Perpustakaan Jadi Pusat Literasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Jakarta — Humas Perpusnas. Peran perpustakaan daerah wajib diperkuat menjadi pusat literasi, pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Adin Bondar, menyampaikan penguatan budaya baca dan kecakapan literasi merupakan salah satu program prioritas Perpusnas. Sehingga, menurutnya, perpustakaan harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

“Tugasnya tidak hanya menjajarkan buku-buku, meminjam ataupun mengelola bahan pustaka, tetapi perpustakaan juga menjadi ruang kreativitas, ruang mendapatkan pengetahuan baru, dan juga ruang untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi masyarakat kita,” ujarnya, Selasa (20/10/2026).

Untuk memperluas manfaatnya, lanjut Adin, perpustakaan perlu didukung dengan kebijakan, pendanaan, dan tenaga pengelola yang memadai. Selain itu, layanan yang proaktif seperti perpustakaan keliling, penyediaan bahan bacaan bermutu, dan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) juga dinilai perlu dihadirkan.

“Jadilah proaktif, jangan biarkan masyarakat dan anak-anak yang mencari ilmu. Maka ekstensifikasi ini kita lakukan, datangi mereka,” tuturnya.

Dalam kegiatan audiensi tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan, Alifandi Risky Cahya Putra, berharap Perpusnas dapat memberikan arahan strategis untuk mengoptimalkan program TPBIS serta memperkuat fasilitas dan kegiatan literasi di daerahnya.

“Kami ingin mencoba untuk mengubah fungsi perpustakaan dari ruang yang sunyi dan pasif menjadi ruang interaksi, kolaborasi, dan kreativitas,” ucapnya.

Hal ini dikarenakan, Alifandi menilai perpustakaan dapat mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengolahan hasil pertanian, serta literasi digital. Menurutnya, program perpustakaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Pada kesempatan itu, Adin menekankan pentingnya kesiapan perencanaan, evaluasi program, serta pelaporan kinerja agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal. Baginya, hal tersebut dapat mempermudah pengajuan program TPBIS dan bantuan bahan bacaan bermutu pada 2027 sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Kota Palangka Raya, Muhamad Setiadi Hidayat, menyampaikan kebutuhan fasilitas perpustakaan yang lebih representatif seiring meningkatnya kebutuhan layanan masyarakat.

“Kami merasa fasilitas yang ada sekarang belum memadai dan belum memenuhi standar yang berlaku,” keluhnya saat menjelaskan tantangan pelayanan dan keterbatasan sarana yang tersedia.

Selain itu, Pemerintah Kota Palangka Raya kota juga merencanakan forum diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) bersama Perpusnas dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas kebutuhan pengembangan perpustakaan secara lebih terperinci.

Menanggapi usulan tersebut, ia menyarankan pemerintah kota untuk menjajaki peluang dukungan terkait layanan digital, agar dapat diperkuat melalui integrasi sumber daya elektronik Perpusnas dengan layanan perpustakaan daerah.

Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas, Nani Suryani, yang turut hadir dalam audiensi tersebut berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah dapat terjalin semakin erat. Tidak semata untuk memperluas akses pengetahuan, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, namun juga memperkuat budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang lebih berpengetahuan, produktif, kreatif, dan sejahtera. *** (AKN/Ed: BS/Dok: PA)