Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan media memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengambil peran untuk mewujudkan masyarakat yang literat.
Media memiliki peranan yang strategis dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, sedangkan Perpusnas membutuhkan peranan media untuk mempublikasikan kegiatan lembaga. Untuk itu terdapat fungsi media relations dalam menunjang kegiatan Perpusnas.
Plt Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi menyampaikan, Perpusnas telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat dengan literasi yang baik.
Antara lain, pengembangan budaya kegemaran membaca, pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi serta peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Upaya-upaya yang telah dilakukan ini, lanjut Deni, akan semakin kuat jika bersinergi dengan media. Kegiatan media gathering menjadi sebagai salah satu cara Perpusnas dalam membina hubungan baik dengan media.
"Karena sebagus-bagusnya kegiatan di suatu lembaga, tidak dapat dikenal masyarakat jika tidak ada publikasi dari media. Kita berharap hubungan yang baik terus berlanjut, agar Perpusnas lebih dikenal masyarakat luas," ungkap Deni saat membuka Media Gathering Perpusnas 2022 dengan tema Bersinergi dengan Media Menuju Masyarakat Literat, Selasa (13/9/2022).
Ketua Bidang Media Berkelanjutan Forum Pemred, Pung Purwanto mengatakan, menuju masyarakat literat senafas dengan mengembangkan jurnalisme berkualitas atau good journalism yang tengah dikampanyekan secara massif oleh media arus utama.
Menurutnya, Perpusnas dan media memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia serta mewujudkan masyarakat literat.
"Kami inginnya masyarakat mengkonsumsi jurnalisme yang berkualitas sedangkan Perpusnas ingin masyarakat literat. Karena memiliki tujuan yang sama, banyak hal yang dapat disinergikan," kata Pung.
Pung menjelaskan, saat ini masyarakat mudah mengakses informasi apa pun melawai gawai. Namun, tidak semua informasi yang diterima memiliki kebenaran. Maka diperlukan literasi dalam melawan hoaks.
"Kami mendorong perang melawan hoaks dengan meningkatkan literasi kita. Kalau masyarakat gemar membaca, gemar mengkonsumsi informasi yang berkualitas, maka sudah pasti masyarakat tidak akan mudah di adu domba," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jakarta, Rikando Somba menuturkan, Perpusnas memiliki peran penting dalam hal penguatan budaya literasi, yang sekaligus senjata memerangi mis/disinformasi di ranah publik.
"Karena sebagai sarana terpusat di Indonesia, Perpusnas menyediakan jutaan koleksi literatur yang meliputi buku tercetak, artikel, hingga buku elektronik," tuturnya.
Rikando mengatakan, meski telah tersedia dalam medium digital yang mudah dan terbiasa diakses kaum milenial, namun buku masih identik dengan lembaran fisik tercetak.
Â 
Menurutnya, Perpusnas perlu menyiapkan berbagai langkah agar perpustakaan diminati oleh pembaca muda.Â  Diantaranya, menyadari pentingnya merangkul pembaca muda dalam meningkatkan literasi, mempelajari strategi mutakhir di dunia digital, serta melakukan kolaborasi dengan komunitas media massa.
Di sisi lain, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan mengatakan, Perpusnas perlu memiliki cara atau program yang related (keterkaitan) dengan masyarakat. Ketika perpustakaan memiliki keterkaitan dengan masyarakat maka apa yang ada di perpustakaan dapat tercapai ke masyarakat.
"Sangat disayangkan apabila informasi yang ada di Perpusnas tidak sampai ke masyarakat karena tidak ada titik keterkaitan antara publik dengan kami para jurnalis untuk mempublikasikannya," kata Herik.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Joko Santoso menambahkan, makna membaca dalam masa disrupsi mengalami perluasan. Membaca tidak hanya membaca teks, buku, maupun jurnal tetapi dimaknai dengan menyerap pengetahuan.
"Maka konsen Perpusnas dan perpustakaan di Indonesia penguatan literasi sudah melebihi dari kemampuan membaca. Bagaimana literasi menjadi pra syarat seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial," imbuhnya.
Joko menyadari, indikator utama ekspos media dipandang penting. Karena diyakini dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan resonansi sosial yang membangkitkan kesadaran pentingnya literasi.
"Membangkitkan bahwa persoalan literasi butuh kerja sama, bahu membahu setiap lembaga. Masyarakat yang unggul adalah mereka yang kuat literasinya," pungkasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Perpusnas dan Media Berperan Wujudkan Masyarakat Literat

Sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Pasal 21 Ayat 2 Butir b bahwa salah satu tugas Perpustakaan Nasional adalah melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan di Indonesia.
&ldquo;Salah satu pembinaan tersebut adalah pembinaan Perpustakaan Madrasah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi&rdquo;,ujar Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Alfiah dalam pidato Apel pagi (Senin, 21/08/2023).
Alfiah melanjutkan bahwa pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Guna mewujudkan hal tersebut diharapkan peran dan transformasi perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi sebagai salah satu motor penggerak literasi dalam menghadapi tantang global.
Alfiah juga menjelaskan dalam mengikuti perkembangan Revolusi Industri 4.0, ada enam syarat yang harus dimiliki SDM unggul untuk Indonesia Maju. Enam syarat tersebut adalah problem solving, kepemimpinan, kolaborasi, adaptasi, inovasi, dan kreativitas. &ldquo;Ke enam hal tersebut harus dimiliki pustakawan dan tenaga perpustakaan, agar perpustakaan tetap diminati dan menjadi rujukan yang terpercaya terkait informasi dan ilmu pengetahuan&rdquo;, lanjut Alfiah.
&ldquo;Berdasarkan sensus perpustakaan tahun 2018, terdapat 113.541 Perpustakaan Sekolah Madrasah dan 2.057 Perpustakaan Perguruan Tinggi. Berdasarkan data tersebut dibutuhkan minimal 115.598 pustakawan yang harus dibina oleh Perpustakaan Nasional&rdquo;, ungkap Alfiah.
Alfiah melanjutkan bahwa pembinaan pustakawan dan tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi dalam memecahkan masalah, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu berkolaborasi, adaptif, serta memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi adalah cita-cita yang harus dicapai dengan segala daya dan upaya.
&nbsp;
Reporter: Andri Tri Kurnia

Kompetensi Pustakawan dalam Kewajiban Pembinaan Perpustakaan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminudin Aziz menerima kunjungan Menteri Perpaduan Negara Malaysia beserta rombongannya yang dipimpin oleh Datuk Aaron Ago Dagang di Jakarta, Senin (12/8/2024).
 
Kunjungan ini dalam rangka saling berbagi pengalaman dan cerita mengenai kemajuan dan kerja sama terkait pencapaian dari perpustakaan di masing-masing negara. Delegasi yang&nbsp; berjumlah empat belas orang berkesempatan melihat fasilitas gedung layanan Perpusnas merupakan bangunan perpustakaan tertinggi di dunia.
 
&ldquo;Saya sangat gembira mendapatkan kunjungan dari negara sahabat kita, Malaysia. Di awal kunjungan kami sudah menunjukkan satu rangkaian sejarah kecil dalam kondisi yang sangat compact tentang literasi dan aksara,&rdquo; ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminudin Aziz
 
Dalam kesempatan ini, kunjungan juga dilakukan dalam rangka studi banding terkait pengelolaan koleksi manuskrip melayu yang selama ini dilakukan Perpusnas. Serta bagaimana program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan budaya baca dan literasi dan berbagai teknologi yang dimiliki Perpusnas dalam memberikan layanan untuk masyarakat.
 
Plt. Kepala Perpusnas mengatakan saat ini Perpusnas juga tengah berfokus pada upaya pengarusutamaan naskah nusantara. &ldquo;Jadi kami memang juga akan menyisir naskah-naskah nusantara hingga ke Asia Tenggara. Dan temanya ini sangat beragam seperti hikayat, agama islam, syarir, sejarah, dan lain-lain. Jadi kami juga punya program untuk digitalisasi naskah yang ada di masyarakat yang akan diselamatkan melalui upaya digitalisasi dan preservasi,&rdquo; imbuhnya.
 
Menurut Plt. Kepala Perpusnas, secara keseluruhan Perpusnas menyimpan sebanyak 13.191 naskah. Diantaranya terdapat naskah melayu sebanyak 1417, yang terdiri dari 892 naskah beraksara jawi. Ada juga naskah melayu beraksara latin sebanyak 525 naskah. &ldquo;Kami baru-baru ini menerima naskah Sunda yang sudah di digitalisasi hasil kerja sama dengan beberapa pihak,&rdquo; lanjutnya.
 
