Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kedatangan 15 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membawa sejumlah pesan penting. Salah satunya kompetensi tenaga perpustakaan yang berada di komunitas. Mereka merasa, Perpustakaan Nasional perlu memberikan dukungan lebih selain perhatian dalam bentuk bantuan koleksi. Kompetensi tenaga perpustakaan di komunitas masih terbatas. Hal tersebut disampaikan langsung di hadapan Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta, pada Selasa, (10/3).
"Padahal mereka bersinggungan langsung dengan masyarakat," ucap anggota Komisi IV Zulfa Asma Vikra.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sestama mengatakan saat ini Perpusnas sedang giat menggalakkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini malah dirasa menyentuh hingga ke akar rumput. Artinya, masyarakat yang tinggal di pedesaan/kelurahan juga bisa ikut menikmati manfaat dari perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut.Â Â 
"Perpustakaan berbasis inklusi sosial memilih lima desa di setiap kabupaten/kota. Tenaga perpustakaannya diberikan pelatihan life skill yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Jika perlu akan didampingi para trainer yang berkompeten, " terang Sestama.
Di sisi lain Sestama juga meminta setiap daerah menaruh perhatian khusus terhadap perkembangan perpustakaan dan literasi masyarakatnya. Daerah bertanggung jawab untuk perpustakaannya. Apalagi, provinsi Kalsel diakui Sestama sebagi provinsi tertinggi yang menganggarkan APBD nya untuk kegiatan perpustakaan.Â 
Perhatian terhadap perpustakaan rupanya sudah dijalankan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Kalsel. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Dinas Perpustakaan Kalsel, Wildan Akhyar, mengatakanÂ  pihaknya bahkan sudah mencanangkan Wisata Literasi.Â  Caranya, dengan menambahkan jam buka layanan perpustakaan.Â 
"Tapi, kami pun terkendala sumber daya manusia. Dari lima tenaga yang memasuki purna tugas kami hanya kebagian CPNS pustakawan satu orang. Maka itu, kami juga bekerja sama dengan komunitas," jelas Wildan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Kalsel Minta Kompetensi Tenaga Perpustakaan Komunitas Diperhatikan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Puluhan anak-anak berusia sekitar 5-10 tahun berjejer duduk rapi. Ada juga yang bertingkah dengan menaiki panggung mini di area layanan baca anak Perpustakaan Nasional. Ada juga yang iseng dengan mengutak-atik sejumlah pajangan yang sengaja disusun disudut panggung. Semuanya penuh keceriaan. Sejumlah orang tua terlihat mengamati kelakuan polos anak-anak mereka. Â 
Wiken di hari Sabtu menjadi hari yang penuh warna. Komunitas Ayo Dongeng Indonesia (Ayodi) berkolaborasi dengan komunitas Langkah Kecil Hajar dan Perpustakaan Nasional mengadakan Festival Dongeng Kerajaan Nusantara 2018 di Gedung Fasilitas Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu, (20/5).
Meski hanya berdurasi singkat (jam 09.00-13.00 WIB), beberapa penampil (performer) tidak kehilangan lelah bergantian menghibur anak-anak dengan menampilkan ragam cerita kerajaan nusantara yang dikemas menarik.
Sesekali anak-anak mengikuti ajakan pendongeng untuk menirukan suara, berteriak, bernyanyi, dan bergerak seperti dalam cerita. Seringkali tawa tergelak ketika adegan lucu diperagakan si pendongeng. Â Â 
Festival Dongeng Kerajaan Nusantara 2018 merupakan kali pertama diselenggarakan di Perpustakaan Nasional menyusul kesuksesan Festival Dongeng Internasional Indonesia yang digelar 2017 lalu. Selain menampilkan performance dari Komunitas Ayo Dongeng Indonesia (Ayodi), dan Komunitas Langkah Kecil Hajar, kegiatan edukasi ini juga mengajak sejumlah komunitas lain seperti Komunitas Indoreadgram, Komunitas Buku Berbagi NTT, dan Komunitas Dongeng Pelangi
Tidak ketinggalan pula penampilan puisi dari Komunitas Jendela, hiburan dari Charity Children Education, dan Summer Cloud Band, serta pertunjukkan sulap klasik dari pustakawan Perpusnas Abdul Rochim.
Â Reportase : Hartoyo Darmawan

