Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menandatangani Piagam Penerapan Manajemen Risiko Perpustakaan Nasional yang diselenggarakan secara online dan on-site pada Rabu (30/6/2021). Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kebijakan penerapan dan evaluasi manajemen risiko dengan narasumber Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP.
Memahami pentingnya penerapan manajemen risiko pada setiap kegiatan rutinnya, Perpustakaan Nasional telah menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai langkah strategis bagi semua unit di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, khususnya unit eselon 2 dan UPT untuk melakukan penerapan pengelolaan manajemen risiko di unitnya secara terstruktur, komprehensif, dan baku sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sri Marganingsih menyebutkan secara keseluruhan pada tahun 2020/2021 di unit eselon 2 dan UPT terdapat 398 risiko yang harus diselesaikan atau dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindak lanjut terhadap risiko tersebut dengan mengadakan pemetaan rencana perlakuan risiko dan tindak lanjut rencana perlakuan risiko yang menghasilkan dokumen yang ditandatangani pada hari ini.
â€œPenandatanganan naskah perlakuan risiko ini merupakan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang telah disepakati secara tertulis untuk menyelesaikan, menindaklanjuti rencana perlakuan risiko di unit kerja masing-masing,â€ ujar Sri.
Sementara itu, Kepala Perpusnas M. Syarif Bando dalam sambutannya menjelaskan bahwa risiko yang teridentifikasi tersebut terkait dengan posisi Perpustakaan Nasional yang menjadi public service atau institusi pelayanan umum yang selalu dihadapkan pada persoalan baik yang disebabkan oleh alam yang tidak terduga maupun dinamika masyarakat yang dilayani di satu sisi dan pada sisi yang lain juga lebih besar disebabkan oleh faktor internal.
Lebih lanjut Syarif mengungkapkan Perpustakaan Nasional berkomitmen kuat untuk memastikan seluruh tahapan penyelesaian penyebab risiko terlaksana dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, ia mengharapkan arahan dari BPKP.
â€œSampai Desember 2021 ini target untuk tindak lanjut rencana perlakuan risiko kurang lebih sekitar 942, kami berharap bahwa di dalam agenda hari ini kami mendapatkan pencerahan, pengarahan bagaimana agar rencana ini bisa betul-betul direalisasikan, terutama karena banyak hal, misalnya kesadaran pengelolaan risiko belum menjadi budaya Perpusnas,â€ tegasnya.
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 terdiri dari lima unsur, yang salah satunya adalah penilaian risiko dan risiko ini kemudian dikembangkan menjadi manajemen risiko secara keseluruhan.
â€œSebagaimana kita ketahui bahwa salah satu unsur dari lima unsur SPIP adalah penilaian risiko dan risiko ini kemudian dikembangkan menjadi manajemen risiko secara keseluruhan,â€ papar Iwan.
Iwan Taufiq Purwanto dalam paparannya menjelaskan bahwa dalam melakukan mitigasi risiko pada suatu lembaga, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, dan pemantauan.
â€œPada saat melaksanakan identifikasi, analisis, dan evaluasi atas risiko harus dirumuskan secara spesifik agar tepat diusulkan rencana tindak pengendaliannya sebagai langkah mitigasinya,â€ pesannya.
Inspektur Perpustakaan Nasional Darmadi mengingatkan bahwa yang masih perlu dilakukan adalah mensosialisasikan bagaimana supaya semua unit kerja sadar akan risiko.
Acara diakhiri dengan penandatanganan dokumen perlakuan risiko semua unit kerja eselon 2 dan UPT di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.
Â 
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Radhitya Purnama