Menteri Perpaduan Negara Malaysia, Datuk Aaron Ago Dagang mengatakan sebelumnya urusan perpustakaan di Negara Malaysia dipegang oleh Menteri Pendidikan. Namun urusan terkait perpustakaan telah diberikan kepada Menteri Perpaduan Negara sejak 4 tahun lalu.
 
&ldquo;Kehadiran kami ke Indonesia khususnya ke Perpustakaan Nasional adalah selain melanjutkan kerja sama yang sudah ada, kami juga ingin membuka apabila ada kerja sama baru yang kita bisa lakukan penjajakan,&rdquo; ungkapnya.
 
Dirinya menjelaskan, kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam urusan perpustakaan telah berlangsung cukup lama. Dimulai pada tahun 2003 dalam bentuk kerja sama penyelenggaraan festival budaya.
 
Datuk Aaron Ago Dagang berharap agar juga kerja sama dapat berlanjut terkait koleksi manuskrip melayu. &ldquo;Malaysia pun mempunyai kurang lebih 5200 manuskrip Melayu dan 2800 sudah didigitalkan. Kami berharap koleksi ini akan terus bertambah kedepannya. Juga berharap kerja sama ini dapat diteruskan dan ingin mendapatkan manuskrip yang beberapa kali dilihat di Aceh,&rdquo; pungkasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter: Andini, Eka Purniawato
 