Semarak Wiken di Perpusnas Bersama Festival Dongeng Kerajaan Nusantara 2018

Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Tengah Tahun yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia/ Kementerian PANRB. Kegiatan monitoring dan evaluasi SP4N lapor yang selama ini hanya bisa dilakukan Kementerian PANRB pada level makro, ke depannya akan dilakukan juga pada level meso dan mikro oleh internal instansi. SP4N LAPOR! adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Pengaduan Online Rakyat.Â 
Yanuar Ahmad, Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan-RB mengatakan bahwa Monev berjenjang ini diperlukan untuk memastikan tercapainya sasaran strategis SP4N pada tahun 2024 yaitu terwujudnya pengelolaan pengaduan yang mampu memberikan respons dan solusi cepat serta terpercaya.
Yanuar menjelaskan bahwa setidaknya ada empat jenis monev yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintahan, yaitu: performa pengelolaan, tindakan preventif, kualitas tindak lanjut, dan penyusunan rencana aksi. "Semua ini dilakukan secara berjenjang dan berkala dalam rangka memastikan keberlangsungan pengelolaan pengaduan," ujar Yanuar.
Secara singkat Yanuar menjelaskan bagaimana jenjang dari berbagai jenis monev dilakukan. "Admin instansi bertanggung jawab terhadap pejabat penghubung, Kementerian Koordinator bertanggungjawab terhadap Kementerian/Lembaga di bawah koordinasinya, Kantor Staf Presiden bertanggung jawab terhadap pengaduan terkait program prioritas nasional, Ombudsman RI bertanggung jawab untuk penyelesaian pengaduan pelayanan publik, dan Kementrian PANRB bertanggungjawab terhadap pengelolaaan pengaduan di tingkat Nasional," ucapnya.
Dalam praktiknya, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah akan berperan penting dalam proses monev pengelolaan kepada seluruh unit kerja yang ada di instansinya.
Sebelumnya, Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik MenPANRB mengatakan bahwa SP4N Lapor pada tanggal 27 Oktober 2020 telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. "Penetapan ini membuat seluruh penyelenggara pelayanan publik di Indonesia wajib terhubung dan mengelola pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR!," ucapnya.
Diah mengatakan bahwa penetapan SP4N LAPOR! sebagai aplikasi umum dapat memberikan berbagai dampak positif. "Penggunaan aplikasi umum ini akan memberikan dampak efisiensi anggaran yang signifikan, di mana tidak perlu lagi pembangunan aplikasi sejenis. Di samping itu, penerapan aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publuk memberikan manfaat bagi semua insansi dalam hal kecepatan, transparansi, dan bagi pakai data dalam pelaksanaan layanan pengaduan,â€ ujar Diah.
Monitoring dan evaluasi Pengelolaan SP4N LAPOR! ini dilaksanakan pada hari Selasa (10/8) dengan cara daring menggunakan aplikasi Zoom. Bahan presentasi dan dokumentasi acara dapat diakses secara online melalui linkÂ <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1El7HAA4RtHahD-rPiAIfwVvab3yZMwjC">bit.ly/MonevLapor10Ags</a>
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1El7HAA4RtHahD-rPiAIfwVvab3yZMwjC">Reportase: Radhitya Purnama</a>

Monev SP4N LAPOR! Akan Dilakukan Berjenjang dan Berkala 

Salemba, Jakartaâ€”Eksistensi perpustakaan desa di Kabupaten Jeneponto, provinsi Sulawesi Selatan, dianggap belum bisa menyamai perpustakaan desa di kabupaten lain. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kab. Jeneponto, Asdin Basoddin Azis Beta, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Rabu, (19/6).
â€œSosialisasi tentang perpustakaan desa di wilayah kami kurang baik sehingga kami terpanggil. Beberapa bulan yang lalu, pihakkami melakukan konsultasi dengan Dinas Perpustakaan Provinsi, dan atas petunjuk dari Dinas kami melanjutkan lagi konsultasi ke Perpustakaan Nasional,â€ ungkapnya.
Asdin mengakui, alokasi anggaran bidang perpustakaan di Kab. Jeneponto terbatas dan relatif kecil. Sedangkan, untuk aspek regulasi, pihaknya akan berkomunikasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan Perpustakaan Nasional.Â  â€œKami akan mendorong Pemda Jeneponto untuk menyusun kerangka regulasi yang terkait. Jika Perdanya sudah ada dan perlu perbaikan perihal perpustakaan desa kami akan upayakan,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, Joko Santoso, mengatakan â€œPeraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2018 adalah prioritas penggunaan dana desa, dimana salah satu menyoal tentang pembangunan perpustakaan desa,â€ sebutnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Perpusnas, Deni Kurniadi, menerangkan bahwa tugas Perpustakaan Nasional adalah membina semua jenis perpustaakaan. Oleh karena itu, Deni pun meminta pihak DPRD ikut melakukan fungsi pengawasan terhadap dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan sebesar Rp 1,29 milyar kepada Kab. Jeneponto untuk mengembangkan perpustakaanya di tahun ini.
Â 
Reportase : Eka Purniawati
Foto : Ahmad Kemal Nasution
Â

