Jakarta - Pemerintah terus berupaya membangun kegemaran membaca dan budaya literasi masyarakat. Budaya literasi menjadi hal yang fundamental, melalui literasi akan terwujud masyarakat berpengetahuan yang inovatif, kreatif dan berkarakter. Literasi perlu terus didorong, agar hidup masyarakat menjadi berkualitas dan sejahtera.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Adin Bondar pada kegiatan Webinar Duta Baca Indonesia: Perayaan Hari Buku Sedunia dan Peluncuran Buku Antologi Cerpen 30 Anak Indonesia secara daring, Jumat (22 April 2022).
â€œPeningkatan budaya literasi itu sendiri mencakup peningkatan kegemaran membaca di masyarakat, peningkatan perbukuan dan konten literasi, serta peningkatan akses layanan dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ ucapnya.
Lebih lanjut, Adin mengatakan adapun tantangan terbesar dalam menumbuhkan kegemaran membaca adalah adanya disparitas ketersediaan buku dan tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia. Hal ini berdasar pada jumlah koleksi Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) yang terhimpun masih kurang dibandingkan rasio kebutuhan pendudukan sesuai standard UNESCO 1 : 3 buku baru/tahun.
â€œPeluncuran Buku Antologi Cerpen 30 Anak Indonesia merupakan bukti nyata yang dilakukan oleh Perpusnas melalui Duta Baca Indonesia dalam rangka menambah ketersediaan buku dan membina penulis muda di tanah air,â€ jelas Adin.
Duta Baca Indonesia (DBI), Gol A Gong menegaskan bahwa dia berperan sebagai perpanjangan tangan dari Perpusnas untuk menjemput dan mendidik serta melatih generasi emas Indonesia agar kelak menjadi generasi literasi yang mendunia. Kehadirannya di tengah masyarakat diharap mampu menjadi pengungkit dan pendorong kebiasaan masyarakat Indonesia untuk berbudaya gemar membaca dan menulis.
â€œSaya mengucapkan terima kasih kepada 30 anak-anak SMPku yang sudah mau berpartisipasi dalam penulisan buku ini. Jujur saya kaget karena rupanya tanpa disadari perjalanan Jawa-NTT kemarin mampu menemukan kompos yang patut untuk diberi kesempatan,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Media Pendidikan Cakrawala, Nusa Tenggara Timur (NTT), Gusty Rikarno menyebutkan bahwa NTT memiliki sebuah ikhtiar untuk menerbitkan 1.000 buku dan kehadiran DBI seolah memberi semangat dalam mewujudkannya. Gusty pun berpendapat minat baca masyarakat Indonesia tinggi, sehingga upaya dalam peningkatan budaya literasi merupakan tugas bersama dari semua lapisan.
â€œDi NTT ada sebuah ikhtiar untuk membuat 1.000 buku, untuk itu kehadiran DBI seolah membawa api dari langit pada hati para pegiat literasi. Perjalanan DBI ke banyak daerah ini harus menjadi program favorit dan harus diselenggarakan setiap tahunnya,â€ terangnya.
Senada, Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat (NTB), Purna Aprianti, sepakat bahwa semangat yang dibawa oleh DBI layaknya obor yang menggelorakan semangat para pegiat literasi untuk senantiasa memperjuangkan budaya literasi di NTB.
â€œYang dibawa DBI adalah obor dan pegiat literasi adalah bara api. Jadi semangat para pegiat literasi yang mungkin awalnya redup bisa kembali bergelora dengan kehadiran DBI,â€ pungkas Purna.
Purna menambahkan bahwa hasil tulisan dari ketiga puluh anak SMP tersebut luar biasa dan sangat layak untuk dibaca oleh orang dewasa. Karena menunjukkan bahwa anak-anak itu memiliki kepekaan yang besar terhadap lingkungan serta mampu membedakan yang benar dan salah dalam hidup mereka.
Reporter: Basma Sartika

