Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui program transformasi berbasis inklusi sosial merupakan upaya pemerintah dalam penguatan literasi di masyarakat dan pemerataan informasi untuk peningkatan kesejahteraan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan berusaha.
Tahun ini, sebanyak 450 perpustakaan desa di 159 kabupaten di 32 provinsi di Indonesia masuk dalam program transformasi berbasis inklusi sosial.
"Transformasi perpustakaan bebasis inklusi sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sekaligus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan penggunanaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan," ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi pada Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021 dengan tema 'Perpustakaan Bertransformasi, Solusi untuk Masyarakat Desa Berdaya di Masa Pandemi', Senin (15/3/2021).
Dikatakan, strategi transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Hal ini menjadikan perpustakaan sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan perpustakaan, ruang untuk belajar kontekstual dan perpustakaan sebagai ruang berlatih keterampilan kerja. Indikator yang diharapkan adalah peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan maupun peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga.
"Kami berharap melalui program transformasi berbasis inklusi sosial ini dapat menghasilkan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat. Perpustakaan berperan bukan hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakan masyarakat baik di tingkat keluarga maupun masyarakat secara luas," harapnya.
Sementara itu, Team Leader Konsultan Pendamping Program, erlyn Sulistyaningsih menyampaikan dalam masa pandemi Covid-19 saat ini banyak hal yang terdampak terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perpustakaan yang menjadi pusat literasi masyarakat harus bisa melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat bangkit dari kesulitan.
"Literasi bukan hanya sebatas kemampuan mengenal huruf dan angka namun dimaknai lebih luas sebagai proses dimana kita dimampukan menerima informasi, mengolah, menganalisa dan mengaplikasikannya dalam hidup. Apalagi di masa pandemi perpustakaan harus mampu membangkitkan gairah perekonomian masyarakat," ujarnya.
Erlyn mencontohkan, seperti halnya di Provinsi Bali dimana sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan sangat dirasakan dampaknya pada masa pandemi saat ini. Banyak usaha usaha yang terkait sektor ini tutup sehingga PHK pun tidak terelakkan. Namun, ada seorang chef dari Bali bernama Made Suwardika yang mampu membangkitkan ekonomi keluarganya dengan membuka usaha bumbu dan ternak lele. Keberhasilannya ini tidak lepas dari peran perpustakaan.
"Karena di PHK, pak Made kemudian mencari bahan bacaan di perpustakaan sesuai dengan keahliannya. Dari sinilah muncul inspirasi untuk membuka usaha bumbu Bali," lanjutnya.
Â 
Dalam penerapan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, lanjut Erlyn, perpustakaan desa dapat melakukan variasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang mereka miliki.
"Pada pelaksanaan program transformasi berbasis inklusi sosial ini diperlukan dukungan dari pemerintah desa, kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu juga komitmen perpustakaan harus siap memberikan layanan prima, agar tercapai tujuan mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.
Ketua Tim Pakar Menteri Desa dan PDTT RI, Haryono Suyono mengatakan, untuk meyakinkan pemerintah desa bahwa keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan masyarakat, maka perpustakaan desa harus bekerja sama dengan pemerintah desa setempat.
"Harus meyakinkan dan membuktikan kepada pemerintah desa dan masyarakat bahwa perpustakaan desa membantu menyediakan bahan bacaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat lebih membutuhkan informasi tepat guna, seperti bagaimana mengelola desa dengan beragam potensi yang mereka miliki," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

450 Desa Masuk Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Singkawang, Kalimantan Baratâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terus berupaya melakukan percepatan pengembangan tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat Indonesia. Ini dilakukan melalui sinergitas di tingkat pusat dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi menyatakan pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter bangsa.
Selain itu, sinergi dilakukan dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan terbitnya Permendesa PDT &amp; T Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. â€œRegulasi ini menjadi pedoman bagi kepala desa di dalam menentukan program pengembangan perpustakaan, pendirian perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan dengan didanai oleh dana desa,â€ jelas Deni Kurniadi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Senin (5/4/2021).
