Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertujuan untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membaca buku di perpustakaan. Â 
Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Perpustakaan Nasional RI Dr. Upriyadi saat menerima kunjungan kerja wakil DPRD Kabupaten Bandung, ketua komisi D, wakil ketua komisi D, Sekertaris Komisi D dan anggota komisi D DPRD Kabupaten Bandung, di Gedung layanan Perpustakaan Nasional RI, Senin, (30/5/2022).
â€œPerpustakaan tidak hanya memberikan Ilmu pengetahuan akan tetapi juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakatâ€ ungkap Upri.
Lebih lanjut dijelaskan, Perpustakaan harus menjalankan fungsi nya seusai Undang-undang 43 Tahun 2007 (tentang Perpustakaan) Pasal 3 Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus menambahkan pemerintah pusat memiliki dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan untuk memberikan bantuan untuk pembangunan perpustakaan di provinsi, kabupaten/kota, renovasi perpustakaan, koleksi, mebeuler, hingga TIK.
Sementara itu, Wawan Ruswandi, Wakil Ketua DPRD Kabuapten Bandung menyampaikan sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Bandung, pihaknya ingin bersinergi dengan pementah pusat demi terwujudnya literasi di kabupaten Bandung.
"Semoga program program perpustakaan bisa berkolaborasi dengan stekeholder yang lain, kemudian bisa memberikan pengetahuan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat" Terangnya.
Reportase: Ahmad Kemal Nasution Fotogrefer: Radhitya Purnama

Perpusnas Terima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Bandung 

Cawang, Jakarta â€“ Sebanyak 2.158 peserta mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di lingkungan Perpustakaan Nasional RI. Rangkaian tahapan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 ini diawali di Kantor Pusat BKN, Jakarta pada 18 Februari 2020.
Mereka bersaing untuk 19 jabatan dan mengisi 57 formasi. Peserta yang lulus akan ditempatkan di Kantor Pusat Jakarta yakni Salemba dan Medan Merdeka Selatan, serta UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar.
Tes SKD CPNS Perpusnas terdiri dari 100 soal menggunakan sistem CAT selama 90 menit. Kepala Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Perpustakaan Nasional RI Tanto Anton Purboyo menyatakan tes SKD terdiri dari 35 soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 30 soal Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 35 soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019, peserta harus memenuhi nilai minimal dalam tes SKD. Sesuai dengan formasi yang tersedia di Perpusnas, ada empat yakni Umum, Cumlaude, Disabilitas, dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat.
Setiap formasi memiliki nilai minimal, untuk Umum nilai minimal TWK adalah 65, TIU 80, dan TKP 126. Untuk formasi Cumlaude nilai minimal adalah TIU 85 dengan nilai total minimal 271. Untuk formasi Disabilitas nilai minimal adalah TIU 70 dan nilai total minimal 260. Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat nilai minimal adalah 60 dengan nilai total minimal 260. Khusus untuk formasi Dokter dan Dokter Gigi, nilai minimal adalah TIU 80 dan nilai total 271.
Tanto Anton berpesan agar peserta SKD lolos ke tahapan berikutnya, harus banyak belajar. â€œSemuanya harus belajar agar bisa lolos SKD dan tentunya lolos sampai seleksi akhir ya,â€ jelasnya di Kantor Pusat BKN, Jakarta, pada Selasa (18/2/2020).
Peserta SKD yang memenuhi nilai minimal dari setiap kategori soal akan diperingkatkan dalam tiga besar sesuai dengan formasi yang dilamar. Setelah pengumuman peserta yang lolos SKD, mereka akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Tanggal pelaksanaan tes SKB belum diumumkan karena masih menunggu informasi dari Panitia Seleksi Nasional.
Penilaian untuk materi soal TIU dan TWK apabila menjawab benar nilainya lima dan apabila salah atau tidak menjawab nilainya nol. Penilaian untuk materi soal TKP apabila menjawab nilai tertinggi lima, nilai terendah satu, dan tidak menjawab nilainya nol.
Tes SKD CPNS Perpusnas Tahun 2020 berlangsung di empat kota yakni Jakarta pada 18-19 Februari 2020, Makassar pada 22 Februari 2020, Padang pada 24 Februari 2020, dan Yogyakarta pada 4-5 Maret 2020.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: R. M. Raditya
Â

