Jakarta â€“ Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Perpustakaan Nasional mengubah paradigma di era digital. Perpustakaan harus dirancang dengan bantuan teknologi informasi dan memiliki kemampuan menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi masyarakat.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando usai menerima arahan dari Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/2).
â€œOleh karena itu, parameter perpustakaan ke depan adalah bukan jumlah buku-buku saja, tetapi seberapa besar perpustakaan membangun aplikasi teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat menjangkau dan mengakses informasi yang ada,â€ jelas Syarif.
Syarif menjelaskan, perpustakaan harus berbenah agar banyak dikunjungi masyarakat. Selain itu, Wapres meminta agar perpustakaan menanamkan kecintaan terhadap buku kepada generasi muda melalui beragam aktifitas. Pengelola perpustakaan dan pustakawan pun diharapkan memiliki kemampuan membuat program yang menarik di perpustakaan. Setiap hari bisa dilakukan perlombaan resensi buku atau lomba story telling di perpustakaan.
Saat ini, tantangan perpustakaan adalah menghadapi dominasi media sosial yang diakses masyarakat. Dan hal ini mempengaruhi budaya baca di Indonesia. â€œUntuk memastikan perpustakaan itu sebagai tempat bagi generasi muda untuk membangun peradaban. Itu yang paling penting,â€ tambahnya.
Untuk menjawab tantangan di era digital, Perpustakaan Nasional mengembangkan dua aplikasi unggulan. Pertama adalah iPusnas. Aplikasi berbasis media sosial ini bisa diunduh di gawai dan komputer. â€œSemua buku bisa dibaca full text,â€ jelas Syarif.
Aplikasi lainnya adalah Indonesia One Search (IOS). Dengan mendaftar menjadi anggota melalui situs Perpustakaan Nasional, pengunjung bisa mengakses layanan IOS. Repositori perpustakaan di seluruh Indonesia ini terkoneksi dengan 828 lembaga perpustakaan dengan jumlah koleksi 2,6 juta eksempar. â€œKita tidak mesti datang ke Jakarta untuk membaca buku di Perpustakaan Nasional. Tetapi bisa saja di perpustakaan Papua atau perpustakaan Aceh. Ini bisa melalui portal IOS,â€ urainya.
Dalam pertemuan tersebut, Syarif Bando meminta kesediaan Wapres Jusuf Kalla untuk membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2018 Perpustakaan se-Indonesia. â€œRakornasnya, kita menunggu jadwal dari Bapak Wakil Presiden. Tapi kami estimasi sekitar minggu ketiga atau keempat bulan Maret,â€ pungkasnya.Â 
Â 
Â Reportase: Hanna Meinita

Wapres Minta Perpustakaan Nasional Berubah di Era Digital

Ciawi, Bogor - Tingkat kepatuhan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) masih rendah atau sebesar 21,5 dari 100 (skor tertinggi). 
Kondisi ini membuat Perpusnas bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menyelenggarakan pelatihan pengawasan P3DN bagi pegawai di lingkungan Perpusnas.
Hal tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto saat membuka pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, Senin (31/7/2023).
&ldquo;Kegiatan ini istimewa karena Perpusnas menjadi lembaga pertama yang secara khusus mengusulkan diadakannya diklat ini,&rdquo; ucapnya.
Deputi Iwan mengajak untuk mengikuti pola pikir akuntabilitas guna melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Sehingga dalam penggunaannya, kebijakan yang ada harus dibicarakan terlebih dahulu, kemudian setelahnya dapat diusulkan perencanaan dan penganggarannya.
&ldquo;Tujuannya adalah agar rencana penganggaran bisa efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan,&rdquo; katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan beberapa indikator kepatuhan atas kebijakan dan kelembagaan P3DN yakni P3DN belum menjadi indikator kinerja, belum ada kebijakan spesifik yang mendorong belanja PDN, belum ada pertimbangan atas aspek P3DN dalam proses perencanaan dan penyusunan DIPA, belum dilakukan perhitungan potensi PDN dalam rencana belanja APBN, dan belum memiliki roadmap peningkatan P3DN.
Untuk mengoptimalkan pelatihan yang rencananya berlangsung selama 3 (tiga) hari 31 Juli s.d. 2 Agustus 2023, Deputi Iwan mengatakan seluruh materi telah dirancang dan diharapkan dapat didiskusikan secara optimal.
&ldquo;Fokus untuk belanja dalam negeri tentu bisa menjadi hal utama yang dilakukan di Perpusnas. Agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan arahan presiden dan memberikan kontribusi untuk pertumbuhan perekonomian nasional,&rdquo; harapnya.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan rendahnya indeks kepatuhan P3DN Perpusnas disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan, sehingga terlewat untuk menjadi perhatian.
&ldquo;Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen dari Perpusnas untuk berubah dan berkembang,&rdquo; ujarnya.
Selain itu, Kepala Perpusnas juga mengucapkan terima kasih atas reviu pengawasan dan pembinaan yang dilakukan BPKP kepada Perpusnas dan berharap seluruh 38 peserta pelatihan yang terdiri dari PPK dan Non Auditor dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian

Indeks Kepatuhan P3DN Rendah, Perpusnas Gelar Pelatihan Pengawasan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan jangan lagi berfungsi menjaga buku, bukan pula sekedar penjaga pengetahuan, melainkan sudah harus berperan sebagai penyambung pengetahuan (transfer knowledge). Membagikan pengetahuan kepada masyarakat agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
Hal ini diungkapkan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis, (14/11).
Kunker DPRD Provinsi Bengkulu terkait konsultasi dan koordinasi mengenai program APBN tahun 2020.
â€œParadigma pendidikan yang lama harus dirubah ke yang baru, ijazah sudah tidak lagi diperlukan melainkan skill dan kemampuan untuk dapat berkontribusi.
"Setiap lembaga perpustakaan harus dapat mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam sehingga mereka tidak menjadi beban sosial,â€ imbuh Kepala Perpusnas dihadapan Komisi IV DPRD Bengkulu.
Pada kunjungannya ini, DPRD Bengkulu juga mempertanyakan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) perpustakaan Provinsi Bengkulu untuk tahun 2020.
Sejatinya dinas perpustakaanÂ  Bengkulu telah mengajukan untuk melakukan perluasan gedung perpustakaan provinsi, danÂ  Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, serta Kabupaten Rejang Lebong. Di samping bantuan TIK dan koleksi.
"Jadi, total untuk Provinsi Bengkulu kurang lebin 10 miliarâ€ jawab Kepala Perpusnas.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas juga memberikan usul terkait rancangan dalam APBD. Setidaknya ada tiga komponen utama yang harus dibiayai. â€œPertama, pengembangan perpustakaan yang meliputi kelembagaan, SDM, sarana prasarana, dan koleksi. Kedua, pentingnya budaya membaca, mulai dari anggota DPR, tokoh â€“ tokoh, penulis dan lain sebagainya. Dan yang ketiga pelestarian naskah kuno, misalnya lokasi pembuangan Bung Karno di Bengkulu yang kurang terawat,â€ tukasnya.
Reportase: Astried Merdekawati Tri Hastanti
Fotografer: Raden Radityo