Pemerataan kualitas layanan perpustakaan di seluruh Indonesia merupakan perhatian Perpusnas. Deni menjelaskan, sejak 2019, Perpusnas memberikan bantuan dana alokasi khusus (DAK) fisik perpustakaan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berupa pembangunan gedung, perluasan, renovasi gedung, perabot, TIK, dan koleksi. Hingga tahun 2021, ada dua kabupaten di Kalbar yakni Sanggau dan Sambas yang menerima bantuan pembangunan gedung. "Kami menunggu usulan dari teman-teman baik di Kalbar maupun di seluruh Indonesia untuk mengusulkan pembangunan fisik perpustakaan,â€ jelasnya.
Perpusnas juga mendukung pengembangan perpustakaan di Singkawang. Hal ini diwujudkan melalui jalinan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan Pemerintah Kota Singkawang, STIH Singkawang, dan STKIP Singkawang.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan literasi berperan penting dalam indeks pembangunan manusia. Salah satu indikatornya adalah pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang identik dengan literasi. Dia menegaskan, orang yang menguasai literasi bisa menguasai berbagai ilmu dengan cepat dan bisa meningkatkan pemahaman tentang keilmuan.
Untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat di Kalbar, khususnya kaum muda, dia mendorong perpustakaan daerah agar membeli koleksi buku best seller dengan kertas yang deluxe. â€œKalau buku-buku yang dibeli itu kertasnya kertas koran, ya tak menarik untuk dibaca. Kalau di kantor-kantor beli buku itu, cetakannya yang putih sehingga dia tahan lama,â€ ungkapnya.
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menjelaskan peningkatan minat baca mesti diawali dari Dinas Pendidikan. Dia berharap dewan guru mewajibkan siswa sekolah dasar untuk membaca. Jika dilaksanakan sejak kelas 1 SD, dia menambahkan, siswa akan mengingat pada jenjang pendidikan selanjutnya. â€œKita harapkan kepada para dewan guru mengharuskan anak membaca dan apalagi anak kelas 1, 2, 3, itu disiplin membaca. Dan kemudian kita boleh besok memberi PR untuk mereka membaca, kemudian kita tanyakan kembali,â€ ujarnya.
Pada awal Februari, Perpusnas memberikan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling untuk Kota Singkawang. Selain itu, Perpusnas juga memberikan pojok baca digital (Pocadi). Tjhai Chui Mie berharap bantuan ini dibarengi dengan tingkat minat baca. Apalagi saat ini sudah ada program Gerobak Pintar dan perpustakaan digital, iSingkawang Hebat di kota tersebut.
Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot menjelaskan pihaknya mendorong kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya, termasuk Perpusnas, agar menjadi penggerak utama dalam meningkatkan indeks literasi. Menurutnya, yang paling penting dalam hal tersebut adalah memotivasi dan menumbuhkan minat baca sejak dini, bukan hanya memberikan bantuan koleksi buku dan memperbanyak sarana prasarana. Dia menyayangkan anggaran Perpusnas yang dinilai terlalu kecil yakni sekira Rp600 miliar dengan cakupan luas dan berperan signifikan terhadap peningkatan indeks literasi masyarakat Indonesia. Dia mengungkapkan, gerakan literasi nasional melibatkan tiga unsur yakni gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi masyarakat.
Penggiat literasi Aria Djalil berharap mahasiswa dilibatkan dalam upaya peningkatan kegemaran membaca masyarakat. Perguruan tinggi diminta agar mengerahkan mahasiswa menjadi fasilitator baca. â€œMereka nanti piket di kelas, di jalan, di bandara, di mal, di tempat-tempat umum. Mereka berkunjung ke sekolah membacakan kepada adik-adiknya tentang buku, mereka datang ke rumah tangga untuk membantu membaca sambil ibu-ibunya belanja karena anaknya bisa diajak membaca,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Literasi Berperan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Momentum peringatan ulang tahun Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) jangan hanya dirayakan secara seremonial saja, tetapi dapat menjadi evaluasi progres capaian kinerja organisasi. Hal tersebut disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, dalam acara Peringatan Hari Pustakawan dan Ulang Tahun ke-47 organisasi IPI, Selasa (7/7).