Agar Lolos Tes SKD CPNS Perpusnas, Peserta Diimbau Tekun Belajar

Garut, Jawa Barat - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memiliki tiga tujuan yang bermuara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Melalui tersedianya layanan perpustakaan di seluruh Indonesia, pembudayaan kegemaran membaca, dan masyarakat yang cerdas dan sejahtera tersebut, diharapkan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bisa terwujud.
Hal ini disampaikan Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional RI Dedi Junaedi dalam Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang Perpustakaan yang diselenggarakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis (20/9). Dedi Junaedi memaparkan UU tentang Perpustakaan dan PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang dimoderasi Kepala Bidang Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Garut Ida Rahayu.
Dedi Junaedi mendorong pemerintah daerah Kabupaten Garut terutama Dispusip Kabupaten Garut untuk memberikan layanan perpustakaan yang koleksinya bisa dimanfaatkan masyarakat. â€œDalam UU disebutkan tugas pemerintah pusat menjamin ketersediaan layanan perpustakaan di seluruh daerah, dan pemerintah daerah bertugas menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah,â€ jelasnya.
Pengelola perpustakaan sekolah diminta memberikan layanan yang maksimal kepada peserta didik, seperti tercantum dalam pasal 83 PP Nomor 24 Tahun 2014. â€œSekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit lima persen dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Jadi ini bisa ditanyakan pengelola perpustakaan ke kepala sekolah,â€ tuturnya.
Sesuai dengan amanat PP No 24 Tahun 2014, warga Garut juga diminta untuk menyerahkan naskah kuno yang dimilikinya ke Dinas Perpustakaan Kabupaten Garut.
Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Bagian Hukum dan Humas Perpusnas Asep Muslih menyebut PP No 24 Tahun 2014 mengamanatkan tujuh hal pokok yakni pendaftaran naskah kuno, penghargaan naskah kuno, standar nasional perpustakaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus, dewan perpustakaan, penghargaan pembudayaan kegemaran membaca, dan kewajiban penyelenggaraan perpustakaan. Asep Muslih berharap melalui sosialiasi ini, para peserta bisa mengembangkan layanan perpustakaan dan kegemaran membaca melalui kegiatan yang mendorong masyarakat untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan.
Kegiatan ini dihadiri 100 peserta yang terdiri dari Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, kepala perpustakaan kecamatan, desa, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah/madrasah, pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia, dan ketua Gerakan Permasyarakatan Minat Baca di wilayah Kabupaten Garut. Dalam kegiatan ini, hadir juga Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, yang memberikan sambutan dan arahan mengenai pengembangan perpustakaan di Garut.
Reportase: Hanna Meinita

UU Perpustakaan Bertujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Salemba, Jakarta--Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando melantik Nurcahyono sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan baru menggantikan Teguh Purwanto di Auditorium Perpusnas Salemba pada Rabu (15/11/203).
 
Pada kesempatan yang sama, Syarif juga melantik 10 (sepuluh) orang pejabat fungsional, yang terdiri dari pustakawan utama sebanyak 2 (dua) orang, pustakawan madya 4 (empat) orang, pustakawan muda 2 (dua) orang, pustakawan ahli pertama 1 (satu) orang, dan pranata komputer ahli pertama 1 (satu) orang.
 
Kepala Perpusnas mengucapkan terima kasih kepada Ofy Sofiana dan Teguh Purwanto atas kinerja dan kerja kerasnya selama menjabat sebagai Sekretaris Utama dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta mengucapkan selamat menjalankan tugas yang baru kepada Nurcahyono.
 
Ia merasa senang karena banyak pustakawan yang naik pangkat menjadi pustakawan madya baik di pusat maupun di UPT Prokalamator Bung Karno Blitar. Hal ini, sambungnya, merupakan modal untuk mengemban tugas yang semakin berat.
 
Lebih lanjut ia mengingatkan kembali bahwa Indonesia memiliki perpustakaan terbanyak kedua setelah India dan satu-satunya negara yang memiliki dasar hukum yang mengamanatkan untuk mengembangkan, membina, dan meningkatkan budaya baca, mulai dari perpustakaan perguruan tinggi sampai perpustakaan sekolah, perpustakaan umum provinsi sampai perpustakaan umum desa, dan perpustakaan khusus kementerian lembaga dan swasta.
 
Syarif juga berharap pada pustakawan yang baru saja dilantik agar sadar dan memahami tugasnya yang baru setelah pelantikan kenaikan pangkat ini.
 
