Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Pembangunan gedung fasilitas layanan Perpustakaan masih dibutuhkan oleh sejumlah daerah di Indonesia. Termasuk diantaranya di Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Manggarai.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando didampingi Plt Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Deni Kurniadi menerima secara langsung kunjungan Bupati Sekadau dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai, Kamis (22/9/2022).
Bupati Sekadau Aron menyampaikan, kunjungannya ke Perpusnas untuk mengusulkan kembali permohonan bantuan pembangunan perpustakaan di Kabupaten Sekadau. Bupati menilai dengan adanya perpustakaan diharapkan dapat menjadi tempat masyarakatnya dalam mencari literatur.
"Kami sengaja datang untuk mengusulkan kembali permohonan bantuan pembangunan perpustakaan. Kami mendorong Perpusnas karena ini penting untuk masyarakat Sekadau ke depan," ungkapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Muhammad Isa mengatakan, Kabupaten Sekadau merupakan kabupaten baru hasil dari pemekaran dari Kabupaten Sanggau pada tahun 2003. Pihaknya mengaku, sebelumya sudah pernah mengajukan permohonan bantuan pembangunan gedung tetapi gagal karena kurang nomenklatur nama dinas perpustakaan.
"Maka hari ini kami datang untuk mengajukan kembali beserta syarat yang diperlukan. Kami berharap kalau ada kebijakan nasional, Kabupaten Sekadau bisa diprioritaskan," katanya.
Senada, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai, Venidiana Wanggut mengatakan, pihaknya juga membawa permohonan pembangunan gedung perpustakaan.
Sementara itu, Plt Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi menjelaskan, bantuan DAK fisik bidang perpustakaan terdiri dari enam menu. Diantaranya, pembangunan, perluasan, perabot, TIK, dan koleksi buku.
"Untuk pembangunan perpustakaan dimohon untuk melengkapi persyaratannya seperti DED, sertifikat kepemilikan tanah," jelas Deni.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, Perpusnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang membantu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan.
Menurutnya, eksistensi keberhasilan pemerintahan pada semua level pemerintahan. Yaitu mampu meningkatkan kualiyas hidup masyarakat paling rendah dan termajinalkan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyerahkan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling untuk Kabupaten Sekadau.
Reportase: Wara Merdeka Fotografer: Aji

Pembangunan Perpustakaan Masih Dibutuhkan Daerah

Purbalingga, Jawa Tengah, - Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan seluruh masyarakat atas diresmikannya perpustakaan Kabupaten Purbalingga.
 
Gedung Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dibangun dengan bantuan DAK dari pemerintah Pusat sebesar 9,5 miliar rupiah.
 
&ldquo;Kami mengapresiasi tanah gedung ini bisa diwujudkan sangat megah dan upaya untuk memanfaatkannya bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga juga telah disusun dalam program pemerintah daerah yang tujuannya dalam menjabarkan program bapak Presiden Jokowi tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia,&rdquo; ungkapnya pada Kamis (9/3/2023).
 
Menurut Kepala Perpusnas hal tersebut dilakukan melalui upaya meningkatkan literasi masyarakat dengan menyiapkan buku-buku ilmu terapan bagi masyarakat, gencar mempromosikan dan mendorong masyarakat untuk bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu terapan.
 
&ldquo;Dalam kaitannya dengan perwujudan ekonomi pasca pandemi ini sudah terbukti Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk kesejahteraan. Kurang lebih 2 juta masyarakat yang telah kami edukasi punya bekal untuk bisa bedaya dalam tantangan ekonomi yang sangat berat terutama menghadapi ancaman krisis di 2023 dan 2024,&rdquo; imbuhnya.
 
Kepala Perpusnas berharap Perpustakaan Kabupaten Purbalingga bisa menjadi ruang belajar terbuka bagi seluruh masyarakat bukan hanya peserta didik secara formal tapi juga para pelaku ekonomi mikro terutama ibu dan bapak rumah tangga.
 
Dirinya juga perlu berpesan perlu adanya perubahan pola pelayanan perpustakaan yang tadinya hanya tempat membaca buku menjadi tempat untuk melakukan pelatihan seperti membuat kerajinan, hingga kuliner dan sebagainya.
 