Fundamental, Budaya Literasi Bentuk Masyarakat Inovatif, Kreatif, dan Berkarakter

Salemba, Jakarta - Anggota DPRD Kota Banjarmasin dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin mengunjungi Perpustakaan Nasional RI untuk mengembangkan layanan perpustakaan dan minat baca. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto P menyatakan ada empat hal yang menjadi kendala di daerahnya terkait perpustakaan dan minat baca yaitu kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang perpustakaan, bangunan perpustakaan yang tidak representatif, koleksi buku yang minim, dan rendahnya minat baca warga Kota Banjarmasin.
â€œKami meminta masukan dari Perpusnas untuk kendala-kendala tadi. Karena saya yakin, dengan membaca, masyarakat bisa pintar,â€ jelas Bambang dalam pertemuan DPRD Kota Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Nasional yang dilakukan di Gedung Heritage Perpusnas, Jalan Salemba Raya, Jakarta, pada Jumat (6/4).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengapresiasi anggota DPRD Kota Banjarmasin yang berkomitmen untuk mengembangkan perpustakaan dan minat baca. Menurutnya, semua pihak harus bekerja sama mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Â 
Untuk SDM pengelola perpustakaan, Syarif Bando menyarankan agar menyelenggarakan inpassing pustakawan. Selain itu, pemerintah kota juga bisa mengajukan formasi pegawai baru dan memberikan diklat pustakawan untuk pegawai pemerintah.
Mengenai minat baca yang rendah, Syarif Bando menepis anggapan itu dan menekankan permasalahannya ada pada ketersediaan buku. â€œTidak ada itu minat baca rendah. Karena di Pustaka Bergerak yang tersebar di banyak daerah, buku itu menjadi rebutan anak-anak. Mereka sampai antre untuk mendapatkan buku,â€ ujarnya.
Untuk permasalahan minimnya koleksi buku, Syarif meminta agar DPRD membuat kebijakan yang memastikan koleksi yang ada di perpustakaan mengandung konten lokal dan ilmu terapan. â€œHarus ada buku budaya mengenai Banjarmasin. Karena siapa yang bisa membuat buku mengenai Banjarmasin kecuali orang Banjarmasin? Masa mesti menunggu orang di daerah lain,â€ ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin, Ahmad Husaini, menyampaikan kendala terkait gedung layanan perpustakaan dan arsip. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad menyatakan bahwa pada 2014 dan 2015, pembangunan gedung layanan perpustakaan urung terlaksana karena terbentur moratorium pembangunan kantor pemerintahan dan kurang menguasai teknik pembangunan. Saat ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin berencana membeli rumah toko sebagai gedung perpustakaan dan arsip.
Merespons hal ini, Syarif Bando menyatakan siap membantu Dinas Perpustakaan Kota Banjarmasin membangun gedung layanan perpustakaan. â€œKami bisa kirimkan tim ke sana, bagaimana agar tim di sana mengkomunikasikan ke unit-unit teknis lain untuk membangun gedung. Betapapun kita tidak ada komando, tapi kita bisa berkoordinasi. Karena kami harus membina perpustakaan di kabupaten/kota, provinsi,â€ jelas Syarif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Ananda menegaskan komitmennya membangun perpustakaan yang didukung teknologi informasi dan interior yang mutakhir. Menurutnya, perpustakaan harus menjadi rumah bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. â€œJadi daripada remaja-remaja itu melakukan hal yang tidak bermanfaat, lebih baik kita tanamkan kepada mereka bagaimana cinta perpustakaan,â€ jelas wanita yang sudah dua kali terpilih menjadi anggota dewan tersebut.
Reportase: Hanna Meinita

