Kepulauan Seribu, Jakarta&ndash;Tanggung jawab untuk mengajak masyarakat gemar membaca bukan semata menjadi tugas dan tanggung jawab Perpustakaan Nasional. Semua pihak harus dilibatkan mengingat indeks literasi masyarakat secara umum masih rendah. Salah satu cara untuk mendongkrak minat dan kegemaran membaca adalah dengan melakukan perluasan akses baca, seperti yang dilakukan Kepolisian Metro Jaya dengan mendirikan taman baca dan perpustakaan keliling di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.
&ldquo;Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, masyarakat sekarang banyak yang beralih ke gadget ketimbang membaca buku langsung. Kehadiran taman baca dan perpustakaan keliling ini diharapkan meningkatkan minat dan budaya masyarakat dalam membaca buku,&rdquo; kata Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Victor Siagian saat meresmikan Taman Bacaan Bhayangkari, Rabu (24/1/2018).
Taman Bacaan Bhayangkari berukuran 4&times;3 meter, yang dibangun dari biaya CSR perusahaan-perusahaan. Tersedia 2.300 buah buku yang menjadi koleksi Taman Bacaan Bhayangkari, sumbangan dari sejumlah pihak termasuk wisatawan.&nbsp;&ldquo;Koleksi buku beragam mulai dari buku memasak, buku anak-anak, buku khazanah ilmu pengetahuan dan lain-lain, yang merupakan koleksi buku Gramedia dan Perpustakaan Nasional,&rdquo; sambung Victor.
Pulau Untung Jawa berpenduduk hampir 5.000 jiwa. Ketersediaan taman baca di Pulau Untung Jawa masih minim. &ldquo;Fasilitas memang belum memadai karena ada keterbatasan,&rdquo; ucapnya.&nbsp;Selain taman baca, Polres Kepulauan Seribu juga menghadirkan perpustakaan keliling. Ada dua unit motor bantuan dari PT CNOOC yang dimodifikasi menjadi perpusatakaan keliling yang menjangkau masyarakat ke tempat-tempat tertentu dan bisa dipinjam.
Peluncuran Taman Baca Bhayangkari ini diresmikan oleh Ketua Bhayangkari Daerah Metro Jaya Fitri Idham Aziz dan Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Metro Jaya Sari yang didampingi Kapolres dan Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Seribu di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Selatan Annela Siagian.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh pihak Perpusnas, PT Gramedia, PT Jaya Konstruksi, Camat Kepulauan Seribu dan Lurang Untung Jawa. &ldquo;Semoga dengan hadirnya Taman Bacaan Bhayangkari ini dapat meningkatkan minat baca dan budaya masyarakat Kepulauan Seribu dalam membaca buku, khususny anak-anak,&rdquo; ujar Fitri dalam sambutannya.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan&nbsp;

