<div class=ExternalClass697A0739AB1947E1AFCD5E4189A14F4D>
<div>
I.Â Â Â Â  Umum 
Sejak krisis multidimensiÂ  melanda bangsa Indonesia tahun 1998 timbul berbagai permasalahan bangsa yang secara komprehensif berpengaruh pada kelangsungan berbangsa dan bernegara. Meskipun banyak kemajuan yang sudah dicapai, namun masih masalahÂ Â  pembangunan yang cukup berat dan harus diselesaikan. Karena itu, pemerintah sebagai regulator pelaksanaan ketatanegaraan dan pembangunan khususnya pada masa pembangunan transisi tahun 2005, merumuskan arah kebijakan kerja dengan agenda pembangunan nasional yang diarahkan pada tiga permasalahan pokok, yaitu mempercepat proses reformasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional RI sebagai satu Lembaga Pemerintah Non Departemen memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Presiden dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 03 tahun 2003, perlu merumuskan arah kebijakan dan rencana kerja lembaga. 
Pembangunan di bidang perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi masyarakat perlu diarahkan untuk membangun masyarakat membaca, masyarakat belajar sebagai garis pengembangan budaya keilmuan, berbudaya ilmiah dan kritis menuju masyarakat yang terinformasi (well-informed), kritis, inovatif, produktif melalui pengembangan budaya baca, pelestarian hasil budaya intelektual, pengembangan dan pembinaan perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi iptek. Sebagai upaya akselerasi agenda pembangunan nasional untuk mendukung upaya proses reformasi, perbaikan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, sesuai tugas pokok dan fungsinya harus mengarahkan sektor program kepada dua bidang utama pembangunan yaitu pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Upaya mendukung bidang pendidikan diarahkan kepada: Pertama, Pengembangan kelembagaan perpustakaan perguruan tinggi, umum, khusus, sekolah, rumah ibadah dan perpustakaan masyarakat; Kedua, pengembangan bahan bacaan sebagai sumber informasi masyarakat; Ketiga, pengembangan sarana dan prasarana layanan perpustakaan; Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan informasi. 
Upaya-upaya mendukung pembangunan bidang kebudayaan meliputi; Pertama, pelestarian karya budaya intelektual; Kedua; pengembangan deposit nasional (legal deposit); Ketiga, pengembangan dan pengkajian perpustakaan dan budaya baca masyarakat; Keempat,Â  pengembangan peraturan dan perundang-undangan serta ketatalaksanaan bidang perpustakaan.
Â 
II.Â  Permasalahan 
1. Rendahnya pertumbuhan dan pemanfaatan perpustakaan. Lambatnya pertumbuhan kelembagaan perpustakaan sebagai infrastruktur informasi yang demokratis adalah akibat dari rendahnya apresiasi pemerintah dan masyarakat terhadap eksistensi perpustakaan. Potensi sumber daya perpustakaan belum dianggap sebagai indikator dalam mempercepat proses pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan kritis. Potensi tersebut tidak mendapatkan posisi utama dalam konsep pembangunan nasional selama periodisasi pembangunan baik jangka pendek dan menengah, sehingga berimplikasi terhadap rendahnya pertumbuhan dan pemanfaatan potensi perpustakaan dan, bahkan menjadikan perpustakaan tidak begitu populer di mata masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa dengan sarana dan anggaran yang terbatas, Perpustakaan Nasional telah banyak memberikan kemajuan di bidang pertumbuhan perpustakaan walaupun belum dikatakan sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat di tingkat provinsi. Kelembagaan perpustakaan telah terbentuk dengan sarana layanan yang sangat terbatas. Walaupun kelembagaan perpustakaan telah terbentuk, namun minat masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada masih. Evaluasi ini dapat kita lihat secara komprehensif dengan indikator kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang masih sangat rendah dan hanya sekelompok kecil saja yang yang memanfaatkannya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat masyarakat kita secara umum masih belum dikategorikan masyarakat well-informed, karena tingkat pendidikan dan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya masih rendah. Permasalahan inilah sebenarnya yangÂ  menjadikan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia rendah. 