DPRD Kota Banjarmasin Berkomitmen Kembangkan Perpustakaan

Kebon Sirih, Jakartaâ€”Bicara sejarah dan perkembangan perpustakaan adalah bicara mengenai peradaban. Perpustakaan tidak hanya mengelola pengetahuan di setiap zaman, namun adalah saksi bisu dari perubahan. Pustakawan bisa berperan sebagai saksi kunci atau bahkan pelaku dari perubahan itu sendiri. Pustakawan telah menjadi bagian dari motor penggerak perubahan dunia lewat perpustakaan.
Untuk membentuk tenaga perpustakaan seperti itu, perlu dibuat standar kompetensi yang menggambarkan unit kompetensi apa saja yang diperlukan agar perpustakaan aktif terhadap segala perubahan yang terjadi di masyarakat. Sejatinya, pustakawan adalah seseorang yang dianggap memiliki kemampuan mengelola, menyediakan informasi yang sesuai, valid, dan up to date apapun yang dibutuhkan pemustaka.
Standar kompentensi merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam mengembangkan pustakawan/tenaga perpustakaan ke arah yang lebih progresif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengembangan kompetensi pustakawan merupakan kunci pengembangan perpustakaan.
â€œPustakawan tidak hanya memiliki kompetensi teknis perpustakaan, namun juga manajerial dan sosio-kultural agar pustakawan mampu memahami, mengidentifikasi apa yang diperlukan masyarakat dan apa yang dapat perpustakaan dan pustakawan lakukan untuk masyarakat,â€ ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati saat membuka prakonvesi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) di Jakarta, Selasa, (30/10).
Sebelumnya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 83 Tahun 2012 sudah mengatur SKKNI tentang Perpustakaan. Namun, seiring dinamika yang terjadi di dunia kepustakawan, muncul permintaan agar Permenaker tersebut dikaji ulang. Hasilnya, Perpusnas memutuskan SKKNI untuk diperbaiki terkait Permenaker Nomor 2 dan 3 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Tata Cara Penerapan SKKNI.
Perbaikan Rancangan SKKNI dibahas ke dalam komisi-komisi yang sudah dibentuk oleh Tim Perumus. Tiap Komisi sesuai tugasnya membahas apakah ada unit kompetensi yang relevan diganti atau dihilangkan. Ada tujuh kelompok diskusi (komisi) yang dipercayai membedah Rancangan SKKNI, antara lain komisi pengembangan koleksi perpustakaan, pengorganisasian bahan perpustakaan, layanan perpustakaan, pelestarian koleksi perpustakaan, pengembangan profesi kepustakawanan, manajemen perpustakaan, penerapan teknologi informasi komunikasi (TIK) perpustakaan.
Pra konvensi SKKNI melibatkan keikutsertaan 75 peserta sebagai keterwakilan, antara lain dari unsur-unsur kepala perpustakaan, asosiasi profesi, forum perpustakaan, lembaga sertifikasi/profesi, lembaga diklat, akademisi, praktisi/pakar, dan Perpusnas selaku instansi teknis. Ada lebih dari 100 unit kompetensi yang menjadi fokus pembahasan dari komisi.
Hasilnya, ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Sidang Pleno RSKKNI, dan diteruskan kepada Ketua Komite. Komite selanjutnya menugaskan Tim Perumus untuk menyempurnakan hasil rekomendasi. Hasil penyempurnaan tersebut, nantinya diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk dilakukan verifikasi eksternal. Setelah hasil verifikasi eksternal keluar, maka selanjutnya akan diadakan Konvensi RSKKNI dengan melibatkan unsur keterwakilan lebih banyak.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pra Konvensi SKKNI : Arah Menuju Pengembangan Perpustakaan Secara Nasional  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mukomuko Provinsi Bengkulu mendambakan kehadiran gedung layanan perpustakaan.&nbsp;