Prov. Bengkulu Diminta Perhatikan Tiga Komponen Utama Pengembangan Perpustakaan

Jakartaâ€”Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk bersinergi dengan kementerian lain guna meningkatkan literasi Indonesia. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dengan jajaran Perpusnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). RDP diselenggarakan untuk membahas upaya peningkatan literasi dan dukungan dari kementerian/lembaga sesuai fungsi dan tugas masing-masing.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memberikan sejumlah catatan untuk Perpusnas dan kementerian/lembaga (K/L) lainnya terkait program literasi yang sudah dimiliki masing-masing instansi, sehingga program dan anggarannya tepat sasaran.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan peningkatan literasi harus dapat diukur. Karenanya, Perpusnas bersama dengan kementerian lainnya didorong agar membuat indikator capaian literasi yang terintegrasi.
Selain itu, Perpusnas dan K/L lainnya diminta menyusun peta kebutuhan bahan pustaka dan skema akselerasi pengadaan serta pendistribusian bahan pustaka ke perpustakaan di daerah. â€œKementerian/lembaga yang belum melakukan kerja sama dengan Perpusnas RI untuk segera melakukan kerja sama dalam bentuk MoU untuk peningkatan literasi di daerah,â€ tuturnya dalam RDP yang digelar secara virtual pada Selasa (2/2/2021).
Perpusnas juga didorong meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. â€œDalam upaya menngkatkan literasi dan memberdayakan komunitas-komunitas literasi di daerah,â€ jelasnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, program literasi di Indonesia sudah baik, namun dinilai belum bisa mencapai yang dibutuhkan. Menurutnya, kegemaran membaca bisa dipicu melalui keteladanan. Dia mengusulkan agar pegawai negeri sipil didorong menjadi teladan dengan membaca minimal tiga buku setiap tahun, di luar buku bacaan wajib sesuai tugasnya.
Hal ini diamini legislator dari Fraksi PKB Acep Adang Ruhiat. Dia menekankan agar budaya baca tidak hanya difokuskan kepada pelajar dan mahasiswa, tetapi juga guru dan dosen.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot berharap perhatian dari Perpusnas agar memperhatikan perpustakaan di daerah perbatasan Kalimantan Barat. Kondisi perpustakaan di daerah tersebut dinilai memprihantinkan. â€œTerkait dengan literasi, ketersediaan buku-buku di perpustakaan, saya menyarankan lebih baik buku teks. Karena kalau buku digital, persoalannya adalah jaringan internet,â€ urainya.
Dalam RDP tersebut, Komisi X DPR RI mengusulkan adanya hari membaca nasional yang dilaksanakan oleh semua instansi, baik di pusat maupun daerah. Karenanya, K/L yang hadir ditekankan agar menindaklanjuti masukan yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI guna meningkatkan program dan kegiatan literasinya agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan pihaknya akan meningkatkan kerja sama dan berkoordinasi dengan K/L lainnya untuk mendukung program literasi. Dia menekankan, persoalan literasi di Indonesia merupakan tugas bersama. Karenanya, kondisi ini harus dilihat secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, budaya baca dan indeks literasi yang rendah, merupakan fakta yang sudah ada. â€œIni adalah sisi hilir yang akan berdampak ke banyak aspek yakni rendahnya daya saing, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inovasi, pendapatan per kapita, hingga indeks kebahagiaan. Itu semua adalah fakta dan harus diselesaikan oleh kita semua,â€ ujarnya.
Karenanya, Syarif menilai pada sisi hulu, sejumlah hal harus diperkuat agar literasi meningkat. Pihaknya mengidentifikasi sejumlah kondisi yakni penguatan peran pemerintah, peran pengarang/penulis agar menulis buku sesuai kebutuhan masyarakat, peran penerbit untuk menyiapkan buku, peran penerjemah/penyadur untuk mengalihbahasakan buku, regulasi distribusi bahan bacaan, hingga peningkatan anggaran belanja buku.
â€œBagaimana kita melihat realita di masyarakat. Kalau kita hari ini bicara tentang program, apa yang kami lihat di persoalan di lapangan, faktanya memang gak ada buku yang tersebar di masyarakat. Bahkan di sekolah-sekolah dasar itu di daerah terpencil, sangat terbatas bahan bacaan yang tersedia. Kalau kita bicara di daerah 3T, saya kira di atas 70 persen membutuhkan buku-buku cetak,â€ pungkasnya.
Dalam laporannya, Syarif memaparkan Kajian Indeks Kegemaran Membaca yang dilakukan Perpusnas pada 2020 adalah 55,74 (sedang). Kajian yang dilakukan atas 10.200 responden di 34 provinsi tersebut mengukur frekuensi membaca, durasi membaca, dan jumlah buku yang dibaca.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â