Perpusnas dan Polda Metro Jaya Dirikan Taman Baca di Kepulauan Seribu

Jakarta - Kelapa merupakan tanaman multimanfaat. Di beberapa negara, kelapa juga sering disebut sebagai pohon kehidupan (tree of life) karena hampir semua bagian dari tanamannya dapat diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando saat menjadi Keynote Speaker di kegiatan Dialog Nasional yang diselenggarakan secara hybrid oleh Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas RI dengan tema â€œMembangun Literasi Kelapa Menuju Kedaulatan Produksi Pangan Dalam Negeriâ€, pada Kamis (20/5/2021).
Dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Bahkan, di zaman kolonial Hindia Belanda, hasil kopra (kelapa kering) dari pohon kelapa sanggup menghasilkan pemasukan bagi mereka sebesar 40% dan dipergunakan untuk keperluan senjata/perang dan pendanaan kerja sama internasional. Predikat â€˜Negeri Nyiur Melambaiâ€™ pun pernah disematkan karena melihat kaya dan potensi dari pohon kelapa.
Akan tetapi, ketenaran tersebut mulai redup bersamaan dengan kondisi hulu perkelapaan di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif International Coconut Community, Jelfina Alouw, sejak 2012 Indonesia tidak lagi memegang predikat sebagai produsen kelapa terbesar di dunia karena digantikan oleh India. Luas kebun kelapa yang dimiliki Indonesia saat ini juga sudah kalah luas dengan yang ada di Filipina.
â€œSelain disebut sebagai pohon kehidupan, kelapa juga dapat dikatakan sebagai hadiah dari Tuhan karena memang banyak sekali yang bisa dihasilkan dan bisa menjadi penopang hidup petani kelapa. Karena kelapa adalah komoditas rakyat yang layak untuk diperhatikan, maka kita semua harus bertanggung jawab dalam memberikan dukung literasi kelapa kepada mereka,â€ ujar Jeflina.Â Â 
Namun karena usia pohon kelapa yang ditanam juga sudah berusia lanjut yakni diatas 50 tahun, hal ini membuat nilai produktivitasnya menurun. Bupati Indragiri Hilir, H.M Wardan mengatakan ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab berkurangnya produksi kelapa di daerahnya, salah satunya adalah hama.
â€œHama kumbang tanduk, monyet, dan tupai adalah hama yang biasa menyerang buah kelapa milik masyarakat,â€ ucapnya.
Adapun upaya yang telah dilakukan di kabupaten yang juga dikenal sebagai negeri seribu parit hamparan kelapa dunia adalah mengaplikasikan konsep trio tata air yang terdiri dari saluran, tanggul, dan pintu klep di perkebunan kelapa.
â€œPohon kelapa adalah pohon kehidupan bagi masyarakat kami dan parit menjadi pusat kesuburan tanah serta alat transportasi bagi buah kelapa di daerah pasang surut seperti Kab. Indragiri Hilir,â€ tambah Wardan.
Sependapat dengan Wardan, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairan melanjutkan bahwa di daerahnya untuk perkebunan kelapa sawit sudah dilakukan replanting atau peremajaan oleh pemerintah, sedangkan hal itu belum terjadi untuk perkebunan kelapa dalam.
â€œDi Kab. Tanjung Jabung Barat itu ada 13 kecamatan, kelapa dalam menjadi primadona di 6 kecamatan dan kelapa sawit di 7 kecamatan. Namun, pemerintah baru hanya memberikan bantuan untuk replanting sampai 30 juta per hektar untuk perkebunan kelapa sawit, padahal tidak ada perbedaan antara kelapa sawit dan kelapa dalam. Replanting penting dilakukan untuk menghasilkan kelapa dengan kualitas yang baik agar harga jual menjadi tinggi,â€ jelas Hairan.
Lebih lanjut Ketua Sahabat Kelapa Indonesia, Mawardin Simpala menginformasikan bahwa Indonesia ditetapkan krisis kelapa. Food and Agriculture Organization (FAO) sudah mengamati kondisi ini dan secara gamblang mengatakannya pada November 2013. FAO menilai pemerintah tidak memberikan perhatian ataupun inovasi terhadap pengembangan kelapa secara nasional sejak tahun 1990-an, itu tandanya sudah 30 tahun industri kelapa nasional Indonesia terabaikan.
â€œKalau kita bersama-sama mendorong ekonomi kelapa berarti kita juga mendorong ekonomi rakyat dan itu peluangnya sangat besar. Karena jika dibandingkan Filipina yang sudah mengekspor 35 macam produk turunan kelapa, Indonesia saat ini baru mengekspor 14 atau 15 macam, itu tandanya ada selisih sekitar 20-21 macam yang masih bisa kita diversifikasi,â€ ungkap Mawardin.Â 
Maka dari itu, kita harus membangun kembali kesadaran akan pentingnya tanaman kelapa baik dari sisi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Perpusnas dalam hal ini memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan literasi kelapa agar kelapa nasional kembali menjadi komoditas unggulan. Dan diversifikasi literasi kelapa menjadi bagian terpenting dalam program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang terfokus pada desiminasi informasi dan pengetahuan terapan mengenai kelapa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.Â 
Â 
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Dorong Literasi Kelapa Agar Kembali Menjadi Komoditas Unggulan