DPRD Kab. Jeneponto Diminta Bantu Awasi Pemakaian DAK Perpustakaan  

Gorontalo Utara â€“ Warga Kabupaten Gorontalo Utara kini telah memiliki gedung layanan perpustakaan daerah yang megah dan representatif. Dengan kehadiran perpustakaan ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan bagi warga Gorontalo Utara dan sekitarnya.
Gedung perpustakaan yang telah diresmikan ini, dibangun dengan sumber dana alokasi khusus (DAK) tahun 2021 bidang pendidikan sub bidang perpustakaan senilai RP 10 miliar dengan nilai kontrak sebesar Rp 9,5 Miliar.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengapresiasi kinerja jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo utara atas berdirinya perpustakaan sebagai satu fasilitas monumental untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo.
"Menjadi tugas pemerintah pusat untuk mempersiapkan DAK di bidang perpustakaan ini dalam mempersiapkan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat," ungkap Syarif, usai meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, pada Selasa (22/2/2022).
Syarif Bando mengatakan, perpustakaan berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seperti yang selalu diingatkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pentingnyaÂ  Indonesia mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah.
Harapannya masyarakat dapat meningkatkan value atau nilai jual dari pada produksi tersebut, meningkatkan income per kapita, menambah devisa negara yang akhirnya Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan dalam percaturan global.
"Tugas kita adalah bagaimana menyediakan fasilitas masyarakat untuk keluar dari zona degradasi hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat pengetahuan yang ada. Salah satunya menyediakan bahan bacaan ilmu terapan atau life skill," lanjutnya.
Hal ini dapat dibuktikan, lanjut Syarif, telah banyak masyarakat yang merasakan dampak dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. "Kaum masyarakat yang termaginalkan dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan dukungan buku ilmu terapan serta pendampingan dari Dinas Perpustakaan," lanjutnya.
Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin mengatakan seringkali masyarakat merasa jenuh jika harus berkunjung ke perpustakaan.
"Mungkin ada kebosanan karena kalau perpustakaan ada kaitannya dengan membaca. Saya berharap dengan literasi dapat mengubah bahwa literasi tidak hanya sekadar membaca tetapi ada juga kreatifitas yang dilakukan di perpustakaan," katanya.
Indra Yasin mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang melakukan perjalanan ke luar daerah diwajibkan membawa buku begitu kembali ke daerahnya.
"Tidak menutup kemungkinan siapa saja dapat mengirimkan buku karangannya ke perpustakaan ini untuk menambah koleksi bahan bacaan," katanya.
Bupati pun mengajak kepada para kepala sekolah untuk mengagendakan kunjungan siswa ke perpustakaan. Begitu juga perguruan tinggi agar mahasiswa dapat memanfaatkan gedung perpustakaan yang megah ini.
"Mari kita gunakan perpustakaan ini. Disinilah tempat untuk mencari pengetahuan dan pengetahuan tidak harus didapat secara formal tetapi juga non formal melalui perpustakaan," lanjutnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Elnino M. Husein Mohi mengatakan, literasi sangat diperlukan dalam menghadapi era digital saat ini. Pasalnya jika kebutaan literasi masih dirawat maka permasalahan kemiskinan tidak dapat teratasi.
"Apalagi saat ini kita sudah dihadapkan dengan teknologi metaverse, tiruan dunia yang berada di dunia maya. Sangat disayangkan jika kita tidak memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk keluar dari kemiskinan," tuturnya.
Elnino juga berharap masyarakat Gorontalo Utara dan sekitarnya dapat memanfaatkan gedung perpustakaan sebagai tempat untuk meningkatkan literasi. "Gedung yang merupakan bantuan dari pusat ini diharapkan dapat membuka mata kita menyadarkan diri agar dapat berubah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pengukuhan bunda literasi Kabupaten Gorontalo Utara, Reny Yasin Hiola dilanjutkan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpusnas dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Acara juga dirangkaikan dengan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan dengan tema â€œTransformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasionalâ€.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Gedung Layanan Perpustakaan Megah di Gorontalo Utara Diresmikan