Fotografer: Afliyan T. Alfatih

Menteri Perpaduan Negara Malaysia Jajaki Kerja Sama Dengan Perpusnas

Jakarta &ndash; Perpustakaan saat ini harus mampu mentransformasi pemikiran masyarakat untuk mengantar Indonesia menjadi negara produsen.
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Tahun 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Selasa (28/2/2023).
TPBIS merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat&nbsp; peran dan fungsi perpustakaan umum melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum. Dalam penguatan budaya literasi, secara nyata kegiatan TPBIS yang telah berjalan sejak tahun 2018 ini mengupayakan terjadinya peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum.
Dalam 5 (lima) tingkatan literasi, Kepala Perpusnas menambahkan, tingkat kelima merupakan kemampuan untuk menciptakan barang/jasa yang berkualitas dan dapat digunakan dalam kompetensi global. Kemampuan tersebut harus didukung dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan keterampilan selain melalui pendidikan formal, juga dapat diperoleh di perpustakaan.
&ldquo;Paradigma perpustakaan telah berubah menjadi transfer pengetahuan. Transformasi perpustakaan ini menjadi bagian daripada program berkelanjutan yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),&rdquo; katanya.
Adapun 2 (dua) contoh konkrit dari penerima manfaat program TPBIS. Pertama, seorang asisten dokter yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19, Brigitha H. Septiyanti, dia mencari informasi ke perpustakaan akan produk makanan yang dapat dijual dan mendapatkan bantuan optimal dari pengelola perpustakaan. Dari hasil berjualan produk cemilan &lsquo;kacang sembunyi&rsquo;, dia berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100-200ribu per harinya.
Kedua, seorang pensiunan pabrik batik, Endah Kusuma Wardhani yang membuka usaha warung makan dan menjual gorengan, nasi bungkus, serta sayur matang. Selama masa pandemi Covid-19 keuntungan hasil berjualan menurun tajam. Setelah dia mengikuti program TPBIS yang digelar di Perpustakaan Daerah Kota Surakarta untuk membuat sirup bunga telang, dia lalu menjual kreasi minuman tersebut di warungnya dan berhasil meraup keuntungan sebesar Rp. 350-400ribu per hari. 
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar membenarkan bahwa sejatinya perpustakaan memainkan 7 (tujuh) dari 17 (tujuh belas) SDGs dalam pembangunan global, diantaranya menghapus kemiskinan, mengurangi kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, serta energi bersih dan terjangkau.
&ldquo;Dalam rangka pembangunan global, ada tujuh aspek yang sangat luar biasa dari tujuh belas agenda SGDs yang memang bisa dilakukan percepatannya oleh perpustakaan. Jadi artinya dalam pembangunan global, peranan perpustakaan sangat penting,&rdquo; ungkapnya.
Hal ini menjadikan kegemaran membaca dan literasi menjadi satu gerakan nasional sekaligus gerakan sosial yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, dan juga masyarakat. Sehingga, kegemaran membaca dan literasi adalah tanggung jawab bersama.
Pada sesi talkshow dengan tema &lsquo;Kebijakan Penguatan Literasi Masyarakat untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19&rdquo;, Kasubdit Agama dan Kebudayaan, Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas, Didik Darmanto menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan perpustakaan untuk menguatkan literasi ke depan.
&ldquo;Yang kita perlukan diantaranya melakukan perubahan paradigma, tidak hanya paradigma sebagai pihak yang bekerja di bidang kepustakaan tapi juga mengubah paradigma masyarakat tentang literasi. Kedua, penguatan tata kelola di perpustakaan itu sendiri dengan cara memperkuat kolaborasi dengan stakeholders lainnya dalam rangka pelaksanaan program-program terkait dengan peningkatan literasi. Ketiga, memperluas ruang lingkup literasi agar bisa lebih berdampak kepada masyarakat,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menerangkan pembangunan nasional bidang perpustakaan telah masuk dalam program prioritas nasional RPJMN 2020-2024 yaitu penguatan literasi, inovasi, dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkualitas. Selain itu, Joko juga menekankan, penguatan literasi juga akan membuat seseorang menjadi semakin produktif, dengan demikian akan mengurangi kemiskinan secara signifikan.
&nbsp;&ldquo;Dari program prioritas nasional sudah diturunkan ke dalam sejumlah kegiatan prioritas nasional diantaranya terkait dengan peningkatan budaya baca kemudian membuat penguatan sistem dan konten literasi, serta perluasan akses bahan bacan berkualitas,&rdquo; ucapnya.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendes PDTT, Sri Wahyuni mengatakan Kemendes PDTT mendorong upaya yang dilakukan Perpusnas melalui program TPBIS ini dengan Dana Desa. Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah pembangunan perpustakaan. Harapannya, kelak dari 75.000 lebih desa yang ada di Indonesia, akan semakin banyak desa yang memiliki perpustakaan karena untuk saat ini jumlahnya masih sedikit.
&ldquo;Sebenarnya ada banyak desa yang mendahulukan pemberdayaan masyarakatnya, namun mereka belum melaksanakan program literasi desa karena kurang informasi terkait penggunaan Dana Desa untuk perpustakaan. Dana desa ini bisa dioptimalkan untuk perpustakaan desa seperti sarana prasarana, pemeliharaan dan sebagainya,&rdquo; terangnya.
Lektor Kepala Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, Augustinus Setyo Wibowo mengisahkan sebuah toko buku di Inggris bernama Barnes &amp; Noble (B&amp;N) pada tahun 2010 nyaris tutup dikarenakan gagap dalam menghadapi era digital. Kondisi seperti ini juga terjadi pada banyak koran cetak di Indonesia. Namun, dia melanjutkan, setelah B&amp;N berpindah kepemilikan kepada James Daunt, toko buku yang nyaris tutup itu kembali berjaya hingga kini.
&ldquo;Dia punya konsep bahwa toko buku mesti menjadi &lsquo;tempat pameran&rsquo; bagi buku-buku yang dia sortir seturut kriterianya pribadi. Dia juga tak pernah mendiskon harga buku di tokonya karena di matanya, harga sebuah buku tak pernah terlalu mahal. Dia juga tak mau berpromosi &lsquo;buy two, get one&rsquo; karena baginya kalau kita mulai memberi buku gratisan, kita mendevaluasi nilai buku,&rdquo; kisahnya.
Intinya, Romo Setyo sapaan akrabnya, berdasarkan pengalaman rasanya sulit untuk memerintahkan orang lain untuk membaca, akan tetapi apabila hal itu dimulai dari kita sendiri maka orang lain akan tertarik dan berminat.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Team Leader Konsultan Pendamping Program PT. Markplus Inc., Erlyn Sulistyaningsih berkesempatan menginformasikan di tahun 2023 ada 450 desa/kelurahan terpilih untuk menjalankan program TPBIS. Lebih lanjut, dia menjelaskan, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 3 tahun ini tidak membuat perpustakaan berhenti untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat.
&ldquo;Perpustakaan terus bergerak membantu masyarakat untuk bangkit dari pandemi dan dari persoalan hidup mereka,&rdquo; tegasnya.
Program TPBIS kembali dilaksanakan oleh Perpusnas pada tahun 2023. Adapun perpustakaan yang menjadi mitra antara lain Perpustakaan Desa Kalangkangan Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Perpustakaan Desa Kotabaru Lebong, Bengkulu, Perpustakaan Kampung Insumberi Supiori, Papua, Perpustakaan Kelurahan Watumelo Kota Gorontalo, Gorontalo, Perpustakaan Kelurahan Kemirirejo Kota Magelang, Jawa Tengah, dan Perpustakaan Kelurahan Langkai Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Aji Anwar

