referens dialokasikan pada dua lembaga yang berbeda. Contoh di Inggeris, British Museum LibraryÂ  merupakan perpustakaan rujukan umum nasional, National Central Library merupakan perpustakaan pemimjaman umum nasional; ada pula National Reference Library for Science and Invention (bagian terpisah dari British Museum Library) danÂ  National Lending Library for Science and Technology. (h). Perpustakaan nasional untuk pembaca tunanetra . Library of Congress merupakan perpustakaan nasional umum yang menyediakan materi bacaan untuk penderita cacad, khususnya mereka yang secara fisik tidak dapat membaca atau menggunakan materi tercetak biasa. Lembaga serupa terdapat di Inggeris bernama National Library for the BlindÂ  (Inggris) disingkat NLB.Â  NLB menyediakan materi bacaan dalam huruf Braille dan Moon, perpustakaan umum bagi kaum tunanetra,Â  dibuka tahun 1882
5. Penutup Â Walaupun terdapat berbagai definisi istilah perpustakaan nasional, umumnya definisi tersebut berinti saya yaitu perpustakaan yang dibiayai negara yang bertugas mengumpulkan literatur nasional, lazimnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta koleksinya umumnya diperlakukan sebagai koleksi referens. UNESCO menyebutkan adanya 3 fungsi sebuah perpustakaan nasional, fungsi kedua dan ketiga tidak selalu terdapat pada sebuah perpustakaan nasional. Di segi lain, dalam praktik banyak perpustakaan nasional melakukan fungsi ganda yang berbeda-beda antara sebuah perpustakaan nasional dengan perpustakaan nasional lainnya.</div></div>

<div class=ExternalClassF042EE5A8E0F41519E44F6D9DC547153><div>
Perpustakaan Nasional yaitu perpustakaan yang bertanggung jawab atas akuisisi dan pelestarian kopi semua terbitan yang signifikan yang diterbitkan di sebuah negara dan berfungsi sebagai perpustakaan &quot;deposit&quot;, baik berdasarkan undang-undang maupun kesepakatan lain, dengan tidak memandang nama perpustakaan. Umumnya menjalankan fungsi sebagai berikut: menyusun bibliografi nasional; menyimpan dan memutakhirkan koleksi asing yang besar dan representatif termasuk buku mengenai negara yang bersangkutan; bertindak sebagai pusat bibliografi nasional; menyusun katalog induk; menerbitkan bibliografi nasional retrospektif.</div></div>

Sejarah - Perpustakaan
 Perpustakaan Nasional

Asal usul serta fungsi Perpustakaan Nasional

<div class=ExternalClassA3A83EC250954CA190294E92EA18B1C4><div>
Perpustakaan Nasional di bentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 17 Mei 1980, dan tanggal ini hingga sekarang dijadikan hari jadi Perpustakaan Nasional RI. Perpustakaan Nasional menjadi impian dan cita-cita seluruh pustakawan Indonesia, dirintis dan dimotori oleh Pertamina berdirilah Yayasan Perpustakaan Nasional (YAPERNA) yang bertujuan membentuk dan membangun Perpustakaan Nasional. Masa depan Perpustakaan Nasional mengemban tugas, fungsi dan tanggungjawabnya secara nasional. Kedepan Perpusnas menjadi tanggungjawab para pustakawan muda yang akan menggantikan seniornya, dengan mengikuti perkembangan dan situasi nasional maupun internasional menuju terbentuknya masyarakat informasi, masyarakat pembelajar, masyarakat berpengetahuan yang dimotori dengan teknologi informasi.</div></div>

Perpustakaan Nasional
 Sejarah - Perpustakaan

Seperempat Abad Perpustakaan Nasional Republik Indonesia: menatap perannya pada masa mendatang

<div class=ExternalClassC557B87191D94091818E532CD76B6ABC><div>Gambaran proses pendirian perpustakaan Nasional dapat diamati dalam tahapan-tahapan proses pembentukannya. Diawali dari laporan hasil penelitian perpustakaan di Indonesia oleh Dunningham, konsultan pengembangan perpustakaan UNESCO untuk Indonesia. Selanjutnya Konperensi Perpustakaan Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pada saat diselenggarakan Konperensi Perpustakaan Seluruh Indonesia pada tahun 1954, jenis-jenis perpustakaan yang ada yaitu perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi dan perpustakaan khusus sedangkan untuk perpustakaan nasional belum ada. Untuk merealisasikan gagasan pendirian Perpustakaan Nasional, ditinjau dari segi teknik perlu didirikan suatu perpustakaan nasional yang besar di Jakarta</div></div>

Gambaran proses pembentukan dan pendirian Perpustakaan Nasional Indonesia

<div class=ExternalClass7BD5B7084DD84E6DBFC733461592F1E0><div>Perpustakaan sebagai pengelola sumber informasi dan pengetahuan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh semua pihak yang berposisi sebagai lembaga nirlaba. Pusat-pusat industri dan perdagangan yang memerlukan juga jasa dokumentasi dan informasi yang berbasis lembaga laba (bisnis) yang mempunyai peluang untuk bersinergi ataupun bermitra. Kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu saling mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing menjadikan simbiose mutualistis yaitu kerjasama saling menguntungkan. Lembaga perpustakaan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi, Lembaga laba menyediakan dana untuk pengembangan perpustakaan</div></div>

Perpustakaan, Kerjasama

Peluang untuk bermitra (Partnership) antar lembaga perpustakaan dengan lembaga laba: sebuah harapan dan pemikiran