Perpustakaan Nasional Berkomitmen Tindak Lanjuti Rencana Perlakuan Risiko

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Ketiga anggota komisi III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada Senin siang, (31/8). Ketiga anggota DPD tersebut, antara lain Ketua Komisi III Sylviana Murni, Evi Apita Maya, dan H.M Fadhil Rami. Dalam tatap muka tersebut, DPD siap berkolaborasi dan mendampingi program perpustakaan dan kegemaran membaca Perpusnas.
â€œKami siap mendampingi Perpustakaan Nasional ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah atau pelibatan program. Kami juga ingin berkontribusi,â€ ujar Sylviana Murni.
Menanggapi niat baik yang disampaikan DPD, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan hal yang terpenting yang bisa dilakukan adalah mengubah paradigma tentang tujuan pendidikan dan menumbuhkan kesadaran literasi di masyarakat. â€œLiterasi adalah kedalaman pengetahuan yang dimiliki seseorang yang bisa diperoleh dengan keaktifan membaca,â€ jelas Syarif Bando.
Di sadari atau tidak format pendidikan di Indonesia berkutat pada aktivitas belajar dan ujian. Itu berlaku dari bangku kanak-kanak hingga kuliah. Beda halnya di luar negeri dimana ada proses tahapan yang berjenjang sehingga ketika lulus kuliah menjadi sumber daya manusia yang siap pakai.
â€œIdealnya pemuda Indonesia ketika selesai menempuh pendidikan menjadi pemuda pembangunan. Pemuda yang berkontribusi aktif terhadap pembangunan, pandai menemukan solusi dari setiap hambatan, berpikir kreatif, penuh inovasi, dan bahkan sanggup membuka lapangan kerja baru,â€ pungkas Syarif Bando.
Di akhir pertemuan, Kepala Perpusnas menyerahkan simbolis bantuan berupa koleksi buku sebanyak 1.000 eksemplar kepada DPD.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Ahmad Kemal
Â 
Â

Kunker DPD RI ke Perpusnas : DPD Siap Dampingi dan Kolaborasi Dengan Perpusnas

Salemba, Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menyesuaikan cara pandangnya Â menjadi Â cara pandang berorientasi hasil dan terus aktif mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara puncak peringatan HUT ke-49 KORPRI.
Joko Widodo menekankan bahwa cara pandang ini penting untuk mempercepat proses reformasi birokrasi di lingkungan Aparatur Sipil Negara. "Kita harus terus mempercepat reformasi birokrasi bersamaan dengan reformasi struktural yang kita lakukan.Pandemi covid 19 telah memberikan momentum untuk mengubah cara normal menjadi cara ekstra normal, dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa, dari prosedur panjang dan berbelit menjadi Smart shortcut yang cerdas," ujar Joko Widodo.
Implementasi proses birokrasi yang sederhana, efektif, dan cepat tersebut akan berhasil apabila aparat birokrasi dapat adaptif dengan kemajuan teknologi saat ini. â€œIni adalah momentum sebagian besar berarti harus bekerja dari rumah work from home mempercepat transformasi digital menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan Inovasi dan kreativitas," tekannya.
Hal lain yang menjadi perhatian Presiden adalah reformasi struktural birokrasi. Penyederhaan kelembagaan pemerintah yang gemuk dan tumpang tindih harus dipangkas untuk mempercepat pengampulan keputusan. SOP yang Panjang dan kaku juga harus dibuat lebih ringkas dan fleksibel serta berorientasi pada hasil.
Selain reformasi birokrasi dan reformasi struktural. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan peran ASN dalam menjalankan tugas kebangsaan. Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok perbatasan negara dan pelosok desa adalah simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila setiap menjaga dan tunduk pada negara kesatuan Republik Indonesia NKRI terus menjaga nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan. â€œTugas Mulia ini harus saudara-saudara jalankan dengan sebaik-baiknya keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia juga harus bekerja untuk memotong pembangunan di seluruh pelosok Indonesia menyampaikan berita program pembangunan nasional kepada masyarakat aktif dalam pendidikan masyarakat memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi motor pembangunan dan perubahan terutama untuk masyarakat di daerah-daerah pinggiran dan terpencil,â€ Â ujar Joko Widodo.
Acara peringatan HUT ke-49 KORPRI tanggal 29 November 2020 mengusung tema: â€œBerkontribusi, Melayani dan Menyatukan Bangsa". Kegiatan ini dilaksanakan secara sederhana, dengan cara konferensi video virtual. Dengan acara utama berupa sambutan dan arahan dari Presiden, serta doa Bersama dari lintas agama di Indonesia.
Pengurus KORPRI Perpustakaan Nasional sendiri, menghadiri acara ini secara virtual di Aula Perpustakaan Nasional RI Salemba, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
Reportase: Radhitya Purnama.