 2. Minimnya Sumber-sumber bahan bacaan. Dalam mewujudkan masyarakat belajar (lifetime education) ketersediaan sumber bacaan dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan ilmu pengetahuan merupakan indikator terpenting. Sejak Indonesia dilanda krisis multidimensi, penerbitan buku nasional mengalami kemunduran signifikan. Rata-rata penerbitan buku dalam setahun hanya mencapai 2.500-3000 judul. Permasalahan ini semakin meruncing ketika sebagian penerbit nasionalÂ  gulung tikar (bangkrut). Disamping itu rendahnya penghargaan masyarakat dan pemerintah terhadap penulis juga berpengaruh terhadap rendahnya kreatifitas penulis dalam menciptakan dan menerbitkan karya baru. Dalam pada itu, penyebaran buku sebagai sumber informasi masyarakat menjadi tidak merata sehingga jurang perolehan sumber informasi semakin meningkat. Keterbatasan sarana bacaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memperoleh buku bacaan bermutu menjadi masalah utama yang merupakan dampak mahalnya buku-buku bacaan dan rendahnya daya beli masyarakat.Â  
3. Rendahnya budaya baca masyarakat. Budaya baca (reading habit) masyarakat Indonesia masih tergolong kategori rendah. Membaca yang merupakan unsur penting dalam pendidikan serta sebagai suatu pilihan dan kebutuhan dalam transformasi nilai, belum menempatkan posisi yang menguntungkan sebagai suatu budaya kolektif masyarakat. Potensi bangsa Indonesia sangat besar apabila ditinjau dari jumlah penduduknya yang lebih kurang 203 juta jiwa. Seharusnya Bangsa Indonesia memiliki peranan dalam kancah persaingan global. Fakta tentang hal ini diperkuat oleh United Nations Development Program pada tahun 2003 yang melaporkan bahwa Human Development Index Indonesia masih tergolong rendah, yaitu berada pada peringkat 112 dari 175 negara. Salah satu faktor penyebab adalah rendahnya kualitas pendidikan masyarakat dan masih dominannya budaya tutur daripada budaya baca. 
 4. Rendahnya pelestarian budaya intelektual. Salah satu indikator kebanggaan dan kemajuan peradaban suatu bangsa adalah sejauh mana bangsa tersebut dapat menghargai dan melestarikan hasil budayanya sebagai kekuatan intelektual masyarakat lokal. Budaya sebagai hasil cipta, karsa dan rasa merupakan hasil kreatifitas dan intelektual. Ada banyak bangsa di dunia ini yang kehilangan jatidiri dan budaya akibat terjadinya proses asimilasi budaya. Pelestarian terhadap hasil karya intelektual perlu dikembangkan. Indonesia memiliki karya budaya yang cukup banyak, baik dalam bentuk lontar, manuskrip abad 14, buku, majalah, koran, hasil-hasil penelitan, kaset, dll. Karya ini memiliki nilai historis yang cukup tinggi yang harus di transformasi ke dalam bentuk media lain agar dapat diakses masyarakat disamping lestarinya nilai-nilai informasi yang ada sebagai suatu kemajuan peradaban bangsa untuk anak-anak cucu dimasa yang akan datang. 
 5. Kurangnya peraturan dan perundang-undangan, ketatalaksanaan bidang perpustakaan. Regulasi pemerintah terhadap kebebasan akses informasi merupakan langkah percepatan proses reformasi. Permasalahan yang ada adalah kebijakan dan regulasi di bidang perpustakaan sebagai salah satu lembaga informasi yang paling demokratis masih belum maksimal. Pengaturan kelembagaan perpustakaan serta perangkat hukum yang mengikat perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Percepatan pembentukan Undang-undang Sistem Nasional Perpustakaan perlu diupayakan sebagai legalitas dan amanat dalam pengembangan kelembagaan perpustakaan. 