<div class=ExternalClassFB700E0C846C417BBC5680194A34660B>
<div>Â  
Latar Belakang Setiap orang tentu memiliki persepsi dan gambaran tersendiri tentang keberadaan sebuah perpustakaan. Bagi sebagian civitas akademik, perpustakaan merupakan bagian integral dan esensial dari dunia pendidikan. Namun bagi sebagian yang lain, pepustakaan tidak lebih sebagai sebuah bangunan dengan ruang pengap yang penuh dengan rak-rak buku yang hanya dikunjungi bila musim ujian tiba. Bagi khalayak publik yang lebih luas, citra perpustakaan pun tidak jauh berbeda. Umumnya mereka masih terpancang pada citra perpustakaan masa lalu sebagai tempat koleksi buku dan dokumen yang kaku, formal, tanpa gaya, dan hanya dikunjungi bila membutuhkan bahan-bahan referensi. Tempat di mana para pustakawan tradisional bergelut dengan tugas rutin harian yang statis dan menjemukan. Kini zaman telah berubah. Wajah perpustakaan pun sebagian telah banyak berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sedikit banyak telah mempengaruhi rumah tangga dan dinamika perpustakaan. Sebagian perpustakaan latah bertransformasi ke dalam bentuk perpustakaan maya (virtual library), perpustakaan tanpa dinding (library without wall), bahkan perpustakaan digital (digital library). Koleksi perpustakaan pun dilengkapi dengan koleksi cetak hingga elektronik dengan piranti teknologi termutakhir seperti DVD (Digital Versatiel Disc). Kini perpustakaan tidak sekedar berfungsi sebagai tempat yang asyik bagi para kutu buku melainkan juga sebagai gerbang dan akses layanan informasi bagi masyarakat luas. Namun, realitas di lapangan ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Adalah kenyataan jika kini banyak perpustakaan yang telah memutakhirkan diri dengan perangkat TIK, namun adalah fakta juga bila ternyata lebih banyak perpustakaan yang masih terengah-engah untuk sekedar mendapatkan dana pembelian buku, gedung baru, staff, apalagi pengadaan teknologi. Baik perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, maupun perpustakaan perguruan tinggi banyak yang masih terkendala oleh problema klasik yakni dana. Toh, perpustakaan yang mengaku telah terotomatisasi pun ternyata masih belum terlepas dari penyakit akut berupa rendahnya profesionalisme staff untuk mengimbangi aplikasi teknologi perpustakaan. Berangkat dari fakta tersebut tulisan ini mencoba mengkritisi kiprah layanan perpustakaan berbasis TIK sekaligus solusi praktis untuk rekomendasi bagi Perpustakaan Nasional dan jaringannya di masa depan.
Memposisikan TIK Sebagai Sarana ; Bukan Sebagai Tujuan Perpustakaan
Trend perpustakaan modern yang berbasis TIK diakui memang telah menjadi tuntutan global. Orientasi layanan prima dan distribusi akses informasi yang lebih luas berbasis kecanggihan teknologi menjadi visi masa depan perpustakaan, tak terkecuali visi dan misi induk perpustakaan tanah air Pepustakaan Nasional RI, yang mengidealismekan cita-cita sebagai Perpustakaan Kelas Dunia (World Class Library) seperti visi yang dikemukakanÂ  Hernandono dalam SutoyoÂ  (2001: 137). Sebuah langkah berani sekaligus menantang di tengah berbagai keterbatasan Perpustakaan Nasional RI dan perpustakaan lain pada umumnya.
Boleh dikatakan aplikasi TIK dalam perpustakaan umum (public library) begitu juga jaringan Perpusnas di Daerah sangat terlambat bila dibandingkan dengan aplikasi TIK di perpustakaan perguruan tinggi maupun perpustakaan khusus (institusi). Tidak mengapa, yang penting aplikasi TIK tersebut tidak mengurangi substansi dan fungsi yang sebenarnya dari penerapan TIK. Jangan sampai TIK di perpustakaan sekedar sebagai efek berantai demam teknologi yang kemudian terhenti pada tataran tujuan jangka pendek. TIK adalah sarana dan bukan tujuan serta harus diimbangi dengan kapasitas SDM perpustakaan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan haruslah menjadi konsekuensi logis dari keberadaan TIK tersebut.
Menurut Purwono (2002: 23) dalam memandang urgensi TIK dalam perpustakaan, harus dibedakan antara cara dan hasil akhir. Artinya harus dibedakan antara tujuan (purpose of) dan pembenaran (justification) dari aplikasi tersebut. Dengan kata lain strategi penerapan TIK haruslah mempertimbangkan faktor efektifitas TIK sebagai solusi kemudahan dan kualitas layanan perpustakaan. Jika ternyata TIK tidak mampu memberikan solusi kongkrit terhadap kemudahan dan kualitas pelayanan, maka TIK bukan atau belum memenuhi unsur pembenaran (justification). TIK merupakan cara dan bukan tujuan dari garis besar layanan perpustakaan. Bahkan secara keseluruhan kualitas layanan justru ditentukan oleh kapasitas profesional dari staf perpustakaan itu sendiri.
Kapasitas SDM Perpustakaan sebagai Tulang Punggung Layanan Berkualitas
Perpustakaan akan dapat dirasakan sebagai sumber dan akses informasi yang berkualitas jika perpustakaan tersebut dikelola oleh staf yang profesional dengan didukung perangkat TIK yang memadai. Sebaliknya, perpustakaan akan dengan mudah ditinggalkan para penggunanya jika hanya berfungsi sebagai gudang buku dengan staf yang tidak bergairah alias tanpa greget. Staf pustakawan sering terjebak dan terkungkung pada rutinitas pekerjaan fisik tanpa ada keinginan untuk mengembangkan diri dan belajar bagaimana mengolah dan memanfaatkan seluruh informasi yang dimiliki perpustakaan. Hal tersebut tentu akan menguatkan citra perpustakaan sekedar sebagai museum buku tanpa memberi nilai lebih terhadap informasi yang dikandungnya. 
Konteks tersebut di atas mengisyaratkan bahwa staf perpustakaan perlu melakukan transformasi fungsi seiring tuntutan TIK dalam layanan perpustakaan. Perpustakaan harus dapat memainkan peran penting dalam menambah nilai pada informasi dan perpustakaan itu sendiri. Perangkat TIK memungkinkan pekerjaan tradisional perpustakaan, seperti misalnya akuisisi, pengelolaan, pengolahan, dan penyebaran informasi dapat terkomputerisasi. Hal itu akan lebih efisien dari sisi waktu dibandingkan dengan prosedur konvensional sebelumnya (manual). Pustakawan pun harus dapat melayani penelusuran topik, download dokumen dari dunia maya (internet), maupun mengolah informasi bagi para pemesan. Jika perpustakaan enggan berbenah diri, bukan tidak mungkin suatu saat perpustakaan akan ditinggalkan penggunanya dan beralih ke sumber informasi lain. 