"Karena saat ini pustakawan dituntut untuk action. Bukan lagi seremonial. Apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan perpustakaan. Saya menggarisbawahi niatan sejumlah program yang pernah disampaikan pengurus pusat saat pengukuhan namun belum maksimal direalisasikan," ujarnya.
Beberapa program tersebut, lanjut Syarif Bando, diantaranyaÂ membentuk kepengurusan IPI hingga di tingkat kabupaten/kota, membentuk tim penilai di lembaga atau mitra, mengambil bagian diklat asesor dan rumusan standar perpustakaan yang ada. Di samping itu, Syarif Bando berharap IPI dapat membuat roadmap pembinaan untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Keberadaan pustakawan di Indonesia diakui memang belum mencukupi jumlah ideal. Tetapi, kondisi ini jangan sampai juga menjadi sebuah paradoks. Di satu sisi mengeluhkan tentang kurangnya tenaga pustakawan, namun di sisi lain lain pustakawan kurang mengambil peran strategis dalam pembangunan.
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) menjadikan pustakawan harus terus mengembangkan diri. Terutama di era pandemi saat ini, peran perpustakaan masih tertinggal dalam menyajikan informasi atau data.
"Dunia berubah dengan informasi. Dan simbol informasi salah satunya adalah perpustakaan. Siapa yang tidak cinta dengan perpustakaan. Dan saya ingin pustakawan bisa eksis berselancar memberikan informasi dengan menggunakan teknologi," tambah Syarif Bando
Menanggapi pernyataan Kepala Perpusnas, Ketua Umum PP IPI, T. Syamsul Bahri mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus bekerja keras meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan Indonesia demi memajukan perpustakaan.
Momentum pengukuhan di Surabaya dipertegas lagi dengan hasil Kongres IPI di Batam pada 2019 lalu. IPI, dikatakan Syamsul Bahri telah merumuskan tujuan besar yang tidak sekedar meningkatkan profesionalisme pustakawan tetapi juga termasuk mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi, serta mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian untuk bangsa dan negara.
"Meski ditengah pandemi Covid-19, pengembangan profesi pustakawan tetap menjadi fokus perhatian organisasi. Kami (IPI, red) sudah merencanakan mengadakan kegiatan webinar berseri selama 16 pekan ke depan dengan topik-topik yang sesuai perkembangan perpustakaan atau berupa best practice, misalnya tentang literasi," beber Syamsul.
Selain itu, ia juga mengatakan setidaknya ada tiga prinsip layanan perpustakaan di masa pandemi, yakni pertama bagaimana membuat perpustakaan semakin dicari. Kedua, mengubah situasi pandemi menjadi benefit dan profit. Dan ketiga, bagaimana menjadikan peran pustakawan semakin bersemi di masa pandemi.
Syamsul pun setuju bahwa paradigma perpustakaan sudah berubah seperti yang sering disampaikan Kepala Perpusnas dalam berbagai kesempatan. Perpustakaan sudah wajib memakai sentuhan teknologi dan pendekatan humanistik sehingga manfaat dari keberadaan perpustakaan terasa di masyarakat.
Sejalan hal tersebut, IPI siap seratus persen mendukung program transformasi perpustakaan di era digital. Yah, saat ini mau tidak mau perpustakaan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mengingat perpustakaan berperan penting sebagai sumber ilmu pengetahuan.
Kolaborasi peran pustakawan dan perpustakaan sangat dibutuhkan dalam mendukung terwujudnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial lewat ketersediaan koleksi, kemudahan akses bahan pustaka dan kesempatan memperoleh informasi bermutu yang dibantu oleh dukungan tenaga yang berkompeten mengelola informasi.
"Perpustakaan harus menjadi ruang sinergitas kegiatan kemasyarakatan agar terlihat manfaat dan dampaknya di masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya," pungkas Syamsul Bahri.