&ldquo;Dengan begitu masyarakat bisa secara langsung menikmati manfaat dari kehadiran mereka di perpustakaan. Juga diperlukan upaya-upaya meyakinkan masyarakat agar mereka sadar mereka membutuhkan sekali inovasi dan kreativitas,&rdquo; tegasnya.
 
Acara peresmian gedung perpustakaan Kabupaten Purbalingga juga dirangkaikan dengan pameran produk hasil literasi dan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Purbalingga.
 
Dalam pameran tersebut dipamerkan produk literasi masyarakat Kabupaten Purbalingga seperti&nbsp;Kerupuk Ampas Tahu D&amp;D, Kerajinan Produk Rajut (boneka, tas, aksesoris), Dompet Kulit, Sofie Craft (Tas dan Sepatu Rajut), Penerbit dan Percetakan CV Trik Jitu Purbalingga (Buku hasil karya penulis Purbalingga), dan Hasil Kerajinan Limbah Pustaka (Daur Ulang Limbah).
 
Juga dihadirkan Kuda Pustaka Gunung Slamet yang selama ini menjadi upaya pegiat literasi Kabupaten Purbalingga mendorong budaya baca masyarakat.
 
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi yang hadir secara daring menyampaikan ucapan terima kasih untuk Presiden Jokowi bersama jajaran Pemerintah Pusat atas dukungan pembangunan gedung layanan perpustakaan di daerahnya.&nbsp;
 
&ldquo;Tentunya banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas telah terbangunnya gedung layanan perpustakaan daerah Kabupaten Purbalingga. Minat baca masyarakat dan juga angka literasi mudah-mudahan akan semakin meningkat,&rdquo; ungkapnya.
 
Dyah berharap dengan hadirnya gedung layanan yang representatif akan mewujudkan visi misi daerah yaitu Purbalingga yang mandiri, berdaya, sejahtera, dan berakhlak mulia.
 
Narasumber Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Purbalingga, Duta Besar/ Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Prof. Ismunandar menjelaskan bahwa saat ini masyarakat mengonsumsi informasi hingga ikut memproduksi dengan adanya perkembangan media, salah satunya media sosial.
 
&ldquo;Banyak sekali literasi yang kita perlukan di era digital. Saat ini semua orang bisa memproduksi informasi, jadi kita diharuskan menyaring informasi tersebut benar atau tidak,&rdquo; terangnya.
 
Menurut Prof. Ismunandar ada 3 literasi yang sangat penting untuk dipelajari yaitu literasi informasi, literasi media, dan literasi digital.
 
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga, Sutrisno yang juga hadir sebagai narasumber menegaskan dukungannya terhadap Pemerintah Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan adanya regulasi penyelenggaraan perpustakaan.
 
&ldquo;Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menyikapi dengan melahirkan sebuah Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perpustakaan,&rdquo; jelasnya.
 
Lebih lanjut Sutrisno menyampaikan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perpustakaan baik perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum di tingkat kecamatan dan desa adalah mendorong agar kreativitas dan inovasi perpustakaan di dapat berkembang.
 
&ldquo;Peran literasi sangat banyak. Salah satu dari hasil literasi pertanian di Kabupaten Purbalingga, ketika banyak pemuda yang menganggur, kita kumpulkan dan beri motivasi dan peluang serta pinjaman modal dari kredit usaha rakyat sebesar 200 juta rupiah dan saat ini sudah mulai berjalan sebagai salah satu manfaat literasi,&rdquo; pungkasnya.
 
Sutrisno mengungkapkan kedepan, program ini akan dikembangkan hingga menjangkau sektor di luar pertanian.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Aditya Irfan F

Kepala Perpusnas Apresiasi Diresmikannya Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