Salemba, Jakarta--Inovasi menjadi poin fokus utama dalam transformasi birokrasi. Inovasi menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi, terutama dalam konteks pelayanan publik.
Demikian disampaikan Analis Pengaduan Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Resty Adelia dalam Diskusi dengan tema "Trend dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik" pada Selasa (14/11/2023).
"Inovasi pelayanan publik haruslah merupakan gagasan kreatif orisinal atau adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.
Dia mengatakan, strategi inovasi yang diusung Kemenpan RB melibatkan pembinaan inovasi pelayanan publik sebagai langkah transformasi.
Langkah-langkah strategis ini, lanjutnya, mencakup penciptaan inovasi yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berinovasi, pengembangan inovasi melalui replikasi dari ide-ide yang telah diimplementasikan di tempat lain dengan kunci "ATM" (Amati, Tiru, Modifikasi), dan pelembagaan inovasi untuk menjaga keberlanjutan inovasi dalam instansi.
"Kriteria penting dalam penilaian inovasi pelayanan publik, termasuk kebaruan, efektivitas, manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan disebarkan, dan berkelanjutan dengan dukungan masyarakat," lanjutnya.
Sebagai bagian dari evaluasi inovasi, Kementerian PANRB mencatat terdapat sembilan inovasi yang diajukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Salah satu yang dinilai sangat inovatif yakni Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dari unit kerja Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus).
Dari hasil evaluasi ini, lanjutnya, evaluator menyatakan ahwa inovasi ini tidak hanya penting tetapi juga tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan Perpusnas.
"Selain itu, adaptasi yang sudah terjadi dan potensi keberlanjutan tinggi menjadi catatan positif evaluator," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpusnas Sri Marganingsih memaparkan, dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik, Perpusnas telah melakukan pemetaan dan analisis terhadap inovasi yang telah dikembangkan.
"Dari 30 inovasi yang tercatat, sembilan di antaranya diikutkan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2023. Dan hanya satu inovasi yang berhasil menjadi nominasi finalis TOP Inovasi Pelayanan Publik yakni TPBIS," paparnya.
Lebih lanjut, Perpusnas melaporkan bahwa Layanan ISBN Online atau SiGoblic, pada tahun 2022, telah masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Pembaruan data inovasi ini sudah disampaikan untuk mengisi portal Knowledge Management System (KMS), Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas).
"Di tengah tuntutan global dan kesadaran masyarakat akan percepatan dan kemudahan pelayanan publik, Perpusnas mencatat bahwa inovasi pelayanan publik bukan hanya tentang teknologi atau aplikasi semata, tetapi juga tentang budaya kerja yang sehat," lanjutnya.
Dia menambahkan, pembahasan mengenai inovasi pelayanan publik tidak hanya menjadi sorotan teknologi, melainkan juga tentang budaya kerja yang dapat mendorong terus berinovasi, antusias dalam menghadapi perubahan, serta bertindak proaktif dalam mengembangkan kreativitas.
"Inovasi pelayanan publik diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan budaya literasi dan kompetensi digital masyarakat, serta membantu menyelesaikan isu-isu prioritas yang dihadapi oleh negara," imbuhnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Irfan Fakhruddin

Inovasi Jadi Tolok Ukur Reformasi Birokrasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bersama Paguyuban Pimpinan Tinggi Madya Perempuan Indonesia (PIMTI Madya) menyelenggarakan Webinar bertajuk Cerita Sukses Perempuan Indonesia Menggapai Cita. Dalam acara yang diselenggarakan pada Jumat (23/4) sejumlah Pimpinan Lembaga hadir untuk membagikan pengalaman mereka dalam perjuangannya turut membangun negara melalui bidangnya masing-masing.
Acara dibuka oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dan menghadirkan Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga. Selain itu narasumber dalam acara ini yaitu Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material Eniya Listiani Dewi, Deputi Menteri PPPA Bidang Kesetaraan Gender Lenny N. Rosalin, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Direktut Utama Pertamina Nicke Widyowati, dan Mantan Jamdatun Kejaksaan Agung Leoke Larasati Agoestina.
Ketua PIMTI, Sri Puguh Budi Utami menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Perpusnas dalam pelaksanaan acara tersebut. Sri Puguh mengungkap, acara yang merupakan buah diskusi para PIMTI ini merupakan wujud kolaborasi para perempuan yang berjuang mewakili peran Kartini dimasa kini. â€œIni menjadi kesempatan yang luar biasa untuk kita semua yang hadir dapat belajar melalui cerita perempuan-perempuan hebat yang dalam kesempatan ini dapat kita dengarkan bersama cerita sukses dari mereka,â€ jelas Sri Puguh.
Melalui acara yang diselenggarakan secara daring dan luring ini, diserahkan pula beasiswa oleh PIMTI untuk anak para tenaga kesehatan yang telah berjuang dan rela berkorban dalam perang melawang pandemic Covid-19.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: A. Kemal Nasution

Berita

Cerita Sukses Para Perempuan Indonesia Menggapai Cita dan Membangun Negeri Warnai Peringatan Hari Kartini