Pasalnya kondisi Kabupaten Mukomuko termasuk wilayah yang terisolir listrik, gedung perpustakaan yang ada saat ini kurang representatif dan tidak cukup menampung koleksi buku yang ada.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Mukomuko Sapuan dalam kunjungan kerjanya ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada Jumat, (10/3/2023).
"Kabupaten Mukomuko merupakan daerah yang terisolir aliran listrik. Ketika listrik padam otomatis BTS mati, jaringan internet mati. Sangat sulit warga untuk mengakses informasi melalui internet. Untuk itu kami ingin mengajukan bantuan DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan," ungkapnya.
Bupati Sapuan mengatakan, Kabupaten Mukomuko berada di pesisir Sumatera. Letaknya berada diantara ibu kota Provinsi Bengkulu dan perbatasan Sumatera Barat. Bahkan jarak tempuh menuju Kabupaten tersebut menghabiskan waktu sekitar 6-7 jam dari Kota Bengkulu maupun Kota Padang.
"Masyarakat kami khususnya pelajar kalau mau cari buku susah. Untuk akses bahan bacaan kesulitan. Maka kami butuh cara mendapatkan pengetahuan secara manual, seperti ada gedung layanan perpustakaan," katanya.
Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Mukomuko, Winarto mengatakan, saat ini jumlah koleksi bahan bacaan sebanyak 1.300 judul buku dengan jumlah buku 23.600 eksemplar.&nbsp;
"Jumlahnya sedikit untuk tingkat kabupaten, kami ingin menambah tetapi ruangan sempit tidak cukup. Maka dengan adanya pembangunan gedung perpustakaan nanti harapannya dapat menampung banyak koleksi bahan bacaan," jelasnya.
Dikatakan, Perpusnas telah memberikan sejumlah bantuan untuk Kabupaten Mukomuko. Seperti Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), perabot.&nbsp;
Selain itu, Kabupaten Mukomuko telah mendapatkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Dengan adanya TPBIS, hampir seluruh desa saat ini memiliki perpustakaan. Pihaknya menghimbau agar dana desa juga dialokasikan untuk penyelenggaraan perpustakaan.
"Di Kabupaten Mukomuko, ada sebanyak 151 desa dan kelurahan. Secara bertahap saat ini sudah ada 63 desa yang sudah aktif perpustakaannya," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Sub Kelompok Substansi Pengembangan Perpustakaan Umum Wilayah I dan II, Rita Suartini menjelaskan, mekanisme penyaluran DAK bersifat penugasan. kabupaten Mokumoku telah mendapatkan DAK untuk menu koleksi, perabot, dan TIK.
"DAK untuk menu gedung memang belum pernah dapat. Kami menyarankan agar Pemkab segera melengkapi persyaratan, salah satunya sertifikat lahan dan DED," jelasnya.
Pustakawan Utama, Yuliatry Bunga mengatakan, Perpusnas memiliki program Sakti (Satu Kartu Integrasi). Dijelaskan bahwa dengan program ini masyarakat dapat meminjam koleksi bahan bacaan yang ada di Perpusnas.
"Jika sudah terintegrasi nantinya masyarakat di Mukomuko dapat meminjam koleksi di Perpusnas ketika dia datang ke Jakarta. Pengembaliannya dapat dilakukan di Dinas perpustakaan setempat. Ini dilakukan sebagai upaya pemerataan bahan bacaan di Indonesia," terangnya.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Alfian
&nbsp;