Medan Merdeka Utara, Jakarta - Guna memperkuat kelembagaan perpustakaan di daerah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan audiensi engan Direktorat Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk membahas beberapa isu krusial terkait pengembangan dan pengguatan perpustakaan daerah.
Deputi menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, salah satu prioritas nasional adalah peningkatan budaya literasi untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan kreatif melalui peningkatan kegemaran membaca, perbukuan dan layanan akses perpustakaan.
Perpustakaan, lanjutnya, merupakan urusan wajib namun tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Namun banyak daerah yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan penguatan kelembagaan perpustakaan," ungkapnya dalam Audiensi di Gedung A RK Sekjen Kemendagri, Jakarta pada Kamis (4/7/2024).
Deputi menyebut terdapat beberapa daerah yang menghapus atau menggabung dinas perpustakaan di beberapa daerah. Adanya ketidakseragaman dalam penerapan undang-undang dan regulasi yang mempengaruhi keberadaan serta fungsi dinas perpustakaan.
Perpustakaan yang turun kelembagaannya, seperti Provinsi Bali, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Pesisir Barat.
Daerah yang belum memiliki kelembagaan perpustakaan, diantaranya Kabupaten Katingan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Halmahera Timur.
"Padahal perpustakaan memiliki peran penting sebagai tempat belajar sepanjang hayat, selain itu perpustakaan melalui TGM dan literasi menjadi salah satu indikator kinerja kunci pemerintah," jelasnya.
Deputi menggarisbawahi bahwa penguatan kelembagaan perpustakaan harus dilakukan secara menyeluruh, dengan dukungan dari Kemendagri untuk memberikan bimbingan dan evaluasi terhadap pemerintah daerah.
"Kami berharap Kemendagri dapat memberikan solusi untuk memperkuat kelembagaan dinas perpustakaan di daerah," harapnya.
Sementara itu, Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri Paskalis Baylon Meja mengatakan penguatan kelembagaan perpustakaan harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
"Meskipun regulasi ada, realisasinya sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang belum merata di seluruh daerah," ungkapnya.
Paskalis mengatakan pihaknya siap mendukung penguatan kelembagaan perpustakaan di daerah. Meski demikian, Perpusnas perlu meyakinkan pemerintah daerah bahwa perpustakaan sebagai entitas urusan wajib di daerah.
"Perlu adanya inovasi dalam pengelolaan perpustakaan dan upaya untuk meningkatkan budaya baca," katanya.
&nbsp;
Reporter : Wara Merdeka
Dokumentasi : Andri TK / Aditya Irfan
&nbsp;

Penguatan Kelembagaan Perpustakaan di Daerah

Â 
Jakarta--Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando didampingi Sekretaris Utama dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan mengikuti acara penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2022 yang disiarkan secara langsung dari Istana Negara pada Senin (29/11/2021). Â 
Penyerahan dokumen DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Presiden Joko Widodo dihadiri oleh menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam kesempatan tersebut, Joko Widodo mengingatkan semua jajaran pejabat bahwa pandemi masih berlangsung dan kita semua harus tetap waspada. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi dasar dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program.
Oleh karena itu, rancangan APBN 2022 harus disusun secara fleksibel untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut.
â€œKita harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif, yang antisipasif, dan juga fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,â€ pesan Joko Widodo.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pada APBN 2022 ada enam kebijakan utama yang harus menjadi fokus, yaitu:
<ol>
<li>melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan;</li>
<li>menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan;</li>
<li>meningkatkan kualitas SDM;</li>
<li>melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi;</li>
<li>menguatkan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah;</li>
<li>melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting, agar belanja lebih efisien.</li>
</ol>
Â 
Reporter: Eka Cahyani
Fotografer: Prakas Agrestian
Â Â 
Â

Enam Kebijakan Utama untuk Pemulihan Ekonomi Nasional  Â 

Bogor, Jawa Barat&ndash;Ekspresi senyum Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dan Rektor Universitas Pertahanan I Wayan Mindhio menandai kesepakatan kerjasama antara Perpustakaan Nasional &nbsp;dengan Universitas Pertahanan&nbsp;, di komplek IPSC, Sentul, Jumat, (19/1). Kesepakatan dengan Universitas Pertahanan (Unhan) menambah deretan kerjasama Perpusnas dengan beberapa instansi militer sebelumnya, seperti Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut, Sesko TNI, dan Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa salah satu fungsi Perpusnas adalah sebagai pusat jejaring perpustakaan, &ldquo;Di era digital saat ini jejaring perpustakaan amatlah penting. Universitas Pertahanan secara struktur kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana, khususnya dalam bidang teknologi sudah siap menjadi&nbsp;world class university,&rdquo; imbuh Kepala Perpusnas.
Menurut Rektor Unhan I Wayan Mindhio, penandatangan kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan mutu Universitas Pertahanan dalam menghadapi era informasi dan globalisasi yang semakin kompetitif. &ldquo;Setiap perguruan tinggi melalui Tridharma-nya dituntut untuk meningkatkan mutu agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi asing terutama perguruan tinggi yang telah mencapai predikat&nbsp;world-class university,&rdquo; ujar I Wayan.
Reporter : Hartoyo Darmawan