Bandar Lampung - Dunia mengalami banyak percepatan terutama di bidang teknologi. Namun, banyak yang tertinggal menghadapi tantangan teknologi diakibatkan salah satunya kurang atau malas membaca. Di Jepang, dianalogikan bukan orang yang besar yang timbangan nya lebih berat melainkan orang yang senang dengan membaca. Prinsipnya, teknologi memberikan pelbagai kemudahan termasuk dalam bidang pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di sela-sela penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan rektor/direktur 35 perguruan tinggi negeri dan swasta pada kegiatan Semiloka Nasional Kepustakawanan Indonesia V pada Kamis (3/10/2019) di Bandar Lampung, Lampung.
"Apakah silabus sudah diubah. Sekarang jangan bicara sekedar ijazah. Tapi bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era industri 4.0," imbuh Syarif Bando.
Sekadar informasi bahwa hegemoni dunia saat ini dikontrol oleh negara adidaya Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia. â€œDosen harus mampu mengantarkan mahasiswa kepada pekerjaan fisik dan kreatif. Jangan terpaku pada bidang pekerjaan yang nantinya akan hilang 5-10 tahun mendatang. Dan mahasiswa jangan menganggap mulia dengan gelar sarjana," tambah Syarif Bando.
MoU dengan 35 PTN/PTS
Dunia kini memasuki era Revolusi Industri 4.0. Ciri khas dari era ini adalah mengedepankan smart technology yang melahirkan smart society. Smart society dipahami sebagai aktivitas masyarakat yang aktif menggunakan informasi, komunikasi dan teknologi dalam menunjang pekerjaan, termasuk aktivitas ekonominya.
Perpusnas mencatat hingga saat ini dari 4.644 perguruan tinggi di Indonesia, di mana sebanyak 382 merupakan perguruan tinggi negeri (PTN), dan 4.262 adalah perguruan tinggi swasta (PTS), 222 di antaranya sudah memperoleh akreditasi. "Penandatanganan MoU merupakan jawaban atas perkembangan di era industri 4.0," tutur Syarif Bando.
Sesuai pasal 24 Undang-undang Nomor 43 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan yang telah memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP), baik dari jumlah koleksi (judul/eksemplar) untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat selain untuk mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Namun, dari jumlah 4.644 perguruan tinggi, baru 200 PTN/PTS yang sudah melakukan MoU dengan Perpusnas. Dari jumlah tersebut baru 135 perguruan tinggi yang telah tergabung dalam portal Indonesia OneSearch (IOS) milik Perpusnas.
Ruang lingkup MoU menyasar, antara lain pengembangan SDM bidang perpustakaan; pengembangan dan pemanfaatan aplikasi otomasi perpustakaan; pengembangan TIK di bidang perpustakaan dan perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data dan repository digital (IOS, iPusnas); pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan; pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama; penghimpunan dan pelestarian karya cetak dan karya rekam (KCKR); danÂ  pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca.
Semiloka Nasional Kepustakawanan Indonesia diselenggarakan berkat kerja sama, antara Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISPII), dan Perpustakaan Universitas Lampung. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Smart Society di seluruh Indonesia melalui peran strategis pustakawan dan perpustakaan sebagai motor penggeraknya.
Reporter &amp; Fotografer: Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas: Jangan Sekadar Ijazah Tapi Ciptakan SDM Berdaya Saing

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Direktorat Standardisasi dan Akreditasi menggelar Public Hearing Pedoman Akreditasi Perpustakaan.
Pedoman Akreditasi ini merupakan revisi pedoman akreditasi yang telah dibuat pada 2013. Revisi dipandang perlu sebagai konsekuensi adanya Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.
Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpusnas, Supriyanto mengatakan, penyusunan pedoman akreditasi perpustakaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pengawasan penerapan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan mekanisme pelaksanaan akreditasi perpustakaan.
"Akreditasi perpustakaan merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi penerapan standar dan sekaligus menilai tingkat pencapaian kinerja perpustakaan berdasarkan standar yang berlaku," katanya pada Public Hearing Pedoman Akreditasi Perpustakaan yang digelar secara daring pada Kamis, (13/01/2021).
Akreditasi perpustakaan, lanjut Supriyanto, merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpusnas untuk menetapkan bahwa sebuah perpustakaan telah memenuhi SNP. Perpustakaan yang telah diakreditasi mendapat etifikat sesuai dengan peringat capaian standar.
"Maka pedoman akreditasi perpustakaan ini bertujuan untuk memberikan panduan, petunjuk, arah serta acuan dalam pelaksanaan akreditasi perpustakaan," lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyampaikan bahwa perubahan paradigma perpustakaan yang terjadi saat ini menjadikan tantangan Perpusnas dalam menyusun pedoman akreditasi perpustakaan. Karena paradigma perpustakaan saat ini, perpustakaan yang menjangkau masyarakat. Pembagian infrastruktur, waktu, tenaga, pikiran, sumber daya untuk tiga tahapan pengelolaan perpustakaan yang modern, dan terakhir transformasi digital.
"Saya ingin mereview ada hal yang paling fundamental agar pelaksanaan akreditasi perpustakaan melalui satu tahapan yang kredibel untuk bisa memberikan nilai, sehingga di tahun yang akan datang tidak ada lagi semacam kesalah pahaman," ungkap Syarif.
Syarif memberi masukan bahwa di dalam pedoman tersebut, perlu adanya bab yang menjelaskan penyelenggaraan pembinaan dan akreditasi. Menurutnya, ada 11 aspek pembinaan perpustakaan. Diantaranya, gedung/tata ruang, perabot/perlengkapan, SDM, anggaran perpustakaan, koleksi bahan perpustakaan/prosesnya, sistem layanan, kegemaran membaca, promosi perpustakaan, mitra perpustakaan dan penelitian/pengembangan.
Dalam public hearing ini diharapkan adanya beberapa masukan dan tanggapan dari stakeholder. Public hearing ini diikuti 1.000 orang yang berasal dari berbagai unsur. terdiri dari Forum Perpustakaan, asesor, Dinas Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota, dan stakeholder lainnya.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Rancang Pedoman Akreditasi Perpustakaan Terbaru

Salemba, Jakarta &ndash; Di awal tahun 2024, Plt Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminuddin Azis menyelenggarakan kegiatan jumpa sapa dengan seluruh pegawai Perpusnas.
 
