Salemba, Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) akan menyusun Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara.
Untuk itu, digelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) terkait penyusunan rencana induk tersebut. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Mariana Ginting menyatakan fungsi naskah yang strategis dalam pengembangan kebudayaan nasional, baik fisik maupun kandungan pengetahuan di dalamnya, perlu dikelola secara holistik dan komprehensif.
&ldquo;<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Karenanya, Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk menjembatani komunikasi antar pemangku kebijakan di bidang pernaskahan Nusantara,&rdquo; tuturnya di Jakarta, pada Senin (14/10/2024).
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-bidi-font-style: italic;">Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara, lanjutnya, <span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">mencakup strategi dan program-program yang bertujuan untuk mengidentifikasi, melestarikan, dan mendayagunakan naskah Nusantara, termasuk strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap naskah kuno.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Rencana induk difokuskan pada lima program strategis yang mencakup seluruh aspek pengelolaan naskah Nusantara. &ldquo;Program-program tersebut adalah identifikasi dan pendaftaran naskah, pelestarian berkelanjutan, digitalisasi dan perluasan akses, pendayagunaan naskah Nusantara dan penguatan kemitraan dan SDM,&rdquo; jelasnya.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Dia berharap Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara dapat menjadi panduan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program kerja jangka menengah untuk melestarikan dan memanfaatkan naskah-naskah tersebut sebagai sumber pengetahuan, identitas nasional, dan inspirasi pembangunan kebudayaan Indonesia.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Disebutkan bahwa DKT penyusunan Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara dijadwalkan berlangsung di beberapa kota.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Sementara itu, Kepala Pusat Preservasi Bahan Pustaka dan Ahli Media Perpusnas Made Ayu Wirayati menjelaskan strategi penyelamatan naskah kuno di Indonesia dilakukan antara lain dengan penguatan dasar hukum pelestarian naskah kuno Indonesia.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black;">&ldquo;Sudah terbit Peraturan Perpusnas Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian Naskah Kuno yang diterbitkan pada tahun ini di bulan September. Ini menjadi pedoman bagi Perpustakaan Nasional dan mitra di daerah dalam melakukan pelestarian. Dan kami harapkan adalah juga revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 terkait penguatan dasar hukum pada level undang-undang,&rdquo; urainya.
Penguatan dasar hukum pada tingkat UU, jelasnya, akan mewajibkan mitra di daerah seperti dinas perpustakaan provinsi, kabupaten/kota atau masyarakat untuk menyerahkan hasil digitalisasinya ke Perpusnas.
&ldquo;Harapannya tidak ada lagi pengulangan digitalisasi terus-menerus yang dampaknya pada kerusakan naskah kuno yang dialihmediakan. Jadi dasarnya jelas di UU Nomor 43 tahun 2007 itu. Itu harapan kami ke depan,&rdquo; jelasnya.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black;">Penyusunan grand desain pelestarian naskah kuno, jelasnya, dibutuhkan agar Perpusnas memiliki target, rencana, dan strategi yang jelas terkait dengan percepatan pelestarian naskah kuno di Indonesia.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Kepala Pusat Riset Arkeometri Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Sofwan Noerwidi memaparkan pihaknya memiliki berbagai alat dan teknologi dalam melakukan digitalisasi naskah kuno.
&ldquo;Yang pertama karakterisasi baik identifikasi material kemudian juga ada NDT (Non Destructive Tomography) untuk pemindaian imaging dan sebagainya. Kemudian, terkait dengan kronologi usia. &nbsp;Yang terakhir konservasi, ada material disinfektan maupun untuk menguatkan konsolidasi bahannya,&rdquo; jelasnya.
Dia menambahkan, BRIN beserta infrastrukturnya tidak hanya dibangun untuk riset BRIN semata, tetapi untuk<span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US;"> seluruh masyarakat indonesia. Peralatan tersebut dapat diakses melalui portal, <a href="https://elsa.brin.go.id/">https://elsa.brin.go.id/</a>.
&ldquo;Kemudian ada tiga skema yang bisa kita manfaatkan; kerja sama, setengah kerja sama yang jelas tidak berbayar atau berbayar menggunakan akun ataupun industri atau mitra swasta lainnya yang tidak ada kaitan kerja sama dengan BRIN, bisa menggunakan dengan berbayar,&rdquo; tuturnya.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Pengajar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta sekaligus perwakilan DREAMSEA Ilham Nurwansah memaparkan digitalisasi naskah berbasis komunitas terdiri dari empat. <span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">&ldquo;Pertama, individu. Individu yang memiliki visi yang sama namun mereka tidak terafiliasi, tidak ada hubungan kerja sama dan ini juga tidak terstruktur. Kecenderungan interaksinya itu melalui media sosial dan kegiatannya sporadis di masing-masing daerah,&rdquo; jelasnya.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Yang kedua, kumpulan individu yang memiliki visi dan membentuk sebuah kelompok yang memiliki struktur sederhana di mana ada satu sosok yang dihormati, namun belum berbadan hukum.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">&ldquo;Ketiga, ketika komunitas tersebut naik statusnya menjadi komunitas berbadan hukum. Tentu dengan konsekuensinya masing-masing kalau yang berbadan hukum harus mengikuti berbagai prosedur administrasi misalnya mendapatkan akta, surat-surat penting lainnya. Tapi benefitnya tentu akan lebih mudah dalam proses registrasi proposal,&rdquo; jelasnya.
Yang terakhir, kelompok keempat yaitu komunitas yang dibina atau dibentuk oleh lembaga. &ldquo;Misalnya dari Nahdlatul Ulama itu membentuk sebuah komunitas Nahdlatul Turats yang berbasis riset naskah,&rdquo; pungkasnya.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 等线; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Adapun bentuk kegiatan digitalisasi naskah yang dilakukan komunitas adalah digitalisasi mandiri menggunakan scanner oleh pemilik naskah lontar &ldquo;Ahmad-Muhamad&rdquo; Cidamar Kabupaten Cianjur, digitalisasi manuskrip mandiri oleh Rumah Naskah di sekitar Ciamis, kegiatan alih aksara jawa naskah Indramayu oleh Kardono Dataswala di Facebook, dan sebagainya.
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily&nbsp;&nbsp; 
Editor: Hanna Meinita
Dokumentasi: Aji Anwar