&ldquo;Ingatkan kepada diri Anda sendiri tentang tugas yang harus berubah, karena tugas yang harus berubah, ya maka perilaku dan respon terhadap tantangan itu juga harus berubah,&rdquo; pesannya.
 
Ia kembali mengingatkan bahwa sejarah membuktikan para juara adalah orang-orang yang telaten berlatih.
 
&ldquo;Lebih baik Anda menguasai satu teori tapi Anda berlatih beribu-ribu kali untuk mengimplementasikannya daripada Anda memiliki 1000 teori tapi Anda tidak pernah mempraktekkannya,&rdquo; pungkasnya.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Eka Cahyani
 
Dokumentasi: Prakas Agrestian
 
&nbsp;

Kepala Perpusnas Lantik Kepala Pusdiklat Baru

Jakarta - Seluruh anggota Komisi X DPR RI yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memberikan apresiasi terhadap sepak terjang kinerja dan capaian prestasi yang diraih oleh Perpusnas.
Pasalnya, Pagu Anggaran Tahun 2022 Perpusnas sebesar Rp. 660.304.500.000 mampu diserap sebanyak 98,22% atau Rp. 648.546.192.548. Selain itu, berbagai prestasi juga diraih diantaranya mempertahankan opini laporan keuangan WTP dari BPK, nilai RB naik, nilai SAKIP naik, dan lainnya.
Demikian disampaikan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando saat memaparkan salindia pada kegiatan RDP dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Rabu (30/8/2023).
Kolaborasi Siasat Anggaran Minim Perpusnas
Kegiatan RDP yang digelar keesokan harinya yakni Kamis (31/8/2023) menetapkan bahwa Komisi X DPR RI menyetujui alokasi anggaran sementara Perpusnas pada RAPBN TA 2024 sebesar Rp. 721.194.774.000.
Meskipun ada sedikit peningkatan anggaran, namun jumlah tersebut masih terbatas untuk melakukan upaya pengembangan perpustakaan di daerah. Hal tersebut pula yang mengakibatkan kondisi perpustakaan maupun program serta layanan di banyak daerah masih sangat minim.
&ldquo;Benar ada penambahan pagu namun perlu dilaporkan kebutuhan masyarakat atas perpustakaan sangat meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka pengangguran,&rdquo; jelas Kepala Perpusnas.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Vanda Sarundajang menyampaikan bahwa rendahnya tingkat literasi pada generasi muda, tidak hanya menjadi tanggung jawab Perpusnas, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seperti kementerian atau lembaga (k/l) lain, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat.
&ldquo;Masukan dari saya, mungkin bisa secara berkala dikirimkan surat imbauan untuk lebih memperhatikan perpustakaan di wilayah mereka masing-masing,&rdquo; ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Kadafi mengatakan terobosan-terobosan baru di bidang perpustakaan dan literasi dapat terwujud apabila berkolaborasi dengan k/l lain karena sebenarnya mereka juga memiliki kepedulian luar biasa dalam penciptaan generasi muda unggul.
&ldquo;Terobosan baru perlu dilakukan dengan kolaborasi bersama k/l lain seperti Kemenparekraf, Kemenpora, dan Kemendikbud karena mereka punya concern luar biasa dalam pengembangan generasi muda. Harapannya mampu mendorong percepatan budaya literasi di Masyarakat,&rdquo; katanya.
Terkait kolaborasi, Kepala Perpusnas menerangkan Perpusnas telah berupaya semaksimal mungkin baik untuk pelaksanaan kegiatan di pusat maupun di daerah. Akan tetapi, untuk berkolaborasi dengan Kemenparekraf, Kemenpora, dan Kemendikbud, menurutnya Komisi X DPR RI perlu membuatkan kebijakan tertulis agar k/l memberikan dukungan kepada Perpusnas. &nbsp;
&ldquo;Upaya melakukan kolaborasi sudah maksimal dilakukan, bahkan kegiatan Perpusnas di daerah sudah melibatkan semua komponen. Namun untuk berkolaborasi dengan Kemenparekraf, Kemenpora, dan Kemendikbud, bukan bermaksud tidak mengikuti tapi memang tidak dimungkinkan, kecuali apabila ada kebijakan untuk membantu Perpusnas dari Komisi X DPR RI,&rdquo; pungkasnya.
Di luar minimnya anggaran yang dimiliki Perpusnas, seluruh anggota Komisi X DPR RI sependapat bahwa Perpusnas telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik. Itu tercermin dari pernyataan beberapa legislator yang hadir.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Pareira mengapresiasi Perpusnas karena setiap tahun perencanaan penggunaan anggaran selalu disampaikan secara detil. 
&ldquo;Sudah disaksikan, dirasakan, dan dialami bagaimana pengembangan perpustakaan di daerah sangat membantu untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat,&rdquo; ungkapnya.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni juga mengapresiasi karena Perpusnas berhasil mengelola anggaran yang sangat terbatas menjadi hasil kerja nyata dan luar biasa.
&ldquo;Apresiasi kami berikan karena dengan anggaran yang sangat terbatas Perpusnas mampu terus bergerak dan berjuang untuk masyarakat. Tentunya, kami juga berharap agar sosialisasi mengenai literasi terus dilanjutkan,&rdquo; harapnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution/Andri Tri Kurnia