Plt Kepala Perpusnas menyampaikan Perpusnas bukan hanya perpustakaan biasa, melainkan perpustakaan negara dengan marwah yang sangat tinggi. Maka semua pegawai diajak untuk berpikir pada tingkat yang tinggi, mengangkan martabat bangsa melalui peran yang berbeda dan pikiran yang berbeda untuk memajukan lembaga ini.
 
"Sudah selayaknya kita berpikir pada aras tinggi, yang harus mengangkat martabat bangsa ini. Sebagai perpustakaan negara ini harus diperankan secara berbeda dan orang-orang yang didalamnya harus berpikir berbeda untuk memajukan lembaga ini," ungkapnya, Selasa (9/1/2024).
 
Lebih lanjut dia berbagi pemikiran tentang esensi perpustakaan. Menurutnya bahwa bangunan perpustakaan secara fisik yang mentereng hanya berarti jika diisi dengan ruh atau semangat yang membuatnya menjadi lembaga yang bermartabat.
 
"Saya mengajak ayo kita isi gedung mentereng ini dengan cita-cita yang mentereng juga. Tidak hanya secara fisik tetapi juga dalamnya diisi juga," lanjutnya.
 
Perpustakaan, menurutnya, adalah tempat bertumbuh dan berkembangnya gagasan baru dan kreativitas. "Pemikiran kreativitas memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan, dan marwah perpustakaan menjadi sentral sebagai wahana untuk pengembangan keilmuan," ungkapnya.
 
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini mengatakan bahwa tugas Perpusnas sesuai dengan Renstra 2020-2024 yakni meningkatkan literasi dan meningkatkan kegemaran membaca. Fokusnya adalah membantu negara meningkatkan kompetensi literasi masyarakat dengan menyediakan peluang akses yang sama.
 
"Dalam strategi program 2024, saya mengajak semua untuk menatap masa depan dengan perspektif baru, menyesuaikan program dan meningkatkan kompetensi literasi masyarakat," terangnya.
 
Selain itu, program anggaran 2024 difokuskan pada penyediaan buku di perpustakaan daerah dan TBM, pendampingan pemanfaatan buku, dan penciptaan berbagai program untuk menarik minat masyarakat datang ke perpustakaan.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Kemal/Prakas/Andri

Mengisi Perpustakaan dengan Semangat dan Cita-cita Mentereng

Jakarta-Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting menyampaikan koleksi perpustakaan merupakan aset berharga yang menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat. 
 
Oleh karenanya, penting untuk terus mengembangkan koleksi perpustakaan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas dan inklusivitasnya.
 
"Koleksi yang bermutu akan memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran, penelitian, dan juga hiburan bagi para pengguna perpustakaan," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Koleksi Nasional 2024.
 
Rapat Koordinasi yang mengangkat tema Bahan Perpustakaan Bermutu dan Inklusif diselenggarakan secara hibrida pada Kamis, (18/7/2024).
 
Dalam konteks inklusivitas, lanjutnya, koleksi perpustakaan harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Ini berarti memperhatikan keberagaman kebutuhan dan minat baca dari masyarakat, termasuk masyarakat yang memiliki keterbatasan aksesibilitas.
 
"Sejalan dengan tema hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk terus berkomitmen dalam mengembangkan koleksi perpustakaan yang bermutu dan inklusif,&rdquo; ajaknya.
 
Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap koleksi yang sudah ada, mengidentifikasi kebutuhan bahan bacaan yang belum tercukupi, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan koleksi perpustakaan.
 
Deputi menjelaskan sampai akhir bulan Desember 2023, Perpusnas sudah memiliki koleksi lebih dari 8 juta&nbsp; eksemplar. 
 
Dari jumlah tersebut, terdapat koleksi monografi tercetak, naskah kuno yang berjumlah lebih dari 12 ribu eksemplar, koleksi umum buku digital terbitan dalam negeri yang tersedia di aplikasi iPusnas lebih 1,5 juta eksemplar, dan koleksi lainnya.
 