Penyusunan Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perpustakaan sebesar Rp 10 Milyar, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo membangun gedung Perpustakaan.
Wakil Bupati Gorontalo, Thariq Modanggu menyebut, dengan pembangunan gedung perpustakaan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengembangkan tradisi literasi di wilayahnya.
"Kami mengapresiasi kepada Presiden dan Menteri Keuangan yang telah memberikan DAK ke Perpustakaan Nasional, sehingga tahun depan kami memiliki perpustakaan termegah di Gorontalo. Ini akan menjadi kebanggan kami warga Kabupaten Gorontalo Utara," ungkap Thariq dalam kunjungan kerjanya ke Perpusnas pada Rabu, (17/11/2021).
Lebih lanjut Thariq menjelaskan, di kabupaten Gorontalo Utara tradisi literasi dibangun di berbagai tingkatan. Baik di tingkat pemerintahan, tingkat Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam hal ini melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah dan tingkat desa.
"Dengan tiga level tradisi literasi ini, kami terus berupaya memberikan pencerahan kepada masyarakat, meningkatkan budaya baca, dan juga perubahan karakter," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan menjadi tantangan Wakil Bupati untuk mencetak kader-kader pemimpin. Maka berbahaya apabila masyarakat di wilayahnya tidak berliterasi.
"Karena literasi penting sekali untuk mewujudkan SDM Unggul," kata Syarif.
Dikatakan, pemahaman mengenai literasi perlu dipahami dengan benar. Bahwa esensi dari literasi adalah bagaimana mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki untuk menciptakan barang dan jasa yang bermutu.
"Segala barang dan jasa yang ada teknologinya memiliki nilai jual yang tinggi. Ini yang menjadi cita-cita Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia jangan hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan pencipta teknologi." lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Thariq menyerahkan karyanya berupa buku yang berjudul Energi Perjalan Dinas, Dari Nikmatnya Suara Rakyat Hingga "Masjid yang Menyesatkan". Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando juga menyerahkan buku Story Impact yang merupakan kumpulan cerita dari penerima bantuan program transformasi berbasis inklusi sosial.
Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Roby