TIK seharusnya dapat menggantikan layanan manual perpustakaan yang berbasis kertas maupun fotokopi. Hal ini penting mengingat selama ini layanan manual tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong kebiasaan pengguna perpustakan untuk menganalisis dan mengkritisi teks-teks yang sifatnya informatif. Secara bertahap, TIK akan mengubah perilaku pemakaian bahan pustaka oleh pengguna maupun pustakawan itu sendiri dalam mengidentifikasi informasi, menentukan lokasi, mengakses, analisa, membandingkan, dan bahkan revisi pustaka. Secara keseluruhan TIK akan membawa dimensi baru bagi layanan perpustakaan yang lebih informatif dan berkualitas. Â  Perpustakaan Nasional sebagai Gerbang Informasi 
Perpustakaan Nasional berikut jaringannya di daerah, harus dapat berperan sebagai gerbang informasi (information gateways) dengan perangkat TIK yang dimiliki. Dengan demikian kegiatan Perpustakaan Nasional tidak hanya mengelola informasi yang dimiliki, melainkan juga memberi kemudahan para pengguna untuk mengakses dan memanfaatkan informasi tersebut. Kandungan informasi dalam perpustakaan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak hanya menjadi rekaman informasi belaka. Informasi yang dimiliki diharapkan dapat dikelola maupun dikemas dengan menarik (edutainment) sehingga setiap pengguna merasa puas dengan layanan perpustakaan.
Sudah waktunya bagi Perpustakaan Nasional sebagai induk perpustakaan dalam negeri, untuk memutakhirkan koleksinya dalam bentuk kemasan informasi yang lebih beragam. Tidak hanya berupa koleksi tercetak melainkan juga dalam bentuk digital bahkan multimedia. Menurut Lien (2004: 15) kandungan nilai informasi dari koleksi dapat ditingkatkan dengan cara menyediakan akses hanya ke sumber-sumber yang dapat dipercaya kualitasnya. Misalnya dengan membuat portal atau pintu masuk ke sumber-sumber yang sudah diseleksi oleh perpustakaan atau lembaga lain (subject-based gateways). Aplikasi TIK telah memberi kemudahan untuk meng-online-kan koleksi dalam bentuk digital, tentu dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut Dwiyanto (2004: 7) koleksi online menjadi populer karena lebih banyak dikutip atau dimanfaatkan oleh pengguna informasi.
Perpustakaan Nasional sebagai kanal infomasi dalam negeri harus mulai berbenah dangan mengoptimalkan sistem layanan perpustakaan berbasis TIK. Hal ini penting mengingat Perpustakaan Nasional telah memantapkan diri untuk mewujudkan cita-cita sebagaiÂ  Perpustakaan Kelas Dunia (World Class Library) sekaligus sebagai suri tauladan (pilot project) bagi perpustakaan-perpustakaan binaannya di Daerah. Sistem layanan berbasis TIK itu pun hendaknya adalah hasil rancang bangun para pustakawan Perpustakaan Nasional itu sendiri. Dengan demikian, ada integrasi antara sistem, jenis layanan, maupun staf pustakawan itu sendiri. Sudah siapkah Perpustakaan Nasional berikut stafnya mampu merealisasikannya?. Kita lihat dan kita tunggu.
Menurut Astanto (2002: 12), setiap pengguna perpustakaan akan merasa at home di perpustakaan jika staf pustakawan benar-benar welcome kepada seluruh pengguna tanpa deskriminasi apapun. Cara pemberian layanan diharapkan dapat memberikan kesan bahwa perpustakaan adalah teman dan sahabat bagi seluruh pengguna. Pendekatan layanan serba otomatis melalui TIK jangan sampai mengurangi atau bahkan meniadakan pendekatan human touch yang ramah dan bersahabat. Toh, meski tren perpustakan tanpa dinding (virtual library) semakin mendunia, kenikmatan menyentuh dan membaca buku secara langsung serta meresapinya tetap belum akan tergantikan. Hampir dapat dipastikan pelayanan berbasis mesin tetap akan terasa hambar tanpa dibarengi tatap muka maupun senyuman bersahabat para punggawa perpustakaan.
Umumnya pengguna malas berkunjung ke perpustakaan karena alasan keterbatasan koleksi dan tidak profesionalnya staf dalam memberikan layanan yang memuaskan. Untuk alasan pertama mungkin dapat dimaklumi karena tiap perpustakaan memiliki kemampuan yang berbeda dalam melengkapi koleksinya. Alasan kedua umumnya menyangkut kinerja staf dan pustakawan yang belum berubah meski telah dimudahkan dengan piranti TIK sekalipun. Hal itu pun masih harus ditambah dengan kecenderungan yang kaku dan birokratis dalam layanan sehingga memakan waktu yang lebih lama.
Solusi Praktis Layanan Berbasis TIK di Era Otonomi DaerahÂ 
Otonomi daerah sedikit banyak berpengaruh terhadap struktur dan manajemen Perpustakaan Nasional berikut jaringannya di Daerah. Ada kesan koordinasi di antara jaringan Perpustakaan Nasional sangat lemah, baik dalam hal jenis dan macam layanan maupun pengadaan koleksi. Masing-masing wilayah mulai terjangkiti ego kewilayahan sehingga sinergi antar perpustakaan sangat sulit dilakukan. Pada gilirannya penggunalah yang merasakan dampaknya, sehingga mereka yang berdomisili di luar cakupan wilayah kerja administratif perpustakaan yang bersangkutan harus kecewa karena tidak bisa dilayani. Jika demikian, visi Perpustakaan Nasional yang ingin mendorong mayarakat yang belajar dan sadar informasi pun seharusnya dapat dipertanyakan. Perlu kiranya diadakan perubahan kebijakan yang bersifat birokratis di semua lingkungan perpustakaan, khususnya lingkup Perpustakaan Nasional dan jaringannya sehingga tidak ada lagi kesan deskriminasi apalagi ego kewilayahan dalam layanan.
Memang untuk melihat sejauh mana kinerja sebuah perpustakaan sudah berhasil melaksanakan tugasnya memberikan layanan jasa informasi kepada pengguna, menurut Sutoyo (2001: 132) setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) tolok ukur : kelengkapan koleksi, penelusuran informasi,Â  dan kualitas informasi yang disajikan . Hal ini berlaku juga bagi Perpustakan Nasional dan jaringannya di Daerah. Perpustakan yang baik, tidaklah cukup hanya bertugas mengumpulkan koleksi maupun informasi, melainkan juga sistem katalog yang memadai, penelusuran topik yang komprehensif, serta staf pustakawan yang berdedikasi dengan profesinya. Dengan demikian keberadaan TIK lebih sebagai katakanlah suplemen bagi kinerja layanan yang berkualitas dengan profesionalisme staf tetap sebagai tulang punggung.