Salah satu penyebab timbulnya perubahan yang sangat mendasar adalah adanya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pengaruh diberlakukannya Undang-undang tersebut membawa dampak signifikan, khususnya terhadap status kelembagaan perpustakaan di daerah. Sampai saat ini belum adanya regulasi dalam pemantapan kelembagaan Perpustakaan Daerah, Kabupaten/Kota. Di samping itu, Undang-undang tersebut juga akan mendasari kebijakan pemerintah pusat sehingga rencana dan program berada pada daerah masing-masing. Dalam konteks inilah diperlukan kebijakan dan regulasi pemerintah dalam memberikan arah dalam pengembangan perpustakaan dengan konteks otonomi daerah.
 6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perpustakaan. Pembangunan dan pengembangan perpustakaan telah banyak menghasilkan kemajuan yang berarti. Namun, belum semua lapisan masyarakat memiliki akses ke perpustakaan dan dapat dijangkau oleh layanan perpustakaan. Pembangunan dan pengembangan perpustakaan harus menjadi kebijakan kolektif bangsa Indonesia. Sebab, melihat kondisi dan kemampuan keuangan negara yang sangat terbatas, jika hanya mengandalkan partisipasi pemerintah, maka pengembangan perpustakaan sebagai lembaga informasi rakyat harus menjadi tanggung jawab kolektif antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha lainnya. 
Partisipasi masyarakat merupakan modal utama. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat pada sebagian daerah yang secara sukarela dapat membangun perpustakaan masyarakat/desa ataupun jenis perpustakaan lainnya. Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh letak geografis yang luas dan kepulauan serta tingkat ekonomi masyarakat yang relatif rendah. Di samping itu rendahnya minat baca dan informasi belum menjadi kebutuhan dasar sebagian besar masyarakat sehingga secara bersamaan belum mampu mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui perpustakaan.
 Kesemua kondisi di atas, sangat berdampak bila dikaitkan dengan akselerasi tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional, oleh karena selama ini pelayanan perpustakaan dan pengembangan bahan bacaan nasional belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat baik di kota maupun di daerah terpencil, walaupun usaha penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan sebagai salah satu wadah sumber informasi telah dilaksanakan. Inilah yang mendasari bahwa Perpustakaan Nasional dalam kurun waktu tahun 2005 kedepan merumuskan beberapa kebijakan nasional bidang perpustakaan dalam kerangka mempercepat proses pemulihan permasalahan bangsa sebagai mana telah dikemukakan dalam penjelasan umum.
 III.Â  Kebijakan Perpustakaan Nasional 
Sesuai dengan permasalahan pokok di atas, dalam akselerasi tugas fungsi dan kewenangan Perpustakaan Nasional sebagai sub sistem pembangunan nasional dalam, mendukung upaya-upaya proses reformasi, perbaikan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menentukan kebijakan dalam tahun 2005, sebagai berikut; 
Pertama, Kebijakan Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi Perpustakaan. Kebijakan Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Informasi Perpustakaan dilaksanakan dalam rangkaÂ  memberikan seluas-luasnya sumber-sumber bacaan kepada masyarakat dan layanan informasi perpustakaan. Kebijakan ini diimplementasikan, melalui; (i) Peningkatan jumlah dan jenis bahan pustaka, pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Desa. (ii) Pengembangan jasa layanan perpustakaan dan informasi dengan membangun layanan berbasis Web Site atau Internet serta pengembangan jaringan kerjasama perpustakaan. (iii) Pengembangan koleksi Deposit Nasional dengan melaksanakan optimalisasi UU Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam dan pendayagunaan koleksi tersebut untuk kepentingan masyarakat. (iv) Pengembangan koleksi dan pengelolaan bahan pustaka dengan memperbanyak penerbitan jenis literatur sekunder. (v) Pengembangan koleksi perpustakaan melalui pembelian, tukar menukar, alih bentuk dan silang layan. (vi) Pengembangan sarana dan prasarana layanan perpustakaan melalui pengembangan perpustakaan keliling. 