Perpusnas Jalin MOU Dengan Universitas Pertahanan

Surabaya, Jawa Timur--Badan Pusat Statistik melansir data bahwa kemiskinan di Indonesia turun ke tingkat terendah pada Maret 2018, yakni sebesar 9,82%. Artinya, sebanyak 25,95 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan ini adalah melalui penguatan literasi.
Literasi merupakan hak dan memberikan manfaat nyata, yang didapat melalui pendidikan sekolah maupun adult literacy (literasi untuk orang dewasa), seperti membangun self-esteem (kepercayaan diri) dan empowerment (pemberdayaan).
Di Jawa Timur masih sejumlah kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia yang rendah. "Menurut saya, literasi berbasis skill adalah kuncinya. Selain itu, intervensi juga bisa dilakukan pemerintah. Tanpa intervensi pemerintah, masyarakat belum tentu mau bergerak," ujar Arumi di hadapan peserta Peer Learning Meeting Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Selasa malam, (3/12).
Arumi yang juga adalah Bunda Baca Jawa Timur juga mendukung adanya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Perluasan transformasi perpustakaan hingga ke desa juga sebagai upaya memperluas program dan mendekatkan akses informasi sehingga mampu memfasilitasi yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi pusat kegiatan masyarakat yang terkoneksi sehingga terjadi proses belajar yang mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas yang positif dan produktif.
"Peer Learning Meeting ini diharapkan bisa memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui peningkatan kemampuan literasi yang meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Penguatan Literasi Bantu Kurangi Kemiskinan

Jakarta,- Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando meminta Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menguatkan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Syarif Bando saat bertemu Ketua Pimpinan Pusat IPI, Syamsul Bahri di Gedung Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan Jakarta, Jumat (6/1/2022).
&ldquo;Perpustakaan sudah mulai mendapatkan perhatian sehingga sudah mulai terasa tantangannya. Di dalam negeri khususnya, &nbsp;saat ini di tingkat desa banyak yangg ingin membangun perpustakaan dan minta diberi dukungan dan difasilitasi baik dari sisi teknis, regulasi, hingga bantuan fisik seperti buku dan lainnya,&rdquo; ungkapnya.
Akibatnya juga menurut Syarif, jumlah pustakawan semakin hari semakin kurang mengingat jumlah perpustakaan baru yang juga semakin berkembang.
&ldquo;Kita dipaksa untuk meninggalkan perpustakaan pola lama untuk mempercepat jangkauan ke masyarakat di mana perpustakaan menjangkau masyarakat secara digital. Makanya Perpusnas terus berupaya untuk bertransformasi digital, &ldquo; imbuhnya.
Kepala Perpusnas meminta IPI dengan terjun pada peningkatan kualitas SDM di daerah dengan mengadakan berbagai pelatihan di daerah untuk para pengelola perpustakaan, hingga sosialisasi peningkatan indeks literasi masyarakat dan gemar membaca.
Di lain pihak, Syamsul Bahri menjelaskan IPI akan terus mendukung program-program kerja Perpusnas. &ldquo;Kami juga akan terus menyusun program kerja IPI yang bisa bersinergi dengan program-program Perpusnas dalam pengembangan perpustakaan ke depannya sebagai pusat kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat,&rdquo; jawabnya.
Syamsul menjelaskan IPI telah menetapkan program kerja prioritas salah satunya peningkatan kompetensi pustakawan karena kompetensi SDM menjadi salah satu komponen yang mendukung pelaksanaan program pengembangan perpustakaan. Syamsul menekankan IPI senantiasa meminta dukungan Perpusnas.
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Andri Tri Kurnia

Berita

Kepala Perpusnas: IPI Lebih Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Perpustakaan di Daerah

Pencarian

Berita Lainnya

Pembangunan Perpustakaan Masih Dibutuhkan Daerah

Kepala Perpusnas Apresiasi Diresmikannya Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

Penguatan Kelembagaan Perpustakaan di Daerah

Enam Kebijakan Utama untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Â

Perpusnas Jalin MOU Dengan Universitas Pertahanan

Penguatan Literasi Bantu Kurangi Kemiskinan