Masyarakat Kabupaten Mukomuko Dambakan Gedung Perpustakaan 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menarik minat baca masyarakat. Seperti halnya di wilayah Sulawesi Selatan, yang saat ini tengah mengembangkan perpustakaan lorong.
Ketua TP PKK Sulawesi Selatan Liestiyati F Nurdin mengatakan adanya perpustakaan lorong dapat mendekatkan bahan bacaan dengan masyarakat. "Saat ini kami kembangkan perpustakaan lorong ada di tiap kecamatan. Salah satunya Perpustakaan lorong Parang Tambun," katanya di sela-sela kunjungannya di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/08).
Menurutnya keberadaan perpustakaan lorong memiliki peran penting untuk masyarakat terutama anak-anak zaman sekarang yang lebih tertarik pada gadget ketimbang membaca buku. "Kami pun ingin membuat perpustakaan ibu dan anak, yang dirancang agar anak bisa betah berada disana untuk membaca buku. Kami harap Perpustakaan Nasional bisa bekerjasama untuk mewujudkan perpustakaan ini," tutur istri Gubernur Nurdin Abdullah.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengapresiasi perpustakaan lorong yang sudah dikembangkan di Sulawesi Selatan. "Kami mengapresiasi masyarakat dan juga pemerintah setempat atas perhatiannya yang luar biasa dalam mengembangkan perpustakaan. Adanya perpustakaan lorong diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti halnya di Bantaeng pengelolaan perpustakaannya sudah baik," katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua TP PKK Sulawesi Selatan Liestiyati F Nurdin berkesempatan mengunjungi tiap layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Diantaranya, Layanan Anak, Layanan Disabilitas, serta Graha Literasi.
Reportase : Wara Merdekawati Fotograger : Ahmad Kemal Nasution