Kehadiran pustakawan dan keberadaan ibarat dua sisi mata uang. Saling terkait dan membutuhkan. Dan tugas dan peran IPI sebagai sayap Perpusnas adalah mendukung dan mensukseskan seluruh program perpustakaan, baik di tingkat pusat ataupun daerah.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Peringatan Ulang Tahun IPI : Jangan Lagi Seremoni, Utamakan Kolaborasi

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Partisipasi masyarakat dalam menyebarkan virus literasi di Indonesia cukup impresif. Upaya dalam mendekatkan bahan bacaan ke masyarakat hingga ke pelosok Indonesia, dilakukan melalui kuda pustaka, becak, pustaka, motor pustaka, dan lainnya. Tercatat sebanyak 16.331 pegiat literasi tersebar hingga ke pelosok desa di Nusantara. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melihat hal ini sebagai kekuatan yang harus dikolaborasikan dan didorong.
Berangkat dari pemikiran tersebut, Perpusnas membentuk Akademi Literasi yang menjadi wadah untuk para pegiat literasi Indonesia dalam berkolaborasi dan menguatkan ekosistem pegiat literasi agar benar-benar berdaya di masyarakat. Akademi Literasi bertujuan mewujudkan kolaborasi pegiat literasi melalui pemberdayaan masyarakat yang integratif dan partisipatif, serta meningkatkan nilai gemar membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Para pegiat literasi akan didorong, diberikan apresiasi, hingga kompensasi sebagai pejuang literasi.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan literasi bukan sekadar kemampuan mengenal huruf, kata, kalimat, hubungan sebab akibat, dan menyatakan pendapat. Dia menegaskan, literasi merupakan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu objek ilmu pengetahuan yang bisa diimplementasikan.
Menurutnya, terkait literasi, Indonesia bisa berkaca pada Tiongkok. Para siswa di negara Asia Timur tersebut memiliki kemampuan membaca yang kritis. Selain itu, masyarakat Tiongkok mampu menghasilkan produk yang bersaing di pasar global berupa mobil listrik. Pendidikan di Tiongkok dinilai berkualitas karena para pemimpin perguruan tinggi mendorong dunia usaha agar menerima para mahasiswa untuk magang dan mempraktekkan ilmunya.
Syarif Bando berharap kehadiran Akademi Literasi mampu menyusun formula untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan mengelola kekayaan alam yang melimpah di sekitarnya. Sehingga diharapkan bangsa Indonesia mampu menjadi produsen, bukan sekadar konsumen bagi negara lain.
â€œDan ini membutuhkan ilmu-ilmu terapan, life skills untuk mengelola potensi agar bisa menghasilkan barang dan jasa. Tidak ada masalah itu hanya sekelas home industry,â€ jelasnya dalam gelar wicara yang diselenggarakan Perpusnas dengan tema â€œKolaborasi Pegiat Literasi dan Penguatan Ekosistem untuk Peningkatan Indeks Literasi Indonesiaâ€ yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (16/6/2021).
Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Adin Bondar menjelaskan literasi merupakan hal yang esensial dalam pemajuan bangsa. Dalam pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat. Karenanya, Akademi Literasi berupaya mengolaborasikan gerakan sosial masyarakat tersebut dengan program pemerintah.
â€œBersatu padu, satu visi di dalam hal ini, tatanan baru akan hadir. Ada budaya baru yang lahir yaitu peningkatan literasi di masyarakat. Ketika itu sudah lahir sebagai budaya kolektif bangsa ini, saya rasa permasalahan negara ini selesai. Persoalan di kita adalah sekarang, budaya kegemaran membaca dan literasi itu belum menjadi suatu budaya kolektif,â€ ujarnya.
Sementara itu, Duta Baca Indonesia Gol A Gong menyebut Akademi Literasi menyentuh sisi humanisme para pegiat literasi. Akademi Literasi melalui lamannya, menampilkan profil para pegiat literasi terpilih. Penulis â€˜Balada si Royâ€™ ini menilai, tampilnya para pegiat literasi di laman yang bisa diakses banyak orang dan diakui lembaga negara tersebut membuat peran dan kehadiran para pegiat literasi akan dilihat oleh lingkungannya. â€œPerpusnas di sini, mengangkat derajat mereka yang secara status sosial ekonomi itu rendah, di sini dari sisi humanisme yang luar biasa,â€ ungkapnya.