Tugas dan fungsi utama Perpustakaan Nasional sesuai dengan Keppres No. 176 tahun 2000 adalah mengembangkan, membina, dan mendayagunakan seluruh jenis perpustakan di Indonesia. Menurut Hernandono dalam Sutoyo (2001: 160) salah satu misi Perpustakaan Nasional RI adalah membina dan mengembangkan semua jenis perpustakaan. Adalah fakta jika kondisi umumnya perpustakaan di tanah air sangat beragam. Perpustakan sekolah (school library), perpustakaan umum (public library), maupun perpustakaan perguruan tinggi (college library) menghadapi masalah dan tantangan tersendiri. Perpustakaan Nasional harus mulai merintis kerjasama dengan perpustakaan yang dianggap maju yang kemudian mentransfernya kepada perpustakaan binaannya di daerah. 
Kegiatan kerjasama sumber informasi antara Perpustakaan Nasional dengan perpustakaan lainnya mutlak diperlukan karena Perpustakaan Nasional tidak bisa memonopoli sumber dan kanal akses informasi. TIK telah memberi kesempatan yang sama bagi para provider untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk melalui beragam institusi. Kerjasama dalam penyediaan koleksi dan penelusuran topik lintas perpustakaan menjadi hal yang wajar karena masing-masing tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kerjasama tersebut harus didasari dengan komitmen layanan yang berkualitas dan kepuasan pengguna perpustakaan secara umum.
Komitmen Perpustakaan Nasional sebagai induk dan pembina perpustakaan di tanah air harus dimanifestasikan dalam berbagai program kerja yang solutif dan kreatif. Solutif artinya mampu menjembatani atas kebutuhan masyarakat akan informasi yang tanpa batas dengan fakta masih terbatasnyaÂ  sarana informasi yang tersedia. Kreatif artinya program tersebut efektif dan tidak harus berbiaya tinggi. Sebagai contoh misalnya, perpustakaan keliling dapat menjadi alternatif solusi kebutuhan informasi masyarakat di wilayah terpencil. Dengan kondisi geografis nusantara yang maha luas, Perpustakaan Nasional berikut jaringannya di Daerah belum dapat mengcover secara keseluruhan. Perpustakaan keliling dengan bus yang membawa beberapa ratus koleksi dapat menjadi penawar dahaga informasi bagi masyarakat terpencil. Kalau ada anggaran lebih, bus dapat pula dilengkapi dengan fasilitas TIK khususnya internet. Â  Menurut Komalasari (2004; 41), bus perpustakaan keliling dapat dilengkapi dengan infrastruktur Wireless LAN (Local Area Network) yakni teknologi sambungan untuk dua tempat yang menggunakan udara sebagai medianya. Dengan hanya membayar biaya hak penggunaan frekuensi ke Postel sekitar Rp. 2,7 juta per tahun, bus perpustakaan keliling telah terhubung dangan akses internet dengan kekuatan 2,4 GHz. Perpustakan keliling berinternet dapat menjangkau wilayah yang lebih luas sekaligus memberikan pilihan informasi yang lebih beragam kepada masyarakat. Â  Solusi kreatif lainnya adalah Perpustakaan Nasional mencoba melakukan gebrakan dengan meluncurkan layanan bagi program belajar jarak jauh (long distance learning). Menurut Fraser dkk (2004: 61) layanan berbasis internet ini merupakan tren global di manaÂ  pihak perpustakaan bekerjasama dengan institusi pendidikan untuk menyediakan koleksi online yang dibutuhkan serta dapat dikirimkan via internet kepada mereka yang karena berbagai sebab memilih program belajar jarak jauh. Pustakawan akan lebih disibukkan dengan fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang informasi karena pekerjaan teknis lainnya telah diambil-alih TIK. Pustakawan akan disibukkan dengan pengadaan, pengorganisasian dan pengaksesan informasi. Â  Terobosan layanan program belajar jarak jauh tersebut akan menjadiÂ  pilot project bagi perpustakaan lain, khususnya perpustakaan perguruan tinggi. Hal ini karena meski secara umum kondisi perpustakan perguruan tinggi lebih peka terhadap perkembangan TIK, sepengetahuan penulis belum ada satu pun yang berani menyediakan layanan program belajar jarak jauh. Mungkin karena kompleksitas layanan tersebut dan belum adanya kebijakan baku pemerintah yang mengatur program belajar jarak jauh, menyebabkan respon perpustakaan terhadap tren layanan tersebut masih sepi. Lambat-laun tren tersebut akan menjadi bagian dinamika institusi pendidikan dan layanan perpustakaan di masa depan. Â  Keberhasilan Perpustakaan Nasional mengembangkan layanan bagi program belajar jarak jauh berbasis TIK akan menjadi batu loncatan menuju visi Perpustakaan Kelas Dunia (world class Library). Perpustakaan Nasional akan lebih berperan dalam mewujudkan masyarakat madani yang sadar dan peduli akan informasi. Perpustakaan Nasional berikut jaringannya di daerah juga turut membantu kalangan dunia pendidikan dalam mensuplai literatur yang diperlukan. Tidak hanya itu, layanan tersebut mampu merangsang para pakar dari berbagai disiplin ilmu maupun khalayak publik ada umumnya untuk menuangkan beragam informasi dan transfer ilmu pengetahuan berupa katalog publik (public domain). Tanpa mengurangi arti penting hak cipta, katalog publik dalam layanan program belajar jarak jauh Perpustakaan Nasional RI akan menjadi alternatif sumber informasi maupun referensi bagi kalangan akademisi sekarang dan di masa depan.
Kesimpulan Â  Trend perpustakaan modern yang berbasis TIK diakui memang telah menjadi tuntutan global. Orientasi layanan prima dan distribusi akses informasi yang lebih luas berbasis kecanggihan teknologi menjadi visi masa depan perpustakaan, tak terkecuali visi dan misi induk perpustakaan tanah air Pepustakaan Nasional RI, yang mengidealismekan cita-cita sebagai Perpustakaan Kelas Dunia (World Class Library). TIK adalah sarana dan bukan tujuan serta harus diimbangi dengan kapasitas SDM perpustakaan. Â  Perpustakaan harus dapat memainkan peran penting dalam menambah nilai pada informasi dan perpustakaan itu sendiri. Pendekatan layanan serba otomatis melalui TIK jangan sampai mengurangi atau bahkan meniadakan pendekatan human touch yang ramah dan bersahabat. Perpustakaan Nasional harus mulai merintis kerjasama lintas perpustakaan serta merancang program-program yang bersifat solutif-kreatif yang memudahkan akses masyarakat terhadap informasi</div></div>