Perpusnas Banjir Pujian dari Komisi X DPR RI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku utara dikenal sebagai salah satu wilayah di Timur dengan kekayaan sumber daya alamnya, namun kondisi ini tidak sebanding dengan tingkat sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut, yang masih menjadi perhatian pemerintah setempat.
Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik saat melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta, pada Kamis (2/9/2021).
"Halmahera Selatan dikenal dengan tambang nikel. Hampir semua pulau di Halmahera Selatan memiliki nikel. Bahkan perusahaan terbesar nomor 3 di dunia, yang memproduksi baterai mobil listrik didirikan di Halmahera Selatan. Tapi masyarakatnya masih sangat jauh tertinggal kondisi ekonominya," ujar Usman.
Melihat kondisi tersebut, Pria yang baru dilantik tiga bulan ini, memiliki berbagai terobosan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat dalam meningkatkan SDM di wilayahnya. Pihaknya mendukung pengelolaan Perpustakaan Daerah dari segi anggaran. Karena diakui, bahwa melalui koleksi buku yang ada di perpustakaan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Kami menginginkan adanya bantuan buku dari Perpusnas untuk menambah koleksi buku yang ada di perpustakaan. Dengan adanya koleksi buku yang lengkap di perpustakaan, kami berharap dapat meningkatkan literasi masyarakat di Halmahera Selatan," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Selatan Ety Juliani menjelaskan, tahun ini Kabupaten Halmahera Selatan mendapatkan bantuan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tiga desa. "Kami sudah melaksanakan program inklusi sosial,Â  yang dilakukan dua minggu sekali," jelasnya.
Tak hanya itu, Halmahera Selatan juga telah mendapatkan bantuan pocadi yang akan ditempatkan di satu titik lokasi yang strategis. Mengingat perpustakaan daerah berlokasi 11 kilometer dari pusat kota.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, perpustakaan sangat dibutuhkan masyarakat dalam perannya sebagai transfer knowledge. Karena perpustakaan dapat menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan.
Literasi yang dipahami di era tahun 1940-an, ujar Syarif, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Tingkat literasi tertinggi adalah ketika masyarakat memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilanÂ yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang atau jasa yang dapat digunakan dalam kompetensi global.Â 
"Sudah saatnya masyarakat merdeka dengan sumber daya alam yang kita miliki. Hanya saja membangun kesadaran untuk satu pilihan ekonomi ini tidak mudah tapi ternyata bisa menjadiÂ  sumber kehidupan bagi dia," ungkapnya
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyerahkan secara simbolis bantuan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) kepada Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal
Â

Tingkatkan SDM, Bupati Halmahera Selatan Harapkan Adanya Sinergi dengan Perpusnas

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah, Program Akreditasi dan Pendataan Perpustakaan Serta Inklusi Sosial Tahun 2023

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah, Program Akreditasi dan Pendataan Perpustakaan Serta Inklusi Sosial Tahun 2023

Berita

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah, Program Akreditasi dan Pendataan Perpustakaan Serta Inklusi Sosial Tahun 2023

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Terima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Bandung

Agar Lolos Tes SKD CPNS Perpusnas, Peserta Diimbau Tekun Belajar

UU Perpustakaan Bertujuan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Kepala Perpusnas Lantik Kepala Pusdiklat Baru

Perpusnas Banjir Pujian dari Komisi X DPR RI

Tingkatkan SDM, Bupati Halmahera Selatan Harapkan Adanya Sinergi dengan Perpusnas