Puncak Peringatan HUT ke-49 Korpri 2020. Presiden Jokowi: Cara Pandang ASN Harus Berorientasi Hasil

Serang, Banten -- Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dilaksanakan di Kabupaten Serang Provinsi Banten pada Jumat tanggal (14/4/2023) bertempat di Pendopo Kantor Bupati Serang. Kunjungan kerja pada masa reses merupakan bagian pelaksanaan rapat DPR di daerah dengan fokus mengenai bidang pengawasan dan menyerap masukan atau aspirasi masyarakat mengenai kebijakan serta program pemerintah. 
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Serang, Pimpinan DPRD, Muspida Kabupaten Serang, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kepala Dinas Olahraga dan Pariwisata, Kepala Bappeda, Perwakilan Perguruan Tinggi (PTN dan PTS), Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Dewan Kesenian, Organisasi Profesi Guru, Perwakilan Sekolah penggerak dan Guru Penggerak, Perwakilan Sekolah, Kepala Sekolah Pengawas atau Penilik Sekolah.
Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa menyambut baik kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi X DPR RI dan perwakilan dari berbagai Kementerian/lembaga. &ldquo;Dengan adanya pertemuan ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan apa yang kami cita-citakan, baik untuk pengembangan wisata religi, desa wisata, literasi maupun peningkatan pengetahuan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Serang,&rdquo; ujarnya. 
Pandji menjelaskan bahwa Kabupaten Serang sudah membuat kegiatan terkait dengan Literasi yang dilaksanakan oleh perpustakaan, baik dalam bentuk konvensional atau digital. 
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serang, Aber Nurhadi menyampaikan keluhan mengenai minat baca masyarakat yang masih rendah berdasarkan survey yang dilakukan, dimana angka kunjungan perpustakaan hanya mencapai 0,21%.&nbsp; 
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Serang antara lain keberadaan perpustakaan desa atau Pojok Baca Digital (POCADI) yang masih terbatas, koleksi buku yang kurang, sarana prasarana yang belum memadai, dan gedung perpustakaan yang tidak representatif. Selain itu, yang paling krusial adalah kurangnya tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan. &ldquo;Kami berharap kampus-kampus di Serang bisa membuka jurusan perpustakaan dan jurusan kearsipan,&rdquo; imbuhnya. 
Sebagai informasi, Kabupaten Serang memiliki sebanyak 707 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 92 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan 2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk itu, kebutuhan tenaga perpustakaan di Kabupaten serang sebanyak 1.602 orang tenaga perpustakaan untuk ditempatkan di Perpustakaan sekolah dan 85 orang untuk ditempatkan di lembaga induk. 
Untuk mengatasi masalah lokasi perpustakaan yang tidak strategis, Dinas Perpustakaan Kabupaten Serang juga telah mengajukan bantuan DAK Sub Bidang Perpustakaan berupa menu pembangunan gedung perpustakaan kepada Perpusnas. &ldquo;Ada satu syarat yang masih harus diperjuangkan yaitu sertifikat tanah yang sedang diproses, mudah-mudahan tahun ini selesai. Kami mohon dukungan dari Perpusnas dan support dari Komisi X agar Perpusnas memprioritaskan untuk Kabupaten Serang,&rdquo; harap Aber. &nbsp;
&nbsp;
Reportase: Nurazizah
<span style="font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-font-kerning: 0pt; mso-ligatures: none; mso-ansi-language: EN-ID; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Dokumentasi: Nurazizah

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Bersama Perpusnas Ke Kabupaten Serang

Salemba, Jakarta - Wakil Wali Kota Padang Panjang, Asrul beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Jalan Salemba Raya Nomor 28A, Jakarta.
Kunjungan diterima langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Perpusnas, Mariana Ginting, yang didampingi oleh Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Perpusnas, Emyati Tangke Lembang, Senin (13/2/2023).
Sejak 2018 Kota Padang Panjang telah dicanangkan sebagai Kota Literasi oleh Kepala Perpusnas RI. Untuk mempertahankan prestasi tersebut, Asrul mengharapkan dukungan dan pendampingan dari Perpusnas.
&ldquo;Kami sangat ingin mewujudkan Kota Padang Panjang betul-betul menjadi kota literasi seperti yang telah dicanangkan pada tahun 2018. Untuk itu kami sangat membutuhkan dukungan dari Perpustakaan Nasional,&rdquo; ungkap Asrul.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Mariana menyampaikan bahwa sebagai instansi pembina seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia, Perpusnas siap memberikan bantuan maupun pendampingan.
&ldquo;Kita harus saling bekerja sama. Perpusnas selalu siap untuk mendukung tercapainya literasi yang baik bagi masyarakat di daerah,&rdquo; ujar Mariana.
Lebih lanjut, Mariana menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kedatangan Wakil Wali Kota Padang Panjang demi meningkatkan literasi masyarakat Padang Panjang. 
&ldquo;Saya sangat mengapresiasi kedatangan Wakil Walikota Padang Panjang ke Perpusnas. Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan yang besar terhadap kondisi literasi di daerahnya,&rdquo; imbuh Mariana.
Kunjungan kerja ditutup dengan penyerahan buku berjudul Impact Stories of Library Transformation Based on Social Inclusion kepada Wakil Wali Kota Padang Panjang oleh Deputi Mariana. Buku tersebut berisi berbagai kisah penerima program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Reporter: Gilang Arwin
Editor: Basma Sartika
 Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Pertahankan Kota Literasi, Wakil Wali Kota Padang Panjang Kunjungi Perpusnas