<div class=ExternalClass5AB4A37C147E4C5F83EAF347A7B441BC>
<div>
Era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membawa pengaruh besar bagi transformasi layanan perpustakaan, tidak terkecuali Perpustakaan Nasional RI. Kebutuhan akan informasi mendorong perpustakaan untuk mengambil peran sebagai gerbang informasi masyarakat. Untuk mendukung peran tersebut diperlukan prasarana teknologi dan SDM perpustakaan yang handal dengan etos kerja tinggi. Selain itu, kerjasama antar perpustakaan menjadi suatu keniscayaan. Dengan ditunjang kompetensi profesional dan perangkat teknologi diharapkan Perpustakaan Nasional RI mampu mewujudkan visi sebagai Perpustakaan Kelas Dunia (World Class Library).</div></div>

Perpustakaan nasional
  Sistem Penyimpanan dan Temu Kembali Informasi

Transformasi Perpustakaan Nasional menuju layanan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi

<div class=ExternalClass22559B20088443EEB45A493D60FB2800>
<div>PERPUSNAS mempunyai tugas dan fungsi serta wewenang yang strategis bagi kemajuan perpustakaan di Indonesia. Oleh karena itu PERPUSNAS harus didukung oleh staf ahli yang kuat, agar dapat menghasilkan kebijakan makro yang strategis dan mendapat dukungan dari Pemerintah. PERPUSNAS merupakan citra dalam aktivitas intelektual dan kebudayaan bangsa Indonesia. Kekayaan intelektual, budaya dan seni bangsa Indonesia harus dapat ditampilkan kepada bangsa-bangsa lain. Pengumpulan karya anak bangsa ini bisa dilaksanakan dalam bentuk jaringan, dan bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam negeri maupun luar negeri yang lebih baik, PERPUSNAS sudah harus merintis one-stop services. Pada awalnya perpustakaan yang terdekat dan sudah siap dengan data katalog elektronik yang kompatibel diminta untuk menyerahkan data. Perpustakaan tersebut juga diminta membina perpustakaan di sekitarnya agar merintis katalog elektronik yang kompatibel dengan data PERPUSNAS. Mengingat masih sangat sedikitnya perpustakaan sekolah, PERPUSNAS perlu menganggarkan untuk membiayai sekolah yang bisa mengajukan proposal untuk inisiasi pendirian perpustakaan. Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di pedalaman, perpustakaan keliling perlu terus ditambah dan menghimbau kepada Pemerintah Daerah agar terus membina perpustakaan keliling yang sudah diberikan oleh PERPUSNAS. Kepada pihak-pihak perorangan atau kelompok yang telah menyelenggarakan pelayanan kepustakaan bagi masyarakat agar diberi penghargaan dan diberikan bantuan, sehingga mutu pelayanannya dapat ditingkatkan. Begitu juga dengan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik diberikan penghargaan.Â </div></div>