Kedua, Kebijakan Pengembangan Perawatan dan Pelestarian Karya Budaya Bangsa. Perpustakaan Nasional juga telah berhasil melaksanakan pemeliharaan, pelestarian hasil budaya bangsa yang dikenal sebagai naskah kuno yang terdapat di Perpustakaan Nasional RI. Namun pengembangan program ini perlu dilakukan agar naskah-naskah karya intelektual yang tersebar diseluruh Nusantara dapat dilestarikan dan dialih-mediakan dalam bentuk mikrografi; fotografi dan teknologi digital. Pemeliharaan ini dimaksudkan untuk mempertahankan nilai informasi dan nilai historis agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan nilai-nilai budaya kekayaan bangsa. Kebijakan ini diimplementasikan, melalui; (i) Pengembangan koleksi bahan pustaka dalam bentuk transformasi dan alih bentuk menuju perpustakaan maya (virtual library). (ii) Pengembangan sarana dan prasarana preservasi. (iii) Pengembangan kerjasama preservasi dengan lembaga-lembaga kebudayaan. 
 Ketiga,Â  Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bidang Informasi dan Perpustakaan. Kebijakan ini mengarahkan pada pengembangan kelembagaan perpustakaan di seluruh strata masyarakat baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten / kota, kecamatan/desa, serta pengembangan sumber daya manusia bidang informasi dan perpustakaan dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan informasi dan perpustakaan. Kebijakan ini diimplementasikan, melalui; (i) Perumusan kebijakan publik di bidang perpustakaan melalui pengembangan program dalam mendukung &quot;good governance&quot;. (ii) Pembinaan dan pengembangan perpustakaan; terutama perpustakaan sekolah dan masyarakat dan perpustakaan; terutama perpustakaan sekolah dan masyarakat dan perpustakaan di provinsi baru. (iii) Pengembangan Perpustakaan Proklamator (bapak bangsa) Republik Indonesia. (iv) Pengembangan koordinasi dan konsolidasi program perpustakaan antara pemerintah pusat dan daerah.(v) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kepustakawan. (vi) Pengembangan peraturan dan perundang-undangan dibidang perpustakaan. (vii) Membangun kerjasama serta memfasilitasi seluas-luasnya organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan/pembangunan perpustakaan.Â  
Empat, Kebijakan Pengembangan dan Promosi Budaya Baca Masyarakat danÂ  Perpustakaan. Kebijakan untuk mendukung usaha ke arah masyarakat yang gemar membaca oleh Perpustakaan Nasional dan instansi terkait, baik di pada tingkat pusat dan daerah. Membangun budaya baca bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis, egaliter, inklusif dan kompetitif dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan. Upaya dilakukan sebagai tindaklanjut pencanangan Â¿Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar MembacaÂ¿ pada tanggal 14 September 1995,Â  Â¿Gerakan Pemasyarakatan Minat BacaÂ¿ (GPMB) pada tanggal 25 Oktober 2001 dan Â¿Pencanangan Gerakan Membaca NasionalÂ¿ oleh Presiden pada tanggal 12 November 2003 di Istana Negara Jakarta. Kebijakan ini diimplementasikan, melalui; (i) Pemasyarakatan dan promosi perpustakaan dan budaya baca melalui media cetak dan elektronik, penyuluhan dan pameran. (ii) Pengkajian dan pengembanganÂ  minat baca dan perpustakaan serta akreditasi pustakawan. (iii) Pengembangan budaya baca masyarakat melalui lokakarya nasional, penulisan ilmiah nasional dan aktivitasÂ  ilmiah lainnya. (iv) Pemberian penghargaanÂ  kepada pemerhati, kritisi dan penulis masalah pengembangan perpustakaan dan minat baca.Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â *) Adin Bondar adalah Perencana Pertama pada Perpustakaan Nasional RI. </div></div>