Bahas Penguatan Literasi, Komisi X DPR RDP dengan Perpusnas dan 4 Kementerian

Jakarta - Perpustakaan sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat yang memiliki fungsi pusat informasi dan pengetahuan harus bertransformasi menjadi tempat pengembangan diri masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Apalagi seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, masyakarat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, termasuk masyarakat disabilitas dan yang terisolasi serta terpencil.
Perpustakaan Nasional RI melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial berupaya melakukan hal ini. Melalui penguatan peran perpustakaan umum, kualitas sumber daya manusia ditingkatkan sehingga kemampuan literasi meningkat dan berujung pada peningkatan kreativitas masyarakat dan kesenjangan akses informasi.
â€œLatar belakang ini yang melandasi Perpusnas sebagai Pembina semua jenis perpustakaan dengan dukungan dari Bappenas berinisiatif untuk melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ jelas Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi.
Dalam sambutan di webinar â€œPerpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Penguatan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemiâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (22/9/2020), Deni menegaskan selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan wajib memfasilitasi masyarakat dengan pelatihan dan keterampilan yang bertujuan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
â€œDengan upaya tersebut diharapkan performa individu meningkat, sistem dan organisasi perpustakaan menjadi kuat, sehingga berdampak pada membaiknya kualitas layanan perpustakaan dan juga pemanfaatannya bagi masyarakat yang juga secara otomatis akan meningkatkan literasi. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,â€ tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar Herman Widodo menyatakan pihaknya gencar menerapkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandemi covid-19 tidak menyurutkan untuk kendor dalam menjalankan program ini. Herman meyakini akses internet yang semakin mudah dijangkau membuat perpustakaan masih dan akan terus membawa manfaat bagi masyarakat.
Fasilitasi peningkatan literasi masyarakat diberikan kepada ratusan orang melalui pelatihan praktis dalam membuat, menciptakan produk-produk olahan keterampilan, kerajinan tangan, hingga soft skill yang dipandu oleh narasumber berpengalaman yang berbasiskan pada pengetahuan dari koleksi perpustakaan. Semua informasi dibagikan kepada masyarakat secara daring.
â€œKami sebagai perpustakaan daerah akan menyusun suatu sistem, infrastruktur yang mampu menampung pengetahuan-pengetahuan praktis masyarakat sehingga masyarakat lain dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan-pengetahuan tersebut. Bentuk pengetahuan dapat berupa video, panduan menjalankan sesuatu, dokumen, dan lain lain. Sistem ini kita kenal dengan knowledge management,â€ urainya.
Herman menyebutkan keberhasilan program di wilayahnya yakni diseminasi pengetahuan dari cara bertani cokelat dari petani cokelat di Kademangan, cara membudidayakan ikan koi dari pembudidaya ikan di Â Nglegok, dan cara beternak ayam baik pedaging maupun petelur dari peternak ayam di wilayah Srengat maupun Wonodadi.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Penguatan Peran Perpustakaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mengemban fungsi salah satunya, sebagai perpustakaan pelestarian budaya bangsa.
Dalam pelaksanaannya, tidak hanya pelestarian dalam bentuk karya cetak dan rekam tetapi juga melestarikan ide dan gagasan.
Seperti halnya ide dan gagasan yang dilahirkan Tjokorda Raka Sukawati yang merupakan penemu teknik konstruksi jalan layang sosrobahu. Teknik konstruksi jalan layang sosrobahu, memudahkan pembangunan jalan layang tanpa mengganggu arus lalu lintas.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan, gagasan dan pemikiran menjadi sumbangsih Tjokorda Raka Sukawati untuk bangsa ini, mempunyai harapan akan nasib bangsa kedepan.