Dia berharap, Akademi Literasi memiliki program yang memfasilitasi para pegiat literasi agar memiliki keterampilan menulis. Menurutnya, menjadi ironi ketika para pegiat literasi tidak memiliki jejak literasi secara individu. â€œJadi saya ingin ada satu kriteria bahwa semua pegiat literasi yang masuk di Akademi Literasi harus menunjukkan suatu karya tulis. Syukur-syukur bisa sebuah buku. Apapun itu, tidak perlu novel, puisi, apapun itu esai tentang kecakapan hidup, esai tentang kisah-kisah inspiratif,â€ urainya.
Pegiat literasi Maman Suherman berharap para relawan pegiat literasi di daerah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dia meminta agar mereka diberdayakan, ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya, serta dilekatkan aksesnya dengan buku. Aktivitas para relawan dalam mengajak masyarakat menjadi cerdas hingga ke akar rumput tersebut harus dinilai sebagai indikator peningkatan minat baca.
â€œMudah-mudahan nanti bersama Akademi Literasi mereka makin dilihat, kualifikasi mereka makin terlihat, mereka tahu bagaimana menjadi pustakawan yang bagus, mereka bekerja sama, mereka diberi akses untuk masuk ke dalam kegiatan kepustakaan menjadi perpanjangan tangan dan teman-teman perpustakaan-perpustakaan di daerah,â€ jelasnya.
Widyaiswara Ahli Utama Lembaga Administrasi Negara Suseno menyebut mengelola literasi mirip dengan mengelola manusia. Pasalnya, literasi memiliki makna kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu objek ilmu pengetahuan. Karenanya, Akademi Literasi dinilai bisa menjadi lahan untuk menumbuhkembangkan sumber daya manusia unggul dalam menjawab tantangan masa kini dan masa mendatang.
â€œKarena di sini dimungkinkan berkumpul para pegiat literasi. Nanti Ibu Bapak sekalian mungkin bisa berhubungan, meskipun tidak secara langsung bertatap muka, tapi full of talent, tumbuh berkembang menciptakan suatu value baru mengenai Perpustakaan Nasional dan terutama tentang Akademi Literasi,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Wadahi Pegiat Literasi, Perpusnas Luncurkan Akademi Literasi

Jakarta&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) terpilih menjadi satu dari 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PANRB).
Penetapan ini disampaikan dalam kegiatan Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024, bertajuk &ldquo;Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif&rdquo; yang berlangsung secara hibrida di Jakarta, pada Selasa (8/10/2024). Selain Perpusnas, beberapa instansi yang ditetapkan sebagai Hub JIPP di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi DKI Jakarta, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso menyatakan penetapan ini merupakan kesempatan baik Perpusnas untuk menjadi salah satu simpul jaringan terkait reformasi birokrasi, terutama pada inovasi-inovasi baru untuk memperkuat layanan publiknya.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: DengXian; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-ID;">Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Perpusnas setelah penetapan ini. Yang pertama adalah reformasi birokrasi harus berdampak, terutama pada layanan publik Perpusnas.&nbsp;
&ldquo;Dalam hal ini sebenarnya adalah program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Selama ini kan dampak sosial, kesejahteraan, dan ekonomi bagi masyarakat itu kan nyata. Itu yang perlu kita perkuat narasinya agar hal itu sampai kepada menteri,&rdquo; jelasnya.
Kedua, dia menegaskan reformasi bukan hanya tumpukan dokumen belaka tetapi upaya keras untuk memperkuat kinerja dengan melakukan berbagai perubahan dan inovasi.
<span lang="EN" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Trebuchet MS','sans-serif'; mso-fareast-font-family: DengXian; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-ID;">&ldquo;Ini sebagai suatu syarat lembaga pelayanan publik menjadi lebih lincah dan lebih cepat mengakselerasi perubahan, seperti perubahan demografi dan perubahan berkaitan dengan era disrupsi digital,&rdquo; tuturnya.