<div class=ExternalClass440B057B19CE4BD590CE9EEC10F067A3>
<div>
Masa pembangunan transisi didasari pada tiga permasalahan pokok yaitu mempercepat proses reformasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Â  Pembangunan di bidang perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi masyarakat diarahkan untuk membangun masyarakat membaca, masyarakat belajar sebagai garis pengembangan budaya keilmuan, berbudaya ilmiah dan kritis menuju masyarakat yang terinformasi (well-informed), kritis, inovatif, produktif melalui pengembangan budaya baca, pelestarian hasil budaya intelektual, pengembangan dan pembinaan perpustakaan sebagai infrastruktur dan aksesibilitas layanan informasi iptek. Akselerasi agenda pembangunan nasional, Perpustakaan Nasional sebagai LPND dalam mempercepat agenda pembangunan nasional tersebut menitikberatkan program kepada dua bidang utama pembangunan yaitu bidang pendidikan dan kebudayaan.</div></div>

Perpustakaan -- Manajemen

Analisis Rencana Kerja Perpustakaan Nasional Masa Pembangunan Transisi Tahun 2005-2006

<div class=ExternalClass262588BE6ABA4155935266633613D8B7>
<div>
Program WINISIS menyediakan sarana penelusuran bagi pengguna OPAC (Online Public Access Catalog) yang efektif, aman dan mudah digunakan. Teknik yang digunakan dalam menyediakan sarana OPAC tersebut antara lain sistem pengindeksan dan cara pemasukan basis data, penggunaan bahasa yang sesuai dan pengaturan menu yang sesuai. Kemudian masuk kedalam Windows Explorer untuk mencari dan menghapus berkas dengan hurufÂ  D atau DF. Dengan demikian program hanya menampilkan menu penelusuran.</div></div>

Perpustakaan -- Katalog
 Perpustakaan -- Pengolahan Data Elektronis
 WINISIS (Program Komputer)

Membuat Sistem Penelusuran (OPAC) Yang Efektif Dan Aman Pada WNISIS

<div class=ExternalClassDD7C4492BE9F439B93E3B1CE1A2E5A16>
<div>
Sehubungan dengan maraknya kegiatan digitalisasi dan semakin marak juga munculnya situs-situs perpustakaan digital. Proses digitalisasi diperlukan sekali dalam pengalihan hasil cetakan menjadi file digital. Porses digitalisasiÂ  tidak terlalu rumitÂ  dan dapat dilakukanÂ  juga oleh pemula yang ingin mengoptimalkan hasil digitalisasinya. Sehingga memudahkan pada waktu proses upload 
Banyak program aplikasi untuk proses tersebut, baik yang berbasis sistem windows atau keluaran lama berbasis DOS.Â  Aplikasi softwareÂ  yangÂ  populer yang banyak digunakan saat ini dalam proses OCR yaitu OmniPage Pro.Â  OmniPageÂ  adalahÂ  program pengolah text dan gambar dalam satu kesatuan halaman yang dapatÂ  memproteksi dan memilah bagian file text dan grafik.</div></div>