Perpustakaan, Pelayanan
 Perpustakaan nasional

Bersama Perpustakaan Nasional RI meningkatkan citra Bangsa Indonesia

<div class=ExternalClass38588D4100E24B7FBEAC6E8858472915>
<div>
Keterlambatan pemerintah untuk memberdayakan institusi informasi melahirkan masyarakat yang jauh dari budaya baca, inti dari pendidikan sebagian besar didominasi oleh kegiatan membaca, dapat dikatakan proses belajar adalah proses membaca. Kedudukan Perpustakaan Nasional selaku perpustakaan yang berskala nasional, maka tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi perpustakaan ialah kepuasan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Ada tiga kunci memberikan layanan perpustakaan kepada pengguna jasa perpustakaan yaitu meliputi: kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat, termasuk tipe-tipe pengguna perpustakaan. Pengembangan database yang akurat dan pemanfaatan informasi yang diperoleh dari riset pengguna perpustakaan dalam suatu kerangka strategik.</div></div>

Perpustakaan, Pelayanan
 Sejarah - Perpustakaan

Refleksi 25 tahun Perpustakaan Nasional RI: menuju total quality services

<div class=ExternalClass1BF2781300AB4083927A8054B5ACC836>
<div>
1. Pendahuluan Jaringan Informasi Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora (JIBIS dan Humaniora) merupakanÂ  nama baru yang diberikan kepadaÂ  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Bidang Ilmu Sosial dan Budaya, yang diresmikan pembentukannya dalam Lokakarya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Indonesia pada tahun 1971 di Bandung. Dalam lokakarya itu dibentuk empat jaringan dokumentasi informasi yang merupakan bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Indonesia, yaitu: 1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan koordinator Pusat Dokumentasi Informasi Nasional-LIPI; 2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Pertanian dan Biologi dengan koordinator Perpustakaan Pusat Departemen Pertanian; 3.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kedokteran dan Kesehatan dengan koordinator Perpustakaan Pusat Departemen Kesehatan; 4.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmu Sosial dan Budaya dengan koordinator Perpustakaan Museum Nasional. Namun karena Perpustakaan Museum Nasional hanya berstatus seksi, maka perannya sebagai koordinator sulit dilaksanakan.
Pada tahun 1974, dibentuklah Proyek Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmu-Ilmu Sosial yang dikelola oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Nasional-LIPI. Dengan berdirinya Perpustakaan Nasional yang secara struktural beradaÂ  di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1980, tanggung jawab pusatÂ  jaringan berpindah kepada Perpustakaan Nasional. Pada tahun 1990 status Perpustakaan Nasional ditingkatkan menjadi lembaga pemerintahÂ  non departemen (LPND)Â  dan namanya berubah menjadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maka lembaga inilah yang kemudian menjadi koordinator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmu Sosial dan Budaya dengan lingkup nasional.
Dalam perjalanan sejak pembentukannya, kerja samaÂ  penyediaan informasi bagi pengguna yang diharapkan dapat berlangsung di antara anggota jaringan dapat dikatakan tidak pernah terwujud. Jangankan dalam tingkat nasional, untuk lingkup Jakarta saja jaringan tersebut dapat dikatakan tidak berfungsi. Berdasarkan asumsi bahwa penyebab ketidakberfungsian jaringan tersebut adalah karena kurangnya pembinaan secara berkesinambungan, maka pada tahun 2000 Perpustakaan Nasional RI melakukan beberapa langkah, di antaranya: -Menetapkan nama baru, yaitu Jaringan Informasi Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora (JIBIS dan Humaniora), dengan visi: &quot;Menjadikan JIBIS dan Humaniora sebagai media pertukaran informasi prima dan mutakhir di antara jaringan pusdokinfo di dunia.&quot; -Berdasarkan visinya, ditetapkan misi jaringan sebagai berikut: 1) Meningkatkan daya guna semua informasi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna serta dalam upaya pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi melalui sistem pelayanan jaringan secara cepat, tepat dan akurat; 2) Memanfaatkan sumber daya bersama (resource sharing), 3) Memanfaatkan prasaranan teknologi informasi atau media lain yang dimiliki untuk menyelesaikan jasa dan komunikasi, 4) Saling membina kemampuan sumber daya (manusia, koleksi) antar anggota jaringan.
2. Kegiatan Untuk mewujudkan misinya, diselenggarakan pertemuan anggota jaringan secara berkala, 2 kali dalam setahun, dengan tujuan menggali potensi yang dimiliki oleh masing-masing perpustakaan anggota, bertukar pengalaman dan diskusi tentang masalah yang ada di perpustakaan masing-masing.Â  Pertemuan berkala ini diselenggarakan secara bergiliran di perpustakaanÂ  anggota dengan fasilitator Perpustakaan Nasional. Jumlah perpustakaan yang terdaftar sebagai anggota JIBIS dan Humaniora adalah 29 perpustakaan, seluruhnya berada di Jakarta. Beberapa pertemuan yang pernah menjadi adalah di Perpustakaan Nasional,Â  di Perpustakaan Tempo yang membahas masalah komputerisasi majalah Tempo dan perpustakaannya,Â  di Perpustakaan Nasional kembali, dan yang selanjutnya di perpustakaan Sekretariat ASEAN.