Salemba, Jakarta - Sejak berdiri 22 tahun yang lalu, Kabupaten Tanggamus, Lampung, dirasa masih memiliki banyak kekurangan terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tanggamus, Dewi Handajani, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Kamis (9/1).
Dewi menyampaikan bahwa di era digital seperti sekarang tiap individu sangat mudahÂ  mendapatkan informasi apapun melalui internet, akan tetapi banyak dari informasi tersebut yang mengandung hoax. Maka itu, ia tetap menyarankan untuk membaca buku.
â€Minat baca masyarakat Tanggamus termasuk tinggi. Namun, kami memerlukan gedung perpustakaan yang representatif untuk mendukung rasa antusiasme masyarakat dalam membaca,â€ ungkap Dewi.
Ucapan Bupati diperkuat dengan yang disampaikan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kab. Tanggamus Hendra Wijaya Mega, bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 2.000 meter persegi untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah.Â 
Mendengar penjelasan tersebut Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, menyampaikan apresiasinya atas upaya yang dilakukan Kab. Tanggamus untuk meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat. Syarif Bando juga mengungkapkan bahwa Perpustakaan Nasional akan berusaha maksimal mendukung pembangunan gedung perpustakaan di Kab. Tanggamus, tentunya dengan melengkapi beberapa persyaratan yang ada.
â€Kami apresiasi dan dukung pembangunan gedung perpustakaan yang telah disampaikan. Namun persyaratan lain, seperti akte tanah, Detailed Engineering Design (DED-red), dan lainnya harus dipersiapkan dengan baik agar semua proses dapat dilalui,â€ terang Syarif Bando.Â  Â 
Pada kesempatan yang sama, Bupati Tanggamus secara khusus juga mengundang Kepala Perpusnas untuk datang pada peluncuran Kab. Tanggamus sebagai Kabupaten Literasi dan pengukuhan Bunda Literasi pada 20 Januari 2020 mendatang.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kabupaten Tanggamus Siapkan Lahan 2.000 m2 Untuk Gedung Perpustakaan Baru

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Badung tengah menyiapkan layanan tambahan khusus bagi penyandang tuna netra. hal ini dilaukan agar para difabel penyandang tuna netra bisa menggunakan layanan perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani saat melakukan kunjungan ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Rabu (16/10). Kristiani mengatakan, pihaknya ingin melakukan sesuatu agar dapat memberikan perhatian lebih bagi masyarakat penyandang tuna metra, khususnya dalam hal membaca.
â€œMereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari buku, maka dari itu kami menyiapkan layanan untuk difabel khususnya penyandang tuna netra. Saat ini sudah ada beberapa komputer yang berisi materi untuk mereka, namun setelah melihat layanan disabilitas di Perpusnas sepertinya audiobook lebih mudah diakses oleh penyandang tuna netra,â€ ungkapnya.
Kristiani juga menyampaikan, tingginya antusiasme anak-anak di wilayah kabupaten Badung untuk membaca, membuat pihaknya kewalahan karena terbatasnya ketersediaan buku yang ada.
â€œSudah ada 60 sekolah dasar yang bekerjasama dengan kami, melalui perpustakaan digital pustaka gita, para siswa dapat meminjam buku setelah terpinjam, buku itu akan tersimpan di laptop atau ponsel siswa. Dan siswa dapat membaca secara offline dalam kurun waktu batas peminjaman. Dan buku yang ada masih kurang, kami harap ada kerjasama dengan Perpusnas terkait pengadaan buku,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengapreasi kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung yang turut mendukung meningkatkan gemar membaca di kalangan anak-anak, dan juga penyandang disabilitas.
â€œKedepan kita bisa bekerjasama dalam hal layanan difabel yang saat ini tengah disiapkan oleh Disperpusip Badung, salah satunya dengan menugaskan staf yang ahli braile.Selain itu, untuk pengadaan buku anak-anak bisa segera didata judul apa saja yang dibutuhkan. Karena memang hampir semua wilayah yang kami datangi, anak-anak kesulitan mendapatkan bahan bacaan,â€ tuturnya.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

Berita

Disperpusip Kab Badung Siapkan Layanan Untuk Penyandang Tuna Netra