Perpustakaan -- Pengolahan Data Elektronis

Digitalisasi Local Content

<div class=ExternalClass57EF1153B29B43ADBD6F5F134F756969>
<div>
Buku merupakan jendela dunia yang akan menguak tabir keniscayaan. Lewat buku orang akan berkelana merambah dunia, mengembangkan pola pikir, dan menambah wawasan, yang harus diperhatikan adalah, bagaimana memilah dan memilih buku yang dapat membangun kemampuan berpikir para pembacanya, sebab banyak juga buku-buku yang justru dapat merusak pembacanya (Jan Needle) 
Dalam konteks kepustakawanan, buku mencakup berbagai jenis pustaka yang berisi informasi-informasi terekam. Melalui media buku inilah komunikator (baca: penulis) menyampaikan pesan-pesan kepada para pembaca (komunikan) dengan tujuan adanya perubahan dalam struktur kognitif, afektif,Â  dan konotatif para pembacanya. Â 
Kumpulan informasi terekam dinamakan perpustakaan. Novelis Spanyol Jorge Luis Borges mengemukakan bahwa perpustakaan sebagai surga yang menyediakan jutaan buku. Bahkan ada juga yang mengemukakan perpustakaan itu ibarat seperti taman semerbak yang dikemas dan dimasukkan ke dalam saku.
 Manusia adalah Homo Fabula, yaitu makhluk pengisah dan melalui tangan pustakawanlah kisah-kisah tadi dikemas, diproses, dan didesiminasikan kepada pemakai. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa perpustakaan adalah sebagai gudang kekuatan yang dahsyat karenaÂ  mengandung energi kinetik yang mampu menggerakkan para pembacanya, menimbulkan inisiatif, meningkatkan kreatifitas, menjadi lebih produktif, dan sebagainya.
Kejahatan Terhadap Buku dan Perpustakaan Â  Buku adalah media transfer of learning, transfer of information, dan transfer of experiences. Oleh karena itu, buku dan perpustakaan sering dijadikan ukuran kemajuan dan peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, terkadang buku dan perpustakaan dijadikan sebagai sasaran kejahatan. 
Matthew Battles pustakawan dari Harvard University dalam bukunya Library: An Uniquiet History (2003) membuktikan bahwa perpustakaan sebagai sumberÂ  bagi ide kreatif yang membangun peradaban seringkali justru dijadikan sasaran kejahatan, seperti: dibakar dan dibeslah. Pembakaran perpustakaan (yang di dalamnya berisi berbagai kumpulan media pustaka) sering menjadi modus bagi kekuasaanÂ  untuk menghabisi lawan politik dan idiologi mereka. Â 
Fakta terbaru yang berkaitan dengan kejahatan terhadap buku dan perpustakaan terjadi di Irak. Pada bulan Juli tahun lalu, ketika pasukan Inggris menyerbu kota Basrah, entah dari mana asalnya api membakar habis Perpustakaan Nasional Irak. Buku-buku yang tersisa diungsikan ke rumah Alia Muhammad Bakar, Kepala Perpustakaan Nasional Irak. Dari kamar sampai dapur sekitar 30 ribuÂ  judul buku yang diletakkan bertumpuk-tumpuk. Sungguh tragis dan mengenaskan. Ini bentuk kejahatan terhadap buku dan perpustakaan. 
Di jaman Nazi, menurut Battles,Â  bukan hanyaÂ  6 juta orang tewas terbunuh tapi jugaÂ  lebih dari 100 juta buku dibakar. Tahun 1914, menjelang pecahnya Perang Dunia I, Perpustakan Nasional Bosnia juga hangus terbakar. Juga ketika masa revolusi kebudayaan di Cina Tentara Merah Cina menyerbu Tibet, ratusan ribu buku kuno musnah. Â 
Perpustakaan Alexandria yang berdiri pada tahun 290 SM di Mesir, pada tahun 48 SM dibakar oleh Julius Caesar. Padahal di perpustakaan tersebut, Ptolemy I pernah mengundang cerdik cendekia lintas negara untuk berdiskusi dan menulis hingga menghasilkan 700 ribuÂ  gulung papyrus.Â  Salah satu dari gulungan papyrus itu adalah Kitab Perjanjian Lama IÂ  yang diterjemahkan dari bahasa Yahudi ke bahasa Yunani. Dalam konteks ini, Nurcholis Majid pernah mengatakan, seandainya Perpustakaan Alexandria tidak terbakar, orang seperti Albert Einstein bisa muncul lebih awal. 
Battles juga mencatat, bahwa perpustakaan pernah menjadi bagian dari rasisme. Pada masa perbudakan masih kental di Amerika Serikat, banyak perpustakaan di bagian selatan Amerika menolak menerima anggota masyarakat kulit hitam. Pada tahun 1936 di Georgia, misalnya, dari 53 perpustakaan yang ada hanya 5 perpustakaan yang memperbolehkan masyarakat Afro-Amerika untuk menjadi pengguna perpustakaan. Mereka yang ingin meminjam buku harus berpura-pura menjadi suruhan kulit putih. Â 
Bentuk kejahatan lain terhadap buku dan perpustakaan menurut istilahÂ  Obiegwyn (1992) disebut penyalahgunaan koleksi ada 4, yaitu : 
1. Thief (pencurian) Pencurian merupakan bentuk kejahatan yang kerap terjadi. Hal ini harus diantisipasi oleh para pustakawan dengan upaya meminimalisasi kemungkinan para pemakai untuk melakukan pencurian . 
2. Mutilation (perobekan) Pustakawan seringkali menemukan buku-buku yang pada halaman tertentu sudah tidak lengkap lagi karena dirobek. Buku sebagai salah satu bentuk sumber informasi (Parker and Turley)Â  kalau sudah dirobek berarti kandungan informasinya sudah tidak lengkap lagi. Oleh karena itu, menurut Bascom bahan pustaka yang seperti ini harus disiangi (weeding)