Literasi dan Kolaborasi Sukseskan TPBIS

Boyolali, Jawa Tengah- Melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memberikan bantuan bantuan pembangunan gedung layanan perpustakaan kepada Pemerintah Kab. Boyolali senilai 10 milyar rupiah.
Gedung Perpustakaan yang diberi nama â€œRemen Maosâ€ tersebut, diresmikan Selasa (15/3/2022) oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Ofy Sofiana bersama Bupati Boyolali, M. Said Hidayat.
Ofy mengatakan skema pendanaan pembangunan perpustakaan melalui DAK subbidang perpustakaan diharapkan mampu menjadi stimulan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan layanan perpustakaan dan meningkatkan indeks literasi masyarakatnya.
â€œPembangunan kualitas SDM Indonesia merupakan fokus prioritas pemerintah dalam pembangunan bangsa, dan salah satunya adalah dengan penguatan literasi masyarakat, karena dengan menguatnya literasi masyarakat maka semakin besar peluang kita untuk dapat bersaing secara global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,â€ ungkap Ofy.
Ofy juga meminta peran dukungan pemerintah daerah Boyolali agar mendukung peningkatan sarana dan prasarana layanan maupun program dan kegiatan perpustakaan.
â€œKeberhasilan pembangunan ini juga harus diimbangi dengan kelengkapan fasilitas lainnya, seperti perabotan, perangkat teknologi dan koleksi yang lengkap sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat ketika memanfaatkan perpustakaan,â€ imbuhnya.
Ofy juga berharap perpustakaan yang baru tersebut dapat difungsikan secara maksimal sebagai ruang pembelajaran maupun berkegiatan bagi masyarakat Boyolali untuk memperoleh akses pengetahuan dan informasi yang berguna bagi peningkatan kualitas hidupnya.
Bupati Boyolali M. Said Hidayat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Perpusnas atas perhatian dan dukungan pembangunan fasilitas perpustakaan bagi masyarakat Boyolali.
â€œPerpusnas membantu mewujudkan mimpi menciptakan generasi muda Boyolali yang semakin hebat dan punya keinginan terus membaca seperti nama perpustakaan â€œRemen Maosâ€ yang artinya suka membaca,â€ ungkapnya.
Said mengatakan, yang perlu menjadi perhatian tidak hanya dengan mempersiapkan gedung yang representatif saja, tapi juga bagaimana mengisinya sehingga masyarakat khususnya anak-anak dan generasi remaja punya keinginan membaca.
â€œMembaca akan memunculkan inovasi dan gagasan berwirausaha dan berpikir kreatif yang tidak diajarkan di ruang kelas. Ini juga akan berperan mengurangi angka pengangguran dan menyerap tenaga kerja di Kab. Boyolali,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Said menyampaikan harapan dengan dibukanya Perpustakaan Derah Remen Maos ini bisa memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Kab. Boyolali mengisi ruang kosong di kepala dengan berbagai ilmu.
Â 
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Ahmad Kemal