Terkait disrupsi digital, dia menjelaskan saat ini Perpusnas sudah memulai proses digitalisasi konten, digitalisasi proses bisnis, termasuk layanan daring. Menurutnya, hal ini memperkuat pesan bahwa perpustakaan harus melakukan transformasi digital.&nbsp;
Yang terakhir, terkait kompetensi dan kinerja SDM. Dia menjelaskan harus ada pembangunan kapasitas lembaga Perpusnas yang berkinerja tinggi dan berbasis jejaring sehingga tercipta kolaborasi antarperpustakaan serta lembaga penyedia informasi dan pengetahuan.
Terkait layanan, dia menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Perpusnas sebagai lembaga pelayanan publik harus dapat menghargai perbedaan masyarakat, menghormati keberagaman, dan berempati terhadap perbedaan dan keberagaman tersebut.
&ldquo;Kita memastikan masyarakat di mana pun berada, dengan kondisi psikologis dan fisiologis apa pun tetap harus bisa mendapatkan layanan pengetahuan sebagai hak warga negara,&rdquo; tuturnya.
Ke depan, sebagai tindak lanjut penetapan Perpusnas menjadi Hub JIPP, pihaknya akan menyusun dan mengintegrasikan hal tersebut ke roadmap reformasi birokrasi dalam lima tahun ke depan.
&ldquo;Kita harus segera susun dan kita integrasikan ke dalam Renstra (rencana strategis) Perpusnas 2025-2029. Jadi bisa terintegrasi dengan program dan kegiatan kita lima tahun ke depan,&rdquo; pungkasnya.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi nyata untuk mewujudkan pelayanan publik.
Merujuk kepada arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi yakni birokrasi yang berdampak, bukan tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat, maka harus ditopang oleh pemerintah digital berbasis data.&nbsp;
&ldquo;New Zealand, Singapura, Swedia, dan seterusnya adalah negara-negara terbaik dunia di mana kehadiran birokrasinya menjadi lebih efektif dengan kehadiran electronic government yang tinggi. Mudah-mudahan nilai electronic government kita naik terus, sehingga kita segera bisa menghadirkan dampak buat masyarakat,&rdquo; ungkapnya.
Sebagai informasi, peringkat Electronic Government Development Index Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Pada 2018, Indonesia berada di peringkat 107 sementara pada 2024 naik ke peringkat 64.&nbsp;
Selain penetapan 20 Hub JIPP, kegiatan Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 dirangkaikan dengan pemberian penghargaan pelayanan publik, soft launching 22 Mal Pelayanan Publik (MPP), serta penetapan 139 MPP Digital (MPPD).
&nbsp;
Reporter: Anastasia Lily &amp; Basma Sartika
Editor: Hanna Meinita
Dokumentasi: Humas Kementerian PANRB
&nbsp;
&nbsp;

Perpusnas Ditetapkan Sebagai Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik

Salemba, Jakartaâ€”Organisasi publik bukan suatu sistem yang statis. Organisasi dipandang suatu organisme hidup yang kelangsungan hidupnya tergantung pada lingkungan. Maka, organisasi publik harus menyesuaikan diri melakukan perubahan internal agar dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan lingkungan secara dinamis. Â Â 
Restrukturasi organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) telah mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor B/258/M.KT.01/2020 pada 24 Februari 2020. Usulan ini menindaklanjuti Surat Edaran MenPAN RB Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi. Desain pengembangan usulan struktur organisasi menggunakan dasar pertimbangan aspek yuridis, empiris, dan akademis.
"Nomenklatur jabatan baru harus mencermati Undang-undang Perpustakaan sebagai panduan," terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada arahan Tindak Lanjut Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi, Kamis, (30/7).