 3. Vandalism (corat-coret) Pemakai perpustakaan juga adakalanya melakukan kejahatan dalam bentuk mencorat-coret buku atau bahan pustaka lainnya. Dengan demikian informasinya menjadi sulit untuk dibaca, mungkin bahan pustaka tadi akan lebih cepat rusak. 
4. An-authorized borrowing (peminjaman tak sah) Kejahatan ini merupakan penyelewengan pengelolaan dalam pelayanan koleksi yang memungkinkan seseorang dapat melakukan peminjaman yang tidak prosedural. Model kejahatan ini bisa terjadi karena adanya hubungan proksiminiti (hubungan kedekatan) atau karena hubungan kolegial dan sebagainya, sehingga peminjaman bisa dilakukanÂ  tanpa melalui aturan-aturan baku di sebuah perpustakaan. Â 
Lebih jauh kejahatan terhadap buku menurut Jenkins (1982) ada lima tipe dasar pencurian buku, yaitu : 1.Â Kleptomania, yaitu yang tidak bisaÂ Â Â Â  menahan hasrat mencuri. 2.Â Pencuri yang mencuri untuk kepentingan sendiri. 3.Â Pencuri yang melakukan pencurian dalam kemarahan. 4.Â Pencuri yang melakukan secara kebetulan. 5.Â Pencuri yang mencuri untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan.
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, seorang pustakawan; sebagai mediator antara sumber informasi (perpustakaan) dengan para pemakai, harus berupaya meminimalisasi bentuk-bentuk kejahatan terhadap buku atau perpustakaan yang dapat dilakukan oleh pemakai. 
Marie Jackson dan Channey MacDougall dalam bukunya Security and Crime Prevention in Libraries (1994 : 225-226) mengemukakan sebagai berikut : 1. Gedung Perpustakaan 1.1 Pastikan terdapat kunci dan pengamanan yang cukup pada semua jendela dan pintu. 1.2 Daun pintu sebaiknya dari logam. Jika terbuat dari kayu, hendaknya engselnya diperkuat. 1.3 Engsel-engsel harus berada di dalam/terlindungi. 1.4 Beri perhatian ekstra terhadap area yang menyediakan akses yang mudah, seperti jendela,Â Â Â  loteng, dan teralis. 1.5 External alarm atau penangkal petir merupakan dua perangkat penting. 1.6 Pastikan agar daerah luar sekitar bangunan jelas terlihat dan tidak dibatasi tanaman/pagar. 1.7 Hindari area tersembunyi dalam bangunan. Rak-rak yang berisikan koleksi harus jelas terlihat, serta lokasi khusus staf harus aman.
2. Koleksi 2.1 Tandai dan beri label atau kepemilikan pada koleksi dan peralatan-peralatan lain denga jelas. 2.2 Simpan peralatan berharga pada tempat yang aman serta pastikan keamanan dan kejelasan prosedur penggunaan peralatan tersebut. 2.3 Buku terutama buku-buku langka, manuskrip, serta serta cetakan lainnya harus di cek baik saat dikeluarkan atau dikembalikan. 2.4 Perpustakaan harus mengetahui identitas serta alamat jelas para pemakainya. 2.5 Jika memungkinkan hindari atau larangÂ  bagi pengguna yang mebawa tas ke ruang baca, sediakan tempat dan loker penitipan barang. 2.6 Label elektronik cukup efektif dalam mendeteksi pencurian. 2.7 Ketika meminjamkan buku untuk tujuanÂ Â Â Â  pameran, harus memiliki persiapan keamananÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  yangÂ  cukup 2.8 Usahakan agar koleksiÂ  terus diperbaharui dan diperiksa secara berkala. 
Kemudian Scoff (1980:221) memberikan saran untuk mereduksi tindakan pencurian dan mutilasi:
1.Â Menyediakan fasilitas mesin fotokopi; 2.Â Membeli beberapa eksemplar bagi koleksi-koleksi populer/terkenal; 3.Â Meningkatkan jumlah dan jenis koleksi yang dapat dipinjam oleh pemakai sewaktu-waktu; 4.Â Kemudahan dan pembuatan kartu anggota perpustakaan; 5.Â Mensirkulasikan koleksi-koleksi lama yang ada pada bagian referens seperti, kamus, almanak, ensiklopedia, dan sebagainya; 6.Â Buatlah agar proses peminjaman koleksi cepatÂ  dan menyenangkan dengan menyediakan cukup staf pada waktu-waktu sibuk; 7.Â Mintalah para staf untuk ramah dan penuh rasa pertolongan sehingga pemakai merasa nyaman 8.Â Membuat periode peminjaman yang rasional; 9.Â Jika memungkinkan pemakai dapat memperpanjang waktu pinjam melalui telepon; 10.Â Meningkatkan jumlah hari dan waktu buka layananÂ  perpustakaan ; 11.Â Mengatur jam buka perpustakaanÂ  berdasarkan kenyamanan pemakai dari para staf;
Buku dan perpustakaan adalah kekayaan umat manusia yang tiada ternilai harganya. Hal ini dikarenakan keberadaan perpustakaan mengandung tiga aspek penting, yaitu: 1.Â aspek strategis dimana keberadaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), 2.Â aspekÂ  populis karena perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat, dan 3.Â aspek reading society yaitu untuk membangun masyarakat membaca. Oleh karena itu bagaimana pustakawan harus berupaya meminimalisir berbagai bentuk kejahatan terhadap buku dan perpustakaan. 
Buku dan perpustakaan untuk semua orang. Semoga </div></div>