Dapat Bantuan DAK, Kabupaten Gorontalo Utara Bangun Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Memperingati Hari Anak Nasional tahun 2018, Perpustakaan Nasional mengadakan Talkshow Literasi bertemakan â€œKeluarga Gemar Membaca Melahirkan Anak Berprestasiâ€, di Gedung Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka Selatan No.11, Selasa, (24/7).
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana mengatakan bahwa literasi merupakan kompetensi dasar bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di era digital. Literasi menjadi bagian dari kecakapan hidup dalam masyarakat. â€œPengembangan literasi sudah seharusnya dilakukan kepada anak sedini mungkin. Dan keluarga menjadi faktor penguat dalam pengembangan literasi untuk anak,â€ ujarnya
Aktris Marcela Zalianty pun sependapat bahwa keluarga terutama peran ibu sangat penting dalam memberikan contoh nyata bagi penumbuhan kegemaran membaca sejak dini. â€œSaya setiap kali bepergian, misalnya ke mall, selalu menekankan ke anak untuk wajib membeli buku dan kemudian meminta anak menceritakan buku yang dibelinya,â€ akunya.
Â Lain lagi yang dilakukan Ibu Rossy dan Rian, yang akrab disapa â€˜Ibu Kembarâ€™, pegiat pendidikan melalui Sekolah Darurat Kartini. Kiprah keduanya dikenal luas publik karena keaktifan mengajak anak-anak marjinal yang hidup di perkotaan untuk tetap mendapatkan pendidikan seperti layaknya anak-anak yang mampu bersekolah.
Â Talkshow literasi keluarga juga menghadirkan narasumber Duta Literasi dari Rotary Club Alma Putri Dhiafira, Mahasiswi Hukum Universitas Airlangga yang ikut berbagi pengalamannya bersama Rotary Club.
Â Seminar literasi yang dihadiri tidak kurang dari 400 peserta juga dihibur dengan penampilan tarian dari Yayasan Rebung, performance musik angklung dari Sekolah Darurat Kartini, dan Yayasan Elsafan serta pertunjukkan ventriloquist dari Kak Fefe. Keramaian talkshow ini menunjukkan bukti bahwa masih banyak yang peduli terhadap tumbuhkembang budaya literasi, khususnya di lingkungan keluarga Indonesia.
Â 
Reportase : Elsa Tuasamu
Â

Talkshow Literasi Hari Anak Nasional : Keluarga Gemar Membaca Lahirkan Anak Berprestasi