Sulawesi Selatan Kembangkan Perpustakaan Lorong

Jakarta - Sumpah Pemuda merupakan pergerakan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi Indonesia dalam rangka perjuangan meraih kemerdekaan. Pergerakan ini menghasilkan satu kesepakatan bahwa bangsa Indonesia bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatian, bahasa Indonesia.
Dalam upaya penguatan literasi masyarakat mengenai peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang direfleksikan pada kondisi pemuda saat ini, Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyelenggarakan talkshow dengan tema Refleksi Sumpah Pemuda: Cerdas Berakhlak, Literasi Kuat untuk Indonesia Hebat secara hibrida, Senin (16/10/2023).
Dahulu ada seorang pemuda sederhana, pemalu, dan kutu buku asal Minangkabau yang berani untuk hadir dalam Liga Anti-Imperialisme di Brussel, Belgia pada 1927. Dia bernama Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Dagang, Rotterdam, Belanda. Pada kesempatan itu, Hatta bersama para pemuda lain dari negara-negara jajahan bersatu melawan kolonialisme dan imperialisme Barat.
&ldquo;Sebagai pemuda yang progresif, sadar akan kemajuan, dan berani melawan tradisi lama yang melanggengkan status quo imperialisme, Hatta terjun ke dalam pergerakan nasional yang penuh dengan resiko. Hatta merupakan contoh dari pemuda Indonesia masa itu yang berani merelakan karir, keluarga dan jalan hidupnya untuk bangsa Indonesia,&rdquo; jelas Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas, Agus Sutoyo. 
Perjuangan pemuda Indonesia di awal abad ke-20 dan abad ke-21 tidak dapat disamakan. Cara Hatta dan para pemuda Indonesia yang berjuang di masa itu dan di masa kini memiliki perbedaan karena tantangan yang dihadapi pun berbeda.
Pengamat Politik FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah mengatakan tantangan dan spektrum isu abad ke-21 semakin kompleks karena masyarakat juga menghadapi era algoritma dan echo-chamber. Menurutnya, pemuda saat ini harus mengidentifikasi hal-hal progresif di ranah masing-masing dan memastikan agar hal-hal tersebut tidak dikooptasi oleh kepentingan elit politik, pengusaha, dan lainnya yang memiliki sumber daya untuk memonopoli common sense.
&ldquo;Kita harus waspada kepada pseudo-activist yang pragmatis dan cenderung berkelompok menjadi agen perpanjangan tangan oligarki (bisnis &amp; politik). Saatnya kita keluar zona nyaman, mencari tahu isu-isu progresif yang sesuai dengan profesi yang kita geluti, maupun isu-isu universal seperti lingkungan, kesetaraan gender, dan hak-hak tenaga kerja,&rdquo; ungkapnya.
Staf Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Agung Nurwijoyo menambahkan bahwa pemuda merupakan bagian dari dinamika dan aktor dalam hubungan internasional. Pembentukan relasi yang dibangun oleh para pemuda dapat dilakukan melalui dialog dan aktivitas berjejaring. Adapun intensi penting yang mendasari ialah mendukung pembangunan berkelanjutan.
&ldquo;Para pemuda diharapkan untuk meningkatkan literasi nasional dan global agar mampu berpikir kritis dalam merespon tantangan global, meningkatkan nilai jual diri melalui studi, skill-improvement seperti internship dan course, serta membangun sensitivitas sosial berupa volunteer-act. Selain itu, para pemuda masa kini juga diharapkan mampu membangun habit positif dan menghargai, serta menikmati prosesnya. Di satu sisi navigating the digital world and engage in decision-making, di sisi lain tetap stay humanist,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Refleksi Sumpah Pemuda: Cerdas Berakhlak, Literasi Kuat untuk Indonesia Hebat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Salah satu langkah yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) dalam menyediakan layanan di masa pandemi adalah dengan menyediakan berbagai perpustakaan digital. Hal tersebut juga sesuai dengan tagline Perpusnas Tahun 2022 â€œTransformasi Perpustakaan Untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasionalâ€. 
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembanan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana mengatakan perpustakaan digital ditawarkan kepada masyarakat untuk mempermudah akses perpustakaan dari rumah. Seperti iPusnas, Khastara, Indonesia One Search (IOS), dan e-Resources pada saat menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kota Tegal di Jakarta (26/1/2021).
â€œKami berharap dengan kunjungan yang dilakukan, ketika pulang membawa komitmen untuk terusÂ  membangun perpustakaan di Kota Tegal. Dan tentu saja Perpusnas siap membantu,â€ tegas Ofy.
Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Habib Ali Zaenal, selain dalam rangka belajar mengelola perpustakaan di masa pandemi dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Tegal juga untuk mengetahui bantuan apa saja yang bisa dimanfaatkan daerah untuk peningkatan layanan perpustakaan.
â€œPerpustakaan di Kota Tegal namanya Mr. Besar Martokusumo. Sudah ada juga 4 MPK. Bahkan di perpustakaan kami menyediakan kitab kuning, sehingga para santri yang pulang ke tegal tetap bisa belajar dengan memanfaatkan koleksi kami,â€ terangnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Tegal menyebutkan yang menjadi masalah adalah ada banyak komunitas literasi di Kota Tegal membutuhkan bantuin koleksi buku untuk perpustakaan yang mereka dirikan. â€œPerpusda kami setiap minggu menerima proposal dari komunitas baca masyarakat untuk bantuan buku. Mereka dirikan TBM dengan koleksi seadanya. Ketika banyak yang memanfaatkan mereka minta ke Perpusda. Di Perpusda tidak ada anggarannya. Kami bermaksud untuk meninventaris komunitas yang ada. Jadi kami mohon diberikan bantuan dari perpusnas,â€ paparunya.
Ofy kemudia menjelaskan bahwa banyak bantuan yang bisa diberikan untuk perpustakaan komunitas. Selain itu juga ada DAK fisik bidang perpustakaan yang juga diberikan untuk daerah. Namun Ofy menegaskan, bantuan untuk daerah diberikan sebagai stimulant dengan harapan kedepannya daerah yang diberi bantuan bisa mandiri dan membangun perpustakaannya dari APBD nya sendiri.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Foto: Alfian

Berita

DPRD Kota Tegal Kunjungi Perpustakaan Nasional

Pencarian

Berita Lainnya

Fundamental, Budaya Literasi Bentuk Masyarakat Inovatif, Kreatif, dan Berkarakter

DPRD Kota Banjarmasin Berkomitmen Kembangkan Perpustakaan

Pra Konvensi SKKNI : Arah Menuju Pengembangan Perpustakaan Secara Nasional Â

Masyarakat Kabupaten Mukomuko Dambakan Gedung Perpustakaan

Sulawesi Selatan Kembangkan Perpustakaan Lorong

Refleksi Sumpah Pemuda: Cerdas Berakhlak, Literasi Kuat untuk Indonesia Hebat