"Pemikiran dan gagasan beliau, menjadi sumber inspirasi, serta spirit, patriotisme dalam membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik," kata Deni dalam Peluncuran Buku Melangkah Tanpa Lelah, Tjokorda Raka Sukawati, Penemu Teknik Konstruksi Jalan Layang Sosrobahu yang digelar secara hybrid pada Kamis (9/12/2021).
Dikatakan, loncatan peradaban dunia dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan disrupsi yang sangat kuat di seluruh sendi kehidupan masyarakat.
"Oleh karena itu masyarakat berpengetahuan menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa dapat menjawab persaingan global, dan meningkatkan ekonomi. Kehadiran sosok seperti Tjokorda Raka Sukawati sebagai cerminan budaya literasi yang tinggi," lanjut dia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Tjokorda Raka Sukawati sebagai salah satu tokoh insinyur dan inovator kebanggaan Indonesia.
"Teknik landasan putar bebas hambatan atau sosrobahu merupakan sebuah mahakarya yang telah mendunia, dan telah diterapkan di berbagai proyek jalan layang di dalam maupun luar negeri," ujar Basuki.
Basuki menjelaskan, penemuan sosrobahu bermula pada tahun 1976 ketika Kementerian Pekerjaan Umum saat itu akan membangun jalan tol dari Jagorawi menuju Tanjung Priok.
Menurut rencana, proyek tersebut dikerjakan oleh pihak asing, tetapi keputusan penting memberikan peran perusahaan nasional untuk menyelesaikannya. Pada saat itulah Tjokorda dipercaya dan ditunjuk sebagai ketua manajemen proyek, dan melahirkan metode tersebut.
"Beliau telah menunjukkan anak bangsa mampu membangun secara mandiri dengan daya pikir, kreasi yang dimilikinya. Hal ini menjadi teladan kami di PUPR khususnya, dan warga Indonesia umumnya," jelasnya.
Penamaan sosrobahu terinspirasi dari ajaran Tri Wikrama yaitu kemampuan titisan Wisnu untuk berubah wujud menjadi raksasa yang besar dan bertangan seribu. Ini merupakan refleksi religius atas kreasi terwujud melalui tanggannya.
Saat ini, lanjut Basuki, sosrobahu telah berkembang dalam versi kedua. Peningkatan kinerja makin dibutuhkan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan konstruksi jalan.
"Sosrobahu tidak hanya menopong jalan layang, melainkan juga menyangga harapan kita bahwa inovasi kerekayasaan sipil akan terus hadir di Indonesia," ungkapnya.
Sementara itu, Perwakilan Keluarga, Tjokorda Gede Abinanda Sukawati mengatakan, buku Biografi Melangkah Tanpa Lelah ini merupakan amanah dari almarhum Tjokorda Raka Sukawati, dan telah dipersiapkan beberapa tahun sebelum beliau wafat.
"Bagi saya, ayah sosok yang sangat gigih dan disiplin. Bahkan di usia senja, ayah masih terus bekerja mengembangkan teknologi sosrobahu. Dengan harapan dapat dipakai terus dalam rentang waktu yang panjang dan dalam berbagai medan," katanya.
Abi sapaan akrabnya berharap, melalui biografi ini pembaca dapat mengenal sosok Tjokorda Raka Sukawati dari sisi yang berbeda.
"Melalui buku ini, almarhum berharap pembaca dapat memberikan inspirasi bagi semua generasiÂ  dan menambah wawasan terhadap kehidupan penemuan teknologi beliau. Semoga buku ini dapat memberikan impact yang positif bagi banyak kalangan," harapnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Robby

Berita

Bukan Hanya Hafal Tapi Harus Bisa Mengimplementasikan Nilai Dasar ASN

Pencarian

Berita Lainnya

Wapres Minta Perpustakaan Nasional Berubah di Era Digital

Indeks Kepatuhan P3DN Rendah, Perpusnas Gelar Pelatihan Pengawasan

Prov. Bengkulu Diminta Perhatikan Tiga Komponen Utama Pengembangan Perpustakaan

Bahas Penguatan Literasi, Komisi X DPR RDP dengan Perpusnas dan 4 Kementerian

Penguatan Peran Perpustakaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Lestarikan Ide dan Gagasan Penemu Teknik Konstruksi Sosrobahu