Jakarta - Ungkapan â€œLife begins at fortyâ€ atau hidup dimulai dari usia ke-40 membuat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) merefleksikan diri tentang apa saja yang sudah terjadi selama 41 tahun berdiri. Sepenggal kutipan dari Marcus Garvey â€“ â€œA people without the knowledge of their past history, origin dan culture is like a tree withour rootsâ€ mampu menjadi pengingat akan betapa pentingnya mengetahui dan mempelajari sejarah. Bahwa dari sejarah tersebut, sudut pandang kita akan menjadi lebih luas karena berusaha memahami bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi, apa penyebabnya sehingga kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi setelahnya. Bagaimana pun semua yang tejadi di masa lalu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa kini dan apa yang dilakukan di masa ini akan mampu mempengaruhi hidup kita di masa depan, seperti layaknya mata rantai yang saling tersambung satu dengan yang lainnya.
Masih dalam rangkaian perayaan hari jadi Perpusnas ke-41, Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas menggelar talkshow bertema â€œCerita Tak Terungkap di Kepustakawanan Indonesiaâ€ pada Selasa (18/5/2021) secara hybrid. Dalam sambutannya Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyampaikan bahwa yang dimaksud oleh kepustakawanan adalah ilmu pengetahuan dan praktek dalam penyelenggaraan perpustakaan. Kepustakawanan Indonesia telah berkembang dengan terus mengikuti perkembangan serta tuntutan zaman.
â€œKehadiran perpustakaan di Indonesia dapat dikukuhkan dengan adanya payung hukum di bidang perpustakaan yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007,â€ ucapnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan upaya yang dilakukan dalam mengukuhkan aturan tersebut pun tidak mudah. Menurut buku yang ditulis oleh salah satu narasumber yakni Blasius Sudarsono dengan judul â€œAntologi Kepustakawanan Indonesiaâ€ disebutkan bahwa upaya pembentukan Undang-Undang Perpustakaan telah dimulai sejak akhir dasa warsa 1980-an dan mengalami berbagai permasalahan serta tantangan dalam perumusannya. Namun, dengan adanya pertemuan yang intensif dengan Komisi X DPR RI pada akhirnya Rancangan Undang-Undang tersebut mampu dihasilkan.
â€œCita-cita bangsa ini seperti yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 dalam hal memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud diantaranya dengan kehadiran perpustakaan sebagai salah satu lembaga pendidikan,â€ ungkap Syarif Bando.
Sejatinya keberadaan Perpusnas tentu saja tidak bisa lepas dari kontribusi banyak tokoh yang mempelopori pembentukannya. Dunningham merupakan salah satu dari tokoh tersebut, dia mengusulkan pembentukan sistem nasional perpustakaan pada tahun 1953 yang berdasar pada hasil kajiannya ke perpustakaan di Indonesia. Selain itu, ada juga tokoh dalam negeri yang memiliki kontribusi besar yaitu Mastini Hardjoprakoso yang pada tahun 1971 membuat makalah berjudul â€œThe need of National Library for Indonesiaâ€. Dalam makalah itu dia memaparkan betapa pentingnya kehadiran Perpusnas di Indonesia.
Satu hal yang pasti, motor penggerak yang tidak boleh ditinggalkan dari penyelenggaraan suatu perpustakaan adalah profesi pustakawan. Syarat agar suatu profesi diakui yakni dengan adanya organisasi profesi. Organisasi profesi pustakawan bernama Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) didirikan dalam Kongres Pustakawan Indonesia di Ciawi, Bogor pada tanggal 5-7 Juli 1973.
Selain Blasius Sudarsono, ada dua narasumber lainnya yang dihadirkan secara langsung di Ruang Teater Lt. 2, Gedung Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan, yaitu Sri Sularsih dan Tisyo Haryono. Mereka secara tidak langsung dapat disebut sebagai saksi sekaligus pelaku dalam perjalanan kepustakawan Indonesia. Dengan demikian diharapkan para pustakawan, tenaga perpustakaan dan seluruh stakeholder di bidang perpustakaan dapat lebih memahami akar dari kepustakawanan di Indonesia sehingga mampu lebih baik dalam merumuskan visi kepustakawanan Indonesia ke depannya.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian Â Â Â Â Â Â Â Â

