Jakarta – Masyarakat berpengetahuan atau masyarakat literat menjadi fondasi sosial yang sangat kokoh untuk mendorong proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera.
Dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan memiliki daya saing tersebut maka pembangunan kemampuan literasi masyarakat adalah sebuah keharusan.
Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan secara hibrida oleh Komisi X DPR RI, Selasa (14/2/2022).
Tak hanya Perpusnas, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI juga turut hadir guna membahas secara lanjut mengenai sinergitas yang akan dijalin.
Secara garis besar ketiga lembaga ini memahami dengan sangat baik bahwa penciptaan SDM berkualitas dan berdaya saing harus dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa UNESCO tidak memiliki standar indeks literasi untuk masing-masing negara, karenanya Perpusnas menyusun indeks yang telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Dia pun menerangkan Perpusnas memiliki sebuah program prioritas nasional yakni Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini selain mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat, namun juga memberikan pendampingan hingga pelatihan soft skills berbasis bahan bacaan ilmu terapan untuk menghasilkan barang dan jasa.
“Perpustakaan harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena perpustakaan adalah bangku pendidikan terakhir yang dapat mereka datangi untuk mendapatkan ilmu dan memperbaiki perekonomian keluarga,” ujar Kepala Perpusnas.
Menurut Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, literasi merupakan kemampuan untuk memahami, menafsirkan dan juga menciptakan serta mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk. Dengan kata lain, literasi tidak hanya membaca dan menulis, namun juga mencakup daya nalar dan kreativitas.
“Literasi merupakan tema yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus dalam rangka kebijakan Merdeka Belajar,” ungkap Anindito.
Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi menjelaskan budaya literasi merupakan salah satu dimensi penyusunan indeks pembangunan kebudayaan (IPK) yang diatur melalui tiga indikator yaitu kebiasaan membaca, mengakses informasi dan pengetahuan melalui internet, dan mengunjungi perpustakaan.
Dia juga memaparkan arah kebijakan penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Adapun salah satu strateginya ialah peningkatan budaya literasi.
“Meningkatkan budaya literasi ini mencakup di dalamnya kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi yang terakhir ini sedang dikembangkan Perpusnas dan hasilnya menurut kami sangat bagus, jadi kontekstual, perpustakaan bukan hanya tempat deposit buku namun betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa menjadi nilai ekonomi,” jelasnya.
Dari 53 anggota Komisi X DPR RI, perwakilan anggota yang hadir memberikan dukungan dan apresiasi tinggi atas upaya yang telah dilakukan Perpusnas dalam mengembangkan literasi masyarakat Indonesia, meskipun hasil yang dicapai belum maksimal karena keterbatasan anggaran.
Anggota Fraksi PDIP, Rano Karno menekankan pembangunan manusia adalah priotitas utama. Untuk merealisasikannya, budaya literasi dan membaca masyarakat harus dibangun.
“Saya tidak bisa mengatakan saya besar tapi saya bisa menjadi begini karena membaca,” tegasnya.
Legislator Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi menyampaikan Perpusnas sampai detik ini telah mengerahkan seluruh upaya yang ada untuk menjawab pertanyaan masyarakat akan kebutuhan membaca dengan menghadirkan program TPBIS.
“’Ketika saya membaca, apa manfaatnya?’ pertanyaan itu dijawab oleh Perpusnas dengan menghadirkan TPBIS. Perpusnas sudah berkreasi sampai ‘offside’, saya mengapresiasi itu,” ucapnya.
Senada, Legislator Fraksi NasDem, Ratih Megasari Singkarru juga sangat mendukung program TPBIS karena baginya literasi harus dapat menghasilkan suatu hal yang produktif hingga memiliki nilai ekonomi.
Dalam lima tingkatan literasi yang diusung Perpusnas, pada tingkatan pertama yakni kemampuan baca, tulis, hitung, dan pembentukan karakter. Anggota Fraksi Gerindra, Djohar Arifin Husin sependapat untuk mendahulukan pendidikan karakter dibanding ilmu pengetahuan.
“Pendidikan karakter harus didahulukan untuk menyelamatkan bangsa, sehingga kelak SDM kita betul-betul berilmu dan berkarakter,” terangnya.
Kegiatan RDP ini merupakan tindak lanjut RDP Komisi X DPR RI dengan Perpusnas tanggal 24 November 2022.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aji Anwar