<div class=ExternalClass8BF8C8F684E8400EB13A48A4139F3F6C>
<div>
Buku merupakan jendela dunia karena buku mengandung informasi yang dapat mengubah hidup seseorang. Perpustakaan sebagai tempat dan kumpulan informasi terekam dapat dijadikan ukuran kemajuan dari peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu perlu adanya berbagai tindakan pencegahan agar koleksi di perpustakaan terhindar dari kejahatan karena buku adalah kekayaan umat manusia yang tidak ternilai. Kerusakan buku di perpustakaan seperti pencurian, perobekan, corat-coret dan peminjaman tak sah. </div></div>

Bahan Pustaka -- Pelestarian
 Bahan Pustaka -- Pemeliharaan dan Perbaikan

Kejahatan Terhadap Buku dan Perpustakaan

<div class=ExternalClassC2409A47A52B40BAB2E3B3B74A11D13B>
<div>Setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah maka banyak perpustakaan daerah yang digabung dengan arsip. Perpustakaan dan Arsip jelas berbeda. Perlu atau tidaknya perpustakaan dan arsip digabung atau dipisah tergantung menurut pada lembaga atau fungsinya. Namun kedua-duanya mempunyai kesamaan yaitu mengolah informasi dengan tujuan mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk kepentingan pemakai.</div></div>

Majalah Online

Analisis Rencana Kerja Perpustakaan Nasional Masa Pembangunan Transisi Tahun 2005-2006

Membuat Sistem Penelusuran (OPAC) Yang Efektif Dan Aman Pada WNISIS

Digitalisasi Local Content

Kejahatan Terhadap Buku dan Perpustakaan

Penyatuan atau Pemisahan Perpustakaan Pada Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota Dengan Berbagai Konsekuensinya