"Selain itu, situs web e-Resources memuat koleksi buku digital terbitan dalam dan luar negeri. Sementara untuk koleksi hasil pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sebanyak lebih dari 3 juta eksemplar," jelasnya.
 
Deputi menegaskan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses terhadap koleksi perpustakaan, baik melalui digitalisasi maupun penyediaan platform daring yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses bahan bacaan secara mudah dan inklusif.
 
"Dengan koleksi yang beragam dan ditopang dengan spirit transformasi perpustakaan sebagai ruang inklusi sosial, perpustakaan akan menjadi ruang yang terbuka lebar terhadap berbagai perbedaan di masyarakat sekaligus ruang kolaborasi yang dapat memfasilitasi terciptanya berbagai kemungkinan baru dalam lingkup ilmu pengetahuan," tegasnya.
 
Sementara itu dalam sesi diskusi, Analis Kebijakan Ahli Muda Urusan Kepemudaan, Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teuku Maimun Riza mengatakan isu penganggaran menjadi salah satu kendala Utama yang dihadapi dinas perpustakaan di daerah dalam pengembangan bahan perpustakaan. 
 
"Dukungan dari pimpinan daerah yang masih kurang, menyebabkan minimnya alokasi anggaran untuk perpustakaan," katanya.
 
Dia mengungkapkan bahwa capaian indeks pembangunan literasi sejak tahun 2020 hingga 2023 terus meningkat, meskipun unsur ketercukupan koleksi hanya sebesar 32,03% dari standar.
 
"Maka masih terdapat kekurangan koleksi perpustakaan sebesar 67,97% dari standar atau kekurangan koleksi sebanyak 372.472.817 judul koleksi," paparnya.
 
Teuku mengingatkan pentingnya peran perpustakaan dalam pembangunan daerah, tidak hanya berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan daya saing daerah.
 
"Dengan adanya Pilkada serentak, saya berharap agar peran perpustakaan dapat dimasukkan dalam visi dan misi kepala daerah yang baru, sehingga peran perpustakaan dalam pembangunan daerah dapat lebih tergambar jelas," harapnya.
 
Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategis dan Kebijakan Pengadaan Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Shahandara Hanitiyo menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di bidang perpustakaan termasuk dalam pengadaan yang dikecualikan. 
 
Pengadaan yang dikecualikan ini mencakup pengadaan yang dilakukan berdasarkan tarif barang dan jasa yang dipublikasikan secara luas, pengadaan berdasarkan praktik bisnis yang mapan, serta pengadaan barang dan jasa yang diatur oleh undang-undang lainnya.
 
"Dalam pengadaannya memerlukan keterlibatan jasa profesi tertentu, untuk memastikan bahwa barang-barang yang diadakan benar-benar memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, serta bermanfaat bagi masyarakat luas," jelasnya.
 
Lebih lanjut, Shahandara menekankan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan harus dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan praktik bisnis yang mapan.
 
"Tim teknis yang terdiri dari tenaga ahli akan membantu dalam menilai dan memastikan bahwa barang-barang yang diadakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan," pungkasnya.
 
&nbsp;
 
Reporter : Wara Merdeka
 
Dokumentasi : Prakas Agrestian / Ahmad Kemal

Perpusnas Dorong Penyediaan Bahan Perpustakaan Bermutu dan inklusif

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah roda penggerak dari birokrasi. Di seluruh dunia, birokrasi itulah yang akan menentukan sejarah panjang perjalanan kejayaan bangsa. Semakin kuat birokrasi suatu negara, maka dipastikan semakin maju negara itu. Demikian disampaikan, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, di Ruang Teater Lantai 2, Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Senin (3/2).
â€œDan kuat tidaknya suatu birokrasi, ada pada tangan kita dan masa depan Perpustakaan Nasional ini ada di tangan 300 PNS yang baru dilantik ini,â€ ujarnya.
Syarif menyampaikan, penting bagi PNS baru di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk mendengarkan penjelasan dari Komite ASN (KASN). KASN hadir untuk memberikan perlindungan hak-hak ASN, tentu saja tanpa melupakan kewajibannya.
â€œKami mohon KASN memberikan arahan bagaimana ASN dalam kaitannya dengan antar lembaga dan semua pegawai di Indonesia. Dan perlu diingat untuk PNS juga harus berhati-hati dalam memposting sesuatu di media social,â€ lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sebagai pembicara, anggota KASN, Mustari Irawan yang merupakan mantan Kepala ANRI. Kegiatan ini diikuti sebanyak 300 PNS Perpustakaan Nasional yang baru dilantik oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Radityo

Berita

Kepala Perpusnas : ASN adalah Roda Penggerak Birokrasi