Mengulas Sejarah Kepustakawanan Indonesia di Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ â€œOrang sekolah belum tentu baca, orang baca pasti sekolah, karena itu banyak orang di dunia yang dicatat dengan tinta emas bukan karena gelarnya tapi ilmunyaâ€, demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional saat menerima kunjungan Forum Komunikasi Sekolah Rujukan SMP Sulawesi Selatan,Â  Kamis, (10/1). 
Forum Komunikasi Sekolah Rujukan berisikan para kepala sekolah SMP rujukan yang menjadi sekolah terbaik di tingkat kabupaten dan Kepala LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut dalam rangka menggiatkan kegiatan literasi di sekolah karena menyadari bahwa minat baca harus ditanamkan sejak usia dini dan hal tersebut telah dilakukan di sekolah. Oleh karena itu, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pencerahan mengenai pengembangan perpustakaan sekolah termasuk SDM pengelola perpustakaannya. 
Sampai saat ini, sekolah di Sulawesi Selatan, dalam hal ini SMP, masih mengalami beberapa masalah yang cukup menghambat pengembangan perpustakaan sekolah dan pada akhirnya juga akan berdampak pada proses belajar mengajar dan hasil akhir pendidikan. Kendala yang dihadapi adalah ketiadaan pustakawan di sekolah dan kurangnya koleksi buku pengayaan. Selama ini yang menjadi petugas di perpustakaan sekolah adalah guru Bahasa Indonesia dan sedang diupayakan juga menawarkan staf Tata Usaha yang berminat untuk beralih profesi menjadi pejabat fungsional pustakawan karena belum pernah ada formasi pustakawan saat penerimaan pegawai baru. Selain itu, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sekolah sebagian besar berupa buku paket yang memang menjadi bahan ajar sehari-hari.Â Ketua rombongan berharap sekolah di Sulawesi Selatan mendapat porsi dari Perpustakaan Nasional untuk pelatihan tenaga pustakawan baik bagi guru Bahasa Indonesia maupun staf Tata Usaha yang berminat menjadi pustakawan dan adanya sinergi antara kepala sekolah dengan perpustakaan daerah
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional menyelenggarakan pelatihan pengelolaan perpustakaan berupa bimtek di setiap provinsi terkait perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum, beragam diklat dan saat ini sedang menguji coba diklat e-learning, serta program magang. Woro juga menyampaikan harapannya dapat bekerja sama lagi dengan LPMP sebagaimana diklat yang pernah diselenggarakan di beberapa provinsi sebelumnya. Selain itu, diuraikan pula mengenai mekanisme inpassing bagi yang berminat alih profesi menjadi pejabat fungsional pustakawan.
Mendengar penjelasan tersebut, Kepala LPMP Sulawesi Selatan Abdul Halim Muharram menyatakan kesiapannya membantu menyediakan tempat untuk pelatihan pustakawan perpustakaan sekolah di Sulawesi Selatan. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan library tour ke beberapa lantai di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional. 
Â 
Reportase: Eka Cahyani/Fotografer: Radhitya Purnama
Â

Forum Komunikasi Sekolah Rujukan SMP se-Sulawesi Selatan Kunjungi Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Dalam upaya meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan mendorong transformasi digital di Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan dukungan penuh terhadap digitalisasi buku karya Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara hibrida, Kamis (22/6/2023).
 
Tiga buku yang dibedah yakni Oligarki dan Totalitarianisme Baru &nbsp;karya Jimly Asshiddiqie, The Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia karya I Dewa Gede Palguna, Wakil Saldi Isra, dan Pan Mohamad Faiz, serta Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi karya Enny Nurbaningsih.
 
"Kami bangga bisa mendapatkan tiga buku yang sangat kredibel dan dapat menambah khasanah kekayaan bangsa Indonesia," ungkapnya.
 
Kepala Perpusnas menyatakan dukungannya untuk mendigitalisasikan buku-buku yang dihasilkan oleh MK.
 
Menurut dia, satu peluru memang hanya menembus satu kepala, tetapi sejatinya telah menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan. Sedangkan satu buku yang didigitalkan akan menembus jutaan kepala sekaligus menumbuhkan nilai kemanusiaan baru.
 
"Satu buku yang didigitalkan akan menjangkau ribuan kepala dan mewariskan pengetahuan yang tak ternilai," kata Kepala Perpusnas.
 
Dia juga menuturkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara top open access dalam mempublikasikan jurnal penelitian dengan sistem terbuka.
 
"Mungkin ke depan kita dapat membuat satu portal yang berisikan semua buku di MK agar semua buku yang sudah didigitalkan dapat diakses melalui portal tersebut," ungkapnya.
 
Dukungan penuh juga disampaikan oleh Ketua MK Periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie. Dia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengejar ketinggalan dalam perkembangan perpustakaan secara global. Ini terbukti, Indonesia menempati peringkat pertama dalam mengakses jurnal ilmiah.
 
"Maka kami mendukung program digitalisasi Perpusnas. Apalagi ini dapat memperkenalkan Indonesia kepada dunia dan memastikan penulis Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang hukum dan konstitusi," ungkapnya.
 
Dia berkeinginan suatu hari nanti, cukup ada satu perpustakaan yakni Perpusnas yang mampu melayani semua lembaga pendidikan tinggi, organisasi, bisnis, dan kantor di seluruh Indonesia.
 