3. Masalah Langkah yang ditempuh Perpustakaan Nasional sebagai koordinator jaringan di atas ternyata masih belum mampu membuahkan hasil yang sesuai yang diinginkan. Misi yang ditetapkan belum pernah dapat dilaksanakan. Hasil yang dicapai dari pertemuan, di antaranya: tersusunnya direktori anggota JIBIS dan Humaniora dan konspektus kekuatan koleksi masing-masing perpustakaan. Akan tetapi, direktori dan konspektus ini juga tidak dapat menjadi pemacu terlaksananya misi jaringan. 
Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam pertemuan di Perpustakaan Nasional pada tahun 2002, dibahas perkembangan JIBIS dan Humaniora dan permasalahannya.Â  Dalam diskusi di antara para anggota dapat ditangkap beberapa hal yang menjadi kendala kerja sama antarperpustakaan anggota jaringan, di antaranya: - Pertemuan yang diselenggarakan 2 kali setahun dirasakanÂ  kurang efektif karena waktunya yang singkat sehingga tidak semua aspek kerja sama dapat dibahas hingga tuntas. - Sebagian besarÂ  kepala perpustakaanÂ  mendelegasikanÂ  kepada stafnya untuk menghadiriÂ  pertemuan berkala tersebut sehinggaÂ  pembahasan masalah tidak pernah bisa sampai pada tingkat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan di perpustakaan tempatnya bekerja. Staf yang ditugaskan juga tidak selalu sama dan memahami perkembangan jaringan, sehingga seringkali pembahasan harus dimulai dari permasalahan awal. - Perbedaan karakter pemakai, pola pemakaian informasi dan kebijakan layanan di masing-masing perpustakaan menyulitkan untuk dilaksanakannya silang layan antarperpustakaan anggota; - Belum adanya bentuk kerja sama yang tepat dan sesuai antaranggota perpustakaan dalam memanfaatkan informasi secara bersama (information sharing).
Kendala-kendala di atas menyebabkan JIBIS dan Humaniora mengalami stagnasi dalam perkembangannya.Â  
4.Hasil Sebagai upayaÂ  mencari solusi untuk kondisi seperti itu, Putu L. Pendit diminta untuk melakukan evaluasi dan menyampaikan saran mengenai model dan arah perkembangan JIBIS dan Humaniora dalam pertemuan di Perpustakaan ASEAN pada tanggal 21 Mei 2002. Saran tersebut ditulis dalam makalah berjudul &quot;Jaringan sosial dan modal sosial.&quot;
Model jaringan semacam JIBIS dan Humaniora ini, menurut Pendit, sangat memerlukan modal sosial (social capital). Istilah social capital pertama kali muncul dalam kajian masyarakat (community studies) untuk membuktikan pentingnya jaringan hubungan pribadi yang kuat dan bersilangan, yang berkembang perlahan-lahan sebagai landasan bagi saling percaya, kerjasama, dan tindakan kolektif dari sebuah komunitas. Jaringan ini menentukan bertahan dan berfungsinya city neighbourhoods.
Modal Sosial mengandung aspek sebagai berikut : 1.Merupakan sebuah sumberdaya berupa hubungan sosial sehari-hari, sebagai bagian dari struktur sosial yang tertanam di dalam hubungan antar anggota, dan sebuah credential atau privilageÂ  yangÂ  dapat dimanfaatkan anggota jaringan 2.Dimiliki bersama, hal ini memungkinkan tindakan anggota secara individual di dalam struktur yang memungkinkan pencapaian suatu tujuan yang tidak bisa, atau sulit sekali, dicapai tanpa modal sosial tersebut. Sebagian besar dari modal ini tertanam di dalam jaringan di mana anggotanya saling mengenal dan saling menghargai
Adapun dimensi modal sosial ini meliputi 3 aspek : - Pertama, dimensi struktur berupa pola hubungan-hubungan antar anggota sebagai aktor sosial; - Kedua, dimensi relasional berupa sifat hubungan antar anggota, misalnya rasa respek, persahatan dan kebersamaan; - Ketiga, dimensi kognitif berupa berbagai simbol, representasi, interpretasi, dan sistem bahasa yang dipakai bersama oleh anggota-anggotanya
Dalam hubungan ini JIBIS dan Humaniora perlu melakukan evaluasi kinerjanya selama ini. Agar jaringan ini tetap eksis harus mampu memanfatkan modal sosial sebagai berikut 1.Meningkatkan efisiensi tindakan dan difusi informasi; 2.Menghapuskan kemungkinan oportunisme; 3.Mengurangi kebutuhan monitoring; 4.Mengurangi biaya transaksi; 5.Membantu adaptasi; 6.Mengembangkan kreatifitas lewat pembelajaran bersama; 7.Mendorong perilaku kooperatif yang memfasilitasi organisasi yang inovatif
Agar kegiatan jaringan informasi ini dapat berjalan secara lebih implementatif perlu dibuat pedoman, protokol komunikasi,Â  standardisasi dan sebuah portal pada world wide web. Namun perlu dipahami bahwa jaringanÂ  bukan merupakan persoalan teknologi. Dimensi dalam jaringan mengacu pada structural resources dan general spirit. Dua hal tersebut dapat hidup dan berkembang apabila jaringan memiliki roh berupa resource sharing dan protocol. Dengan demikian teknologi tidak akan memecahkan masalah dalam jaringan sebelum ada komitmen tentang resource sharing. 
Mengacu pada persoalan JIBIS dan Humaniora, resource sharing dapat dikatakan baru dalam tingkat wacana. Pemakaian teknologi pada jaringan akan sangat membantu mengimplementasikan hal-hal yang semula masih bersifat wacanaÂ  tersebut. Namun hal ini perlu mempertimbangkan kesinambungannya, jenis teknologi yang dipakai, sikap yang sama antar anggota jaringan terhadap teknologi yang digunakan, dan adanya konsensus tentang pemakaian teknologi tersebut.