Di Perpusnas, rekapan jabatan pimpinan tinggi, koordinator, dan sub koordinator memuat nomenklatur jabatan ada yang tetap, berubah, bertambah, dan hilang. Untuk tingkat eselon satu jumlahnya tidak berubah, tetap empat jabatan. Namun, pada level eselon dua, terdapat penambahan dari semula 11 nomenklatur jabatan menjadi 16 nomenklatur.
Untuk jabatan administrasi (eselon tiga) berkurang drastis. Jika, semula berjumlah 25 nomenklatur kini menjadi dua. Â Sedangkan, pada level pengawas (eselon empat), dari 31 posisi berkurang menjadi 10. Yang terbaru, untuk kelas jabatan kelompok substansi (koordinator) akan berjumlah 35 posisi, dan pada kelas sub kelompok substansi sebanyak 71 posisi.
Usulan re-organisasi dan tata kerja Perpusnas meliputi unit kerja Sekretariat Utama yang direncanakan memiliki tiga unit eselon dua dibawahnya, yakni Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Humas, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.
Pada lingkup kedeputian satu, Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi mendapati empat tingkatan eselon dua dibawahnya, antara lain Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, serta Pusat Jasa dan Pengolahan Naskah Nusantara.
Sementara itu pada lingkup kedeputian dua, Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan memuat empat nomenklatur jabatan eselon dua, antara lain Direktur Standarisasi dan Akreditasi, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, serta Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca.
Untuk unit kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pengembangan Pustakawan, serta Pusat Data dan Analisis dibawah kendali langsung Kepala Perpustakaan Nasional seperti halnya Inspektorat. Â Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo
Â

Re-Organisasi dan Tata Laksana Harus Mengacu Pada UU Perpustakaan

<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Salemba, Jakarta- Hari Anak Sedunia merupakan momentum penting untuk meningkatkan kepedulian dalam menjamin pemenuhan hak anak. Seperti halnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, rekreasi dan bermain dimana hal tersebut menjadi bagian dari apa yang selama ini telah diimplementasikan di lingkungan perpustakaan.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Demikian disampaikan Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) R. Deffi Kurniawati pada apel pagi di lingkungan Perpusnas, Senin (25/11/2024).
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Hari Rabu tanggal 20 November yang lalu, kita merayakan Hari Anak-Anak Sedunia. Hari yang istimewa untuk merayakan masa depan bangsa, yaitu anak-anak. Anak-anak adalah aset paling berharga yang dimiliki. Mereka adalah harapan dan mimpi kita untuk masa depan yang lebih baik,&rdquo; jelasnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Perpusnas, lanjutnya, telah mengembangkan perpustakaan ramah anak dengan memberikan fasilitas layanan berupa ruang khusus layanan untuk anak-anak yang berada di lantai 7, mengadakan kegiatan yang ramah anak dan bermuara pada peningkatan literasi.&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Membaca bagi anak khususnya pada usia emas memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masa depannya, maka dari itu perlu diberi buku bacaan yang sesuai dengan usianya,&rdquo; tuturnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut, R. Deffi berharap agar semua pihak dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua anak.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jagalah mereka, didiklah mereka dengan penuh kasih sayang dan berikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi emas bangsa,&rdquo; pungkasnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">United Nations Children's Fund<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> (UNICEF) menetapkan tanggal 20 November sebagai Peringatan Hari Anak Sedunia (<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">World Children's Day<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">) dan diperingati di seluruh dunia. Peringatan Hari Anak Sedunia merupakan aksi tahunan UNICEF untuk dan oleh anak-anak yang menandai pengadopsian Konvensi Hak Anak.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Selain Hari Anak Sedunia, terdapat peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati di Indonesia setiap tanggal 23 Juli berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984 serta Hari Anak Internasional yang diperingati secara internasional setiap tanggal 1 Juni sebagai upaya mengakhiri perampasan hak-hak anak dan meningkatkan upaya untuk kehidupan yang aman bagi anak-anak di seluruh dunia.
&nbsp;
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Trebuchet MS',sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter &amp; Dokumentasi: Anastasia Lily

Berita

Hari Anak Sedunia: Perpusnas Tekankan Pentingnya Literasi Sejak Dini