"Era digital saat ini memberikan peluang untuk mewujudkan hal tersebut, terutama dengan perkembangan teknologi dan kecepatan belajar yang semakin pesat," lanjutnya.
 
Jimly mengatakan, pentingnya membentuk masyarakat yang gemar membaca dan menulis, sebagai penyeimbang dari penggunaan media sosial dan komunikasi virtual. "Karena mayoritas 90 persen informasi tidak dapat dijadikan referensi yang akurat untuk mengambil sikap atau membuat keputusan bernegara," katanya.
 
Dia menyatakan bahwa dunia hakim adalah dunia yang berfokus pada membaca, menulis, dan berdebat. Selama kepemimpinannya di MK, ia mendorong hakim untuk menulis dan menghasilkan buku.
 
"Saya merasa bangga karena banyak hakim MK yang telah menulis dan menerbitkan buku setelah pensiun, bahkan saya telah menulis 75 judul buku yang sebagian besar telah didigitalisasi dan diserahkan ke Perpusnas," ungkapnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan MK telah menghadirkan sekitar 117 buku yang sudah diluncurkan. Literasi dan perpustakaan tetap menjadi salah satu fokus di Mahkamah Konstitusi karena pekerjaan seorang hakim melibatkan kemampuan membaca dan menulis.
 
"Minimal hakim harus mampu membaca berkas serta menulis putusan. Jika tradisi literasi ini terus berlanjut, maka kekhawatiran terhadap kemunduran peradaban tidak akan terjadi," katanya.
 
Dia mengatakan, ide yang dibawa oleh Jimly Asshiddiqie untuk menulis terus ditumbuhkembangkan. Dia berencana menjadikan para asisten ahli hakim konstitusi sebagai asisten penulis buku, dengan setiap asisten ditugaskan untuk menyelesaikan satu buku setiap tahun.
 
"Dengan demikian, setiap tahun akan tercipta banyak tulisan dari Mahkamah Konstitusi, baik yang didasarkan pada literatur yang ada maupun yang menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sendiri," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpusnas Dukung Digitalisasi Buku Karya Mahkamah Konstitusi

Deputi Bidang Pengembang Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Rahman Hadi meresmikan Pojok Baca Digital (POCADI) DPD RI hari ini, Senin (29/4/2024).
Adin Bondar mengatakan bantuan POCADI diberikan untuk memberikan sarana literasi yang ditempatkan di ruang-ruang publik.
Menurut Adin Bondar, salah satu dampak negatif digitalisasi yaitu mudahnya terjadi distorsi informasi. POCADI menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya hal tersebut dengan menyediakan literatur yang dapat mendukung organisasi yang lebih adaptif dan lincah.
&ldquo;Semoga POCADI yang ditempatkan di Perpustakaan DPD RI dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh semua orang di lingkungan DPD RI dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang aktual,&rdquo; ungkapnya.
Adin Bondar juga menjelaskan, saat ini POCADI&nbsp; telah ditempatkan di berbagai ruang publik yaitu lebih dari 500 titik. Melalui POCADI yang terkoneksi buku digital, masyarakat bisa menikmati akses ke lebih dari 1500 buku digital.
Di sisi lain Rahman Hadi mengucapkan terimakasih atas bantuan POCADI&nbsp; yang telah diberikan Perpusnas.
Dirinya menyebut, POCADI DPD RI ini merupakan hasil kolaborasi antara Sekretariat Jenderal DPD RI dan Perpusnas untuk menyiapkan sarana publik yang bisa digunakan untuk mengakses informasi terutama terkait isu parlemen.
Rahman mengatakan, keberadaan POCADI di DPD RI akan menjadi pemantik semangat literasi bagi seluruh karyawan maupun masyarakat untuk memanfaatkan sumber informasi ditengah kebutuhan informasi.
&ldquo;Kerjasama ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang perpustakaan dan memperluas akses terhadap pengetahuan dan informasi bagi anggota DPD RI, pejabat dan pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Prakas Agrestian

Berita

Deputi II Perpusnas Bersama Sekjen DPD RI Resmikan Pojok Baca Digital DPD RI