Sebagai pelengkap saran dan masukan di atas dan sebagai upaya untuk menetapkan langkah yang harus diambil untuk memecahkan permasalahan, dalam pertemuan anggota selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 2003,Â  Perpustakaan Nasional sebagai koordinator jaringan meminta bantuanÂ  Blasius Sudarsono untuk menjaring, mengevaluasi dan menyimpulkan keinginan anggota jaringan. Kesimpulan tersebut akan dijadikan dasar dalam mengambil langkah pemecahan yang konkret.Â  Dalam makalahÂ  pengantar yang berjudul &quot;Pembangunan Portal Jaringan Informasi Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusian.&quot; Blasius Sudarsono menyampaikan pembangunan portal JIBIS dan Humaniora sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi. 
Usulan tersebut didasarkan pada hasil pertemuan di Perpustakaan Sekretariat ASEAN dan juga pada tulisanÂ  Sulistyo Basuki, &quot;Beberapa gagasan tentang rencana praktis jaringan dokumentasi dan informasiÂ Â  bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Budaya.&quot; yang dimuat/dipresentasikan dalam pertemuan rutin Jibis-Humaniora pada bulan OktoberÂ  2002 di Perpustakaan Nasional RI. SebagaiÂ  penutup makalahnya, Sulistyo menulis: 
&quot;Walaupun sudah diserahkan selama lebih dari 10 tahunÂ  kegiatan jaringan belum menunjukkan semangat, ciri, greget dan keragaan (kinerja) sebagaimanaÂ  layaknya sebuah jaringan dokumentasi dan informasi tingkat nasional. Maka perlu membuat langkah praktis yang dapat segera dilakukan tanpa biaya yang banyak untukÂ  selanjutnya dikembangkanÂ  sebagai layaknya sebuah jaringan dokumentasi dan informasi bertaraf nasional.&quot;
Menurut Sudarsono,Â  adaÂ  2Â  (dua)Â  hal penting sebagai titik awal pemikiran pembangunan portal, yaituÂ  konsep jaringan yang berubah dan cara membangun portal secara gotong royong. Memang dalam hal ini selalu diperlukan fasilitator yang sebelumnya disebut sebagai koordinator jaringan. Berpegang pada sejarah pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmu Sosial dan Budaya,Â Â  Perpustakaan Nasional RI sharus bertindak sebagai fasilitator jaringan. Usulan pembangunan portal JIBIS dan Humaniora disetujui oleh sebagian besar anggota yang hadir. Pembangunan dan pembangunan portal diserahkan kepada Perpustakaan Nasional sebagai fasilitator, sedangkan hal-hal yang bersifat teknis dalam pembangunan portal akan dibahas secara rinci dalam forum yang lebih kecil.
Ada beberapa konsep dasarÂ  pembangunan portal ini, yaitu: - Portal JIBIS dan Humaniora dibangun sebagai sarana komunikasi dan interaksi yang dapat diakses secara online bagi penyedia, pengelola dan pemakai informasi bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora - Perpustakaan Nasional berperan sebagai fasilitator, bukan pemilik. Portal jaringan kerja sama ini nantinya akan menjadi milik dan dikelola bersama oleh JIBIS dan Humaniora. - Keanggotaan tidak dibatasi pada perpustakaan melainkan diperluas dengan keanggotaan individual. - Sebagai pengelola harian isi (content) portal, Perpustakaan Nasional akan membentuk tim redaksi yang terdiri dari tenaga yang profesional.
Berdasar keputusan anggota di atas, Perpustakaan Nasional, dalam hal ini unit kerjaÂ  Bidang Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi mulai membuat rancangan portal, membangun dan menyediakan akses melalui internet.Â  
5.Penutup Â  Pengisian awal informasi yang dimuat dalam portal dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. KonsultasiÂ  antaraÂ  penasehat portal jaringanÂ  dengan para pengelola sering dilakukan dalam rangka pembangunanÂ  portal JIBIS dan Humaniora.Â  TanggalÂ  27 Januari 2005, rancangan awal portal tersebut kemudian di bahas bersama dalam pertemuan terbatas dengan pembahas utama Sulistyo Basuki. Berdasarkan masukan yang diterima dalamÂ  pertemuan pembahasan tersebut, dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal. Peluncuran Portal JIBIS dan Humaniora akan dilaksanakan tanggal 26 Mei 2005, dikaitkan dengan serangkaian acara perayaan 25 tahun Perpustakaan Nasional. </div></div>

<div class=ExternalClass742BB7A1F85C4F64BF84F38C404DF439>
<div>
Kesadaran di dunia perpustakaan tentang perlunya kerja sama dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan, khususnya untuk penyediaan informasi bidang ilmu-ilmu sosial dan budaya telah tumbuh sejak tahun1970-an, terlihat dari pemebentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmu Sosial dan Budaya pada tahun 1971. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2000-an jaringan kerja sama tersebut belum dapat dikatakan berjalan secara efektif. Evaluasi dan upaya penyempurnaan terus dilakukan oleh Perpustakaan Nasional yang menyandang tugas sebagai koordinator. Setelah melalui beberapa kali pertemuan, pembahasan, tukar pikiran dan konsultasi, pada tahun 2003 disepakati memperluas lingkup keanggotaan jaringan ke lingkup nasionalÂ  dan mengimplementasikanÂ Â  teknologi sebagai sarana &quot;resource sharing.&quot; Keputusan itu direalisasikan dalam pembangunan Portal JIBIS dan Humaniora.</div></div>

Online Magazine