Perpusnas Alokasikan DAK 10 Milyar Bangun Perpustakaan Daerah Boyolali

Salemba, Jakarta-Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Nurhadisaputra menegaskan kembali pentingnya tugas dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam apel pagi, Senin (3/6/2024).
Dalam amanatnya, dia mengingatkan kembali mengenai tugas dan tanggung jawab ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.
Tiga tugas utama tersebut, diantaranya melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Dari tiga tugas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas kita sebagai ASN berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi tolak ukur keberhasilan kita, baik secara pribadi maupun sebagai lembaga," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa setiap ASN harus memiliki kontribusi nyata bagi unit kerja mereka. Pemahaman akan tugas dan kewajiban masing-masing sangat penting.&nbsp;
"Fungsi pelayanan masyarakat tidak hanya melekat pada unit kerja pelayanan, tetapi juga pada seluruh unit kerja lainnya, meskipun dalam proses bisnisnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat," tambahnya.
Sebagai instansi pembina perpustakaan, lanjutnya,&nbsp; Perpusnas harus mampu memberikan pelayanan terbaik. "Kita adalah contoh bagi layanan perpustakaan lainnya dan menjadi tolak ukur bagaimana perpustakaan memberikan pelayanan kepada masyarakat," lanjutnya.
Dikatakan, peran sebagai instansi pembina juga melekat erat kepada seluruh unit kerja, yang berarti seluruh pegawai harus memberikan pembinaan kepada perpustakaan di seluruh Indonesia.
Dia juga mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kemampuan memberikan pelayanan yang baik, tetapi juga dari kemampuan mendorong perbaikan dan peningkatan mutu perpustakaan di seluruh Indonesia.&nbsp;
"Perpustakaan merupakan hak yang wajib dipenuhi negara kepada masyarakat. Namun, banyak pihak yang tidak memahami peran penting perpustakaan," ujarnya.
Dia mengajak semua ASN di lingkungan Perpusnas untuk bersinergi dan bergandengan tangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. "Seberat apapun beban yang kita pikul akan ringan jika kita lakukan bersama," pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka

ASN Perpusnas Harus Utamakan Pelayanan Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Â Ada sejumlah keinginan dan harapan yang hendak dicapai dari pertemuan bilateral antara Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dengan Perpustakaan Nasional RI pada Rabu, (20/2). Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia Datok Abang Sallehudin bin Abg Shokeran mengatakan penawaran kerja sama ini muncul setelah pihaknya bertemu dan berdiskusi dengan Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Dewan Bahasa dan Pustaka juga tertarik dengan cara yang ditempuhÂ  Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) yang setiap tahun mengirimkan pegawainya untuk belajar soal preservasi.Â 
Di hadapan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar yang didampingi (Plt) Kepala Pusat Jasa dan Informasi Yahyono, dan Kepala Bidang Transformasi Digital Moh. Kodir, Datok Sallehudin mengatakan saat ini Dewan Bahasa dan Pustaka sudah tidak ada lagi yang mengkaji pernaskahan. Pihaknya berjanji akan memberikan insentif jika ada pustakawan atau filolog dari Perpusnas yang mau bersedia membantu.
"Kami ingin kerjasama terutama di bidang pernaskahan melayu bisa direalisasikan," imbuh Datok Sallehudin di hadapan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar. Dewan Bahasa dan Pustaka menginginkan adanya kerja sama dalam aspek kajian, tukar menukar koleksi, penerbitan, alih bahasa, dan pertukaran pegawai (staff exchange).Â 
Menanggapi niatan tersebut, Sestama Perpusnas mengatakan pihaknya akan melaporkan hal ini kepada Kepala Perpustakaan Nasional dan siap melanjutkan melalui kesepahaman (memorandum of understanding) antar kedua belah pihak. "Semangatnya harus saling menguntungkan (mutualisme)," tekan Sestama.
Perpusnas, diterangkan Sestama memiliki tidak kurang 11.800 naskah kuno dengan berbagai aksara, diantaranya Bugis, Sunda, Jawa, Makassar. Sebagian besar telah didigitalisasikan (alih media) agar mudah dibaca, dan dikaji oleh pemustaka maupun masyarakat. Salah satu naskah kuno termashyur, Negarakertagama, hasil peradaban yang dihasilkan pada jaman Kerajaan Majapahit, yang sempat dibawa oleh kolonial pada masa penjajahan Belanda akhirnya berhasil didapatkan kembali dan hingga kini terawat rapih di Perpusnas. Peristiwa tersebut terjadi pada era Presiden Soeharto dan Ratu Juliana (Belanda).Â Â 
"Perpusnas sepakat bahwa semangat digitalisasi jangan dilakukan oleh pihak luar (asing) padahal naskah yang dikaji adalah naskah serumpun," tambah Sestama.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo DarmawanÂ

Berita

Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dan Perpusnas Jajaki Kerjasama